Indeks

Category: Ilmu Pengetahuan, Inovasi & Teknologi

  • Geopolitik Global Tidak Stabil, Menteri ATR/BPN Batasi Alih Fungsi Lahan Sawah demi Ketahanan Pangan

    Geopolitik Global Tidak Stabil, Menteri ATR/BPN Batasi Alih Fungsi Lahan Sawah demi Ketahanan Pangan

    Palu ,indeksnews.web.id/- Di tengah ketidakstabilan geopolitik global, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan membatasi alih fungsi lahan sawah.

    Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa pemerintah menetapkan batas maksimal alih fungsi lahan sawah hanya sebesar 11 persen dari total Lahan Baku Sawah (LBS), sementara sekitar 89 persen lainnya wajib dilindungi.

    “Dalam situasi dunia yang seperti ini, yang paling gawat adalah pangan dan energi. Jangan sampai kita punya uang, tapi tidak ada pangan yang bisa dibeli,” ujar Nusron dalam Rapat Koordinasi bersama pemerintah daerah se-Sulawesi Tengah di Palu, Rabu (01/04/2026).

    Ia menjelaskan, kebijakan tersebut bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan nasional tetap terjaga di tengah tantangan global. Dengan demikian, hanya sebagian kecil lahan yang dapat dialihfungsikan untuk kepentingan non-pertanian, sementara mayoritas lahan sawah harus dipertahankan.

    Kebijakan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang mensyaratkan minimal 87 persen dari total LBS ditetapkan sebagai Lahan Pangan Pertanian Berkelanjutan (LP2B).

    “Kalau LP2B itu 87 persen, ditambah infrastruktur dan cadangan, berarti kurang lebih sekitar 89 persen yang harus dilindungi,” jelasnya.

    Secara khusus di Sulawesi Tengah, capaian perlindungan lahan pertanian dinilai masih perlu ditingkatkan. Saat ini, realisasi LP2B di tingkat provinsi baru mencapai sekitar 68 persen, sementara di tingkat kabupaten/kota masih berkisar 41 persen, jauh dari target nasional.

    Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang alih fungsi lahan dalam kondisi tertentu dengan syarat ketat. Salah satunya adalah kewajiban penggantian lahan pertanian, bahkan hingga tiga kali lipat untuk lahan dengan irigasi teknis.

    Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, bersama para kepala daerah se-Sulawesi Tengah. Pada kesempatan yang sama, Menteri ATR/BPN juga menyerahkan 103 Sertipikat Hak Pakai kepada delapan pemerintah kabupaten/kota di wilayah tersebut sebagai bentuk penguatan kepastian hukum aset daerah.

    Turut mendampingi Menteri ATR/BPN dalam kegiatan ini antara lain Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Reforma Agraria Rezka Oktoberia, Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah Muhammad Naim.

    Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap ketahanan pangan nasional tetap terjaga, sekaligus mendorong tata kelola pertanahan yang berkelanjutan di tengah dinamika global yang terus berkembang.

  • Transformasi Digital Layanan Pertanahan Diiringi Penguatan Aspek Keamanan dan Kepastian Hukum

    Transformasi Digital Layanan Pertanahan Diiringi Penguatan Aspek Keamanan dan Kepastian Hukum

    JAKARTA,indeksnews.web.id/ – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus memperkuat transformasi digital layanan pertanahan dengan menitikberatkan pada aspek keamanan data serta kepastian hukum bagi masyarakat.

    Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan bahwa penerapan sistem elektronik tidak hanya bertujuan mempermudah layanan, tetapi juga menjamin perlindungan data serta keabsahan dokumen pertanahan.

    “Transformasi digital tentu harus berjalan seiring dengan penguatan aspek keamanan dan kepastian hukum. Kami telah menerapkan sistem pengamanan berlapis melalui autentikasi digital, tanda tangan elektronik tersertifikasi, serta enkripsi data berbasis server nasional,” ujar Nusron dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

    Berdasarkan data ATR/BPN, sebanyak 83 persen berkas layanan pertanahan berasal dari tiga layanan utama, yakni peralihan hak, layanan informasi, dan hak tanggungan. Dari ketiganya, layanan hak tanggungan dan informasi pertanahan telah sepenuhnya dilakukan secara elektronik, sementara layanan peralihan hak masih berjalan secara hybrid.

