Indeks

Category: Politik & Pemerintahan

  • Diduga Abaikan Temuan BPK, Pegiat Anti Korupsi Akan Laporkan Direktur dan Jajaran PT Wijaya Karya (Persero) ke KPK

    Diduga Abaikan Temuan BPK, Pegiat Anti Korupsi Akan Laporkan Direktur dan Jajaran PT Wijaya Karya (Persero) ke KPK

    MEDAN,indeksnews.web.id/-PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Jakarta diduga tidak mau menindaklanjuti atau masih mengabaikan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2024 atas sejumlah kegiatan yang terendus menimbulkan banyak kerugian negara.

    Pasalnya, pihak PT Wijaya Karya melalui humas dan Sekretariat Corporate tidak kooperatif dalam memberikan keterangan kepada pegiat sosial kontrol dan wartawan terkait tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 31/LHP/XX/5/2025 tertanggal 21 Mei 2025 yang menjadi acuan sejumlah temuan kegiatan tersebut.

    Dalam temuan tersebut, PT Wijaya Karya yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bergerak di bidang konstruksi, rekayasa, pengadaan (EPC) dan investasi, diketahui terdapat beberapa teman yang menjadi objek pemeriksaan BPK RI berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), antara lain:

    1. Pekerjaan dalam proses konstruksi senilai Rp1.948.855.558.863,00 dan Biaya Akan Dibayar sebesar Rp174.682.299.852,00 yang dinilai tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku.

    2. PT Wijaya Karya Industri Konstruksi (anak usaha PT Wijaya Karya) menyajikan laporan keuangan tahun 2023 yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan yang sebenarnya dan Tak Bisa Dipertanggungjawabkan

    3. Investasi PT Wijaya Karya Realestate pada PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi berupa pembelian tanah di kawasan Rorotan mengalami kegagalan dan menimbulkan kerugian perusahaan sebesar Rp1.137.032.095.726,00.

    4. Penyertaan modal PT Wijaya Karya pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia untuk investasi Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilakukan tanpa kajian mitigasi risiko yang memadai, sehingga menimbulkan kerugian perusahaan sebesar Rp2.276.228.305.000,00.

    5. Investasi PT Wijaya Karya pada sejumlah usaha patungan yang merugikan perusahaan sebesar Rp228.826.858.267,00.

    6. Penyelesaian piutang dari Proyek Pembangunan Gedung Suncity senilai Rp39.959.490.255,00 yang tidak memiliki kejelasan, sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan sebesar Rp21.776.395.383,00.

    Selain itu, juga diketahui bahwa sepanjang tahun 2022 hingga Semester I Tahun 2024, PT Wijaya Karya beserta anak perusahaannya terlibat dalam sejumlah perkara hukum yang semuanya mengakibatkan kerugian bagi perusahaan maupun keuangan negara, di antaranya:

    1. Permasalahan hukum antara PT Wijaya Karya Realestate dan PT Bintang Ekspres Sarana terkait Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah seluas 36 hektar senilai Rp3.036.000.000 di wilayah Rorotan, Jakarta Utara.

    Dalam kasus ini, Putusan Banding Mahkamah Agung mengabulkan permohonan PT Bintang Ekspres Sarana dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 583/Pdt.Sus-Arb/2023/PN Jkt. Tim tertanggal 1 Desember 2023.

    2. Tuntutan dari PT Chevron Pasifik Indonesia terkait perjanjian kerja sama antara PT nInwha Indonesia dan PT Wijaya Karya. Hal ini berkaitan dengan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PT Wijaya Karya pada Proyek Pengembangan Wilayah Duri Utara 13, meliputi pekerjaan pembersihan lahan, penentuan ketinggian akhir tanah, pembangunan saluran irigasi tersier, penyusunan laporan kelayakan teknis, pembangunan gorong-gorong kotak, pemasangan tiang listrik, pemasangan sambungan uap, serta perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, dengan total nilai kontrak sebesar USD1.345.637.

