Category: Ilmu Pengetahuan, Inovasi & Teknologi

  • Safari Ramadhan KSJ Bantu Warga Dhuafa di Sepanjang Jalan Lintas Sumatra

    Safari Ramadhan KSJ Bantu Warga Dhuafa di Sepanjang Jalan Lintas Sumatra

    indeksnews.web.id/. SUMUT – Panas terik maupun hujan tidak menyurutkan semangat Tim Komunitas Sedekah Jumat (KSJ) dalam melaksanakan kegiatan Safari Ramadhan 1447 Hijriah. Dalam kegiatan rutin yang digelar pada Jumat (13/3/2026), para relawan KSJ turun langsung ke jalan untuk membantu warga dhuafa yang mencari nafkah di sepanjang Jalan Lintas Sumatra.

    Dalam kegiatan tersebut, tim KSJ menyasar para pekerja jalanan yang setiap hari berjuang mencari rezeki, seperti pengatur lalu lintas sukarela, tukang tambal ban, tukang becak, hingga penjahit sepatu yang ditemui langsung oleh relawan saat Safari Ramadhan berlangsung.

    Salah seorang lansia yang bekerja sebagai tukang becak dayung, Wak Adi (67), tak kuasa menahan haru saat tim KSJ menghampirinya di Jalan Lintas Sumatra, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

    Kepada awak media, Wak Adi mengaku sejak pagi menunggu penumpang namun belum mendapatkan hasil.

    “Dari jam 10.00 WIB saya menunggu penumpang, tapi belum ada satu pun yang naik becak saya. Mungkin karena becak dayung sudah kalah dengan becak motor,” ujarnya dengan nada haru.

    Ia mengatakan, jika sedang beruntung dirinya bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp35.000 per hari, yang menurutnya sudah cukup untuk membantu kebutuhan keluarga.

    “Dulu sebelum banyak betor, saya bisa dapat sampai Rp70 ribu per hari. Sekarang karena sudah tua, paling hanya setengahnya saja,” tambahnya.

    Kisah serupa juga disampaikan Rahmad Lubis (55), seorang tukang tambal ban yang setiap hari bekerja di pinggir jalan. Ia mengaku bersyukur dengan pekerjaan yang dijalaninya meski penghasilan tidak menentu.

    “Kalau rezekinya bagus bisa dapat Rp70 sampai Rp80 ribu sehari. Tapi biasanya sekitar Rp50 ribu,” ujarnya.

    Rahmad juga mengaku tidak pernah mematok harga saat menambal ban, terutama jika yang datang adalah pelajar.

    “Kalau anak sekolah kadang cuma bayar Rp5.000. Bahkan sering juga tidak saya minta apa-apa, karena saya tahu mereka tidak punya banyak uang. Menurut saya rezeki sudah diatur Allah SWT, kita juga harus membantu sesama,” katanya.

    Sementara itu, Pendiri KSJ H. Ikhwan Lubis, SH, MH, yang dikenal dengan sebutan Sang Pejuang Dhuafa, menegaskan bahwa KSJ akan terus bergerak membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama di bulan suci Ramadhan.

    “KSJ akan bergerak di mana pun kami berada, bukan hanya dari pintu ke pintu. Semua sisi masyarakat yang membutuhkan akan kita bantu. Apalagi di bulan Ramadhan ini, bulan penuh berkah,” ujar Ikhwan Lubis.

    Ia menambahkan bahwa kegiatan Sedekah Jumat yang dilakukan KSJ diharapkan dapat memberikan harapan bagi masyarakat yang berjuang mencari nafkah setiap hari namun belum tentu mendapatkan penghasilan.

    “Kami berharap apa yang kami lakukan ini dapat memberi harapan bagi mereka yang sejak pagi hingga sore mencari rezeki untuk keluarga. Semoga ini juga menjadi inspirasi bagi para pelaku sosial lainnya untuk melakukan hal yang sama,” tandasnya.

