Indeks

Category: Ilmu Pengetahuan, Inovasi & Teknologi

  • PT Mitra Utama Madani Gelar Buka Puasa Bersama di Pondok Assairun Rumah Yatim Dhuafa

    PT Mitra Utama Madani Gelar Buka Puasa Bersama di Pondok Assairun Rumah Yatim Dhuafa

    MEDAN,indeksnews.web.id/– Dalam semangat Ramadhan yang penuh berkah, PT Mitra Utama Madani menggelar kegiatan berbagi dan buka puasa bersama di Pondok Assairun Rumah Yatim Dhuafa. Kegiatan ini menjadi momentum untuk menguatkan hati serta menyatukan silaturrahmi antara perusahaan dan masyarakat, khususnya anak-anak yatim dan dhuafa.

    Direktur PT Mitra Utama Madani, Gung Panggodo, dalam kegiatan tersebut diwakili oleh Koordinator Representatif Officer, Surya Andika. Kehadiran perwakilan manajemen perusahaan ini menjadi wujud komitmen nyata dalam membangun kepedulian sosial dan mempererat hubungan kemanusiaan.

    Surya Andika menyampaikan bahwa kegiatan berbagi dan buka puasa bersama bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sarana untuk meningkatkan rasa empati dan kebersamaan di bulan suci Ramadhan.

    “Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kebahagiaan, menguatkan hati, serta mempererat tali silaturrahmi dengan adik-adik di Pondok Assairun. Semoga kebersamaan ini membawa keberkahan dan semangat bagi kita semua,” ujarnya.

    Acara diisi dengan tausiyah singkat, doa bersama, pemberian santunan, serta buka puasa bersama anak-anak yatim dan dhuafa. Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan terasa sepanjang kegiatan berlangsung.

    Melalui kegiatan sosial ini, PT Mitra Utama Madani berharap dapat terus hadir memberikan manfaat bagi masyarakat serta menumbuhkan semangat berbagi yang berkelanjutan, tidak hanya di bulan Ramadhan tetapi juga dalam berbagai kesempatan lainnya.

  • BRI Social Activity Ramadhan: Salurkan 700 Paket Sembako dan Santunan Anak Yatim di Kota Medan dan Kabupaten Langkat

    BRI Social Activity Ramadhan: Salurkan 700 Paket Sembako dan Santunan Anak Yatim di Kota Medan dan Kabupaten Langkat

    Medan,indeksnews.web.id/ Dalam semangat berbagi di Bulan Suci Ramadhan, Bank Rakyat Indonesia melalui program BRI Peduli menggelar kegiatan BRI Social Activity dengan menyalurkan 700 paket sembako kepada masyarakat di Kota Medan dan Kabupaten Langkat, Jumat (20/2).

    Penyaluran paket sembako dilaksanakan di Balai Desa Sekoci dan Desa Bukit Mas, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat. Bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pokok selama bulan Ramadhan.

    Selain itu, BRI Peduli juga memberikan santunan kepada anak yatim/piatu beserta perlengkapan sekolah yang dilaksanakan di Masjid Baitu Rif’atil Ihsan, Menara BRI Medan. Kegiatan ini menjadi wujud dukungan BRI terhadap pendidikan dan kesejahteraan generasi muda agar tetap semangat dalam meraih cita-cita.

    Regional CEO BRI Medan, John Sarjono, menyampaikan bahwa Ramadhan merupakan momentum penting untuk mempererat solidaritas dan meningkatkan kepedulian sosial.

    “Melalui penyaluran 700 paket sembako di Balai Desa Sekoci dan Desa Bukit Mas, serta santunan anak yatim/piatu beserta perlengkapan sekolah di Masjid Baitu Rif’atil Ihsan, BRI ingin terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami berharap kegiatan ini dapat membantu meringankan beban masyarakat sekaligus memberikan semangat bagi anak-anak untuk terus berprestasi dan meraih cita-cita,” ujar John Sarjono.

    Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen BRI dalam membantu meringankan kebutuhan pokok masyarakat selama bulan suci Ramadhan sekaligus memperkuat kepedulian sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Bantuan yang diberikan diharapkan dapat memberikan manfaat langsung serta menghadirkan kebahagiaan bagi para penerima manfaat.

    Program tersebut juga sejalan dengan komitmen BRI dalam mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan), Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan), dan Tujuan 4 (Pendidikan Berkualitas). Inisiatif ini menjadi bagian dari implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) yang dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan.

