Indeks

Category: Ilmu Pengetahuan, Inovasi & Teknologi

  • Kembangkan Aplikasi Dashboard SDM, Sekjen ATR/BPN: Proses Mutasi dan Promosi Jadi Lebih Efektif dan Efisien

    Kembangkan Aplikasi Dashboard SDM, Sekjen ATR/BPN: Proses Mutasi dan Promosi Jadi Lebih Efektif dan Efisien

    Jakarta ,indeksnews.web.id/ – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah mengembangkan aplikasi Dashboard Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendukung proses mutasi dan promosi pegawai agar lebih efektif dan efisien. Aplikasi yang dibangun oleh Pusat Data dan Informasi Pertanahan dan Tata Ruang (Pusdatin) bersama Biro SDM ini disiapkan sebagai instrumen pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis sistem merit.

    “Saya berharap aplikasi Dashboard SDM ini bisa segera jadi, untuk memenuhi kebutuhan pengisian jabatan. Jadi kegiatan mutasi, promosi dan sebagainya bisa berjalan secara efektif dan efisien,” ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, saat membuka Sosialisasi Dashboard SDM yang dilaksanakan secara daring dan luring di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Selasa (03/03/2026).

    Pemetaan melalui Dashboard SDM dilakukan untuk mengidentifikasi serta mengelompokkan pegawai berdasarkan sejumlah aspek, seperti kompetensi, pendidikan, pengalaman, dan posisi jabatan. Menurut Dalu Agung Darmawan, langkah ini menjadi fondasi utama dalam penguatan penerapan sistem merit di lingkungan Kementerian ATR/BPN sehingga kebutuhan pengisian jabatan dapat dipenuhi dengan lebih cepat dan tepat.

    “Kalau sekarang, jika ingin mencari kandidat Eselon 3 dan 4 harus ada ujian terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke KRS (Kelompok Rencana Suksesi, manajemen talenta). Ke depan, dengan Dashboard SDM ini, sudah jelas kandidatnya, masuk ke dalam manajemen talenta,” jelas Sekjen ATR/BPN.

    Kepala Pusdatin, I Ketut Gede Ary Sucaya, menyampaikan bahwa pengembangan Dashboard SDM merupakan inisiasi Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, yang menginginkan sistem merit dan jenjang karier di Kementerian ATR/BPN berbasis pada data kepegawaian yang akurat.

    “Dashboard SDM ini untuk mencari talenta-talenta terbaik berdasarkan beragam kriteria yang telah ditetapkan dalam career path, yang nantinya akan tertuang dalam Peraturan Menteri. Jadi, dari Dashboard SDM ini kita bisa mendapatkan gambaran yang sempurna tentang talent pool digabungkan dengan kinerja masing-masing ASN,” terang Kepala Pusdatin.

    Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro SDM, Budi Santosa, mengimbau seluruh jajaran agar rutin memperbarui data diri pada sistem kepegawaian Kementerian ATR/BPN. Hal ini menurutnya demi menjaga validitas data yang akan ditampilkan dalam Dashboard SDM.

    “Kami butuh Bapak/Ibu sekalian untuk melakukan update kembali terkait identitas pegawai, tolong harus lengkap, mulai dari pendidikan, kompetensi di bidang apa, diklat yang diikuti, penghargaan yang diraih, dan sebagainya. Karena, karier Bapak/Ibu semua tergantung dari data di Kepegawaian,” ungkap Budi Santosa.

    Hadir dalam kesempatan ini sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator Kementerian ATR/BPN. Sosialisasi Dashboard SDM ini diikuti oleh Kepala Bagian Tata Usaha pada Kantor Wilayah BPN Provinsi serta Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

     

  • Bencana Alam Datang Tanpa Permisi, Sertipikat Elektronik Jadi Pilihan karena Beri Rasa Aman

    Bencana Alam Datang Tanpa Permisi, Sertipikat Elektronik Jadi Pilihan karena Beri Rasa Aman

    Aceh ,indeksnews.web.id/ – Bencana alam yang tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi menanamkan kekhawatiran di benak masyarakat. Bencana dapat menimbulkan kerusakan pada akses, fasilitas, hingga rumah beserta aset yang berada di dalamnya, termasuk sertipikat tanah.

    Dampak itulah yang menimpa Helmi Ismail, nazir tanah wakaf yayasan pendidikan di Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Bencana hidrometeorologi yang terjadi di Aceh pada November 2025 lalu ikut menghanyutkan sertipikat tanah milik yayasannya.