    “Implementasi layanan elektronik memberikan kemudahan signifikan bagi masyarakat, termasuk mengurangi kebutuhan datang langsung ke Kantor Pertanahan dan menekan antrean hingga 80 persen,” jelas Nusron.

    Selain kemudahan, digitalisasi juga dinilai mampu meminimalisir risiko kehilangan sertipikat akibat pencurian, bencana, maupun kerusakan. Sistem elektronik juga menjamin keaslian dokumen serta mempermudah akses data pertanahan yang lebih aman dan terintegrasi.

    “Dengan sistem elektronik, keaslian dokumen lebih terjamin dan praktik penyalahgunaan dapat ditekan,” tegasnya.
    Hingga Maret 2026, jumlah Sertipikat Elektronik yang telah diterbitkan ATR/BPN mencapai 7,6 juta atau sekitar 7,8 persen dari total sertipikat nasional. Sementara itu, sekitar 89,4 juta sertipikat atau 92,2 persen masih berbentuk analog.

    Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin, serta turut dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, bersama jajaran pejabat tinggi di lingkungan ATR/BPN.

    Melalui transformasi digital ini, pemerintah berharap pelayanan pertanahan semakin modern, aman, dan memberikan kepastian hukum yang kuat bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

  • Polres Tanjungbalai Gelar Pakta Integritas Penerimaan Polri 2026

    Polres Tanjungbalai Gelar Pakta Integritas Penerimaan Polri 2026

    TANJUNGBALAI,indeksnews.web.id/- Polres Tanjungbalai menggelar upacara Pakta Integritas dan pengambilan sumpah bagi calon anggota Polri Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula SAR Polres Tanjungbalai pada Selasa (31/3) ini menjadi bentuk komitmen dalam mewujudkan proses seleksi yang bersih, transparan, dan akuntabel.

    Acara yang dimulai pukul 10.45 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Tanjungbalai, AKBP Welman Feri, S.I.K., M.I.K., didampingi Wakapolres Kompol M.P. Pardede, serta dihadiri jajaran pejabat utama Polres. Sebanyak 32 calon siswa (casis) asal Tanjungbalai turut mengikuti kegiatan ini, terdiri dari 24 laki-laki dan 8 perempuan.

    Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara serentak melalui sambungan Zoom Meeting yang dipandu oleh Polda Sumatera Utara. Dalam arahannya, Wakapolda Sumut Brigjen Pol Sonny Irawan, S.I.K., M.H., menegaskan pentingnya integritas dalam proses seleksi.

    Ia mengimbau para casis agar mempersiapkan diri secara maksimal dan tidak mudah percaya terhadap oknum yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan tertentu.

    “Kami mengingatkan kepada seluruh peserta agar tidak tergiur dengan janji-janji kelulusan. Proses seleksi ini tidak dipungut biaya alias gratis. Jika ada yang mencoba melakukan praktik seperti itu, segera laporkan,” tegasnya.

    Selain itu, Wakapolda juga memberikan peringatan keras kepada panitia seleksi agar menjalankan tugas secara profesional dan transparan. Ia menekankan bahwa sumpah yang telah diucapkan merupakan janji suci yang harus dijaga.

    “Kepada seluruh panitia, laksanakan tugas dengan jujur dan transparan. Jika ditemukan pelanggaran, akan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tambahnya.

    Tak hanya kepada peserta dan panitia, Wakapolda juga mengajak para orang tua untuk terus memberikan dukungan moral kepada anak-anak mereka selama mengikuti tahapan seleksi, baik untuk jalur Akpol, Bintara, maupun Tamtama.

    Usai arahan, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan naskah Pakta Integritas secara simbolis di tingkat Polres Tanjungbalai. Penandatanganan ini menjadi bukti komitmen bersama dalam menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

    Dengan digelarnya kegiatan ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin meningkat, sekaligus mencetak generasi anggota Polri yang berintegritas, profesional, dan siap mengabdi kepada bangsa dan negara.

  • BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Manfaat JKM dan Beasiswa kepada 16 Ahli Waris PPPK Paruh Waktu

    BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Manfaat JKM dan Beasiswa kepada 16 Ahli Waris PPPK Paruh Waktu

    Medan ,indeksnews.web.id/ – BPJS Ketenagakerjaan kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Dalam periode Oktober hingga Desember 2025, sebanyak 16 ahli waris menerima manfaat Jaminan Kematian (JKM) dan beasiswa dengan total nilai mencapai Rp 481.000.000.

    Kepala BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, Jefri Iswanto, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja beserta keluarganya.