    Ke depan, BRI akan terus menghadirkan berbagai program sosial yang berdampak langsung bagi masyarakat sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

  • Berikan Tausiah di Buka Bersama KASAL, Menteri Nusron: Negara Besar Mampu Ciptakan Rasa Aman

    Berikan Tausiah di Buka Bersama KASAL, Menteri Nusron: Negara Besar Mampu Ciptakan Rasa Aman

    Jakarta ,indeksnews.web.id/ – Kemampuan menciptakan rasa aman bagi masyarakat adalah salah satu penanda utama negara besar. Hal tersebut disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, saat memberikan tausiah dalam acara Buka Puasa Bersama Kepala Staf Angkatan Laut di Wisma Elang Laut, Jakarta, Selasa (24/02/2026).

    Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut memiliki peran penting dalam mewujudkan kedaulatan dan keamanan bangsa Indonesia.

    “Tanda-tanda negara yang besar itu ada tiga. Dan itu ada di dalam Angkatan Laut. Pertama memberikan kebebasan orang untuk beribadah, kedua terbebas dari rasa kelaparan, dan ketiga mampu menciptakan rasa keamanan. Kalau kita bicara mampu menciptakan rasa aman sehingga orang terbebas dari rasa ketakutan, butuh tentara yang kuat, butuh alutsista yang canggih,” ujar Menteri Nusron.

    Menurutnya, alutsista juga berkaitan erat dengan ketahanan energi yang harus dijaga dan dikembangkan melalui sistem terbaik. Ia menekankan pentingnya penguatan kebutuhan aparat pengamanan negara guna menciptakan stabilitas nasional yang berkelanjutan.

    “Butuh perawatan yang teliti. Butuh belanja alutsista yang kuat. Karena itu jangan pelit menganggarkan untuk belanja terhadap alutsista ini, kenapa? Wa’amanahum min khawf, yang artinya, mengamankan mereka dari rasa ketakutan, butuh aparat yang kuat,” terang Menteri ATR/Kepala BPN.

    Sementara itu, Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), Muhammad Ali, mengapresiasi kehadiran Menteri Nusron dalam kegiatan buka puasa bersama tersebut. Ia menyebut kegiatan ini tidak hanya memperkuat keimanan, tetapi juga mempererat sinergi antara TNI AL dan Kementerian ATR/BPN.

    “Semoga semakin merekatkan sinergi antara Kementerian ATR/BPN dan TNI AL. Terutama terkait aset kepemilikan lahan, AL kini memiliki fondasi untuk memperkuat dan menjalankan tugas negara dengan baik,” ungkap Muhammad Ali.

    Acara ini turut dihadiri Wakil Kepala Staf AL, Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma, serta para Pejabat Utama TNI AL. Hadir pula jemaah dari Pondok Pesantren Tarbiyatusshibyan Bogor.

    Kegiatan diawali dengan pemberian santunan kepada santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Tarbiyatusshibyan Bogor, dilanjutkan tausiah oleh Menteri Nusron. Setelah adzan magrib berkumandang, seluruh jemaah melaksanakan buka puasa bersama dan salat magrib berjemaah.

     

  • Wamen ATR/Waka BPN Apresiasi Peran Strategis MAPPI dalam Sistem Penilaian Nasional

    Wamen ATR/Waka BPN Apresiasi Peran Strategis MAPPI dalam Sistem Penilaian Nasional

    akarta indeksnews.web.id/– Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, mengapresiasi peran strategis Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) dalam menjaga integritas sistem penilaian tanah nasional. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Webinar Nasional MAPPI, Senin (23/02/2026).

    Menurut Wamen Ossy, MAPPI memiliki posisi penting sebagai organisasi profesi yang konsisten menjaga standar, etika, dan kualitas penilai di Indonesia.

    “Saya mengapresiasi MAPPI sebagai organisasi profesi yang konsisten untuk menjaga standar, etika, dan kualitas penilai di Indonesia. Peran MAPPI dalam pembinaan, peningkatan kompetensi serta penguatan integritas profesi sangat penting bagi keberlanjutan sistem penilaian nasional,” ujar Ossy Dermawan.

    Webinar bertema “Problematika & Dinamika Hukum bagi Posisi Strategis Profesi Penilai Indonesia” tersebut menghadirkan narasumber dari berbagai lembaga, mulai dari perwakilan Kementerian Keuangan, Kejaksaan RI, hingga akademisi dari Universitas Sebelas Maret (UNS). Kegiatan ini diikuti anggota MAPPI serta peserta umum dari berbagai daerah di Indonesia.

    Wamen Ossy menyebut, forum diskusi seperti ini menjadi bentuk nyata perhatian MAPPI terhadap peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) penilai pertanahan.