    Anehnya, walupun sudah dikunjungi langsung ke kantor yang berada di Wika Tower 1 dan 2, Jalan D.I Panjaitan Kaveling 9-10, Jakarta, bahkan hingga ditunggu satu jam lamanya, tidak ada seorangpun pihak Sekretariat PT Wijaya Karya yang ingin bertemu Ratama dan Riduan walau permohonan pertemuan sudah disampaikan kepada Satpam (Security) yang piket di lantai 2 gedung Wika Tower tersebut.

    Dengan berdalih belum adanya jadwal pertemuan yang disepakati sebelumnya, pihak PT Wijaya Karya tidak bersedia bertemu untuk memberikan penjelasan kepada sosial kontrol dan awak media.

    Bahkan pihak perusahaan meminta awak media untuk mengirimkan surat resmi atau meninggalkan nomor kontak agar bisa dihubungi kembali oleh pihak Sekretariat Corporate perusahaan tersebut.

    “Tim Humas maupun Sekretariat Corporate sedang rapat di luar kantor. Sebaiknya bapak tinggalkan saja surat atau nomor kontaknya di sini. Itu pesan dari Bapak Ulzi Muharam selaku Kepala Unit Humas PT Wijaya Karya,” ujar petugas keamanan wanita yang bertugas saat itu.

    “Perbuatan yang dilakukan pihak PT Wijaya Karya dinilai sudah tidak sejalan dengan Undang Undang RI No 18 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pihak perusahaan diduga sengaja menutupi tindaklanjut temuan BPK tersebut,” ungkap pegiat anti korupsi, Ratama Saragih didampingi Ridwan Siahaan kepada sejumlah wartawan di seputar Jalan Jamin Ginting Kota Medan, Jumat (08/05/2026).

    “Atas sejumlah temuan BPK ini, kami akan segera melaporkan Direktur dan jajaran Direksi PT.Wijaya Karya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana di atur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” tegas Ratama Saragih.

  • PD GPA Kota Medan Soroti Lonjakan LHKPN Rico Waas, Minta Klarifikasi dan Transparansi

    PD GPA Kota Medan Soroti Lonjakan LHKPN Rico Waas, Minta Klarifikasi dan Transparansi

    MEDAN,indeksnews.web.id/  | Pimpinan Daerah Gerakan Pemuda Al Washliyah (PD GPA) Kota Medan menyoroti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, yang dinilai mengalami lonjakan signifikan dalam periode pelaporan tahun 2024 hingga 2025.

    Berdasarkan data yang disampaikan PD GPA Kota Medan, dalam laporan periodik tahun 2024 yang dilaporkan pada 15 April 2025, total kekayaan Wali Kota Medan tercatat sebesar Rp253.988.530. Seluruh nilai tersebut disebut berasal dari kas dan setara kas.

    Namun pada laporan periodik tahun 2025 yang disampaikan pada 21 Januari 2026, jumlah kekayaan tersebut meningkat drastis menjadi Rp1.933.519.734 dan disebutkan juga berasal dari kas dan setara kas.

    Lonjakan nilai kekayaan tersebut memunculkan sorotan dari PD GPA Kota Medan. Mereka menilai kenaikan signifikan tanpa rincian aset lain berpotensi menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat terkait transparansi laporan kekayaan pejabat negara.

    Sekretaris PD GPA Kota Medan, Kiki Trisna, menyampaikan bahwa secara umum masyarakat dapat memahami apabila seorang kepala daerah tidak memiliki banyak aset. Namun menurutnya, kondisi di mana hampir seluruh komponen dalam LHKPN hanya berisi kas tanpa rincian aset lain dinilai janggal.

    “Kalau seorang kepala daerah tidak memiliki aset lain mungkin masih bisa dipahami, tetapi sebagai kepala daerah rasanya sangat janggal jika hampir seluruh komponen dalam LHKPN kosong,” ujarnya.

    Ia menegaskan bahwa LHKPN seharusnya disusun secara rinci, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

    Menurutnya, ketidakjelasan dalam beberapa komponen laporan dapat menimbulkan spekulasi dan berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya warga Kota Medan.

