Category: Ilmu Pengetahuan, Inovasi & Teknologi

  • Camat Medan Baru Bantah Sebut Kasus Oknum Kepling “Bukan Perbuatan Tercela”

    Camat Medan Baru Bantah Sebut Kasus Oknum Kepling “Bukan Perbuatan Tercela”

    Medan,indeksnews.web.id/  – Camat Medan Baru, Frans Seno Ranto Halomoan Siahaan, menegaskan bahwa informasi yang beredar di media sosial yang menyebut dirinya menyatakan kasus seorang kepala lingkungan berinisial RO terhadap seorang perempuan berinisial Nan sebagai “bukan perbuatan tercela” adalah tidak benar.

    Frans menilai narasi yang berkembang di sejumlah media sosial tersebut telah menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Ia menegaskan bahwa pihak kecamatan tidak pernah menganggap persoalan tersebut sebagai sesuatu yang dapat ditoleransi.

    “Hal itu salah dan tidak benar. Terhadap persoalan yang terjadi antara oknum kepala lingkungan yang melakukan perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan, tidak akan diberi toleransi,” ujar Frans kepada wartawan, Sabtu (14/3/2026).

    Sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat kecamatan, Frans memastikan setiap kebijakan yang dijalankan bertujuan menciptakan tata kelola pemerintahan yang tegas, bersih, dan baik, sesuai dengan arahan pimpinan daerah.

    Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan amanat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan yang tidak menginginkan adanya aparatur pemerintah yang mencoreng nama baik Kota Medan.

    “Jika ada oknum aparatur pemerintahan di wilayah Kecamatan Medan Baru yang melakukan pelanggaran hukum, maka tidak ada toleransi dan negosiasi. Ini sesuai amanat Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota,” tegasnya.

    Pernyataan ini disampaikan Frans untuk menanggapi pemberitaan serta unggahan di media sosial yang mengaitkan dirinya dengan pernyataan yang dianggap membela oknum kepala lingkungan berinisial RO.

    Oknum tersebut sebelumnya disebut-sebut terindikasi menghamili seorang perempuan berinisial Nan yang diketahui masih berstatus sebagai istri orang.

    Frans menjelaskan, sebagai atasan langsung, pihak Kecamatan Medan Baru telah mengambil langkah dengan memanggil para pihak terkait untuk melakukan klarifikasi atas persoalan tersebut.

    Dalam pertemuan tersebut turut hadir unsur Babinsa, Bhabinkamtibmas, orang tua dari pihak pria, serta kuasa hukum dari pihak perempuan. Pertemuan itu bertujuan untuk memediasi persoalan agar dapat diselesaikan secara baik dan sesuai ketentuan yang berlaku.

    “Berdasarkan laporan hasil mediasi, masing-masing pihak sepakat terhadap beberapa syarat. Pihak Kecamatan Medan Baru juga akan mengawal permasalahan tersebut,” jelasnya.

    Frans kembali menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyampaikan pernyataan yang menyebut peristiwa tersebut sebagai “bukan perbuatan tercela”.

    “Dalam persoalan ini, tidak ada sama sekali saya menyebutkan ‘bukan perbuatan tercela’ terhadap peristiwa tersebut,” katanya.

    Ia juga mengungkapkan bahwa dalam proses mediasi terdapat permintaan dari pihak penuntut agar oknum kepala lingkungan berinisial RO dicopot dari jabatannya.

    Namun demikian, menurut Frans, pemberhentian tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung karena harus melalui mekanisme dan kajian hukum yang berlaku dalam sistem pemerintahan.

    “Ada permintaan dari pihak penuntut agar oknum RO dicopot dari jabatannya. Hal ini tentu tidak bisa kami lakukan serta-merta. Saat ini masih dalam proses kajian hukum, karena mengangkat dan memberhentikan tentu ada mekanismenya. Bukan berarti kami menolak untuk memberhentikan yang bersangkutan,” tutupnya.

  • Jelang Idulfitri, Polres Tanjungbalai Hadiri Penyaluran 1.000 Paket Sembako untuk Warga

    Jelang Idulfitri, Polres Tanjungbalai Hadiri Penyaluran 1.000 Paket Sembako untuk Warga

    Tanjungbalai,indeksnews.web.id/  – Menjelang perayaan Idulfitri 1447 Hijriah, jajaran Polres Tanjungbalai melalui personel Polsek Datuk Bandar turut menghadiri kegiatan sosial penyaluran 1.000 paket sembako bagi masyarakat kurang mampu di Kota Tanjungbalai.