    Sadar akan nilai penting sertipikat tersebut, Helmi Ismail segera bertindak. Dua minggu setelah banjir mulai surut, ia berkomunikasi dengan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengajukan permohonan penggantian sertipikat yang hilang. Meski proses penggantian dilakukan di posko sementara karena Kantah juga terdampak banjir, ia tak menyangka dalam waktu kurang dari sepekan sertipikat pengganti yayasannya sudah kembali terbit.

    “Alhamdulillah sangat responsif. Kurang dari seminggu sertipikat baru sudah terbit. Kami sangat bersyukur atas respons cepat dari Kantah di Aceh Tamiang,” ujar Helmi Ismail.

    Peristiwa tersebut menjadi titik balik bagi Helmi. Ia menyadari, di tengah risiko bencana yang terus mengintai, perlindungan dokumen fisik saja tidak lagi cukup. Sertipikat dalam bentuk elektronik yang dicanangkan Kementerian ATR/BPN ia pandang sebagai solusi yang relevan dan mendesak.

    Sertipikat pengganti yang diterbitkan kali ini telah diperbaharui menjadi Sertipikat Elektronik. Digitalisasi itu dipahami Helmi bukan sekadar perubahan bentuk, melainkan perubahan cara pandang terhadap keamanan aset.

    “Digitalisasi ini sangat kami sambut baik. Praktis, mudah, dan dokumentasinya lebih aman. Kalau terjadi kehilangan, salinannya bisa disimpan secara digital, misalnya di Google Drive. Bisa dicek lewat aplikasi juga. Jadi tidak perlu khawatir lagi dengan dokumen fisik,” tuturnya.

    Pengalaman serupa juga dialami Nazarudin, warga Kota Langsa. Banjir setinggi satu meter yang merendam rumahnya turut merusak berbagai dokumen penting, termasuk sertipikat tanah tempat tinggalnya. Beruntung, melalui pengajuan sertipikat pengganti yang kini berbentuk elektronik, legalitas tanahnya dapat diverifikasi dengan cepat dan aman.

    “Kalau kita lihat bentuknya, ini lebih praktis. Informasinya lebih mudah diakses, dan saat terjadi bencana seperti banjir, kami tidak perlu khawatir lagi,” kata Nazarudin.

    Di wilayah Aceh yang kerap dilanda banjir, alih media dari sertipikat analog ke Sertipikat Elektronik menjadi langkah preventif yang rasional. Legalitas tetap terjamin, sekaligus risiko kehilangan akibat bencana dapat ditekan secara signifikan. Kepala Kantah Kota Langsa, Dedi Rahmat Sukarya, mengimbau masyarakat untuk segera mengalihmediakan sertipikat tanah yang masih berbentuk analog menjadi elektronik.

    “Saya mengimbau seluruh masyarakat Kota Langsa untuk segera melapor, baik ke Kantah maupun ke kepala gampong (desa), untuk mengalihmediakan seluruh sertipikat tanah menjadi Sertipikat Elektronik. Ini agar dokumen lebih aman, lebih mudah diakses, dan lebih terjaga,” ucap Dedi Rahmat Sukarya.

    Kisah Helmi Ismail dan Nazarudin menjadi pengingat bahwa di tengah risiko bencana yang tak terprediksi, perlindungan aset tidak lagi cukup hanya dengan menyimpannya secara fisik di rumah. Era modern menghadirkan tambahan keamanan melalui data pertanahan yang tersimpan secara digital dalam sistem online Kementerian ATR/BPN. Transformasi menuju Sertipikat Elektronik bukan sekadar inovasi administratif, melainkan bentuk adaptasi terhadap realitas zaman—menjaga hak atas tanah agar tetap aman, meski bencana datang tanpa permisi.

     

  • Citra Land Tanjung Morawa Targetkan Serap Tenaga Kerja Banyak, Dukung UMKM dan Program Bedah Rumah

    Citra Land Tanjung Morawa Targetkan Serap Tenaga Kerja Banyak, Dukung UMKM dan Program Bedah Rumah

    Deliserdang,indeksnews.web.id/ – Pelaku properti CitraLand Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang (wilayah sekitar Medan), menyampaikan bahwa ruko-ruko yang tengah dikembangkan diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan menjadi kawasan ekonomi baru. Saat ini, tenant pertama yaitu Alfamart telah beroperasi dengan sekitar 20 karyawan. Jika seluruh 100 unit ruko beraktivitas (sebagai kantor, toko, atau kios), diharapkan dapat memberikan dampak signifikan bagi perekonomian lokal.

