Category: Berita Utama & Headline

Medan ,indeksnews.web.id/- Tim kuasa hukum GS akhirnya angkat bicara terkait beredarnya video di media sosial dan pemberitaan sejumlah media online yang menuding klien mereka sebagai bandar narkoba di kawasan Jermal XV, Medan Denai. Tuduhan tersebut dinilai tidak akurat, menyesatkan, dan tidak memiliki dasar fakta yang jelas.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul viralnya sebuah video pada 31 Maret 2026 yang memperlihatkan seorang wanita diduga sedang menggunakan narkoba jenis sabu. Dalam narasi yang beredar, wanita tersebut disebut sebagai warga Jermal XV dan dikaitkan dengan GS.

Namun setelah dilakukan penelusuran mendalam, tim hukum memastikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Wanita dalam video itu disebut bukan warga setempat, melainkan pendatang yang belum diketahui secara pasti asal-usul maupun domisilinya.

Sejumlah warga Jermal XV yang ditemui awak media pada Selasa (1/4/2026) juga membantah bahwa perempuan tersebut merupakan penduduk lingkungan mereka.

“Perempuan itu bukan warga sini. Kami tidak mengenalnya, kemungkinan hanya pendatang,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Tim kuasa hukum GS menilai, penyebaran video beserta narasi yang mengaitkan kliennya merupakan bentuk fitnah yang diduga sengaja disebarkan untuk merusak nama baik. Mereka juga menyoroti adanya pemberitaan yang tidak melalui proses konfirmasi dan verifikasi yang memadai.

Kuasa hukum GS, Henry Pakpahan, SH, menyatakan pihaknya mencurigai adanya upaya sistematis untuk menjatuhkan reputasi kliennya.

“Kami menduga ini adalah bentuk serangan terhadap nama baik GS. Tuduhan tersebut tidak berdasar dan bisa saja dibuat untuk kepentingan tertentu,” tegasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, GS tidak memiliki keterkaitan apapun dengan aktivitas peredaran narkotika, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk di wilayah Medan Denai.

Dalam operasi yang dilakukan aparat kepolisian pada Januari 2026 lalu di wilayah Medan, yang berhasil mengamankan sejumlah penyalahguna narkotika, nama GS juga tidak pernah muncul ataupun terlibat dalam kasus tersebut.

Selain itu, GS dikenal memiliki rekam jejak positif di tengah masyarakat. Ia disebut aktif dalam berbagai kegiatan sosial, mulai dari pemberdayaan ekonomi hingga pengembangan sumber daya manusia di lingkungan sekitarnya.

Pihak kuasa hukum pun mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, khususnya yang belum terverifikasi kebenarannya. Mereka juga berharap media yang telah mempublikasikan informasi keliru dapat segera melakukan koreksi dan klarifikasi.

“Kami ingin agar informasi yang beredar di publik tetap berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak merugikan pihak manapun,” pungkasnya.

MEDAN,indeksnews.web.id/  – Ketegasan Pemerintah Kota Medan dalam menegakkan aturan tata ruang mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Sebuah bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di kawasan Jalan Rajawali resmi disegel dan ditutup paksa oleh petugas gabungan, baru-baru ini.

Penindakan tersebut melibatkan jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Ruang Terbuka Hijau (Perkim) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan atas instruksi Wali Kota.

Langkah tegas ini pun disambut positif warga sekitar. Mereka menilai pemerintah tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan, meski sempat mendapat tekanan dari pihak pemilik bangunan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemilik bangunan berinisial A diduga sempat bersikap arogan dengan membawa-bawa nama aparat negara. Bahkan, oknum tersebut dikabarkan melontarkan ancaman melalui telepon kepada warga yang keberatan atas pembangunan tersebut.

Ancaman yang diterima warga disebut cukup serius, mulai dari intimidasi hingga dugaan ancaman penculikan. Namun demikian, hal tersebut tidak menyurutkan langkah petugas dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda).

“Kami sangat mengapresiasi tindakan tegas Bapak Wali Kota, Dinas Perkim, dan Kasatpol PP Medan. Akhirnya bangunan yang tidak punya PBG itu disegel. Selama ini mereka merasa hebat sampai berani mengancam warga,” ujar Efni, salah seorang warga, Rabu (1/4/2026).

Ia menambahkan, tindakan ini menjadi bukti bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum di Kota Medan, meskipun mencoba berlindung di balik nama besar atau kedekatan dengan aparat.

“Warga sempat merasa terancam, tapi dengan penyegelan ini kami merasa dilindungi. Hukum harus tetap ditegakkan,” tegasnya.

Warga juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pemilik bangunan diduga sempat mengelabui petugas dengan menghentikan aktivitas dan menutup pagar seolah-olah tidak ada kegiatan pembangunan. Namun, laporan masyarakat kembali ditindaklanjuti hingga akhirnya Satpol PP turun langsung melakukan penyegelan di hari yang sama.