    “Secara administrasi LHKPN Wali Kota Medan mungkin sudah lolos verifikasi, tetapi secara logika publik tentu akan mempertanyakan kelengkapan datanya,” tambahnya.

    Lebih lanjut, PD GPA Kota Medan juga menilai tidak adanya nominal pada beberapa komponen utama dalam laporan tersebut perlu mendapat klarifikasi lebih lanjut dari pihak terkait. Mereka mendorong adanya penelusuran lebih mendalam oleh lembaga berwenang guna memastikan keakuratan data yang disampaikan.

    Desakan pun diarahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara agar melakukan pemeriksaan serta verifikasi lanjutan terhadap laporan tersebut.

    PD GPA Kota Medan berharap Wali Kota Medan dapat memberikan penjelasan resmi terkait rincian harta kekayaan yang belum tercantum secara jelas. Hal itu dinilai penting untuk menghindari persepsi negatif di tengah masyarakat sekaligus menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara.

  • Pastikan Distribusi BBM Lancar, Personel Polres Tanjung Balai Jaga Ketat SPBU Alteri

    Pastikan Distribusi BBM Lancar, Personel Polres Tanjung Balai Jaga Ketat SPBU Alteri

    Tanjung Balai, indeksnews.web.id/- Untuk memastikan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) berjalan lancar dan mengantisipasi antrean panjang, personel Polres Tanjung Balai melakukan pengamanan intensif di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Minggu (12/04/2026).

    Salah satu titik pengamanan difokuskan di SPBU 14.213.264 Jalan Alteri, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), khususnya di area pelayanan publik yang vital.

    Pengamanan tersebut dipimpin oleh Sem H. Sinaga yang menekankan kepada seluruh personel agar tetap mengedepankan pendekatan humanis dalam menjalankan tugas.

    “Kami menginstruksikan kepada anggota agar melaksanakan tugas dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. Yang terpenting, lakukan pengamanan secara humanis dan jangan bersikap arogan kepada masyarakat,” ujarnya.

    Selain mengatur ketertiban kendaraan yang mengantre, petugas juga melakukan pemantauan langsung terhadap ketersediaan stok BBM di lokasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan pasokan tetap aman dan tidak terjadi kelangkaan.

    Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, stok BBM di SPBU tersebut dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Pengawasan juga dilakukan untuk mencegah potensi kecurangan oleh oknum tertentu yang dapat memicu konflik antara konsumen dan pengelola SPBU.

    Dengan adanya kehadiran aparat kepolisian, diharapkan distribusi BBM di wilayah Kota Tanjung Balai dapat berjalan tertib, aman, dan lancar, sehingga masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang maksimal tanpa hambatan.

  • Resmi!Pangdam Jaya Kini Dijabat Jenderal Bintang Tiga, Panglima TNI Pimpin Kenaikan Pangkat 57 Pati

    Resmi!Pangdam Jaya Kini Dijabat Jenderal Bintang Tiga, Panglima TNI Pimpin Kenaikan Pangkat 57 Pati

    JAKARTA ,indeksnews.web.id/- Jabatan Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta (Pangdam Jaya) kini resmi dijabat oleh perwira tinggi (Pati) TNI bintang tiga atau letnan jenderal. Hal ini terungkap dalam siaran pers Pusat Penerangan TNI terkait kenaikan pangkat puluhan perwira tinggi di lingkungan TNI.

    Prosesi kenaikan pangkat tersebut dipimpin langsung oleh Agus Subiyanto di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (26/3/2026).

    Sebanyak 57 perwira tinggi mendapatkan kenaikan pangkat, terdiri dari 47 Pati TNI Angkatan Darat, 9 Pati TNI Angkatan Laut, dan 1 Pati TNI Angkatan Udara.

    Dari jajaran TNI AD, salah satu yang menonjol adalah Pangdam Jaya (validasi organisasi) Deddy Suryadi yang kini menyandang pangkat letnan jenderal. Selain itu, Lucky Avianto juga naik pangkat seiring penugasannya sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III.