     

    Optimisme tersebut diperkuat oleh rencana pembangunan infrastruktur pendukung, antara lain pemindahan Asrama Haji ke kawasan tersebut dan pembangunan jalan tembus dari Jalan Pancing yang diharapkan segera terealisasi. Hal ini diharapkan menjadikan Tanjung Morawa sebagai area yang diminati serta mempererat hubungan antara pelaku usaha dan pemerintah.

     

    Pada acara peluncuran ruko tersebut, sebanyak 45 UMKM dari kawasan sekitar berpartisipasi sebagai bagian dari upaya membantu pengembangan usaha mereka. UMKM yang terlibat diharapkan dapat menjadi prototipe untuk meramaikan kawasan ruko di masa mendatang.

     

    General Manager CitraLand Tanjung Morawa, Taufik Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kesempatan luas bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk berkembang bersama. “CitraLand membuka kesempatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk bergabung berbisnis di kawasan perumahan Kota Deli Megapolitan. Kami juga mendukung program pemerintah daerah dalam kemajuan serta pelestarian lingkungan agar daerah ini semakin tertata dan berkembang menuju level internasional,” ucapnya.

     

    Selain mendukung UMKM, kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang juga diwujudkan melalui program bedah rumah dengan target 75 unit yang terdistribusi di tiga lokasi: sekitar 25 unit di Tanjung Morawa, 25 unit di Pancing, dan 25 unit di Scientist. Hingga saat ini, sekitar 20 rumah telah selesai dibangun dan sebagian lainnya masih dalam tahap pengerjaan. Sebanyak empat unit telah selesai atau sedang dalam proses pembedahan dan akan dijadikan contoh prototipe setelah melalui survei cermat untuk memilih rumah dengan kondisi memprihatinkan.

     

  • CitraLand Tanjung Morawa Buka Ramadhan Fair, Masyarakat dan UMKM Padati Lokasi

    CitraLand Tanjung Morawa Buka Ramadhan Fair, Masyarakat dan UMKM Padati Lokasi

    Deli Serdang, indeksnews.web.id/ – CitraLand Tanjung Morawa menggelar Ramadhan Fair yang dibuka secara resmi melalui Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Deli Serdang, mewakili Bupati Deli Serdang. Acara yang berlangsung mulai 27 Februari hingga 8 Maret 2026 ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan, dengan banyak pelaku UMKM serta masyarakat umum yang segera mengunjungi lokasi.

     

    Turut hadir dalam pembukaan adalah Kadis Perkim Deli Serdang Yety Sembiring, Kadis Perdagangan dan Perindustrian (Perindag) Deli Serdang Hesron, serta pihak Forkopimda. Selain kesempatan berbisnis bagi UMKM untuk mendapatkan penghasilan tambahan di bulan Ramadhan, acara juga menghadirkan hiburan dari artis lokal dan ibu kota, serta berbagai jajanan takjil bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana berbuka puasa di halaman terbuka properti tersebut. Kegiatan ini juga menjadi ajang bagi masyarakat untuk melihat langsung keindahan perumahan CitraLand Tanjung Morawa yang berkontribusi dalam pembangunan Kota Deli Megapolitan.

     

    General Manajer CitraLand Tanjung Morawa, Taufik Hidayat, menyampaikan bahwa pihaknya membuka kesempatan bagi pelaku usaha kecil dan menengah untuk berbisnis di kawasan Kota Deli Megapolitan, sekaligus mendukung program pemerintah daerah. Salah satu bentuk kolaborasinya adalah melalui program bedah rumah, di mana hingga saat ini telah ada sekitar 20 rumah selesai dari total 75 yang direncanakan. Pada acara pembukaan fair ini, secara simbolis diserahkan 4 kunci rumah kepada pemiliknya, sementara sisanya akan direncanakan untuk diresmikan bersama pihak terkait. “Kami dari PT. Citputa Group membuka ruang selebar lebarnya untuk bersinergi dengan masyarakat dalam bidang sosial dan kemajuan daerah,” tegasnya.

     

    Ibu Yety Sembiring, Kadis Perkim Deli Serdang, menyampaikan rasa bangga atas kolaborasi dengan CitraLand Tanjung Morawa, CitraLand Sampali City, dan CitraLand Gama City yang telah berkontribusi dalam kemajuan daerah serta mendukung program bedah rumah sebagai bentuk sinergi dengan pemerintah daerah.