    Kegiatan bertajuk pembagian paket sembako “Cinta Kasih” tersebut diselenggarakan oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia Kantor Cabang Medan dan berlangsung di Gedung Gian Franco Crusers, Jalan Arteri, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar.

    Aksi kemanusiaan ini bertujuan membantu meringankan beban masyarakat, khususnya warga di Kecamatan Datuk Bandar dan Kecamatan Tanjungbalai Utara, menjelang hari raya.

    Kapolres Tanjungbalai melalui Bhabinkamtibmas Polsek Datuk Bandar, Arifin Siregar, mengatakan kehadiran pihak kepolisian selain untuk memastikan kelancaran kegiatan juga sebagai bentuk dukungan terhadap aksi sosial yang langsung menyentuh masyarakat.

    “Kami sangat mengapresiasi langkah Yayasan Buddha Tzu Chi. Sebanyak 1.000 paket sembako berupa beras 10 kilogram dan minyak goreng dua liter telah disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Kehadiran kami di sini untuk memastikan seluruh proses pembagian berjalan aman, tertib, dan tepat sasaran,” ujarnya, Minggu (16/3).

    Selain jajaran kepolisian, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wali Kota Tanjungbalai, Mahyaruddin Salim Batubara. Ia menyampaikan apresiasi atas kepedulian berbagai pihak yang telah berkolaborasi membantu masyarakat.

    Menurutnya, kegiatan sosial seperti ini sangat penting dalam memperkuat solidaritas serta membantu warga yang membutuhkan, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri.

  • Ambil Sertipikat di Hari Libur, Warga Karawang Sebut Layanan PELATARAN ATR/BPN Pengalaman Terbaik

    Ambil Sertipikat di Hari Libur, Warga Karawang Sebut Layanan PELATARAN ATR/BPN Pengalaman Terbaik

    Karawang ,indeksnews.web.id/- Program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang digagas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja untuk mengurus berbagai layanan pertanahan.

    Melalui layanan yang tersedia di 107 Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia, masyarakat dapat mengakses pelayanan pertanahan pada akhir pekan tanpa harus meninggalkan aktivitas pekerjaan mereka.

    Salah satu warga yang merasakan langsung manfaat layanan tersebut adalah Angelita (30), pegawai bank asal Karawang. Ia datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang untuk mengambil sertipikat tanah setelah proses balik nama yang sebelumnya ia urus secara mandiri.

    “Menurut saya ini benar-benar pengalaman terbaik. Well, the best experience I have ever had. Prosesnya cepat, saya bisa urus sendiri, dan hari ini bahkan bisa langsung ambil sertipikatnya,” ujar Angelita.

    Angelita mengaku mengetahui informasi mengenai layanan PELATARAN melalui media sosial. Ia melihat informasi tersebut dari akun resmi Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang di aplikasi TikTok, yang menurutnya responsif dalam menjawab pertanyaan masyarakat.

    “Honestly saya tahu dari TikTok. Di Google masih tertulis tutup, tapi di TikTok saya sempat tanya dan langsung dibalas. Itu enaknya, jadi saya tahu kantor buka dan bisa datang hari ini,” jelasnya.

    Ia menuturkan bahwa sertipikat yang diambil merupakan hasil dari proses balik nama yang ia urus sendiri tanpa melalui perantara. Menurutnya, proses yang dijalani cukup cepat dan tidak berbelit.

    “Prosesnya sekitar sebulan dan menurut saya cepat. Saya memang sengaja urus sendiri karena ingin tahu benar tidak sih pengalaman layanan pertanahan sekarang seperti yang banyak dibahas di media sosial,” ungkapnya.

    Pengalaman tersebut membuat Angelita merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Ia menilai birokrasi pelayanan pertanahan kini semakin mudah diakses oleh masyarakat.

    Program PELATARAN sendiri merupakan inovasi pelayanan dari ATR/BPN yang dibuka setiap Sabtu dan Minggu mulai pukul 09.00 hingga 12.00 waktu setempat. Layanan ini ditujukan khusus bagi masyarakat yang ingin mengurus keperluan pertanahan secara mandiri namun memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja.