    Kegiatan Safari Ramadhan KSJ ini pun menjadi wujud nyata kepedulian sosial terhadap masyarakat kecil yang setiap hari bekerja keras demi memenuhi kebutuhan keluarga mereka.

  • Kapolres Tanjungbalai Pantau Langsung Pendistribusian Makanan Bergizi Gratis untuk Pelajar

    Kapolres Tanjungbalai Pantau Langsung Pendistribusian Makanan Bergizi Gratis untuk Pelajar

    TOPINFORMASI. TANJUNG BALAI – Komitmen Polri dalam mendukung peningkatan kesehatan generasi muda terus digalakkan. Pada Jumat pagi (13/3/2026), Polres Tanjung Balai melakukan monitoring langsung pendistribusian Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi para pelajar di wilayah hukum Polsek Datuk Bandar.

    Kegiatan yang dipusatkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Tanjung Balai II, Jalan Husni Thamrin ini dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjung Balai AKBP Welman Feri, S.I.K., M.I.K., didampingi Ketua Bhayangkari Cabang Tanjung Balai Ny. Cinthia Welman.

    Dalam kegiatan tersebut, Kapolres bersama tim melakukan pengecekan secara langsung terhadap proses pengemasan (packing) makanan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan standar kebersihan, kualitas makanan, serta kandungan gizi tetap terjaga hingga sampai kepada para siswa penerima manfaat.

    Adapun menu makanan yang didistribusikan kali ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak, terdiri dari ayam ungkep berbumbu, telur rebus, buah jeruk segar, serta biskuit bernutrisi.

    Sebanyak 1.331 porsi makanan disalurkan kepada para pelajar yang tersebar di 18 titik sekolah, mulai dari tingkat PAUD, TK, SD hingga SMA/MA di wilayah tersebut.

    Kapolres Tanjung Balai AKBP Welman Feri menyampaikan bahwa kehadiran personel di lapangan bertujuan memastikan proses distribusi berjalan lancar serta tepat sasaran.

    “Kami ingin memastikan program ini benar-benar dirasakan langsung oleh anak-anak didik kita. Harapannya, asupan gizi yang baik ini dapat membantu meningkatkan konsentrasi belajar serta mendukung tumbuh kembang mereka,” ujarnya.

    Para siswa terlihat antusias menyambut kedatangan Kapolres beserta jajaran yang membawa paket makanan sehat tersebut. Program ini menjadi bukti nyata sinergi Polri dengan masyarakat dalam mendukung terciptanya generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan berprestasi.

    Penulis : Solihin

  • Air Kolam Renang Sempat Berwarna Hijau, Ini Penjelasan Kadispora Tebing Tinggi

    Air Kolam Renang Sempat Berwarna Hijau, Ini Penjelasan Kadispora Tebing Tinggi

    TOPINFORMASI. TEBING TINGGI – Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi, M. Fadli M.Pd, menjelaskan penyebab air kolam renang milik pemerintah kota yang sempat berubah warna menjadi hijau.

    Dalam keterangan resminya kepada wartawan, Jumat (13/03/2026) di Kantor Dinas Jalan Veteran, Kota Tebing Tinggi, Fadli mengatakan kolam renang tersebut sebelumnya telah diresmikan oleh Wali Kota Tebing Tinggi H. Iman Irdian Saragih pada Senin (26/01/2026) lalu dan langsung dibuka untuk masyarakat umum.

    Pada tahap awal pembukaan, masyarakat diperbolehkan berenang secara gratis sehingga antusias warga sangat tinggi untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

    “Jumlah pengunjung berfluktuasi. Pada awal dibuka sekitar 600 orang, kemudian meningkat seiring informasi yang semakin luas diterima masyarakat hingga pada puncaknya mencapai 2.450 orang dalam satu hari dari pagi hingga sore,” ujar Fadli.