     

    Acara juga semakin diperkaya dengan kehadiran Pendiri KSJ H. Ikhwan Lubis, sang pejuang dhuafa yang selalu mendukung kegiatan sosial. Penyerahan kunci rumah kepada 4 penerima manfaat menjelang berbuka puasa menambah suasana hikmah dan keberkahan dalam Ramadhan 1447 H.

  • Berbagi di Bulan Suci Ramadan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Salurkan Bantuan untuk Pegawai Terdampak Bencana di Aceh

    Berbagi di Bulan Suci Ramadan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Salurkan Bantuan untuk Pegawai Terdampak Bencana di Aceh

    Jakarta,indeksnews.web.id/– Dalam Bulan Suci Ramadan 1447 H, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyalurkan bantuan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) asal Aceh yang terdampak bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 lalu. Penyerahan bantuan dilakukan dalam kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama di Masjid Nuurur Rahman Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (26/02/2026).

    Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan hasil sumbangan bersama dari pegawai Kementerian ATR/BPN sebagai wujud empati dan solidaritas.

    “Di sini tadi ada beberapa pegawai PNS kita, dari Aceh yang menjadi korban banjir. Nanti kumpulan dana dari Bapak/Ibu sekalian kita sumbangkan buat kawan-kawan kita, ASN dari Aceh yang rumahnya rusak, kena lumpur, dan sebagainya. Supaya bisa merehab dan merenovasi kediaman beliau-beliau,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya.

    Diserahkan Secara Simbolis

    Penyerahan bantuan dilakukan oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, didampingi Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan. Bantuan tersebut diterima langsung oleh dua pegawai dari Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Aceh Timur.

    Kevin Ihsan Himawan (27), pegawai Kantah Kabupaten Aceh Tamiang, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepedulian keluarga besar ATR/BPN. Ia berharap daerahnya dapat segera pulih sepenuhnya.

    “Saya mewakili teman-teman mengucapkan banyak terima kasih. Sudah diberikan bantuan oleh Kementerian ATR/BPN yang telah berempati kepada kami sebagai korban terdampak bencana. Saat ini di Kabupaten Aceh Tamiang memang sudah mulai masa recovery, meskipun masih banyak debu dan dampak yang tersisa. Semoga bisa semakin pulih,” ungkap Kevin.

    Hal serupa disampaikan Zainal Abidin (38), pegawai dari Kantah Kabupaten Aceh Timur yang berdomisili di Kota Langsa. Ia menceritakan bahwa saat bencana terjadi, air mencapai paha orang dewasa dan menggenang selama tiga hari.

    “Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Bapak Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid yang telah memberikan bantuan kepada kami, kawan-kawan di Aceh. Mudah-mudahan apa yang diberikan menjadi amal jariyah dan pahala untuk keluarga besar ATR/BPN,” ujarnya.

    Pererat Silaturahmi dan Kepedulian

    Kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama diawali dengan tadarus Alquran dan tausiah yang disampaikan oleh Zulfa Mustofa. Acara kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama dan salat magrib berjemaah.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan ATR/BPN, serta mitra kerja kementerian, antara lain Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, bersama anggota; Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq; serta para mitra kerja lainnya.

    Momentum Ramadan ini menjadi pengingat bahwa solidaritas dan kepedulian merupakan bagian tak terpisahkan dari semangat pelayanan publik. Kementerian ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk tidak hanya hadir dalam menjalankan tugas pertanahan, tetapi juga dalam mendukung dan menguatkan sesama keluarga besar institusi yang sedang menghadapi musibah.

     

  • Jaga Kolaborasi dengan Mitra Kerja, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Gelar Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama

    Jaga Kolaborasi dengan Mitra Kerja, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Gelar Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama

    Jakarta,indeksnews.web.id/ – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar kegiatan Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama di Masjid Nuurur Rahman, Jakarta, pada Kamis (26/02/2026). Kegiatan ini menjadi momentum mempererat ukhuwah sekaligus memperkuat sinergi dengan mitra kerja strategis.

    Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyampaikan apresiasi atas kehadiran para tamu undangan, termasuk perwakilan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Komisi II DPR RI, serta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang selama ini menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai program strategis ATR/BPN.

    “Terima kasih atas kehadiran seluruh Bapak/Ibu dan tamu undangan yang hadir. Mari tetap menjaga kolaborasi yang telah terjalin baik selama ini,” ujar Menteri Nusron dalam sambutannya.

    Momentum Berbagi untuk Aceh

    Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan buka puasa bersama ini juga menjadi momentum berbagi bagi saudara-saudara di Aceh yang terdampak bencana pada November 2025 lalu.