    Sementara dari TNI AL, kenaikan pangkat diberikan kepada sejumlah perwira, di antaranya Joko Andriyanto selaku Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) XI Koarmada RI, serta Sugianto yang menjabat Dankodaeral X.

    Dari TNI AU, kenaikan pangkat diberikan kepada Sigit Sasongko yang bertugas sebagai dosen tetap di Universitas Pertahanan (Unhan).

    Selain kenaikan pangkat, Panglima TNI juga melantik sejumlah pejabat strategis. Jabatan Pangkogabwilhan III resmi diserahterimakan dari Bambang Trisnohadi kepada Letjen TNI Lucky Avianto. Sebelumnya, Lucky menjabat sebagai Pangdam XVIII/Kasuari.

    Selanjutnya, Mayjen TNI Tugino yang sebelumnya menjabat Kepala Oditurat Militer Tinggi (Kaotmilti) II Jakarta, kini dipercaya mengemban jabatan sebagai Oditur Jenderal (Orjen) TNI.

    Pada kesempatan yang sama, Letjen TNI Bambang Trisnohadi dilantik sebagai Kepala Staf Teritorial (Kaster) TNI.

    Kegiatan pelantikan, serah terima jabatan, dan kenaikan pangkat ini merupakan bagian dari upaya TNI dalam memperkuat organisasi melalui regenerasi kepemimpinan yang profesional, adaptif, dan siap menghadapi dinamika tugas ke depan.

  • KPK Tahan Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

    KPK Tahan Eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

    Jakarta,(indeksnews.web.id/)— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji. Penahanan dilakukan setelah Yaqut menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Yaqut diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Januari 2026. Setelah diperiksa selama beberapa jam, KPK akhirnya menahan Yaqut pada Kamis (12/3/2026) sekitar pukul 18.45 WIB.

    Sebelumnya, Yaqut tiba di gedung KPK pada pukul 13.05 WIB. Usai pemeriksaan, ia terlihat keluar dari ruang penyidik mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dengan tangan diborgol dan dikawal petugas dari lantai dua gedung KPK.

    Saat digiring menuju mobil tahanan, Yaqut membantah tudingan bahwa dirinya menerima uang dalam kasus yang menjeratnya.

    “Saya tidak pernah menerima sepeser pun dari kasus yang dituduhkan kepada saya,” ujar Yaqut kepada wartawan.

    Ia juga menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambilnya selama menjabat sebagai Menteri Agama dilakukan untuk kepentingan keselamatan jamaah haji.

    “Dan saya lakukan semua kebijakan ini semata-mata untuk keselamatan jamaah,” tambahnya.

    Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan Yaqut ke KPK per 20 Januari 2025, total kekayaan bersih yang dimilikinya tercatat sebesar Rp13,74 miliar.

    Dalam laporan tersebut, total harta yang dilaporkan mencapai Rp14,55 miliar yang berasal dari aset properti, kendaraan, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas.

    Sebagian besar kekayaan Yaqut berasal dari aset tanah dan bangunan yang nilainya mencapai Rp9,52 miliar. Ia tercatat memiliki enam bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, serta Jakarta Timur.

    Sementara itu, pada sektor alat transportasi dan mesin, Yaqut melaporkan kepemilikan dua unit mobil dengan total nilai Rp2,21 miliar. Kedua kendaraan tersebut adalah Mazda CX-5 Minibus tahun 2015 senilai Rp260 juta dan Toyota Alphard Minibus tahun 2024 senilai Rp1,95 miliar.

    Selain itu, ia juga memiliki kas dan setara kas sebesar Rp2,59 miliar serta harta bergerak lainnya senilai Rp220,75 juta.

    Dalam laporan yang sama, Yaqut juga mencantumkan utang sebesar Rp800 juta. Setelah dikurangi kewajiban tersebut, total kekayaan bersih yang dimilikinya tercatat sebesar Rp13,74 miliar.

    KPK hingga kini masih terus mendalami dugaan korupsi terkait pengelolaan kuota haji yang menjerat mantan Menteri Agama tersebut.