    “Meskipun pekerja telah tiada, keluarga tetap menerima perlindungan finansial, dan anak-anak tetap berkesempatan melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

    Ia menjelaskan, manfaat Jaminan Kematian diberikan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Sementara itu, program beasiswa bertujuan menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak ahli waris, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Program ini juga menjadi bagian dari implementasi prinsip “Melindungi Sepanjang Hayat” yang diusung BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk perlindungan menyeluruh bagi pekerja di Indonesia, termasuk mereka yang bekerja secara paruh waktu.

    “Kami berharap manfaat ini tidak hanya meringankan beban finansial keluarga, tetapi juga memberikan ketenangan serta semangat bagi anak-anak untuk meraih pendidikan yang layak dan masa depan yang lebih cerah,” tambah Jefri.

    BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi secara cepat, tepat, dan transparan. Penyaluran manfaat ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir memberikan perlindungan sosial yang konkret bagi pekerja dan keluarganya.

  • DPD KOMBAT Langkat Gelar Buka Puasa Bersama dan Santuni Yatim Piatu

    DPD KOMBAT Langkat Gelar Buka Puasa Bersama dan Santuni Yatim Piatu

    Langkat, indeksnews.web.id/- Dewan Pimpinan Daerah Komando Bela Tanah Air (DPD KOMBAT) Langkat menggelar kegiatan buka puasa bersama yang dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu di Stabat, Senin (16/3/2026) sore.

    Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) KOMBAT Sumatera Utara, Ricky Anthony. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mempererat silaturahmi antar pengurus dan anggota organisasi.

    “Tak hanya menjalin silaturahmi, kegiatan seperti ini juga bertujuan membangun solidaritas. Namun yang terpenting adalah meraih keberkahan di bulan suci Ramadan,” ujar Ricky, Selasa (17/3/2026).

    Pimpinan DPRD Sumatera Utara itu juga menegaskan bahwa KOMBAT harus terus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Menurutnya, keberadaan organisasi tersebut diharapkan semakin dikenal dan mampu berkembang di berbagai daerah.

    “Santunan kepada adik-adik yatim piatu semoga bermanfaat dan memberi keceriaan. Kebahagiaan kecil yang kita berikan diharapkan menjadi jalan datangnya berkah dari Allah SWT,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua DPD KOMBAT Langkat, Muhammad Rio, menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi dan sosial akan terus dilaksanakan secara konsisten. Ia menilai, solidaritas dalam organisasi dapat terbangun kuat melalui kegiatan-kegiatan positif.

    “Terima kasih atas arahan Ketua DPW KOMBAT Sumut Ricky Anthony. Ke depan, kegiatan positif lainnya akan terus kami galakkan untuk mempererat silaturahmi dan solidaritas,” ujar Rio.

    Ia juga mengimbau seluruh kader DPD KOMBAT Langkat untuk terus aktif dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Organisasi yang dikenal sebagai gerakan anti premanisme ini diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat.

  • Polda Sumut Tetapkan Eks Kepala Unit BNI Aek Nabara Tersangka Penggelapan Dana Jemaat Rp28 Miliar

    Polda Sumut Tetapkan Eks Kepala Unit BNI Aek Nabara Tersangka Penggelapan Dana Jemaat Rp28 Miliar

    Medan, indeksnews.web.id/- Kepolisian Daerah Sumatera Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan penggelapan dana jemaat Gereja Katolik Paroki Aek Nabara, Kabupaten Labuhanbatu, dengan nilai mencapai Rp28 miliar.

    Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Rahmat Budi Handoko, mengungkapkan tersangka berinisial AH, yakni Andi Hakim Febriansyah, yang merupakan mantan Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara di bawah Cabang Bank Negara Indonesia Rantauprapat.

    “Kami sudah menetapkan seorang tersangka, yaitu inisial AH. Jabatan terakhir tersangka adalah mantan pimpinan kantor kas Bank BNI secara definitif,” ujar Rahmat, Rabu (18/3).

    Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi alat bukti yang cukup dari serangkaian penyelidikan yang telah dilakukan sejak laporan diterima pada 26 Februari 2026. Laporan tersebut diajukan oleh pimpinan Cabang BNI Rantauprapat, Muhammad Camel, dengan nomor LP/B/327/II/2026.

    Namun, saat dilakukan pemanggilan, tersangka diketahui telah meninggalkan wilayah Indonesia. Berdasarkan hasil penyelidikan, AH diduga melarikan diri ke luar negeri.