    Melalui penggalangan dana dari para ASN dan jajaran internal ATR/BPN, pada kesempatan tersebut diserahkan bantuan untuk membantu perbaikan dan renovasi rumah pegawai yang mengalami kerusakan akibat bencana.

    “Kita ingin menunjukkan bahwa keluarga besar Kementerian ATR/BPN tidak hanya solid dalam bekerja, tetapi juga hadir dan peduli terhadap sesama, terutama bagi rekan-rekan kita yang sedang mengalami musibah,” tutur Menteri Nusron.

    Perkuat Sinergi Antar Lembaga

    Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, dalam kesempatan yang sama menyampaikan harapannya agar sinergi yang telah terjalin dapat terus berjalan dengan baik. Ia juga mengingatkan pentingnya sikap mawas diri dalam menjalankan amanah, terlebih di bulan suci Ramadan.

    “Kalau kita semakin takut, insyaallah kerja kita akan semakin prudent. Saya bersyukur memiliki mitra kerja di ATR/BPN yang bukan hanya menjadi rekan kerja, tetapi juga guru dan sahabat bagi saya. Dalam banyak hal, Pak Menteri mengajarkan saya untuk selalu lebih berhati-hati dan bijaksana dalam menjalankan amanah sebagai pejabat,” ucapnya.

    Sementara itu, Anggota III BPK RI, Akhsanul Haq, menekankan pentingnya penguatan sinergi antar lembaga dalam mendukung kewenangan masing-masing. BPK menjalankan fungsi pemeriksaan, DPR pada pengawasan dan legislasi, serta ATR/BPN dalam urusan pertanahan.

    “Saya berharap ke depan sinergi antara ATR/BPN, BPK, DPR, serta para pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat guna mencapai tujuan nasional bangsa kita,” ujarnya.

    Turut mendampingi Menteri Nusron dalam kegiatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hadir pula Wakil Ketua Umum PBNU, Zulfa Mustofa, yang memberikan Mauizatul Hasanah, serta jajaran mitra kerja lainnya.

    Kegiatan ini menegaskan komitmen ATR/BPN untuk terus menjaga kolaborasi yang harmonis, profesional, dan terpercaya dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang semakin maju dan modern.

     

  • Arsip Pertanahan sebagai Nyawa Layanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Percepat Restorasi di Aceh Melalui Kolaborasi

    Arsip Pertanahan sebagai Nyawa Layanan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Percepat Restorasi di Aceh Melalui Kolaborasi

    Aceh,indeksnews.web.id/ – Sebanyak 95.000 arsip pertanahan berupa buku tanah dan surat ukur di sebagian wilayah Provinsi Aceh dilaporkan basah dan rusak. Tidak kurang dari 165.000 warkah yang selama ini menyimpan jejak hak, sejarah, dan harapan masyarakat ikut terdampak bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada 26 November 2025. Bencana tersebut melumpuhkan sedikitnya delapan kabupaten/kota.

    Di setiap lembar arsip yang rusak, tersimpan data penting sebagai penanda hak masyarakat atas sebidang tanah. Saat arsip-arsip itu terendam, yang terancam bukan sekadar helaian kertas, melainkan juga rasa aman para pemilik tanah.

    Menyadari besarnya risiko tersebut, upaya penyelamatan arsip dipercepat. Di ruang-ruang yang masih berjejak lumpur, lembar demi lembar dokumen dibersihkan, dikeringkan, dan dipilah. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, Arinaldi, menyebut pekerjaan ini bukan perkara singkat.

    “Kalau kita hitung mungkin lima tahun ke depan baru selesai untuk 165.000 dokumen. Karena itu, proses restorasi ini kami lakukan bersama berbagai pihak. Harapannya adalah bagaimana kita mempercepat normalisasi pelayanan melalui restorasi, dan seluruh arsip yang terdampak dapat selesai pada akhir tahun 2026 ini,” jelas Arinaldi.

    Kolaborasi Empat Pilar

    Upaya penyelamatan arsip pertanahan di Aceh melibatkan empat pilar utama, yaitu Kanwil BPN Provinsi Aceh, Kanwil BPN Provinsi Sumatera Utara, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), serta Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN).

    Kolaborasi ini menjadi kunci percepatan pemulihan. Semakin banyak tangan yang terlibat, semakin besar harapan arsip-arsip kembali pulih dan pelayanan pertanahan berjalan normal.

    Arinaldi meyakini sinergi lintas lembaga ini bukan hanya mempercepat pemulihan, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran bagi para taruna STPN yang turut membantu restorasi arsip.