  • Kapolres Tanjungbalai Pantau Langsung Pendistribusian Makanan Bergizi Gratis untuk Pelajar

    Kapolres Tanjungbalai Pantau Langsung Pendistribusian Makanan Bergizi Gratis untuk Pelajar

    TOPINFORMASI. TANJUNG BALAI – Komitmen Polri dalam mendukung peningkatan kesehatan generasi muda terus digalakkan. Pada Jumat pagi (13/3/2026), Polres Tanjung Balai melakukan monitoring langsung pendistribusian Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi para pelajar di wilayah hukum Polsek Datuk Bandar.

    Kegiatan yang dipusatkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Tanjung Balai II, Jalan Husni Thamrin ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjung Balai AKBP Welman Feri, S.I.K., M.I.K., didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Tanjung Balai Ny. Cinthia Welman.

    Dalam kegiatan tersebut, Kapolres bersama tim melakukan pengecekan secara langsung terhadap proses pengemasan (packing) makanan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan standar kebersihan, kualitas makanan, serta kandungan gizi tetap terjaga hingga sampai kepada para siswa penerima manfaat.

    Adapun menu makanan yang didistribusikan kali ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak, terdiri dari ayam ungkep berbumbu, telur rebus, buah jeruk segar, serta biskuit bernutrisi.

    Sebanyak 1.331 porsi makanan disalurkan kepada para pelajar yang tersebar di 18 titik sekolah, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMA/MA di wilayah tersebut.

    Kapolres Tanjung Balai AKBP Welman Feri menyampaikan bahwa kehadiran personel di lapangan bertujuan memastikan proses distribusi berjalan lancar serta tepat sasaran.

    “Kami ingin memastikan program ini benar-benar dirasakan langsung oleh anak-anak didik kita. Harapannya, asupan gizi yang baik ini dapat membantu meningkatkan konsentrasi belajar serta mendukung tumbuh kembang mereka,” ujarnya.

    Para siswa terlihat antusias menyambut kedatangan Kapolres beserta jajaran yang membawa paket makanan sehat tersebut. Program ini menjadi bukti nyata sinergi Polri dengan masyarakat dalam mendukung terciptanya generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berprestasi.

    Penulis : Solihin

  • Wamen ATR/BPN Lantik Pejabat Pengawas dan Fungsional, Tegaskan Peran Sebagai Ujung Tombak Pelayanan Pertanahan

    Wamen ATR/BPN Lantik Pejabat Pengawas dan Fungsional, Tegaskan Peran Sebagai Ujung Tombak Pelayanan Pertanahan

    JAKARTA,Topinformasi – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

    Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa para pejabat yang baru dilantik merupakan ujung tombak dalam menentukan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

    “Bapak/Ibu merupakan ujung tombak dalam pelayanan teknis pertanahan. Dalam berbagai layanan, seperti pengukuran, pemetaan, peralihan tanah, penetapan hak, dan layanan teknis lainnya, Pejabat Fungsional dan Pengawas memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan layanan tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ossy Dermawan.

    Ia menekankan bahwa kebijakan yang dibuat oleh para pejabat tersebut tidak hanya harus akurat secara administratif, tetapi juga mampu diimplementasikan dengan baik di lapangan. Terlebih, di tengah upaya percepatan digitalisasi layanan pertanahan yang terus didorong oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

    Menurutnya, transformasi layanan dan digitalisasi harus benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    “Transformasi layanan dan digitalisasi harus benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di sinilah peran Pejabat Fungsional menjadi sangat penting agar inovasi layanan tidak hanya berhenti pada aplikasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

    Dalam pelantikan tersebut, Wamen ATR/BPN melantik 4 Pejabat Pengawas dan 176 Pejabat Fungsional dengan berbagai formasi jabatan. Di antaranya Widyaiswara Ahli Madya, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya, Analis SDM Aparatur Ahli Madya, Dosen Asisten Ahli, Penata Kadastral Ahli Pertama, Penata Ruang Ahli Pertama, Penata Pertanahan Ahli Pertama, Auditor Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama, serta Asisten Penata Kadastral Terampil.