Pantauan di lokasi, bangunan tersebut kini telah dipasangi stiker penyegelan dan seluruh aktivitas pembangunan dihentikan hingga pemilik memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat berharap pengawasan terus diperketat agar tidak ada lagi oknum yang nekat membangun tanpa izin, apalagi disertai tindakan intimidasi terhadap warga.

MEDAN ,indeksnews.web.id/ – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal Christy Sitepu dalam perkara dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Rabu (1/4/2026).

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Mohammad Yusafrihardi Girsang, yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah baik dalam dakwaan primer maupun subsider.

“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum serta memulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya,” ujar hakim dalam persidangan.

Vonis tersebut disambut haru oleh Amsal Christy Sitepu beserta keluarga dan pendukung yang hadir di ruang sidang. Direktur CV Promiseland itu dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo.

Majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan serta memulihkan nama baiknya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo menuntut Amsal dengan hukuman 2 tahun penjara. Dalam tuntutannya, jaksa menyebut terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp202.161.980 dan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penangguhan Penahanan oleh DPR RI

Sebelum putusan dibacakan, Amsal sempat memperoleh penangguhan penahanan atas jaminan Hinca Panjaitan, anggota Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat.

Hinca menyampaikan bahwa penangguhan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang merekomendasikan agar Amsal diberikan penangguhan penahanan.

“Permohonan penangguhan telah kami sampaikan kepada Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan Negeri Medan dan dikabulkan,” ujar Hinca.

Ia juga memastikan bertindak sebagai penjamin dan bertanggung jawab menghadirkan Amsal kembali ke persidangan hingga putusan dibacakan.

Respons dan Harapan

Usai bebas dari Rutan Tanjunggusta, Amsal menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak, termasuk DPR RI, majelis hakim, serta masyarakat yang telah memberikan dukungan.

“Saya berterima kasih atas dukungan semua pihak. Kebebasan ini juga menjadi harapan bagi para pekerja ekonomi kreatif di Indonesia,” ujarnya.

Kasus ini sempat menjadi sorotan publik karena dinilai berkaitan dengan dunia industri kreatif, khususnya dalam penilaian terhadap pekerjaan videografi yang tidak memiliki standar harga baku.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Kasi Penkum, Rizaldi, menyatakan bahwa proses penangguhan penahanan merupakan kewenangan majelis hakim. Ia juga menambahkan bahwa tim jaksa dari Kejari Karo telah menjalani pemeriksaan oleh bidang pengawasan, namun belum ada kesimpulan akhir.

Putusan bebas ini pun memicu beragam respons di masyarakat. Sejumlah papan bunga ucapan selamat terlihat menghiasi area sekitar rutan dan pengadilan, sebagai bentuk dukungan terhadap Amsal Christy Sitepu pasca putusan bebas tersebut.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, SRG diduga memiliki hubungan dekat dengan EMN, oknum jaksa yang kini tengah disorot akibat dugaan pengancaman menggunakan senjata api.

Salah satu korban sekaligus saksi, Ayatullah Komeni Pulungan, yang bertugas sebagai satpam di lokasi kejadian, mengungkapkan bahwa SRG datang lebih dulu ke pos penjagaan dengan kondisi marah-marah sambil mencari seseorang bernama Tri Ariyanta Ginting alias Tile.

“Saat itu saya sedang piket, tiba-tiba didatangi SRG. Dia marah-marah, menanyakan keberadaan Tile. Saya bilang tidak ada, mungkin di Patumbak. Tapi dia mala melempar gelas kaca ke arah sepeda motor hingga pecah dan berserakan, lalu menendang sepeda motor itu sampai terjatuh,” ungkap Ayatullah kepada wartawan, Selasa (31/3/2026).

Tak lama setelah kejadian tersebut, lanjut Ayatullah, EMN datang ke lokasi dan diduga langsung melakukan aksi pengancaman dengan menodongkan benda menyerupai pistol sambil mencari korban.
“Setelah itu barulah EMN datang, mengarahkan pistol ke saya sambil mengokangnya dan mengancam mencari Tile,” tambahnya.

Kuasa hukum korban, Risna Nasution, SH, menyampaikan bahwa laporan terkait insiden ini telah diproses di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Bahkan, pemeriksaan lanjutan terhadap saksi dijadwalkan kembali dilakukan pada 1 April 2026.

Sebelumnya, kasus ini telah dilaporkan melalui dua laporan polisi, masing-masing tertanggal 18 Maret 2026 dan 24 Maret 2026, dengan dugaan pelanggaran terkait pengancaman serta penggunaan senjata api sebagaimana diatur dalam Undang-Undang yang berlaku.

Namun demikian, para korban mengaku kecewa karena hingga kini terlapor EMN masih bebas berkeliaran. Bahkan, korban mengaku sempat bertemu langsung dengan terlapor saat momen Hari Raya Idul Fitri 1447 H pada 22 Maret 2026 di kawasan Medan Amplas.

Korban lainnya, Tri Ariyanta Ginting alias Tile, mengaku sempat diminta menandatangani surat perdamaian di bawah tekanan, namun kemudian mencabutnya kembali karena merasa tidak nyaman.

