Category: Ekonomi & Bisnis

MEDAN,indeksnews.web.id/  – Keputusan panitia seleksi (Pansel) calon direksi PT Bank Sumut yang mengirim enam nama ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga kini belum diketahui publik menuai sorotan.

Sebelumnya, sembilan nama yang lulus tahapan administrasi dan UKK (Uji Kelayakan dan Kepatuhan) telah diumumkan secara terbuka. Namun, hasil wawancara akhir yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumatera Utara tidak lagi dipublikasikan.

Ketua Pansel Calon Direksi Bank Sumut, Effendi Pohan, hingga Minggu (10/5/2026), belum memberikan penjelasan terkait enam nama yang dikirim ke OJK tersebut.

Kondisi ini membuat pansel dinilai terkesan tertutup pada tahap akhir seleksi calon direksi Bank Sumut. Bahkan, muncul dugaan adanya nama tertentu yang sengaja “dikondisikan” agar lolos proses di OJK.

Ketua DPW Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Utara (FABEM Sumut), Rinno Hadinata, meminta pansel bersikap transparan hingga seluruh tahapan seleksi selesai.

“Pansel Calon Direksi Bank Sumut seharusnya profesional membuka enam nama yang dikirim ke OJK, sama seperti tahap sebelumnya. Dua belas nama dan sembilan nama diumumkan ke publik. Untuk enam nama ke OJK ini kenapa tertutup,” kata Rinno di kawasan Menteng 7 Medan, Minggu (10/5/2026).

Menurut Rinno, sikap tertutup tersebut menimbulkan kecurigaan publik terhadap proses seleksi yang sedang berjalan.

“Kalau enam nama ke OJK tidak dibuka ke publik, artinya seleksi calon direksi Bank Sumut ini ecek-ecek saja dibuat. Hanya membuang waktu dan energi saja ini dilakukan. Atau jangan-jangan sudah ada calon yang disiapkan oleh pansel untuk mengisi tiga jabatan kosong di Bank Sumut,” tegasnya.

Ia juga menyinggung adanya informasi mengenai dua nama dari eksternal bank yang diduga telah dipersiapkan untuk mengisi posisi direksi kosong di Bank Sumut.

Disebutkan, kedua calon tersebut tidak mengikuti ujian sesuai jadwal awal pada Rabu (22/4/2026), namun tetap diberi kesempatan mengikuti ujian susulan pada Jumat (24/4/2026).

Rinno menduga perlakuan khusus tersebut mengarah pada praktik titipan dalam proses seleksi.

“Kita akan buka dua nama itu nanti, dan siapa oknum pansel yang menjadi backing dari kedua calon itu akan kita selidiki sampai terungkap. Jangan dijadikan Bank Sumut ini instansi untuk berkolusi dan nepotisme,” ujarnya.

Diketahui, pansel calon direksi Bank Sumut terdiri dari unsur internal bank, yakni komisaris, unsur Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Biro Hukum dan Biro Perekonomian, serta akademisi dari luar yang mendapatkan rekomendasi dari Gubernur Sumatera Utara.

TEBING TINGGI,indeksnews.web.id/ Corner Musicafe resmi dibuka sebagai salah satu destinasi baru bagi pecinta kopi dan tempat bersantai di Kota Tebing Tinggi, Sabtu (09/05/2026).

 

Kehadiran cafe yang berlokasi strategis di Jalinsum, tepatnya di Jalan Gatot Subroto Simpang Sibulan, Kecamatan Padang Hulu Kota Tebing Tinggi ini diharapkan menjadi ruang berkumpul yang nyaman bagi seluruh kalangan masyarakat, mulai dari anak muda hingga keluarga.

 

Dengan konsep santai dan musik sebagai daya tarik utama, Corner Musicafe menawarkan suasana hangat untuk bersantai, berdiskusi, hingga menikmati hiburan.

 

Pengunjung dapat menikmati berbagai pilihan menu makanan dan minuman sambil ditemani alunan musik yang menambah kenyamanan suasana.

 

Sejumlah pengunjung tampak memadati lokasi sejak hari pertama, menunjukkan tingginya minat warga terhadap tempat nongkrong baru di kota tersebut.