  • Kantor Pertanahan Tetap Buka Layani Masyarakat Saat Cuti Bersama Nyepi dan Idulfitri 1447 H

    Kantor Pertanahan Tetap Buka Layani Masyarakat Saat Cuti Bersama Nyepi dan Idulfitri 1447 H

    Jakarta ,indeksnews.web.id/ – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memastikan layanan pertanahan tetap dapat diakses masyarakat meski berada di tengah masa libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 serta Idulfitri 1447 Hijriah.

    Sejumlah Kantor Pertanahan (Kantah) dijadwalkan tetap membuka layanan terbatas pada beberapa hari tertentu selama masa libur tersebut, guna memastikan kebutuhan masyarakat terhadap layanan pertanahan tetap terpenuhi.


    Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengatakan kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Menteri ATR/BPN agar pelayanan publik tetap berjalan.


    “Sesuai arahan Bapak Menteri, Kantah yang menyelenggarakan program PELATARAN (Pelayanan Tanah Akhir Pekan) agar tetap memberikan pelayanan pertanahan terbatas pada libur Idulfitri mendatang, yaitu pada tanggal 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026,” ujar Dalu Agung Darmawan di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jumat (13/3/2026).
    Menurutnya, Kantor Pertanahan yang berada di wilayah ibu kota provinsi dipastikan tetap membuka layanan. Sementara itu, kantor pertanahan di daerah lain akan menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi di wilayah masing-masing.
    “Khususnya bagi Kantah-kantah yang berada di daerah tujuan mudik,” tambahnya.


    Adapun layanan pertanahan terbatas tersebut akan berlangsung mulai pukul 09.00 hingga 12.00 waktu setempat. Masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengurus berbagai kebutuhan layanan pertanahan.


    Dalu Agung juga mengimbau masyarakat untuk memantau informasi lebih lanjut melalui akun media sosial Kantor Pertanahan di wilayah masing-masing.
    “Kantah yang membuka layanan terbatas silakan mengumumkan kepada masyarakat melalui media komunikasi yang tersedia,” jelasnya.


    Dalam layanan terbatas tersebut, masyarakat tetap dapat mengakses beberapa layanan utama, di antaranya informasi dan konsultasi pertanahan, pemutakhiran data digital sertipikat lama, penerimaan berkas layanan pertanahan, serta penyerahan produk layanan pertanahan yang diajukan langsung oleh pemilik tanah tanpa melalui kuasa.


    Kementerian ATR/BPN berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan layanan pertanahan di tengah periode libur panjang Hari Raya Nyepi dan Idulfitri.

  • Prediksi Lebaran 1447 H Berpotensi Berbeda, Muhammadiyah Tetapkan 20 Maret 2026

    Prediksi Lebaran 1447 H Berpotensi Berbeda, Muhammadiyah Tetapkan 20 Maret 2026

    indeksnews.web.id/,Medan – Perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah pada tahun 2026 diperkirakan berpotensi berbeda penetapannya antara organisasi masyarakat dan pemerintah, sebagaimana yang juga terjadi pada awal Ramadan tahun ini.

    Muhammadiyah lebih dahulu menetapkan 1 Syawal 1447 H jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026. Sementara itu, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia masih menunggu hasil sidang isbat yang dijadwalkan digelar pekan depan untuk menentukan secara resmi awal Syawal.

    Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Thomas Djamaluddin, memprediksi kemungkinan besar Idul Fitri tahun ini jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

    Menurut Thomas, secara astronomis posisi hilal pada Kamis, 19 Maret 2026 saat waktu Magrib di wilayah Asia Tenggara belum memenuhi kriteria yang digunakan negara-negara anggota MABIMS.

    “Kriteria MABIMS mensyaratkan tinggi hilal minimal 3 derajat dan sudut elongasi minimal 6,4 derajat untuk menentukan awal bulan Hijriah,” jelas Thomas dalam keterangannya, Sabtu (14/3/2026).

    Ia menambahkan bahwa pada saat Magrib 19 Maret 2026, posisi hilal di wilayah Asia Tenggara belum memenuhi kriteria tersebut sehingga secara hisab kemungkinan 1 Syawal 1447 H jatuh pada 21 Maret 2026.