    Beragam formasi jabatan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis maupun administratif di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

    Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut turut disaksikan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

    Dalam kesempatan itu, Kepala Subbagian Perencanaan Program Tahunan Triaz Akbar Wibowo mewakili para pejabat yang dilantik membacakan Pakta Integritas. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan.

    Adapun yang bertindak sebagai saksi dalam pelantikan tersebut yakni Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Yoga Suwarna serta Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Heri Mulianto.

  • Iran Mundur dari Piala Dunia 2026 di Tengah Perang dengan AS dan Israel

    Iran Mundur dari Piala Dunia 2026 di Tengah Perang dengan AS dan Israel

    Teheran | Topinformasi – Pemerintah Iran menyatakan negaranya tidak akan berpartisipasi dalam Piala Dunia 2026 karena situasi perang yang sedang berlangsung melawan Amerika Serikat dan Israel.

    Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Olahraga Iran Ahmad Donyamali, yang menegaskan bahwa kondisi negara saat ini tidak memungkinkan tim nasional Iran untuk mengikuti ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut.

    “Mempertimbangkan bahwa rezim korup ini telah membunuh pemimpin kami, kami tidak bisa berpartisipasi di Piala Dunia dalam keadaan apa pun,” ujar Ahmad Donyamali seperti dikutip dari Sky Sports.

    Iran saat ini tengah berada dalam eskalasi konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Situasi semakin memanas setelah pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dilaporkan gugur dalam konflik tersebut.

    Kondisi tersebut membuat keikutsertaan tim nasional Iran, yang dikenal dengan julukan Team Melli, sejak awal memang terus dipertanyakan.

    Deretan Negara yang Pernah Boikot Piala Dunia

    Keputusan Iran untuk mundur dari Piala Dunia bukanlah yang pertama dalam sejarah turnamen tersebut. Beberapa negara sebelumnya juga pernah melakukan aksi boikot dengan berbagai alasan politik maupun konflik internasional.

    Berdasarkan catatan sejarah, sedikitnya enam kasus boikot pernah terjadi dalam ajang Piala Dunia, di antaranya:

    Uruguay (1934) – Menolak bermain di Italia sebagai balasan karena sedikitnya tim Eropa yang ikut Piala Dunia 1930 di Uruguay.

    Negara Inggris Raya (1934) – Inggris, Wales, Skotlandia, dan Irlandia menolak tampil karena menganggap kompetisi regional mereka lebih bergengsi setelah keluar dari FIFA.

    Argentina (1938) – Memboikot Piala Dunia di Prancis karena gagal terpilih sebagai tuan rumah.

    Negara-negara Afrika (1966) – Memboikot turnamen karena memprotes kebijakan kuota peserta dari Afrika yang dianggap tidak adil.

    Uni Soviet (1974) – Menolak bermain melawan Chile sebagai protes terhadap kudeta militer yang menggulingkan Presiden Salvador Allende.

    Kini Iran menjadi negara terbaru yang mengambil langkah serupa. Konflik bersenjata yang masih berlangsung membuat pemerintah Iran memutuskan fokus pada situasi nasional dibanding mengikuti kompetisi olahraga internasional.

    Hingga kini perang antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel dilaporkan masih terus berlangsung dengan ketegangan yang semakin meningkat di kawasan Timur Tengah.

  • Iran Serang Dua Kapal Tanker Minyak di Perairan Irak, Satu Awak Kapal Tewas

    Iran Serang Dua Kapal Tanker Minyak di Perairan Irak, Satu Awak Kapal Tewas

    Basra | Topinformasi – Serangan terhadap dua kapal tanker minyak terjadi di perairan Irak dan diduga dilakukan oleh Iran. Insiden tersebut menyebabkan satu awak kapal dilaporkan meninggal dunia, sementara puluhan lainnya berhasil diselamatkan.

    Dilansir dari CNN International, Kamis (12/3/2026), Direktur Jenderal Perusahaan Pelabuhan Irak Farhan al-Fartousi menyebutkan sebanyak 38 awak kapal berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Para korban yang diselamatkan tersebut diketahui merupakan warga negara asing.