“Saya sempat diminta tanda tangan untuk mencabut laporan, tapi setelah itu saya sadar dan mencabut kembali surat perdamaian tersebut. Saya berharap kasus ini tetap diproses secara hukum,” ujarnya.
Korban juga mengaku mengalami tekanan dan ketakutan pascakejadian, bahkan hingga kehilangan pekerjaan. Mereka berharap aparat penegak hukum segera mengambil tindakan tegas.

Kuasa hukum korban pun mendesak agar pihak kepolisian segera menangkap terlapor serta meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bagi para korban yang mengalami trauma.
Sementara itu, pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Kasi Penkum, Rizaldi, saat dikonfirmasi menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan klarifikasi internal.

“Masih dilakukan klarifikasi di bidang pengawasan. Itu bukan senjata api, melainkan airsoft gun,” ujarnya singkat.
Kasus ini pun menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan terkait penegakan hukum terhadap aparat yang diduga terlibat dalam tindakan kriminal. Masyarakat berharap proses hukum berjalan transparan dan memberikan keadilan bagi para korban.

 

Batubara,indeksnews.web.id/-Seorang pria berinisial ES (34) ditangkap tim Sat Resnarkoba Polres Batubara dari rumahnya di Dusun III, Desa Simpang Gambus, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, pada Minggu 29/3/2026.

Kasat Resnarkoba Polres Batubara AKP Arifin Purba melalui Kasi Humas Polres Batubara AKP Pardamean Tamba mengatakan, ES diduga telah meresahkan warga karena terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu.

Saat dilakukan penggeledahan, dari penguasaan ES ditemukan barang bukti berupa satu plastik klip transparan ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 9,97 gram. Selain itu, petugas juga menyita satu unit handphone Android yang diduga digunakan sebagai alat transaksi narkoba.

Saat di interogasi, ES mengakui bahwa barang haram tersebut merupakan miliknya yang rencananya akan diperjualbelikan.

Atas pengakuan dan temuan barang bukti tersebut, ES dijerat dengan Pasal 609 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Batu Bara untuk proses hukum lebih lanjut.

“Hingga saat ini Sat Resnarkoba masih terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan lain yang terlibat dalam peredaran narkoba tersebut,” ucap Tamba. (dr)

MEDAN ,indeksnews.web.id/- Kisah memilukan dialami tiga anak di Kota Medan yang diduga ditelantarkan oleh ibu kandungnya. Ironisnya, sang nenek yang merawat mereka justru dilaporkan ke Polres Pelabuhan Belawan atas tuduhan perdagangan anak.

Perempuan lanjut usia bernama Karsini mengaku menerima surat panggilan dari kepolisian pada Jumat (27/3/2026). Ia dilaporkan oleh menantunya, Nuriani, terkait dugaan perdagangan anak.

Kasus ini bermula dari kondisi tiga anak, yakni Asyifa Febriani (8), Arif Maulana (6), dan Zira (5 bulan), yang disebut kerap ditelantarkan oleh ibunya. Bahkan, menurut keterangan keluarga, ketiganya sempat diusir dari rumah dengan ancaman kekerasan.

Asyifa menceritakan, dirinya bersama kedua adiknya berjalan kaki menuju rumah neneknya yang berjarak sekitar 5 kilometer di kawasan Jalan Pasar 4, Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli.

“Waktu itu pagi kami diancam pakai parang disuruh pergi dari rumah. Aku gendong adik dan pegang adikku yang lain jalan ke rumah nenek,” ujar Asyifa sambil menangis, Selasa (31/3/2026).

Ia juga mengungkapkan kondisi kehidupan mereka yang memprihatinkan. Menurutnya, mereka kerap tidak diberi makan, bahkan pernah harus menjual barang di rumah demi membeli susu untuk adiknya.

“Kami sering tidak dikasih makan. Aku pernah jual barang Rp20 ribu buat beli susu adik,” katanya.

Melihat kondisi cucunya, Karsini mengaku tidak tega dan berinisiatif menitipkan bayi tersebut kepada keluarga dekat karena keterbatasan ekonomi. Namun langkah itu justru berujung laporan hukum terhadap dirinya.
“Saya kasihan lihat cucu saya terlantar. Saya janda, ekonomi sulit. Tapi malah dilaporkan,” ujarnya dengan suara lirih.

Akibat laporan tersebut, Karsini kini mengalami tekanan psikologis. Ia mengaku ketakutan, sering termenung, bahkan kehilangan nafsu makan. Ia berharap ada keadilan dan perlindungan dari pihak berwenang.

Diketahui, ayah dari ketiga anak tersebut saat ini sedang merantau ke Riau dan belum diketahui keberadaannya.

Kasus ini pun memantik perhatian publik, mengingat adanya dugaan penelantaran anak yang justru berujung pada pelaporan terhadap pihak yang merawat. Hingga kini, pihak kepolisian masih mendalami laporan tersebut untuk memastikan fakta yang sebenarnya.

Sementara Kapolres Belawan AKBP Rosef Efendi saat dikonfirmasi mengatakan terima kasih informasinya,lalu Kasat Reskrim Akp Agus mengatakan masih selidiki,ujarnya.