    “Webinar ini merupakan salah satu wujud dari perhatian MAPPI terhadap peningkatan kapasitas SDM penilai pertanahan. Semoga forum ini menghasilkan rekomendasi konstruktif dan menjadi referensi serta tambahan wawasan bagi kita semua dalam penyempurnaan kebijakan ke depan,” tuturnya.

    Dalam paparannya, Wamen Ossy juga menyoroti berbagai kesalahan yang kerap terjadi dalam praktik penilaian, strategi penyelesaiannya, serta langkah-langkah untuk menghindari risiko kerja yang mungkin dihadapi profesi penilai. Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi yang kuat agar setiap kebijakan memiliki landasan teknis yang kokoh dan dapat diterima oleh para pemangku kepentingan.

    Pemerintah, lanjutnya, melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), berkomitmen memperkuat tata kelola penilaian melalui kebijakan, regulasi, serta penguatan sistem yang semakin terintegrasi.

    “Kami dari pihak pemerintah, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola penilaian melalui kebijakan, regulasi, dan penguatan sistem yang semakin terintegrasi,” tegasnya.

    Sementara itu, Ketua II Dewan Pimpinan Nasional MAPPI, Wahyu Mahendra, menyambut baik dukungan tersebut dan menegaskan komitmen organisasi untuk memperkuat kerja sama lintas sektor.

    Menurutnya, perlindungan profesi penilai bukan hanya untuk kepentingan anggota, tetapi juga untuk menjamin kepentingan publik secara luas.

    “Ke depan, MAPPI berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari Kementerian Keuangan, OJK, ATR/BPN, Kejaksaan Agung, DPR RI, maupun akademisi, untuk membangun ekosistem penilaian yang sehat, profesional, dan terlindung secara hukum,” pungkas Wahyu Mahendra.

  • Warga Mangkubumi Minta Rommy Van Boy Desak Kapolrestabes Medan Berantas Narkoba

    Warga Mangkubumi Minta Rommy Van Boy Desak Kapolrestabes Medan Berantas Narkoba

    Medan ,indeksnews.web.id/– Warga Lingkungan Mangkubumi, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, meminta anggota DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy, untuk mendesak Jean Calvijn Simanjuntak selaku Kapolrestabes Medan agar segera memberantas peredaran narkoba di wilayah mereka.

    Permintaan tersebut disampaikan warga saat kegiatan Reses V Masa Sidang II Tahun 2025–2026 yang digelar di Jalan Sukamulia, Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Sabtu (21/2/2026).

    “Berdasarkan pengaduan yang disampaikan warga, kita mendesak Kapolrestabes Medan untuk segera memberantas peredaran narkotika di lokasi tersebut,” ujar Rommy, Senin (23/2/2026).

    Politisi Fraksi Golkar DPRD Kota Medan itu menegaskan, meskipun Polrestabes Medan mengklaim telah menindak sejumlah pelaku narkoba dalam kurun 100 hari terakhir, persoalan serupa masih terus dikeluhkan warga Mangkubumi.

    “Faktanya, setiap kali kita menggelar reses, persoalan peredaran narkoba ini selalu disampaikan masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk meminta Kapolrestabes Medan memberi atensi serius terhadap masalah ini,” tegasnya.

    Dalam rangkaian reses yang sama, Minggu (22/2/2026), Rommy juga menyerap berbagai aspirasi warga saat menggelar pertemuan di Jalan Perjuangan, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal.

    Sejumlah keluhan disampaikan masyarakat, mulai dari persoalan infrastruktur, bantuan sosial, penerangan jalan umum, hingga akses terhadap fasilitas kesehatan.

    Rommy menyatakan seluruh aspirasi tersebut akan dibawa dan disampaikan dalam sidang DPRD Kota Medan. Bahkan, pada kesempatan itu ia langsung memfasilitasi warga untuk berkoordinasi dengan dinas terkait yang hadir guna mempercepat penyelesaian persoalan.

    “Khusus di Kecamatan Medan Sunggal, kita sampaikan apresiasi kepada Camat Medan Sunggal, Irfan Abdillah yang telah sukses mengoordinasikan penyelesaian persoalan-persoalan dasar masyarakat di wilayahnya,” ucapnya.

    Keluhan serupa juga disampaikan warga saat reses di Jalan Karya Sejati, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia. Mulai dari persoalan narkoba, perbaikan infrastruktur, akses bantuan sosial, hingga penerangan jalan menjadi perhatian utama masyarakat.

    Dalam kegiatan reses tersebut turut hadir para camat, lurah, kepala lingkungan (kepling), serta perwakilan Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK), serta Dinas Kesehatan Kota Medan.