    Namun, hasil berbeda dapat muncul jika menggunakan kriteria lain yang dipakai beberapa negara seperti Turki. Dengan metode tersebut, Lebaran diperkirakan jatuh pada Jumat, 20 Maret 2026.

    Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) juga merilis data pengamatan hilal untuk penentuan awal bulan Hijriah.

    BMKG menyebutkan pada 19 Maret 2026, ketinggian hilal saat Matahari terbenam diperkirakan berkisar antara 0,91 derajat di Merauke hingga 3,13 derajat di Sabang.

    Sedangkan elongasi geosentris saat Matahari terbenam diperkirakan berada pada rentang 4,54 derajat di Waris hingga sekitar 6,1 derajat di Banda Aceh.

    Selain itu, BMKG juga mengingatkan adanya kemungkinan objek astronomi lain yang dapat mengganggu proses rukyatul hilal, seperti planet atau bintang terang yang berada di dekat posisi Bulan sehingga berpotensi disalahartikan sebagai hilal.

    Berdasarkan data tersebut dan mengacu pada kriteria MABIMS, kemungkinan besar hilal belum dapat terlihat pada 19 Maret 2026. Jika kondisi ini terjadi, maka Idul Fitri 1447 H berpotensi jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026.

  • Pastikan Mudik Aman, Personel Polres Tanjungbalai Siaga di Pos Pam dan Pos Yan Operasi Ketupat Toba 2026

    Pastikan Mudik Aman, Personel Polres Tanjungbalai Siaga di Pos Pam dan Pos Yan Operasi Ketupat Toba 2026

    TOPINFORMASI. TANJUNGBALAI – Guna menjamin kenyamanan dan keamanan masyarakat selama masa mudik Lebaran, personel Polres Tanjungbalai menggelar apel kesiapan di sejumlah Pos Pengamanan (Pos Pam) dan Pos Pelayanan (Pos Yan), Sabtu (14/3/2026) pukul 08.00 WIB.

    Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Operasi Ketupat Toba 2026 yang bertujuan memastikan seluruh personel berada dalam kondisi prima dan siap melayani para pemudik yang melintasi wilayah Kota Tanjungbalai.

    Kapolres Tanjungbalai, AKBP Welman Feri SIK MIK, menjelaskan bahwa terdapat tiga titik krusial yang menjadi fokus utama pengamanan tahun ini. Pertama, Pos Pengamanan yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan Terminal Batu VII, Kecamatan Datuk Bandar. Pos ini berfungsi memantau arus kendaraan yang masuk dan keluar kota.

    Selanjutnya, Pos Pengamanan kedua berada di Jalan DI Panjaitan yang merupakan salah satu titik dengan aktivitas masyarakat yang cukup padat. Sementara Pos Pelayanan ditempatkan di Stasiun Kereta Api (KA) Tanjungbalai, Kecamatan Tanjungbalai Utara, guna memberikan pelayanan bagi penumpang transportasi umum.

    AKBP Welman Feri menekankan pentingnya sikap humanis dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Ia menginstruksikan seluruh personel agar tidak hanya fokus pada pengamanan, tetapi juga siap memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.

    “Kehadiran kami di pos-pos ini adalah untuk memastikan bahwa negara hadir di tengah masyarakat. Kami ingin warga yang mudik maupun yang beraktivitas di Tanjungbalai merasa aman, nyaman, dan terjaga,” ujar Kapolres.

    Selain mengecek kesiapan personel, pihak kepolisian juga memastikan sarana dan prasarana di setiap pos dalam kondisi lengkap. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas maupun potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    Polres Tanjungbalai juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu mendatangi Pos Pam maupun Pos Yan jika membutuhkan bantuan selama perjalanan mudik Lebaran. Dengan kesiapan tersebut, diharapkan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini dapat berlangsung aman, tertib, dan lancar.

  • Kompetisi KRISTAL 2026 Jadi Ruang Inovasi ASN Muda ATR/BPN Tingkatkan Layanan Pertanahan

    Kompetisi KRISTAL 2026 Jadi Ruang Inovasi ASN Muda ATR/BPN Tingkatkan Layanan Pertanahan

    indeksnews.web.id/-Jakarta — Ratusan aparatur sipil negara (ASN) muda di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyalurkan ide kreatif dan inovatif melalui Kompetisi Karya Inovasi Terapan yang Andal (KRISTAL) 2026. Kompetisi yang mulai digelar sejak Desember 2025 ini menjadi wadah untuk mengumpulkan gagasan baru guna meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan.