    Ia menjelaskan, menjelang bulan Ramadan kolam renang tersebut ditutup sementara. Selama masa penutupan, perawatan air kolam tidak dilakukan secara maksimal sehingga lumut berkembang dengan cepat di dalam air.

    Akibatnya, air kolam berubah warna menjadi hijau karena tidak diberi bahan kimia yang biasanya digunakan untuk menghambat pertumbuhan lumut.

    “Pemberian obat seperti kaporit dan bahan lainnya biasanya dilakukan secara rutin ketika kolam digunakan masyarakat untuk menghambat serta mematikan lumut,” jelasnya.

    Menurut Fadli, paparan sinar matahari yang cukup terik juga mempercepat pertumbuhan lumut di dalam kolam.

    Adanya berbagai komentar, saran, dan masukan dari masyarakat menjadi perhatian bagi pihaknya dalam meningkatkan pengelolaan kolam renang tersebut.

    Namun terkait saran agar kolam dikeringkan saat tidak digunakan, Fadli menilai langkah itu berisiko merusak struktur kolam.

    “Jika kolam kosong dan terkena paparan panas matahari terlalu lama, sambungan keramik dikhawatirkan retak dan berpotensi menimbulkan kebocoran. Hal itu justru dapat berdampak fatal bagi kondisi kolam,” katanya.

    Fadli menegaskan pihak Disporapar Tebing Tinggi berkomitmen untuk memastikan kolam renang tersebut kembali dalam kondisi representatif sebelum dibuka kembali untuk masyarakat.

    Perawatan air kolam selama ini dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari perawatan kimiawi dengan pemberian kaporit dan PAC pada sore hari setelah kolam ditutup, kemudian pembersihan manual menggunakan mesin vakum untuk mengangkat kotoran dan lumut yang mengendap di dasar kolam.

    Selain itu, pembersihan juga dilakukan secara mekanik melalui sistem filtrasi menggunakan mesin filter.

    “Air kolam disedot dari saluran maindrain di dasar kolam, kemudian disaring sebelum dialirkan kembali ke kolam melalui inlet fitting. Air kotor hasil penyaringan dibuang melalui proses backwash secara berkala,” terangnya.

    Sebelum kolam dibuka untuk umum, petugas juga melakukan pengecekan kualitas air setiap pagi menggunakan alat khusus untuk memastikan tingkat pH dan kadar kaporit berada dalam kondisi aman.

    “Saat ini proses pembersihan kolam renang sedang dilakukan secara bertahap dan diharapkan segera kembali dibuka dengan kondisi air sudah bersih serta layak digunakan oleh masyarakat,” tutupnya.

    Foto: Kolam renang milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi.

    Penulis : Rustam Effendi

  • Pemerintah Akan Tetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi di 12 Provinsi untuk Dukung Ketahanan Pangan

    Pemerintah Akan Tetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi di 12 Provinsi untuk Dukung Ketahanan Pangan

    TOPINFORMASI. JAKARTA – Pemerintah akan menetapkan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di 12 provinsi di Indonesia sebagai langkah strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Penetapan tersebut sekaligus mengubah kebijakan alih fungsi lahan sawah yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah daerah menjadi kewenangan pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

    Hal ini disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam Rapat Koordinasi (Rakor) lanjutan Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

    “Diharapkan pada akhir kuartal pertama (Q1) kita sudah menetapkan delineasi atau peta di 12 provinsi yang kemudian dijadikan sebagai LSD, alias sawah yang tidak bisa lagi dialihfungsikan. Berdasarkan Perpres Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, maka kewenangan alih fungsinya harus ditarik ke pusat, daerah tidak bisa lagi,” ujar Nusron Wahid.

    Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan delapan provinsi sebagai lokasi LSD pada tahun 2021. Sementara 12 provinsi tambahan yang akan ditetapkan pada akhir kuartal pertama 2026 meliputi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.

    Menurut Nusron, beberapa daerah seperti Sulawesi Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara merupakan wilayah strategis yang selama ini menjadi lumbung padi nasional.