    “Semoga kegiatan ini memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi institusi, masyarakat, serta membentuk karakter para Taruna/i STPN sebagai calon insan pertanahan yang profesional dan berintegritas,” tuturnya.

    Momentum Transformasi Digital

    Di tengah sisa genangan air dan lumpur yang belum sepenuhnya surut, semangat untuk bangkit terasa semakin kuat. Restorasi ini tak hanya dimaknai sebagai penyelamatan dokumen negara, tetapi juga momentum mempercepat transformasi layanan.

    “Kita tidak hanya berbicara tentang pembersihan dan penjemuran, tetapi bagaimana data tersebut bisa segera menjadi data digital. Kita berharap Kantor Pertanahan yang terdampak akan lahir kembali menjadi Kantor Pertanahan yang modern dan mampu melayani seluruh layanan pertanahan secara digital,” ungkap Arinaldi.

    Senada dengan itu, Kepala ANRI, Mego Pinandito, menegaskan bahwa penyelamatan arsip bukan pekerjaan yang dapat diselesaikan secara instan. Setiap tahap membutuhkan kesabaran, ketelitian, serta koordinasi lintas lembaga yang kuat.

    Untuk proses restorasi di Aceh, ANRI menerjunkan tenaga profesional yang bekerja berdampingan dengan jajaran BPN daerah, memulihkan satu per satu arsip terdampak.

    “Penanganan arsip tidak bisa dilakukan sendirian, kita harus bersama-sama. Ada pilar-pilar utama dari kementerian, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN sebagai pemilik arsip, kemudian pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, BNPB, serta ANRI, untuk membangun kolaborasi lintas kementerian, lintas pemerintahan, bahkan lintas kompetensi,” pungkasnya.

    Restorasi arsip pertanahan di Aceh menjadi simbol bahwa di tengah bencana, negara hadir untuk memastikan hak-hak masyarakat tetap terlindungi. Lebih dari sekadar penyelamatan dokumen, langkah ini menjadi fondasi menuju pelayanan pertanahan yang modern, profesional, dan terpercaya.

     

  • Bongkar Dugaan Korupsi Proyek Gagal Meteran AMI Berpagu Rp5 Triliun, Siapa Pejabat PLN Penerima Cashback USD 50 Juta?

    Bongkar Dugaan Korupsi Proyek Gagal Meteran AMI Berpagu Rp5 Triliun, Siapa Pejabat PLN Penerima Cashback USD 50 Juta?

    Jakarta,indeksnews.web.id/ – Dugaan praktik korupsi dan kolusi dalam proyek penggantian kWh meter menjadi Advanced Metering Infrastructure (AMI) di tubuh PT PLN (Persero) kembali mencuat. Proyek transformasi digital yang disebut-sebut bernilai lebih dari Rp5 triliun itu kini menjadi sorotan tajam publik.

    Sorotan mengarah pada era kepemimpinan Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang dinilai memiliki peran sentral dalam kebijakan strategis perusahaan, termasuk proyek AMI tersebut.

    Kontrak Rp4,2 Triliun untuk Tahap I

    Koordinator Nasional Relawan Listrik Untuk Negeri (Re-LUN), Teuku Yudhistira, mengungkapkan bahwa kontrak Tahap I proyek AMI ditandatangani pada 22 Desember 2022 antara PLN dan PT State Grid Power Indonesia (SGPI) dengan skema managed service selama 10 tahun.

    Nilai kontrak disebut mencapai sekitar Rp4,2 triliun untuk 1.217.256 pelanggan, dengan biaya sekitar Rp25.251 per pelanggan per bulan atau sekitar Rp409 miliar per tahun. Proyek tersebut mencakup penyediaan smart meter, Data Concentrator Unit (DCU), serta Head End System (HES), dengan target commercial operation date pada 20 Desember 2023.

    “Secara konseptual, AMI dirancang untuk meningkatkan efisiensi pembacaan meter dan akurasi penagihan. Namun model bisnis berbasis availability/performance fee menimbulkan komitmen biaya jangka panjang yang besar, sementara risiko teknis tetap berada di pihak PLN,” ujar Yudhistira di Jakarta, Kamis (26/2/2026).

    Dugaan Cashback USD 50 Juta

    Dalam dokumen investigatif yang diklaim dihimpun pihaknya, Yudhistira menyebut adanya dugaan aliran dana besar melalui perantara korporasi yang terlibat dalam proyek tersebut.