    Salah satu peserta yang berhasil meraih juara pertama, Ruwanda Destory Bintoro, mengaku kompetisi tersebut memberi kesempatan luas bagi ASN muda untuk mengembangkan inovasi sesuai dengan pengalaman mereka di lapangan.

    “Dengan ajang KRISTAL ini, Kementerian ATR/BPN memberikan peluang bagi ASN muda untuk berinovasi dan membuat karya-karya yang inovatif dan kreatif sesuai dengan pemikirannya,” ujar Ruwanda saat acara penganugerahan Kompetisi KRISTAL di kantor ATR/BPN, Jakarta, Kamis (12/3/2026).

    Ruwanda yang berasal dari Kantor Wilayah BPN Provinsi Nusa Tenggara Timur menciptakan inovasi bernama Sistem Ruang Maslahat. Sistem tersebut dirancang untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga pemanfaatan ruang di suatu wilayah.

    Taruna lulusan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) tahun 2025 itu berharap kompetisi KRISTAL dapat terus diselenggarakan secara rutin setiap tahun. Menurutnya, ajang tersebut mampu mendorong lahirnya ide-ide kreatif dari ASN muda di lingkungan ATR/BPN.

    “Kompetisi ini sangat positif bagi ASN muda di Kementerian ATR/BPN. Semoga KRISTAL bisa berlanjut di tahun-tahun selanjutnya untuk memaksimalkan potensi kami,” ujarnya.

    Kompetisi KRISTAL 2026 diikuti oleh total 404 peserta dari berbagai satuan kerja di lingkungan ATR/BPN. Para peserta menghadirkan beragam gagasan inovatif yang lahir dari pengalaman mereka saat memberikan layanan pertanahan kepada masyarakat serta hasil riset yang dilakukan di masing-masing unit kerja.

    Salah satu inovasi lain yang menarik perhatian dewan juri adalah karya CLEARLAND yang dikembangkan oleh Asrorul Habib. Sistem ini dirancang untuk mempermudah proses transaksi jual beli tanah melalui platform yang lebih transparan dan akuntabel.

    “Pesan utama dari platform CLEARLAND yang kami ciptakan adalah untuk mempermudah masyarakat dengan akuntabilitas dari sistem jual-beli tersebut. Transaksi pun bisa berjalan secara aman, jelas, dan sangat efisien bagi masyarakat,” ungkap Asrorul yang juga merupakan ASN lulusan STPN.

    Acara penganugerahan Kompetisi KRISTAL 2026 turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, yang secara langsung menyerahkan penghargaan kepada para pemenang. Hadir pula Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan ATR/BPN.

    Melalui kompetisi ini, ATR/BPN berharap inovasi yang lahir dari para ASN muda dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan kualitas layanan pertanahan serta mendukung transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang modern dan profesional.

  • Wamen ATR/BPN Tegaskan Target Progresif Penyelesaian Berkas Layanan Pertanahan Akhir Maret 2026

    Wamen ATR/BPN Tegaskan Target Progresif Penyelesaian Berkas Layanan Pertanahan Akhir Maret 2026

    indeksnews.web.id/-Jakarta — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan percepatan penyelesaian berkas layanan pertanahan menjelang akhir kuartal I tahun 2026. Ia meminta Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) segera melaporkan progres penyelesaian berkas yang masih tertunda.

    Arahan tersebut disampaikan Ossy saat memimpin pertemuan lanjutan pembahasan Penerimaan Diterima di Muka (PDDM) dan progres penyelesaian berkas layanan pertanahan secara daring pada Jumat (13/3/2026).

    “Sejak Oktober 2025 kita telah berupaya menyelesaikan target berkas layanan pertanahan, dan ini merupakan bukti upaya kita serius dalam menuntaskan tanggungan yang ada. Untuk backlog sisanya, harus kita turunkan dan selesaikan secara progresif jelang akhir Maret 2026 ini,” ujar Ossy.

    Dalam rapat tersebut, Ossy menyoroti sebaran layanan yang menjadi fokus penyelesaian berkas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Saat ini, sekitar 70 persen layanan pertanahan nasional terkonsentrasi pada beberapa layanan utama.