    “Dengan kehadiran dinas terkait, setiap persoalan yang dikeluhkan masyarakat bisa langsung dikoordinasikan untuk segera dicarikan solusi agar tuntas,” pungkas Rommy.

  • Digitalisasi Membuka Akses Masyarakat untuk Dapatkan Layanan Pertanahan Lebih Mudah

    Digitalisasi Membuka Akses Masyarakat untuk Dapatkan Layanan Pertanahan Lebih Mudah

    Jakarta, indeksnews.web.id/ – Transformasi digital dalam layanan pertanahan terus dikembangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna membuka akses dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Melalui aplikasi Sentuh Tanahku, masyarakat kini dapat memantau perkembangan proses layanan pertanahan yang sedang diajukan dari mana saja tanpa harus datang langsung ke Kantor Pertanahan (Kantah).

    “Dengan adanya aplikasi Sentuh Tanahku, saya bisa mengetahui dari aplikasi apakah sudah selesai atau belum. Saat statusnya sudah di loket penyerahan, barulah saya datang ke Kantah,” ujar Yumiwati (50), warga Jakarta Barat, saat mengambil Sertipikat Elektroniknya melalui layanan Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) di Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat, Sabtu (21/02/2026).

    Sertipikat Elektronik yang diambil Yumiwati merupakan hasil pengurusan administrasi pertanahan yang ia lakukan secara mandiri tanpa kuasa atau perantara. Menurutnya, digitalisasi layanan membuat proses menjadi lebih praktis dan transparan. Antrean layanan dapat diambil secara online melalui Sentuh Tanahku, dan setelah sertipikat selesai, datanya langsung tersimpan serta dapat diakses kapan pun dan di mana pun melalui aplikasi tersebut.

    Ia juga merasakan peningkatan kualitas layanan seiring transformasi digital yang dilakukan ATR/BPN.

    “Belum sampai tujuh hari ini sudah selesai. Itu juga sebenarnya sudah jadi dari kemarin, tapi saya baru sempat Sabtu ini. Sekarang saya lihat sudah cepat. Harapannya ke depan makin bagus lagi pelayanannya,” ungkap Yumiwati.

    Transformasi digital tidak hanya berdampak pada percepatan layanan, tetapi juga menumbuhkan rasa aman di tengah masyarakat. Ratna Tobing (74), warga Jakarta Barat, mengaku lebih tenang setelah sertipikat tanahnya beralih ke bentuk elektronik.

    “Dulu sertipikatnya masih berupa berkas fisik, sekarang sudah elektronik, jadi lebih aman. Aman sekali karena selain ada sertipikat fisik, sekarang juga ada versi elektroniknya. Tadi juga yang sudah saya terima kelima-limanya sudah berbentuk elektronik,” pungkas Ratna Tobing.

    Transformasi digital yang dijalankan ATR/BPN merupakan bagian dari upaya menghadirkan pelayanan pertanahan yang modern, profesional, dan terpercaya. Digitalisasi diharapkan semakin memperluas akses masyarakat terhadap layanan pertanahan, sekaligus meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kepastian hukum.

     

  • Isu Larangan Jual Makanan Nonhalal di Medan, Pemkot Beri Penjelasan

    Isu Larangan Jual Makanan Nonhalal di Medan, Pemkot Beri Penjelasan

    Medan,indeksnews.web.id/ – Surat Edaran Wali Kota Medan Nomor 500-7.1/1540 tentang Penataan Lokasi dan Pengelolaan Limbah Penjualan Daging Non-Halal di Wilayah Kota Medan menuai polemik di tengah masyarakat. Sejumlah pihak menuding regulasi tersebut sebagai bentuk larangan penjualan daging nonhalal di Kota Medan.

    Menanggapi hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Medan, M. Sofyan, membantah tudingan tersebut. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan tidak melarang warga berdagang komoditas nonhalal.

    “Pemerintah tidak melarang. Yang dilakukan adalah penataan lokasi penjualan agar tidak menimbulkan gangguan lingkungan, risiko kesehatan, maupun ketidaknyamanan warga di sekitar fasilitas umum, rumah ibadah, dan sekolah,” ujar Sofyan di Kantor Wali Kota Medan, Minggu (22/2/2026).

    Menurutnya, penataan tersebut juga merupakan bentuk perlindungan dan kepastian usaha bagi para pedagang. Pemkot telah menyiapkan lokasi khusus berjualan di Pasar Petisah dan Pasar Sambu, lengkap dengan area yang telah disiapkan oleh pengelola pasar.