    Ia mengungkap dugaan keterlibatan seorang penghubung antara entitas afiliasi State Grid Corporation of China (SGCC) dan manajemen PLN. Sosok tersebut disebut berinisial AL (Chen Jian), yang diduga memberikan cashback sebesar USD 50 juta atau setara hampir Rp800 miliar saat itu kepada petinggi PLN.

    Pemberian dana tersebut, menurutnya, diduga menggunakan perantara berinisial JS melalui perusahaan vendor yang terlibat dalam proyek.

    “Jika benar terdapat peran perantara atau konflik kepentingan dalam penetapan vendor, maka ini sudah masuk ranah pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang,” tegasnya.

    Indikasi Kerugian Triliunan Rupiah

    Selain dugaan aliran dana, investigasi tersebut juga menyoroti sejumlah persoalan teknis dan tata kelola, seperti:

    Penggantian meter lama yang masih layak pakai

    Harga sewa di atas benchmark pasar

    Kualitas perangkat dan layanan yang belum optimal

    Potensi vendor lock-in jangka panjang

    Berdasarkan perhitungan kasar, estimasi indikasi kerugian Tahap I disebut berada pada kisaran Rp5,5 hingga Rp7,5 triliun. Jika skema serupa diterapkan dalam ekspansi nasional hingga 40–60 juta pelanggan, potensi eksposur fiskal dinilai bisa meningkat secara signifikan.

    Yudhistira juga menyoroti dugaan pembayaran kepada SGPI pada akhir 2024, meski sebagian perangkat AMI dilaporkan belum berfungsi optimal dan belum memenuhi parameter kinerja kontrak.

    Pembayaran tersebut disebut mengacu pada kajian konsultan yang menuai pertanyaan terkait independensi dan objektivitasnya.

    Desakan Pemeriksaan Aparat Penegak Hukum

    Dalam konteks tata kelola, sejumlah jabatan struktural di PLN dinilai memiliki tanggung jawab langsung terhadap perencanaan, pengadaan, dan pengawasan proyek strategis ini. Mulai dari Direksi Distribusi dan Niaga, Direksi Keuangan, Komite Investasi, Panitia Pengadaan, hingga Satuan Pengawas Internal (SPI).

    Yudhistira mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung segera melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap proyek tersebut.

    “Ini proyek bernilai triliunan rupiah yang berdampak langsung pada keuangan negara dan tarif listrik publik. Aparat penegak hukum harus menunjukkan komitmennya, termasuk memeriksa pihak-pihak yang memiliki kewenangan strategis,” tegasnya.

    Menunggu Klarifikasi Resmi

    Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi dari manajemen PLN maupun pihak vendor terkait tudingan tersebut.

    Sesuai prinsip keberimbangan dan asas praduga tak bersalah, seluruh pihak yang disebut dalam laporan ini memiliki hak untuk memberikan klarifikasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan akan memuat penjelasan resmi secara proporsional sesuai ketentuan yang berlaku.

    Transformasi digital sektor ketenagalistrikan merupakan kebutuhan strategis nasional. Namun, modernisasi hanya akan memberikan manfaat optimal apabila dijalankan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik. Tanpa itu, proyek sebesar AMI berisiko meninggalkan beban finansial dan persoalan hukum jangka panjang yang jauh lebih besar dari manfaat yang dijanjikan.

  • Koordinasi Sekjen ATR/BPN Bersama Kepala ANRI: Perkuat Tata Kelola Arsip Pertanahan di Era Digital

    Koordinasi Sekjen ATR/BPN Bersama Kepala ANRI: Perkuat Tata Kelola Arsip Pertanahan di Era Digital

    Jakarta,indeksnews.web.id/ – Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, mengunjungi Kantor Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta, Rabu (25/02/2026). Kunjungan ini dilakukan dalam rangka koordinasi penguatan tata kelola arsip pertanahan di era digital.

    “Yang paling mendasar karena arsip itu tulang punggung pelayanan Kementerian ATR/BPN. Arsip menjadi penting untuk menjaga aset masyarakat sehingga kami perlu bantuan Bapak/Ibu sekalian soal bagaimana pengelolaannya,” ujar Dalu Agung Darmawan.

    Di hadapan Kepala ANRI, Mego Pinandito, beserta jajaran yang menyambut kedatangannya, Sekjen ATR/BPN menjelaskan bahwa persoalan arsip kerap menjadi pemantik ketika muncul sengketa atau permasalahan pertanahan. Luasnya cakupan wilayah kerja serta banyaknya Kantor Pertanahan yang tersebar di seluruh Indonesia menjadikan pengelolaan arsip semakin kompleks.