    “Daerah yang penting itu seperti di Sulawesi Selatan, Lampung, dan Sumatera Utara, itu yang benar-benar menjadi lumbung padi,” ungkapnya.

    Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pemerintah menargetkan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) minimal 87 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS) guna mencapai swasembada pangan nasional.

    Berdasarkan data indikatif tahun 2024, total LBS di 12 provinsi tersebut mencapai sekitar 2.851.651,50 hektare. Setelah dikurangi sejumlah faktor pengurang, luas usulan penetapan LSD diperkirakan mencapai 2.739.640,69 hektare.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan selaku pimpinan rapat menjelaskan bahwa Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah tengah membahas usulan penetapan LSD di 12 provinsi tersebut. Nantinya, penetapan resmi akan dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN melalui Keputusan Menteri ATR/Kepala BPN.

    “Percepatan tata ruang lahan sawah berkelanjutan Q1 tadi berjumlah delapan ditambah 12 provinsi, dan akan ditambah lagi 17 provinsi lainnya pada akhir Q2 atau akhir Juni. Apabila itu tidak selesai maka diperlukan percepatan yang akan diambil alih oleh pusat melalui Kementerian ATR/BPN,” jelas Zulkifli Hasan.

    Dalam pertemuan tersebut, Menteri Nusron Wahid didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Rakor juga dihadiri pimpinan kementerian dan lembaga yang tergabung dalam Tim Terpadu Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, di antaranya dari Kemenko Bidang Pangan, Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Dalam Negeri.

  • Sekjen ATR/BPN Tekankan Empat Pesan Strategis dalam Sosialisasi Regulasi Organisasi dan Tata Kerja

    Sekjen ATR/BPN Tekankan Empat Pesan Strategis dalam Sosialisasi Regulasi Organisasi dan Tata Kerja

    TOPINFORMASI. JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, menegaskan empat pesan strategis kepada jajaran pusat dan daerah dalam Webinar Nasional Sosialisasi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN, Kamis (12/3/2026).

    Dalam kegiatan yang diikuti ratusan peserta dari seluruh Indonesia tersebut, Dalu Agung Darmawan menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap regulasi sebagai dasar dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi.

    “Saya ingin pertegas, yang pertama tolong pelajari secara mendalam terkait peraturan ini, baik rekan-rekan yang di pusat maupun di daerah karena ini terkait dengan bagaimana teman-teman di daerah berkoordinasi dengan yang di pusat,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam webinar tersebut.

    Pesan kedua yang disampaikan adalah pentingnya penyesuaian pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan pemahaman regulasi yang baik, setiap unit kerja diharapkan dapat menjalankan perannya secara tepat dan terarah dalam mendukung kinerja organisasi.

    Selanjutnya, Sekjen ATR/BPN juga menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antar unit kerja. Ia mengakui bahwa koordinasi sering kali mudah disampaikan, namun tidak selalu mudah diterapkan dalam praktik di lapangan.

    “Koordinasi ini gampang kita omongkan, tetapi susah untuk dilaksanakan, bahkan di antar satu unit kerja kadang juga susah. Melalui forum ini, saya ingin rekan-rekan sekalian memahami peraturan ini bahwa output kita adalah satu kesatuan, bukan berdiri sendiri,” tegasnya.

    Selain itu, peserta sosialisasi yang terdiri dari jajaran tata usaha di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN dan Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia juga diingatkan mengenai peran Sekretariat Jenderal. Menurutnya, peran tersebut tidak hanya sebatas menyediakan perangkat atau fasilitas administratif, tetapi juga memastikan fasilitas tersebut mampu mendukung kebutuhan unit kerja pelayanan.

    Pesan terakhir yang disampaikan Dalu Agung Darmawan adalah agar regulasi organisasi dan tata kerja tersebut dijadikan pedoman dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan kepada masyarakat.

    “Jadikan peraturan ini sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas layanan pertanahan,” pungkasnya.