 

Selain menjadi tempat ngopi, Corner Musicafe juga diharapkan mampu menjadi wadah bagi komunitas dan pelaku seni lokal untuk menyalurkan kreativitas, khususnya di bidang musik.

 

Pembukaan Corner Musicafe ini disambut antusias oleh masyarakat sekitar.

 

Seorang pengunjung Roy, mengatakan, konsep yang ditawarkan sangat variatif sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengunjung

 

“Menunya lengkap ada kopi, minuman segar dan makanan. Selain itu pengunjung dapat menikmati suasana kafe dengan full musik,” ujarnya

 

Sementara itu, pengunjung lainnya, Rustam mengapresiasi launching kafe yang saat pembukaan didominasi kaum hawa dan pasangan suami istri.

 

“Betah kali awak disini, tempatnya nyaman diiringi musik dan asri. Mantaplah pokoknya,” katanya.

 

Acara peresmian Corner Musicafe ini diwarnai dengan penampilan group musik lokal, antara lain Band Shine, band SMA Djuanda, band Afdan & Friend, band Hope, dan band Grace

 

Hiras Gumanti, managemen Corner Musicafe didampingi Suherman sebagai managemen kuliner ternama di Kota Tebing Tinggi mengemukakan tajuk ‘Panggung Baru, Cerita Baru’ adalah sebagai tonggak sejarah munculnya kembali bakat-bakat musik para pemuda dan siswa-siswi di Tebing Tinggi.

 

Ia berharap hadirnya Corner Musicafe menjadi pusat hiburan masyarakat yang hobi dengan berbagai jenis musik sebagai hiburan, juga menjadi tempat pelajar utk unjuk kreatifitasnya dalam bermusik.

 

Mengawali peresmian Corner Musicafe ini, kami menampilkan ‘ 5 Grup band yg ada di kota ini.

 

Kami akan terus menampilkan grup band musik yang ada di Kota Tebing Tinggi dalam setiap saat. Khususnya di hari Rabu malam akan menampilkan Genre musik dangdut dan melayu, Sabtu malam Genre Pop dan trio Batak.

 

“Untuk hari biasa, kami tetap membuka karoke musik bagi setiap pengunjung untuk menambah suasana semakin harmonis sambil menikmati makanan minuman yang ada di Corner Musicafe ini,” sebut anggota DPRD Tebing Tinggi ini.

 

Lanjut Hiras Gumanti, ke depan kami juga berencana akan membuat terobosan berbagai kegiatan audisi musik di cafe ini.

 

“Kami berharap adanya perhatian serta dukungan dari Pemko Tebing Tinggi kepada generasi muda dalam mengembangkan group musik dan mencari bakat penyanyi bagi warga Kota Tebing Tinggi. Dengan berbagai perlombaan audisi, kita akan mengetahui masyarakat Kota Tebing Tinggi yang memiliki bakat dalam seni,” tandas Ketua Komisi 1 DPRD Tebing Tinggi.

 

 

 

Fhoto :

Corner Musicafe Hadir di Tebing Tinggi, Tempat Nongkrong Semua Kalangan

Mataram, indeksnews.web.id/- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Pengukuhan dan Silaturahmi Kebangsaan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat masa khidmat 2025–2030. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya prinsip yanfa’unnaas atau memberi manfaat bagi sesama sebagai landasan utama pengabdian.

Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Universitas Islam Negeri Mataram itu dihadiri sejumlah tokoh penting daerah dan nasional. Dalam sambutannya, Nusron mengajak para ulama untuk terus berkontribusi nyata bagi masyarakat.

“Segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi umat manusia akan bertahan di muka bumi. Karena itu, melalui MUI, mari kita bersama-sama berikhtiar dan berkhidmat untuk menghadirkan kebermanfaatan di bidang masing-masing,” ujarnya.

Menurut Nusron, prinsip kebermanfaatan merupakan ciri utama seorang ulama yang tercermin dari dedikasi waktu, tenaga, pikiran, hingga harta untuk kemaslahatan umat. Ia pun mendorong MUI agar mengambil peran strategis melalui kontribusi konkret di berbagai sektor kehidupan.