    “Dua hari setelah dilaporkan, yang bersangkutan sudah bergerak dari Bali menuju Australia menggunakan pesawat,” jelas Rahmat.

    Kasus ini bermula sejak tahun 2019, ketika tersangka menawarkan produk investasi bernama “BNI Deposito Investment” kepada pihak gereja. Produk tersebut ternyata tidak resmi diterbitkan oleh pihak BNI.

    Tersangka menjanjikan imbal hasil sebesar 8 persen per tahun, jauh di atas bunga deposito perbankan pada umumnya yang berkisar sekitar 3,7 persen per tahun.

    Dalam praktiknya, tersangka diduga memalsukan sejumlah dokumen, termasuk bilyet deposito dan tanda tangan nasabah. Dana milik jemaat kemudian dialihkan ke rekening pribadi tersangka, rekening istrinya, serta perusahaan miliknya.

    Saat ini, Polda Sumut telah berkoordinasi dengan Interpol, Divisi Hubungan Internasional Polri, serta Australian Federal Police untuk memburu tersangka. Upaya penerbitan red notice juga tengah diajukan guna mempercepat proses penangkapan.

  • Manfaatkan Libur Lebaran, ATR/BPN Imbau Masyarakat Mutakhirkan Data Sertipikat Tanah

    Manfaatkan Libur Lebaran, ATR/BPN Imbau Masyarakat Mutakhirkan Data Sertipikat Tanah

    JAKARTA,indeksnews.web.id/ – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan momentum libur Idul Fitri dengan melakukan pemutakhiran data sertipikat tanah di Kantor Pertanahan (Kantah) setempat, khususnya bagi sertipikat yang diterbitkan sebelum tahun 1997.


    Imbauan tersebut disampaikan oleh Shamy Ardian pada Selasa (17/3/2026). Ia menjelaskan bahwa langkah ini penting untuk memastikan data pertanahan masyarakat telah terintegrasi dalam sistem digital nasional.


    “Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat yang memiliki sertipikat tanah terbitan sebelum tahun 1997 untuk datang ke Kantah setempat dan melakukan pemutakhiran data. Kami akan mengecek sertipikat serta memastikan apakah bidang tanah tersebut telah tercantum dalam peta pertanahan nasional,” ujarnya.


    Menurut Shamy, masyarakat dapat memanfaatkan masa libur Lebaran karena sejumlah Kantah di daerah tujuan mudik tetap membuka pelayanan terbatas. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal ATR/BPN Nomor B/KP.06/331-100/111/2026.


    Pelayanan tersebut diberikan pada tanggal 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 waktu setempat. Adapun layanan yang tersedia meliputi informasi dan konsultasi pertanahan, penerimaan berkas layanan, penyerahan produk layanan yang diajukan langsung oleh pemilik tanah, serta pemutakhiran data digital sertipikat lama.
    Shamy menjelaskan, pentingnya pemutakhiran data ini tidak terlepas dari sistem administrasi pertanahan sebelum tahun 1997 yang masih menggunakan metode analog, baik dalam pencatatan dokumen maupun pemetaan bidang tanah.


    “Sebagian data pertanahan masih berbasis dokumen fisik dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pemetaan digital yang digunakan saat ini,” jelasnya.


    Dengan pemutakhiran data, potensi permasalahan pertanahan seperti tumpang tindih kepemilikan dapat diminimalisir. Selain itu, proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah baru juga dapat mengacu pada data digital yang lebih akurat.


    Bagi masyarakat yang belum sempat datang langsung ke Kantah, ATR/BPN juga menyediakan alternatif pengecekan melalui aplikasi Sentuh Tanahku.


    “Aplikasi ini dapat digunakan untuk melihat apakah bidang tanah sudah tercatat dalam peta digital. Jika belum, masyarakat kami imbau segera melakukan pemutakhiran data dengan datang ke Kantah setempat,” tambah Shamy.


    Melalui langkah ini, ATR/BPN berharap pelayanan pertanahan di Indonesia semakin modern, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

  • Rommy Van Boy Pastikan Akses Kesehatan Warga Medan

    Rommy Van Boy Pastikan Akses Kesehatan Warga Medan

    Medan,indeksnews.web.id/  – Anggota DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy, menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh masyarakat di Medan dapat mengakses layanan kesehatan secara mudah, merata, dan tanpa diskriminasi.