    Layanan tersebut meliputi pengukuran dan pemetaan kadastral, pemecahan bidang tanah, pendaftaran tanah pertama kali, permohonan Sertipikat Hak Milik (SHM) dan Surat Keputusan Hak Milik perorangan, peralihan hak dan jual beli, serta permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) bagi badan hukum.

    Menurut Ossy, data dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) ATR/BPN telah mengelompokkan titik-titik layanan yang harus menjadi prioritas penyelesaian. Dengan memfokuskan penanganan pada tiga layanan terbesar—pengukuran dan pemetaan kadastral, pemecahan bidang tanah, serta pendaftaran tanah pertama kali—diharapkan backlog berkas dapat ditekan secara signifikan.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengingatkan jajaran Kanwil BPN dan Kantah untuk memberi perhatian serius terhadap persoalan PDDM dan penyelesaian berkas layanan pertanahan.

    Ia juga meminta pimpinan daerah memastikan kesesuaian data antara basis data digital Kementerian ATR/BPN melalui sistem GeoKKP dengan dokumen fisik layanan di lapangan.

    “Kalau misalnya di GeoKKP sudah tercatat diserahkan kepada masyarakat, tetapi fisiknya ternyata masih di tangan kita, tentu dalam konteks layanan itu belum clear. Itu masuk dalam catatan saya terkait PDDM,” tegas Dalu.

    Pertemuan daring tersebut diikuti jajaran Kanwil BPN Provinsi dan sekitar 100 Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia yang menjadi fokus penyelesaian PDDM dan berkas layanan pertanahan.

    Dalam sesi pembahasan, turut memberikan arahan Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; serta Inspektur Jenderal ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi.

    Melalui pertemuan tersebut, Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian berkas layanan pertanahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

  • Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan Bahas Digitalisasi Layanan Pertanahan di Universitas Udayana

    Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan Bahas Digitalisasi Layanan Pertanahan di Universitas Udayana

    indeksnews.web.id/-Bali — Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa digitalisasi layanan pertanahan tidak hanya sebatas mengganti dokumen kertas menjadi format digital. Hal tersebut ia sampaikan saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional yang digelar Ikatan Mahasiswa Magister Kenotariatan (IMMK) Fakultas Hukum Universitas Udayana, Senin (9/3/2026).

    Dalam seminar yang berlangsung di Aula Lecture Building kampus tersebut, Ossy menjelaskan transformasi digital di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencakup perubahan menyeluruh, mulai dari sistem kerja hingga budaya organisasi.

    “Digitalisasi bukan sekadar mengganti dokumen kertas dengan dokumen digital. Transformasi ini juga menyangkut perubahan cara kerja, perubahan proses bisnis, dan perubahan budaya organisasi,” tegasnya.

    Menurut Ossy, transformasi pelayanan pertanahan dilakukan pada berbagai aspek, di antaranya manajemen perubahan, penataan organisasi, penyempurnaan tata laksana, penguatan akuntabilitas kinerja, hingga pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik.

    Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya dukungan dari kalangan notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyukseskan digitalisasi layanan pertanahan. Menurutnya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya bergantung pada teknologi dan kebijakan pemerintah, tetapi juga kesiapan para profesional hukum untuk beradaptasi dengan sistem baru.

    “Dalam proses transformasi ini, profesi PPAT memiliki posisi yang sangat strategis. Karena itu, keberhasilan digitalisasi layanan pertanahan tidak hanya bergantung pada teknologi atau kebijakan pemerintah, tetapi juga pada kesiapan profesi hukum terutama PPAT untuk beradaptasi dengan sistem baru yang lebih modern,” jelasnya.

    Sementara itu, Rektor Universitas Udayana, I Ketut Sudarsana, menyatakan komitmennya untuk menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan perkembangan kebijakan dan teknologi di bidang pertanahan, khususnya di Program Studi Magister Kenotariatan.

    “Kami dari Universitas Udayana sebagai institusi pendidikan tentu harus menyesuaikan kembali materi pembelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan yang terjadi saat ini,” ujarnya.

    Seminar Nasional bertema “Digitalisasi Layanan Hukum-Pertanahan: Ancaman atau Masa Depan bagi Profesi Notaris/PPAT dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan” ini diikuti ratusan mahasiswa dan praktisi profesional.