    Dalam kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan Live YouTube ini, turut hadir memberikan sambutan Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM, Norman Subowo. Sementara pemaparan substansi Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2025 disampaikan oleh Kepala Biro Organisasi dan Tata Kelola Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima.

  • Wamen ATR/BPN Lantik Pejabat Pengawas dan Fungsional, Tegaskan Peran Sebagai Ujung Tombak Pelayanan Pertanahan

    Wamen ATR/BPN Lantik Pejabat Pengawas dan Fungsional, Tegaskan Peran Sebagai Ujung Tombak Pelayanan Pertanahan

    JAKARTA,Topinformasi – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah/janji Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

    Pelantikan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa para pejabat yang baru dilantik merupakan ujung tombak dalam menentukan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

    “Bapak/Ibu merupakan ujung tombak dalam pelayanan teknis pertanahan. Dalam berbagai layanan, seperti pengukuran, pemetaan, peralihan tanah, penetapan hak, dan layanan teknis lainnya, Pejabat Fungsional dan Pengawas memiliki peran yang sangat penting untuk memastikan layanan tersebut akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Ossy Dermawan.

    Ia menekankan bahwa kebijakan yang dibuat oleh para pejabat tersebut tidak hanya harus akurat secara administratif, tetapi juga mampu diimplementasikan dengan baik di lapangan. Terlebih, di tengah upaya percepatan digitalisasi layanan pertanahan yang terus didorong oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

    Menurutnya, transformasi layanan dan digitalisasi harus benar-benar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    “Transformasi layanan dan digitalisasi harus benar-benar meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Di sinilah peran Pejabat Fungsional menjadi sangat penting agar inovasi layanan tidak hanya berhenti pada aplikasi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

    Dalam pelantikan tersebut, Wamen ATR/BPN melantik 4 Pejabat Pengawas dan 176 Pejabat Fungsional dengan berbagai formasi jabatan. Di antaranya Widyaiswara Ahli Madya, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Madya, Analis SDM Aparatur Ahli Madya, Dosen Asisten Ahli, Penata Kadastral Ahli Pertama, Penata Ruang Ahli Pertama, Penata Pertanahan Ahli Pertama, Auditor Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama, serta Asisten Penata Kadastral Terampil.

    Beragam formasi jabatan tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis maupun administratif di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

    Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan tersebut turut disaksikan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

    Dalam kesempatan itu, Kepala Subbagian Perencanaan Program Tahunan Triaz Akbar Wibowo mewakili para pejabat yang dilantik membacakan Pakta Integritas. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji jabatan.

    Adapun yang bertindak sebagai saksi dalam pelantikan tersebut yakni Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Yoga Suwarna serta Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Heri Mulianto.

  • Kementerian ATR/BPN Dukung Program Ketahanan Energi Lewat Penyediaan Lahan dan Tata Ruang

    Kementerian ATR/BPN Dukung Program Ketahanan Energi Lewat Penyediaan Lahan dan Tata Ruang

    JAKARTA ,Topinformasi – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan dukungan terhadap Program Strategis Nasional (PSN) di bidang ketahanan energi melalui penyediaan lahan serta dukungan tata ruang guna mempercepat pembangunan infrastruktur energi nasional.

    Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Transisi Energi Terbarukan dan Konversi Kendaraan Listrik yang digelar di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (11/3/2026).

    “Untuk menyukseskan program ini, kami memberikan dukungan melalui pelayanan pertanahan dan tata ruang. Dari sisi pelayanan pertanahan, kami menyiapkan potensi lahan yang bersumber dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tidak diperpanjang,” ujar Nusron Wahid.

    Ia menjelaskan, secara nasional potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur ketahanan energi mencapai sekitar 849.000 hektare. Sementara untuk wilayah Pulau Jawa, potensi lahan yang tersedia diperkirakan berkisar 50.000 hingga 60.000 hektare.