    Menurut Rommy, hak atas kesehatan merupakan bagian penting dalam mewujudkan program Universal Health Coverage (UHC) yang tengah dijalankan oleh Pemerintah Kota Medan sebagai bentuk pemerataan layanan publik di bidang kesehatan.

    Hal tersebut disampaikan Rommy saat melaksanakan sosialisasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan di Lapangan Peraga, Jalan Karya Sejati, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Minggu (15/3/2026).

    “Pemerintah Kota Medan saat ini sudah menerapkan sistem UHC. Artinya, masyarakat cukup menunjukkan KTP untuk memperoleh layanan berobat gratis di fasilitas kesehatan,” ujar politisi dari Partai Golkar tersebut.

    Meski demikian, Rommy mengakui implementasi program tersebut di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme program, termasuk kendala administrasi saat hendak mengakses layanan kesehatan.

    “Di sinilah peran kami sebagai wakil rakyat. Kami dipilih bukan untuk duduk di belakang meja, tetapi turun langsung membantu masyarakat,” jelasnya.

    Rommy juga menilai keberhasilan program UHC tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga kesiapan serta partisipasi aktif masyarakat.

    Karena itu, ia mengingatkan warga agar memastikan data kependudukan mereka valid sehingga tidak mengalami kendala saat mengakses layanan kesehatan.

    “Kesalahan kecil pada KTP atau Kartu Keluarga bisa membuat pelayanan tersendat. Karena itu saya mengimbau bapak dan ibu segera memeriksa data kependudukannya. Jika ada kesalahan segera diperbaiki,” katanya.

    Untuk membantu masyarakat, Rommy juga membentuk tim Sahabat Rommy Van Boy yang bertugas membantu warga dalam pengurusan administrasi kependudukan, pendampingan ke puskesmas maupun rumah sakit, hingga menyediakan layanan ambulans gratis bagi warga yang membutuhkan.

    “Semua layanan ini gratis. Kami ingin memastikan tidak ada warga Medan yang kesulitan berobat hanya karena persoalan biaya atau birokrasi,” ucapnya yang disambut tepuk tangan warga.

    Dalam kesempatan tersebut, Rommy juga menyoroti laporan terkait adanya rumah sakit yang masih menolak pasien dengan alasan keterbatasan tempat tidur atau tingginya tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR).

    “Saya mendorong Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan agar menindak tegas rumah sakit yang menolak pasien tanpa alasan yang jelas,” tegasnya.

    Pada sesi dialog, sejumlah warga turut menyampaikan keluhan terkait pelayanan BPJS Kesehatan di tingkat puskesmas yang dinilai masih berbelit-belit. Warga mengaku kerap diarahkan ke berbagai instansi tanpa kejelasan penyelesaian.

    Menanggapi hal itu, Rommy berjanji akan menindaklanjuti keluhan tersebut kepada Dinas Kesehatan Kota Medan serta BPJS Kesehatan. Ia juga meminta petugas puskesmas agar lebih responsif dan tidak mempersulit masyarakat dalam proses pelayanan.

    “Semua warga memiliki hak yang sama atas layanan kesehatan. Jangan sampai masyarakat kecil merasa dipersulit hanya karena persoalan administrasi,” imbuhnya.

    Selain persoalan kesehatan, Rommy juga menyinggung sejumlah kebutuhan dasar masyarakat seperti perbaikan drainase dan penerangan jalan yang dinilai turut memengaruhi kualitas hidup warga.

    “Partai Golkar hadir untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Karena itu, jangan lupakan Partai Golkar,” kata Rommy.

    Kegiatan sosialisasi Perda Sistem Kesehatan tersebut turut dihadiri perwakilan Kecamatan Medan Polonia, unsur kelurahan, serta tokoh pemuda dan tokoh masyarakat setempat.

  • Jaga Kondusivitas Kota, Sat Samapta Polres Tanjungbalai Gelar Patroli di Titik Vital

    Jaga Kondusivitas Kota, Sat Samapta Polres Tanjungbalai Gelar Patroli di Titik Vital

    Tanjungbalai,indeksnews.web.id/  – Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat pada akhir pekan, personel Polres Tanjungbalai melalui Satuan Samapta Polres Tanjungbalai melaksanakan patroli kota di sejumlah titik vital dan pusat keramaian, Minggu (15/3/2026).