    Iran sendiri mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut. Stasiun penyiaran pemerintah Iran IRIB melaporkan bahwa serangan dilakukan menggunakan drone bawah laut yang meledakkan dua kapal tanker minyak di kawasan Teluk Persia pada Rabu malam (11/3/2026).

    Sebelumnya, sumber keamanan Irak di wilayah Basra mengatakan kepada CNN bahwa sebuah kapal yang diduga milik Iran dan dipasangi bahan peledak kemungkinan digunakan untuk menyerang kedua kapal tanker tersebut. Saat ini pihak berwenang masih melakukan penyelidikan lebih lanjut.

    Kepala media di Komando Operasi Gabungan Irak, Letnan Jenderal Saad Maan, menyatakan serangan itu terjadi di perairan teritorial Irak dan dinilai sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan negara tersebut.

    “Serangan ini merupakan pelanggaran kedaulatan Irak dan negara kami berhak mengambil tindakan hukum,” tegasnya.

    Rekaman yang telah diverifikasi oleh CNN memperlihatkan dua kapal tanker terbakar hebat, dengan api yang menjalar hingga ke permukaan laut di sekitarnya. Berdasarkan data pelacakan kapal, kedua kapal tersebut diketahui sedang berlabuh berdampingan ketika kebakaran mulai terjadi.

    Dua kapal yang menjadi sasaran serangan itu adalah Zefyros yang berbendera Malta serta Safesea Vishnu berbendera Kepulauan Marshall.

    Kapal Safesea Vishnu diketahui dimiliki oleh perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat, Safesea Transport Inc., sedangkan kapal Zefyros dimiliki oleh perusahaan pelayaran yang berbasis di Yunani.

    Hingga saat ini otoritas Irak masih melakukan investigasi untuk memastikan kronologi lengkap kejadian serta dampak dari serangan tersebut terhadap keamanan maritim di kawasan Teluk Persia.

  • Trump Sebut Iran di Ambang Kekalahan, Minta Pasukan AS Tingkatkan Serangan

    Trump Sebut Iran di Ambang Kekalahan, Minta Pasukan AS Tingkatkan Serangan

    Washington | Topinformasi – Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Iran saat ini berada di ambang kekalahan dan meminta pasukan militer Amerika Serikat untuk meningkatkan tekanan serta serangan terhadap negara tersebut.

    Dilansir dari berbagai laporan internasional, Kamis (12/3/2026), Trump menyebut posisi Iran saat ini sudah sangat terdesak dalam konflik yang tengah berlangsung.

    “Mereka hampir berada di ujung jalan,” kata Trump kepada wartawan di Washington.

    Trump juga mengklaim bahwa militer Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk menargetkan berbagai wilayah strategis di Iran, termasuk ibu kota Teheran. Menurutnya, serangan yang lebih intens dapat membuat Iran sulit untuk membangun kembali infrastrukturnya.

    “Kita dapat menyerang beberapa bagian Teheran dan tempat-tempat lain yang jika kita lakukan, akan hampir mustahil bagi mereka untuk membangun kembali negara mereka, dan kita tidak menginginkan itu,” ujarnya.

    Pernyataan tersebut menambah ketegangan hubungan antara Amerika Serikat dan Iran, yang dalam beberapa waktu terakhir kembali memanas di tengah dinamika politik dan keamanan kawasan Timur Tengah.

    Sebelumnya, Trump juga mengkritik kepemimpinan baru Iran di bawah Mojtaba Khamenei, yang disebut-sebut sebagai pemimpin terbaru negara tersebut. Trump menyatakan keraguannya bahwa Iran di bawah kepemimpinan Mojtaba dapat hidup berdampingan secara damai dengan Amerika Serikat.

    “Saya tidak yakin dia bisa hidup dalam damai,” kata Trump dalam wawancara dengan Fox News, seperti dilaporkan Anadolu Agency, Rabu (11/3/2026).

    Trump menegaskan bahwa pemerintah Amerika Serikat akan terus memantau perkembangan situasi dan mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga kepentingan nasional serta stabilitas keamanan global.