    Ketua IMMK Universitas Udayana, I Putu Bagus Padmanegara, berharap kegiatan tersebut dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai arah kebijakan digitalisasi layanan pertanahan di Indonesia.

    Dalam kegiatan itu, Wamen Ossy turut didampingi Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo, serta sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Bali. Seminar juga menghadirkan narasumber lain, yakni Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kanwil BPN Provinsi Bali, I Made Sumadra, dan Kepala Kanwil Kementerian Hukum Provinsi Bali, Eem Nurmanah.

  • ATR/BPN Anugerahkan Pemenang Kompetisi KRISTAL 2026, Dorong Inovasi Pelayanan Pertanahan

    ATR/BPN Anugerahkan Pemenang Kompetisi KRISTAL 2026, Dorong Inovasi Pelayanan Pertanahan

    indeksnews.web.id/-Jakarta — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan penghargaan kepada para pemenang Kompetisi Karya Inovasi Terapan yang Andal (KRISTAL) Tahun 2026. Penganugerahan tersebut digelar pada Kamis (12/3/2026) secara daring dan luring di Aula Prona kantor ATR/BPN, Jakarta.

    Kompetisi KRISTAL merupakan ajang bagi aparatur sipil negara (ASN) muda di lingkungan ATR/BPN untuk menghadirkan gagasan inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan kepada masyarakat.

    Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi atas kreativitas dan solusi yang ditawarkan para peserta di tengah kompleksitas tantangan pelayanan pertanahan.

    “Kompetisi ini menunjukkan bahwa di tengah tantangan pelayanan pertanahan yang sangat kompleks dan membutuhkan solusi jitu, para aparatur kita mampu menghadirkan gagasan yang kreatif dan solutif. Apresiasi kepada generasi inovator di Kementerian ATR/BPN,” ujar Ossy dalam sambutannya.

    Kompetisi KRISTAL sendiri merupakan implementasi kerja sama antara ATR/BPN dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Program ini diharapkan menjadi wadah bagi ASN muda untuk menyampaikan ide serta solusi baru guna mendorong pelayanan pertanahan yang lebih transparan, efektif, dan akuntabel.

    Ossy menilai, kemajuan sebuah organisasi sangat bergantung pada kemampuan mengelola sumber daya manusia yang dimiliki, termasuk menghargai dan memanfaatkan talenta terbaik yang ada.

    Senada dengan itu, Kepala Biro Sumber Daya Manusia ATR/BPN, Budi Santosa, menjelaskan bahwa Kompetisi KRISTAL menjadi langkah awal untuk mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam meningkatkan kinerja organisasi.

    “Kompetisi ini merupakan yang pertama kali diadakan di Kementerian ATR/BPN. Ajang ini diharapkan mampu melahirkan berbagai terobosan dan gagasan yang bermanfaat untuk menciptakan birokrasi yang adaptif, kompetitif, dan optimal,” ujarnya.

    Budi Santosa melaporkan, kompetisi tersebut diikuti oleh 404 peserta yang menghasilkan 145 ide atau gagasan dalam bentuk abstrak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 101 karya kemudian dikembangkan dalam bentuk poster, video, maupun aplikasi.

    Setelah melalui proses seleksi, tiga karya ditetapkan sebagai juara utama dan lima karya lainnya sebagai juara favorit.

    Juara pertama diraih karya berjudul “Ruang Maslahat: Prototype Sistem Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berbasis Partisipasi Masyarakat” yang dikembangkan oleh Kantor Pertanahan Kota Kupang dan Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat.

    Juara kedua diberikan kepada karya “Transparansi Real-Time: Mengawal Petugas Ukur Melalui Genggaman” dari Kantor Pertanahan Kota Tangerang.

    Sementara juara ketiga diraih karya “CLEARLAND: Marketplace Tanah Terverifikasi dengan AI Value Engine & Feasibility Indicator” yang dikembangkan oleh Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

    Penghargaan kepada para pemenang diserahkan langsung oleh Wamen ATR/Waka BPN Ossy Dermawan bersama Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan. Acara ini juga dihadiri para pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama di lingkungan ATR/BPN.

    Melalui kompetisi ini, ATR/BPN berharap lahir berbagai inovasi yang mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan pertanahan serta memperkuat transformasi birokrasi menuju pelayanan publik yang modern dan berkelas dunia.