Category: Berita Utama & Headline

Medan ,indeksnews.web.id/- Dugaan tindakan arogan oknum jaksa di Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan berinisial Enda Mashuri Nasution (EMN) yang menodongkan senjata api kepada seorang satpam di kawasan Pergudangan Medan Amplas menuai sorotan publik. Pasalnya, hingga kini yang bersangkutan disebut-sebut masih bebas beraktivitas seperti biasa tanpa adanya penindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Oknum jaksa tersebut diduga menggunakan senjata api jenis FN saat melakukan aksi penodongan. Ironisnya, meskipun peristiwa itu telah dilaporkan dan viral di berbagai media sosial, penanganan hukum terhadap kasus ini dinilai belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Tak hanya itu, kekasih EMN, Sri Rezeki Ginting yang berprofesi sebagai dokter kecantikan di Kota Medan, juga menjadi sorotan. Ia diketahui telah dua kali mangkir dari panggilan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara.

Kondisi ini memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat, khususnya di Sumatera Utara. Para pelapor, yakni Ayatullah Komeni Pulungan dan Tri Ariyanta Ginting, mempertanyakan keseriusan aparat dalam menindak kasus tersebut.

Kasus ini sendiri telah dilaporkan melalui Laporan Polisi Nomor LP/B/464/III/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara tertanggal 24 Maret 2026 serta LP/B/443/III/2026/SPKT/Polda Sumut tertanggal 16 Maret 2026, dengan sangkaan pasal terkait pengancaman dalam KUHP terbaru.

Kuasa hukum pelapor, Risnawati Nasution SH, MH, didampingi Ketua LSM Kebenaran dan Keadilan, menyampaikan kekecewaannya terhadap lambannya penanganan kasus tersebut. Mereka mendesak Kapolda Sumut dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera mengambil langkah tegas.

“Oknum jaksa EMN belum juga ditangkap, sementara kekasihnya juga mangkir dari panggilan penyidik. Kami meminta agar keduanya segera ditangkap, diberi sanksi tegas hingga pemecatan, serta mengusut asal-usul senjata api tersebut,” ujar Risnawati kepada wartawan, Kamis (9/4/2026).

Ia juga menegaskan bahwa dalam waktu dekat pihaknya bersama LSM Kebenaran dan Keadilan akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk desakan terhadap aparat penegak hukum agar bertindak profesional dan transparan.

Sebelumnya, meski kasus ini telah ramai diberitakan, EMN disebut masih berkeliaran bebas. Bahkan, ia sempat bertemu dengan salah satu pelapor, Tri Ariyanta Ginting alias Tile, pada hari kedua Hari Raya Idul Fitri 1447 H atau 22 Maret 2026 di kediaman orang tua pelapor di kawasan Medan Amplas.

Hal tersebut semakin memperkuat kekhawatiran masyarakat terkait penegakan hukum yang dinilai belum maksimal. Para pelapor berharap aparat penegak hukum, baik dari Polda Sumut maupun Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dapat segera menuntaskan kasus ini secara adil dan transparan.

Medan, indeksnews.web.id/- Tim Penyidik Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penggeledahan di dua kantor pertanahan di Kota Medan, Kamis (9/4/2026). Penggeledahan ini terkait penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Jalan Tol Medan–Binjai.

Langkah tersebut dilakukan setelah tim penyidik melaksanakan serangkaian penyelidikan atas proyek pengadaan tanah untuk pembangunan tol ruas Medan–Binjai Seksi I, II, dan III sepanjang 25,441 kilometer. Proyek yang dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 itu memiliki total nilai anggaran mencapai Rp1,17 triliun.

Penggeledahan dilakukan berdasarkan Surat Izin Penggeledahan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Adapun dua lokasi yang menjadi sasaran penggeledahan, yakni Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara di Jalan Brigjend Katamso serta Kantor Pertanahan Kota Medan di Jalan STM, Kelurahan Sutirejo.

Di Kantor BPN Provinsi Sumatera Utara, tim penyidik memeriksa sejumlah ruangan, termasuk ruang kerja Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan, ruang staf, hingga gudang arsip yang berkaitan dengan dokumen pengadaan lahan.

Selain itu, penggeledahan juga dilakukan di beberapa ruangan di Kantor Pertanahan Kota Medan. Tim penyidik melakukan pemeriksaan intensif terhadap berbagai dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Dari hasil penggeledahan sementara, penyidik telah mengumpulkan sejumlah dokumen penting untuk dianalisis lebih lanjut. Jika dokumen tersebut terbukti berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi, maka akan dilakukan tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Penggeledahan yang dimulai sejak pukul 09.30 WIB itu hingga kini masih berlangsung. Tim penyidik terus bekerja di lapangan guna mencari serta mengumpulkan alat bukti tambahan yang dibutuhkan untuk memperkuat proses penyidikan.

Kejati Sumut menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dilakukan dengan mengedepankan standar operasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna memastikan penanganan perkara berjalan secara profesional dan transparan.

Medan ,indeksnews.web.id/- Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Fauzi, mengingatkan aparat kepolisian untuk kembali meningkatkan pengawasan dan patroli di lapangan menyusul maraknya aksi kejahatan dalam beberapa pekan terakhir pasca Lebaran.

Pernyataan tersebut disampaikan Fauzi menanggapi kasus terbaru perampokan terhadap tiga wanita di dalam angkot Morina 81 di Jalan KL Yos Sudarso, Kecamatan Medan Labuhan, Rabu (8/4/2026).