    Menurutnya, saat ini Kementerian ATR/BPN tengah melakukan pemetaan serta identifikasi lebih lanjut terhadap lokasi-lokasi yang berpotensi dimanfaatkan dalam mendukung pembangunan sektor energi tersebut.

    Selain penyediaan lahan, Kementerian ATR/BPN juga akan memberikan dukungan dari aspek perizinan pemanfaatan ruang, salah satunya melalui penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) sebagai dasar untuk memproses perizinan lainnya.

    Untuk mempercepat implementasi program tersebut, Nusron Wahid mengusulkan agar pengembangan energi dimasukkan ke dalam skema Program Strategis Nasional (PSN). Dengan demikian, proses penyesuaian pemanfaatan ruang maupun penyelesaian aspek pertanahan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terkoordinasi.

    Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden telah menginstruksikan percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan target kapasitas hingga 100 gigawatt. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

    “Energi merupakan salah satu faktor penting dalam geopolitik dan geoekonomi global. Karena itu, Bapak Presiden meminta kita mempercepat pemanfaatan potensi energi yang kita miliki agar Indonesia semakin mandiri,” kata Bahlil.

    Dalam rapat tersebut, Menteri Nusron turut didampingi Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana. Pertemuan tingkat menteri ini juga dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga dari Kabinet Merah Putih.

  • Gelar Rapim, Menteri ATR/BPN Minta Jajaran Matangkan Penyelarasan Data Jelang Penetapan LSD di 12 Provinsi

    Gelar Rapim, Menteri ATR/BPN Minta Jajaran Matangkan Penyelarasan Data Jelang Penetapan LSD di 12 Provinsi

    JAKARTA.Topinformasi  – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mematangkan persiapan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) di 12 provinsi. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid meminta seluruh jajaran untuk memperhatikan penyelarasan data antar Direktorat Jenderal (Ditjen) sebelum pembahasan dibawa ke Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

    Hal tersebut disampaikan Menteri Nusron saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (10/3/2026).

    “Pada 12 Maret mendatang kita akan melaksanakan Rakortas dengan Kemenko Pangan untuk penetapan 12 provinsi LSD, maka kita perlu mempersiapkan semuanya dengan matang. Saat ini LSD baru ditetapkan di delapan provinsi sehingga perlu perluasan dan penyelarasan data sebelum penetapan berikutnya,” ujar Nusron.

    Ia menjelaskan, penetapan LSD di 12 provinsi tersebut merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang telah menetapkan LSD di delapan provinsi. Perluasan ini dilakukan pemerintah sebagai langkah memperkuat perlindungan terhadap lahan sawah strategis guna menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan pertanian.

    Dalam rapat yang juga dihadiri para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian ATR/BPN itu, Menteri Nusron menginstruksikan agar dilakukan pembahasan lintas Ditjen teknis. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan kesiapan data sekaligus sinkronisasi kebijakan dari berbagai aspek, mulai dari penataan agraria, tata ruang, hingga pengendalian pemanfaatan ruang.

    Menurutnya, dari sisi Ditjen Penataan Agraria, pembahasan difokuskan pada kesiapan data Lahan Baku Sawah (LBS) yang menjadi dasar penetapan LSD. Sementara dari aspek spasial melalui Ditjen Tata Ruang, dilakukan penelaahan terhadap kesesuaian data dan peta agar tidak terjadi perbedaan delineasi antara berbagai kebijakan perlindungan lahan pertanian.

    “Dengan kesamaan data dan peta, pelaksanaan pengendalian serta perlindungan lahan sawah dapat berjalan lebih efektif dan terintegrasi,” jelasnya.

    Lebih lanjut, pemerintah juga memastikan keselarasan antara kebijakan LSD dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Dalam kebijakan tersebut, LSD diselaraskan dengan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang mencakup LP2B, infrastruktur pendukung pertanian, serta cadangan lahan pertanian.

    Rapim perdana pada bulan Ramadan 2026 ini turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Selain itu, para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia juga mengikuti rapat secara daring.