    Kegiatan patroli yang dimulai sejak pukul 09.00 WIB tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Polda Sumatera Utara agar personel kepolisian senantiasa hadir di tengah masyarakat melalui pengamanan fasilitas publik serta pengaturan arus lalu lintas.

    Dalam patroli tersebut, tim menggunakan satu unit mobil patroli double cabin dengan personel yang terdiri dari Bripda Aldi Fahreza, Bripda Ade Chandra, dan Bripda Thomas Nasution.

    Petugas menyisir sejumlah lokasi strategis di Kota Tanjungbalai, di antaranya kawasan SPBU Batu 7, Alfamart di Jalan Jenderal Sudirman, kawasan Tangkahan Perahu, serta objek vital seperti perbankan.

    Selain melakukan pemantauan keamanan, personel juga melaksanakan pengaturan arus kendaraan di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman guna mengantisipasi terjadinya kemacetan lalu lintas.

    Tidak hanya melakukan patroli, petugas juga melakukan komunikasi dialogis dengan warga yang ditemui di lapangan. Dalam kesempatan tersebut, polisi mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

    Petugas juga kembali menyosialisasikan layanan Call Center 110 sebagai akses cepat bagi warga yang membutuhkan bantuan kepolisian atau ingin melaporkan tindak kriminalitas.

    Kasat Samapta Polres Tanjungbalai, HP Siburian, mengatakan bahwa kehadiran polisi di lapangan diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat.

    “Dengan kehadiran Polri di lapangan, diharapkan masyarakat Kota Tanjungbalai dapat menjalankan aktivitas hari liburnya dengan tenang tanpa merasa khawatir akan gangguan keamanan,” ujarnya.

  • Pemko Tebing Tinggi Gelar Silaturahim Kebangsaan dan Buka Puasa Bersama LSM, Wartawan, OKP dan Ormas

    Pemko Tebing Tinggi Gelar Silaturahim Kebangsaan dan Buka Puasa Bersama LSM, Wartawan, OKP dan Ormas

    Tebing Tinggi ,indeksnews.web.id/  Pemerintah Kota Tebing Tinggi menggelar kegiatan Silaturahim Kebangsaan dan Buka Puasa Bersama yang melibatkan berbagai elemen masyarakat di Lapangan Merdeka Tebing Tinggi, Jalan Dr. Sutomo, Sabtu sore (14/3/2026).

    Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh lintas agama, perwakilan partai politik, organisasi kemasyarakatan (Ormas), organisasi kepemudaan (OKP), LSM hingga insan pers. Momentum ini menjadi wadah mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan berbagai elemen masyarakat.

    Dalam sambutannya, Wali Kota Iman Irdian Saragih menekankan pentingnya menjaga keharmonisan di tengah keberagaman etnis, agama dan budaya yang ada di Tebing Tinggi.

    “Kegiatan ini sangat baik kita laksanakan, artinya mempererat dan memperkuat silaturahim kita. Karena Kota Tebing Tinggi merupakan kota multi etnis, kita harus menjadikannya kota yang harmonis,” ujar Wali Kota.

    Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi memerlukan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan serta partisipasi masyarakat.

    “Saya tidak mampu bekerja dan berpikir sendiri untuk membangun kota yang kita cintai dan menciptakan suasana nyaman. Mari kita ciptakan sinergitas, kondusifitas, dan terus berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Tebing Tinggi. Saya juga sangat mengharapkan saran serta kritik yang konstruktif,” tambahnya.

    Menutup sambutannya, Wali Kota Iman Irdian Saragih menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan 1447 Hijriah serta menyambut Hari Raya Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah.

    “Ayo bangun pemerintah, layani masyarakat dengan baik, dan bersama-sama membangun kampung halaman kita,” ujarnya.

    Acara yang berlangsung khidmat tersebut juga diisi dengan penyerahan bantuan secara simbolis kepada penerima manfaat, penampilan sholawat, serta tausiyah agama yang disampaikan oleh Irfan Yusuf menjelang waktu berbuka puasa.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Tebing Tinggi Rina Frillya, Dandim 0204/DS Agung Pujiantoro, Wakil Ketua II DPRD Husein, Sekretaris Daerah Erwin Suheri Damanik, Kepala Kantor Kementerian Agama Muhammad David Saragih, Ketua TP PKK Kota Susmira Wanti Iman Irdian Saragih, serta jajaran kepala OPD, asisten, staf ahli, camat dan lurah se-Kota Tebing Tinggi, bersama tamu undangan lainnya.