“Beberapa bulan belakangan aksi kejahatan sempat melandai, bahkan hingga Lebaran. Namun setelah itu, kejahatan mulai marak lagi. Karena itu, saya harap pihak kepolisian bisa semakin meningkatkan patroli di lapangan,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).

Ia secara khusus meminta jajaran Polda Sumatera Utara, Polrestabes Medan, serta Polres Pelabuhan Belawan untuk memperketat pengamanan, terutama di titik-titik rawan kejahatan.

Menurut Fauzi, aksi perampokan di dalam angkutan umum merupakan tindak kejahatan serius yang membahayakan keselamatan penumpang. Dalam kasus tersebut, korban bahkan diancam menggunakan senjata tajam hingga nekat melompat dari kendaraan yang sedang melaju.

“Ini menunjukkan ancaman dari pelaku sangat serius. Kita mendorong agar pelaku segera ditangkap dan ditindak tegas,” tegasnya.

Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kota Medan itu juga mengimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan dalam beraktivitas sehari-hari, khususnya saat menggunakan transportasi umum.

Ia meminta warga tidak ragu melapor apabila melihat atau mengalami tindak kejahatan, serta berharap aparat keamanan dapat merespons laporan masyarakat dengan cepat dan tepat.

“Jika mengetahui atau melihat adanya kejahatan, segera laporkan ke pihak kepolisian. Petugas diharapkan sigap menindaklanjuti setiap laporan yang masuk,” pungkasnya.

Deli Serdang ,indeksnews.web.id/ – Aktivitas mencurigakan yang diduga sebagai tambang kripto ilegal meresahkan warga di Desa Ujung Labuhan, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil investigasi lapangan pada Rabu (8/4/2026), suara bising mesin yang diduga berasal dari aktivitas penambangan Bitcoin terdengar hingga ke permukiman warga.

Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa kebisingan tersebut sangat mengganggu aktivitas sehari-hari.
“Suaranya mengganggu sekali dan sangat keras, seperti suara mesin-mesin besar,” ujarnya.

Selain kebisingan, temuan di lokasi juga memperkuat dugaan adanya aktivitas ilegal. Terlihat kabel-kabel yang diduga terhubung langsung dari tiang trafo menuju bangunan tertutup yang dicurigai sebagai tempat operasional tambang kripto.

Dari pantauan tim Pematik NamoDelta, bangunan tersebut dalam kondisi tertutup rapat sehingga aktivitas di dalamnya tidak dapat dipantau secara langsung oleh masyarakat sekitar.

Kondisi ini memunculkan dugaan adanya praktik pencurian arus listrik untuk menunjang aktivitas penambangan. Jika benar terjadi, tindakan tersebut berpotensi melanggar sejumlah ketentuan hukum.
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan,

khususnya Pasal 51 ayat (3), setiap orang yang menggunakan tenaga listrik bukan haknya secara melawan hukum dapat dipidana penjara paling lama 7 tahun dan denda maksimal Rp2,5 miliar.

Selain itu, pelaku juga dapat dijerat dengan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Jika terbukti merusak atau memanipulasi jaringan listrik, dapat pula dikenakan Pasal 406 KUHP tentang perusakan barang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait, baik aparat penegak hukum maupun pihak PLN setempat.

Warga berharap adanya tindakan tegas dari pihak berwenang apabila dugaan tersebut terbukti, mengingat dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kebisingan, tetapi juga berpotensi membahayakan jaringan listrik di lingkungan mereka.
(Sumber: pematiknamodelta)

Jakarta,indeksnews.web.id/  – Kepercayaan besar kembali diberikan negara kepada putra daerah asal Kota Medan, Doddy Triwinarto, yang resmi diamanahkan menjabat Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XV/Pattimura.

Amanah strategis tersebut ditandai dengan prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Maruli Simanjuntak, di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Rabu (8/4/2026).

Dalam prosesi tersebut, Mayjen TNI Doddy Triwinarto menerima tongkat komando Kodam XV/Pattimura dari pejabat sebelumnya, Putranto Gatot Sri Handoyo.

Penunjukan ini menjadi bukti kepercayaan pimpinan TNI dan negara atas rekam jejak kepemimpinan, pengalaman teritorial, serta dedikasi panjang yang telah ditunjukkan Doddy Triwinarto selama bertugas menjaga stabilitas keamanan dan mendukung program strategis nasional.

Dalam amanatnya, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menegaskan bahwa setiap pemimpin harus mampu memahami dan menguasai persoalan di wilayah tugasnya. Hal tersebut dinilai menjadi kunci utama dalam menghadirkan solusi yang tepat dan efektif bagi masyarakat.

Pesan tersebut menjadi bekal penting bagi Mayjen TNI Doddy Triwinarto dalam mengemban tanggung jawab memimpin Kodam XV/Pattimura, yang memiliki karakteristik wilayah kepulauan strategis di kawasan timur Indonesia.

Rotasi jabatan ini merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI Angkatan Darat dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja serta penyegaran kepemimpinan di lingkungan satuan.

Dengan amanah baru tersebut, Doddy Triwinarto diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan seluruh komponen bangsa, menjaga stabilitas keamanan wilayah Maluku dan Maluku Utara, serta menghadirkan kepemimpinan TNI yang profesional, humanis, dan dekat dengan rakyat.