Dalam kesempatan itu, ia memaparkan sejumlah bidang pengabdian yang dapat menjadi fokus, di antaranya penguatan kehidupan beragama, peningkatan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, serta pengembangan pendidikan Islam yang berkualitas. Selain itu, pembinaan moral, pendampingan umat dalam berbagai fase kehidupan, hingga penguatan nilai spiritual juga dinilai penting.

Di sektor ekonomi, Nusron menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional yang rata-rata mencapai 5 persen per tahun, namun belum merata dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai MUI perlu berperan dalam mencetak kader ekonomi umat.

“Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati secara merata. Karena itu, MUI tidak hanya fokus pada kader fikih, tetapi juga harus menyiapkan kader di bidang ekonomi umat,” tegasnya.

Sementara itu, di bidang pendidikan, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dengan memperkuat bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) agar seimbang dengan ilmu keagamaan.

Mengusung tema “Sinergi Ulama dan Umara Menjaga NKRI dari NTB”, Nusron berharap kolaborasi antara ulama dan pemerintah dapat memperkuat pembangunan bangsa, khususnya dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

Dalam kegiatan tersebut, pengukuhan ditandai dengan pembacaan surat keputusan oleh pimpinan MUI NTB, Subhan Abdullah Acim, serta pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Masduki Baidlowi. Adapun Ketua Umum MUI NTB yang dikukuhkan adalah TGH Badrun beserta jajaran pengurus lainnya.

Turut hadir dalam acara tersebut anggota DPR RI Komisi II Fauzan Khalid, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, serta Rektor UIN Mataram Masnun Tahir dan unsur Forkopimda NTB.

Kehadiran berbagai pihak ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjaga keutuhan bangsa.

Mataram, indeksnews.web.id/- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau kepala daerah dan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk bergotong royong melakukan pemutakhiran data pertanahan guna menghindari potensi konflik.

Imbauan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-NTB yang digelar di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Jumat (10/04/2026).

Menurut Nusron, persoalan tumpang tindih sertipikat tanah yang dikenal sebagai KW 4, 5, dan 6 masih menjadi tantangan serius. Hal ini terjadi karena banyak sertipikat lama yang belum dilengkapi peta kadastral atau belum terintegrasi dalam sistem digital, sehingga batas bidang tanah tidak terbaca dengan jelas.

“Karena itu saya imbau, kami minta tolong kepada camat, lurah, dan masyarakat yang masih memiliki sertipikat lama, terutama tahun 1997 ke bawah hingga tahun 1960-an, untuk segera memutakhirkan data pertanahannya,” ujar Nusron.

Ia menjelaskan, salah satu indikator penting dalam memastikan kepemilikan tanah adalah penguasaan fisik di lapangan. Hal ini dapat dilihat saat petugas melakukan pengukuran dan tidak ada pihak yang menolak atau mengusir.

Lebih lanjut, Nusron menekankan pentingnya langkah cepat dalam pemutakhiran data, termasuk melalui pengukuran ulang maupun penggantian sertipikat lama agar terintegrasi dalam sistem pertanahan yang lebih modern dan akurat.

“Ganti sertipikatnya kalau perlu. Minta ukur ulang kepada ATR/BPN, karena data yang belum terpetakan masih cukup tinggi,” tegasnya.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rakor, jumlah sertipikat kategori KW 4, 5, dan 6 di NTB mencapai 247.913 bidang atau sekitar 7,5 persen dari total sertipikat yang ada. Angka tersebut dinilai cukup tinggi dan berpotensi memicu sengketa, terutama di wilayah perkotaan.

Untuk itu, Menteri ATR/BPN mengingatkan pentingnya peran aktif pemerintah daerah hingga masyarakat dalam menjaga serta memperbarui data pertanahan guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Rakor tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD se-NTB serta jajaran Kementerian ATR/BPN, termasuk Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Shamy Ardian, Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta para Kepala Kantor Pertanahan se-NTB.

Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta meminimalisir potensi konflik pertanahan di masa mendatang.

Mataram, indeksnews.web.id/– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak organisasi keagamaan Islam di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk berkolaborasi dalam mempercepat sertipikasi tanah wakaf. Ajakan tersebut disampaikan saat pertemuan bersama para pengurus organisasi Islam di Universitas Nahdlatul Ulama NTB, Mataram.