    Selain itu, pemerintah memberikan fasilitas pembebasan retribusi selama satu tahun dan bahkan mengusulkan perpanjangan hingga dua tahun agar pedagang lebih nyaman menempati lokasi yang telah ditentukan.

    “Tujuannya agar perdagangan tetap berjalan tertib dan hubungan sosial masyarakat tetap harmonis,” jelas Sofyan.
    Ia menilai perbedaan penafsiran atas surat edaran tersebut merupakan hal yang wajar. Karena itu, pemerintah membuka ruang dialog dengan seluruh pihak agar substansi kebijakan dapat dipahami secara utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

    “Kebijakan ini berorientasi pada penataan, bukan pelarangan. Ini juga menunjukkan komitmen pemerintah daerah menghadirkan solusi yang tertib, adil, dan tetap mendukung keberlangsungan usaha masyarakat di Kota Medan,” tegasnya.

    Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kota Medan, Citra Effendi Capah, menambahkan surat edaran tersebut pada dasarnya menegaskan kembali aturan yang sudah ada, seperti larangan berjualan di badan jalan, trotoar, dan drainase sebagaimana diatur dalam berbagai perda dan peraturan wali kota sebelumnya.
    “Kebijakan ini berlaku untuk seluruh pedagang, bukan hanya penjual daging nonhalal,” ujarnya.

    Ia juga menegaskan tidak ada larangan lokasi secara khusus selama pedagang mematuhi aturan dan mencantumkan labelisasi produk. Label tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui jenis dagangan yang dijual sehingga tidak terjadi kesalahan pembelian, praktik yang selama ini telah diterapkan di restoran, hotel, dan tempat makan.

    Citra mengungkapkan, kebijakan tersebut disusun melalui proses dialog dan pengumpulan masukan dari berbagai pihak, termasuk Majelis Ulama Indonesia dan Forum Kerukunan Umat Beragama sebelum akhirnya disepakati menjadi surat edaran.
    “Pemerintah sebelumnya juga telah memediasi keluhan masyarakat terkait aktivitas penjualan di sejumlah lokasi.

    Hasilnya berupa kesepakatan bersama antara pedagang, tokoh masyarakat, dan aparat setempat,” pungkasnya.

  • KPK Diminta Usut Kredit Macet Investasi Bank Sumut Diduga Bermasalah

    KPK Diminta Usut Kredit Macet Investasi Bank Sumut Diduga Bermasalah

    Medan ,indeksnews.web.id/ – Praktisi hukum Muslim Muis meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan kredit macet investasi di Bank Sumut senilai Rp11,3 miliar yang disebut-sebut bermasalah.

    Permintaan tersebut disampaikan Muis menyusul maraknya pemberitaan sejumlah media online terkait persoalan kredit macet di Bank Sumut Medan. Ia menilai, persoalan ini harus diusut tuntas demi menjaga kepercayaan dan keamanan dana nasabah.

    “Ini harus diusut tuntas agar uang nasabah tetap aman. Dalam sejumlah pemberitaan juga disebutkan adanya temuan pemeriksaan hingga rekomendasi status dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Bank Sumut,” ujar Muis, Senin (23/2/2026).

    Menurutnya, informasi yang beredar di media dapat menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum (APH) untuk melakukan pendalaman. Ia juga menyinggung adanya pemberitaan mengenai kasus dugaan korupsi yang melibatkan pegawai Bank Sumut bernama Rini Rafika.

    “Namun yang menjadi pertanyaan, dalam kasus tersebut hanya Rini Rafika selaku staf yang duduk di kursi pesakitan. Ini perlu ditelusuri lebih jauh, apakah ada pihak lain yang turut bertanggung jawab,” tegasnya.

    Muis menambahkan, dugaan kredit macet tersebut semestinya menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Ia menyebut, pada tahun lalu Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara juga pernah menetapkan tersangka terhadap analis kredit di salah satu Kantor Cabang Pembantu (KCP) Krakatau.

    “Berita-berita di media bisa saja dijadikan petunjuk awal untuk pengusutan kasus. Ini penting agar ada transparansi dan akuntabilitas,” ucapnya.

    Lebih lanjut, Muis mengaitkan upaya pemberantasan korupsi dengan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto yang dalam berbagai pidatonya menegaskan perang terhadap korupsi.

    “Presiden kita tegas menyatakan perang terhadap koruptor dan tidak ada tempat bagi koruptor di negeri ini. Jika Presiden saja bersemangat memberantas korupsi, tentu kita berharap aparat penegak hukum juga menunjukkan komitmen yang sama,” pungkasnya.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Bank Sumut maupun KPK terkait permintaan pengusutan dugaan kredit macet investasi tersebut.