    “Ketika ada persoalan pertanahan, arsip kita kalau pengelolaannya tidak bagus, sering kali kita mencari dari sekian ribu berkas ternyata tidak ada. Ini soal sumber daya manusia (SDM) pengelola arsip. Apakah sistemnya atau memang kurang orangnya, ini yang perlu kita benahi,” jelasnya.

    Menurut Dalu Agung Darmawan, tantangan tersebut semakin meningkat seiring transformasi digital menuju Sertipikat Elektronik. Digitalisasi memang meningkatkan efisiensi dan keamanan data pertanahan, namun dokumen fisik atau warkah tetap membutuhkan pengelolaan dan ruang penyimpanan yang memadai agar tidak menumpuk dan berisiko rusak.

    Menanggapi hal itu, Kepala ANRI, Mego Pinandito, menyatakan kesiapan lembaganya untuk mendukung Kementerian ATR/BPN dalam memperkuat tata kelola arsip. Jika tantangan utama berada pada aspek SDM, maka penguatan kapasitas dapat segera dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan teknis.

    Sebagai langkah konkret, ANRI mengusulkan agar kurikulum kearsipan dimasukkan ke dalam pendidikan di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Dengan demikian, calon aparatur pertanahan telah memiliki pemahaman tata kelola arsip sejak masa pendidikan. Selain itu, program magang di unit arsip dinilai dapat menjadi sarana pembelajaran praktis dengan pendampingan langsung dari ANRI.

    ANRI juga membuka peluang dukungan dalam bentuk pendampingan teknis serta penambahan tenaga arsiparis sesuai kebutuhan. “Secara prinsip kami siap membantu dan akan terus berkoordinasi agar tata kelola arsip pertanahan semakin baik,” pungkas Mego Pinandito.

    Dalam kunjungan tersebut, Sekjen ATR/BPN turut didampingi Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan ATR/BPN, Awaludin, beserta sejumlah Pejabat Administrator di lingkungan ATR/BPN. Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan sinergi antarinstansi guna mewujudkan sistem kearsipan pertanahan yang tertib, modern, dan akuntabel.

     

  • Pemkab Deli Serdang Luncurkan Pemutihan Denda PBB-P2

    Pemkab Deli Serdang Luncurkan Pemutihan Denda PBB-P2

    DELI SERDANG,indeksnews.web.id/ – Pemerintah Kabupaten Deli Serdang meluncurkan program pemutihan denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai upaya mendorong percepatan penerimaan pajak daerah pada tahun 2026.

    Program penghapusan sanksi administratif PBB-P2 ini dibuat secara berjenjang. Untuk pembayaran yang dilakukan pada Februari, denda dihapus 100 persen. Pada Maret, penghapusan sebesar 75 persen, April 50 persen, dan Mei 25 persen. Sementara mulai Juni dan seterusnya tidak ada lagi penghapusan denda.

    Kepala Badan Pendapatan Daerah Deli Serdang, Sri Armayani, menjelaskan bahwa program ini berlaku untuk masa pajak tahun ketetapan 1994 hingga 2025.

    “Dasar hukumnya sudah dibuat Perbupnya. Yang dikurangi itu dendanya saja, kalau pokok pajaknya tetap. Denda bisa dihapus 100 persen kalau bayarnya di bulan Februari ini juga,” ujar Sri Armayani, Rabu (25/2/2026).

    Ia mengimbau masyarakat untuk segera memanfaatkan program tersebut selagi masa penghapusan denda masih maksimal. Menurutnya, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) saat ini telah didistribusikan kepada masing-masing wajib pajak.

    Dari Bapenda, SPPT dibagikan kepada pemerintah kecamatan dan selanjutnya diteruskan oleh pemerintah desa kepada masyarakat. Namun, diakui bahwa karena masih awal tahun, realisasi penerimaan PBB-P2 masih tergolong rendah.

    “Target kita tahun ini bisa mencapai Rp310 miliar. Saat ini realisasinya memang belum sampai 10 persen. Dengan dibuatnya program ini, kita harap penerimaan bisa lebih cepat,” katanya.

    Sri Armayani juga menyebutkan rendahnya penerimaan saat ini disebabkan sejumlah faktor, di antaranya masyarakat yang belum fokus melakukan pembayaran karena mendekati Hari Raya Idulfitri. Selain itu, ada pula warga yang belum menerima SPPT.

    Dengan adanya program pemutihan ini, Pemkab Deli Serdang berharap masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melunasi kewajiban pajak tanpa terbebani denda, sekaligus mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).