Dalam sambutannya, Nusron menegaskan pentingnya sertipikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan terhadap aset keagamaan. Ia menilai masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki legalitas yang jelas.

“Saya mengumpulkan Bapak/Ibu sekalian untuk mengajak kerja sama menyelesaikan masalah sertipikasi tanah wakaf ini. Kenapa? Malu kita, rumah kita disertipikatkan, masa rumah Tuhan tidak disertipikatkan,” ujarnya.

Menurutnya, tanah wakaf yang belum bersertipikat berpotensi menimbulkan konflik, terutama jika nilai ekonominya meningkat. Ia mencontohkan kawasan strategis seperti Kawasan Mandalika yang memiliki potensi konflik akibat tingginya nilai tanah.

Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, jumlah tanah wakaf di NTB mencapai sekitar 14 ribu bidang. Namun, baru sekitar 7.063 bidang atau 50,2 persen yang telah memiliki sertipikat. Rinciannya meliputi masjid, musala, makam, pesantren, sekolah, serta fasilitas sosial lainnya.

Untuk mempercepat proses tersebut, Nusron menargetkan sertipikasi tanah wakaf di NTB dapat rampung dalam waktu satu tahun. Ia juga meminta Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB membentuk tim khusus dan memperkuat kolaborasi melalui nota kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi Islam.

Kerja sama tersebut, lanjutnya, dapat diwujudkan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus seperti Universitas Nahdlatul Ulama, UIN, dan Universitas Muhammadiyah.

Pertemuan ini turut dihadiri Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB, Badrun, Rektor UNU NTB, Baiq Mulianah, serta perwakilan organisasi keagamaan se-NTB. Hadir pula mendampingi Menteri ATR/BPN sejumlah pejabat kementerian dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat kepastian hukum atas tanah wakaf sekaligus mencegah potensi sengketa di masa mendatang.

JAKARTA,indeksnews.web.id/-Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional, termasuk bensin dan avtur, dalam kondisi aman dan mencukupi untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di seluruh Indonesia.

Melansir CNN Indonesia, Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengungkapkan bahwa konsumsi bensin nasional sepanjang 2025 mencapai 36,98 juta kiloliter. Dari jumlah tersebut, penggunaan terbesar berasal dari Pertalite (RON 90) yang mencapai 28,19 juta kiloliter.

Sementara itu, hingga Februari 2026, konsumsi Pertalite tercatat sebesar 5,88 juta kiloliter dan masih berada di bawah kuota yang telah ditetapkan pemerintah. “Posisi penyerapannya masih di bawah dari kuota yang ditetapkan,” ujar Wahyudi dalam rapat bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Untuk BBM jenis gasoil (diesel), konsumsi nasional pada 2025 mencapai 40,48 juta kiloliter, dengan konsumsi terbesar berasal dari CN48 sebesar 39,02 juta kiloliter. Hingga Februari 2026, konsumsi CN48 tercatat 6,57 juta kiloliter, yang juga masih berada di bawah kuota pemerintah.

Di sektor penerbangan, konsumsi avtur nasional pada 2025 mencapai 4,64 juta kiloliter. Sementara hingga Februari 2026, realisasinya tercatat sebesar 0,74 juta kiloliter. Adapun konsumsi BBM lainnya pada 2025 sebesar 3,04 juta kiloliter, dan pada 2026 hingga Februari mencapai 0,41 juta kiloliter.

Wahyudi menegaskan bahwa kondisi tersebut menunjukkan kebutuhan energi masyarakat tetap terpenuhi dengan baik, sekaligus mencerminkan pengelolaan stok BBM nasional yang optimal.

Selain itu, kapasitas penyimpanan BBM nasional yang dikelola oleh Pertamina bersama badan usaha swasta serta pemegang izin usaha lainnya mencapai 9.161.471 kiloliter. Kapasitas ini dinilai memadai untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi energi di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan kondisi stok yang aman dan distribusi yang terjaga, BPH Migas optimistis sektor energi nasional mampu terus mendukung pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat secara berkelanjutan.