Indeks

Category: Lingkungan, Sosial & Organisasi

  • BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Manfaat JKM dan Beasiswa kepada 16 Ahli Waris PPPK Paruh Waktu

    BPJS Ketenagakerjaan Salurkan Manfaat JKM dan Beasiswa kepada 16 Ahli Waris PPPK Paruh Waktu

    Medan ,indeksnews.web.id/ – BPJS Ketenagakerjaan kembali menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja, termasuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Dalam periode Oktober hingga Desember 2025, sebanyak 16 ahli waris menerima manfaat Jaminan Kematian (JKM) dan beasiswa dengan total nilai mencapai Rp 481.000.000.

    Kepala BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, Jefri Iswanto, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja beserta keluarganya.

    “Meskipun pekerja telah tiada, keluarga tetap menerima perlindungan finansial, dan anak-anak tetap berkesempatan melanjutkan pendidikan melalui program beasiswa BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya, Sabtu (28/3/2026).

    Ia menjelaskan, manfaat Jaminan Kematian diberikan untuk membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Sementara itu, program beasiswa bertujuan menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak ahli waris, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Program ini juga menjadi bagian dari implementasi prinsip “Melindungi Sepanjang Hayat” yang diusung BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk perlindungan menyeluruh bagi pekerja di Indonesia, termasuk mereka yang bekerja secara paruh waktu.

    “Kami berharap manfaat ini tidak hanya meringankan beban finansial keluarga, tetapi juga memberikan ketenangan serta semangat bagi anak-anak untuk meraih pendidikan yang layak dan masa depan yang lebih cerah,” tambah Jefri.

    BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dan memastikan seluruh hak pekerja terpenuhi secara cepat, tepat, dan transparan. Penyaluran manfaat ini menjadi bukti nyata bahwa negara hadir memberikan perlindungan sosial yang konkret bagi pekerja dan keluarganya.

  • PESAN!Kapolres Batubara Imbau Pengelola Wisata Pantai Tingkatkan Pengawasan

    PESAN!Kapolres Batubara Imbau Pengelola Wisata Pantai Tingkatkan Pengawasan

    Batubara,indeksnews.web.id/  – Kapolres Batubara, Doly Nelson H Nainggolan, mengimbau seluruh pengelola wisata pantai di wilayah Kabupaten Batubara untuk meningkatkan pengawasan demi menjamin keselamatan para pengunjung.

    Imbauan tersebut disampaikan saat Kapolres melakukan monitoring langsung ke sejumlah lokasi wisata pantai, Sabtu (28/3/2026). Dalam kegiatan itu, ia juga mengingatkan para wisatawan agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut.

    “Kami mengimbau para pengunjung yang berenang agar tidak terlalu jauh dari tepi pantai,” ujar Doly Nelson H Nainggolan.

    Peran Orang Tua dan Pengelola Ditekankan

    Selain itu, Kapolres juga meminta para orang tua dan keluarga untuk selalu mengawasi anak-anak yang bermain di sekitar pantai, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

    Tak hanya wisatawan, pengelola pantai juga diminta berperan aktif dalam menjaga keselamatan pengunjung, termasuk melarang aktivitas berenang terlalu jauh ke tengah laut.

    Menurutnya, kesiapsiagaan pengelola sangat penting, terutama dalam mengantisipasi potensi kecelakaan di area wisata.

    Utamakan Keselamatan Wisatawan

    Kapolres menegaskan bahwa pengamanan tidak hanya berfokus pada aspek ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga keselamatan fisik para wisatawan.

    “Kita tidak hanya menjaga keamanan dari sisi kamtibmas, tetapi juga keselamatan fisik wisatawan harus diutamakan. Kolaborasi antara pihak kepolisian, pengelola wisata, dan masyarakat menjadi kunci,” tegasnya.

    Bagian dari Operasi Ketupat Toba

    Kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari pengamanan selama pelaksanaan Operasi Ketupat Toba 2026 serta Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).

    Hasil dari monitoring tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah lanjutan guna menjaga keamanan dan ketertiban di seluruh objek wisata di Kabupaten Batubara selama masa libur.

    Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, diharapkan masyarakat dapat menikmati liburan dengan aman, nyaman, dan terhindar dari risiko kecelakaan.

  • Dirpamintel Ditjenpas Tinjau Ketahanan Pangan dan Monev Pengamanan di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku

    Dirpamintel Ditjenpas Tinjau Ketahanan Pangan dan Monev Pengamanan di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku

    Batubara,indeksnews.web.id/  – Direktur Pengamanan dan Intelijen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Tatan Dirsan Atmaja, melaksanakan peninjauan program ketahanan pangan sekaligus monitoring dan evaluasi (monev) aspek pengamanan di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Kamis (26/3).

    Kegiatan yang dimulai pukul 15.00 WIB tersebut bertujuan memastikan program pertanian berjalan optimal serta menilai penerapan standar keamanan dan kesiapsiagaan petugas sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan pemasyarakatan.

    Dalam peninjauan di Lahan Air Joman, Dirpamintel memberikan apresiasi atas keberhasilan pihak lapas dalam memanfaatkan lahan kosong menjadi area pertanian produktif. Program ini dinilai sebagai bagian penting dari pembinaan kemandirian warga binaan.

    Tercatat, sebanyak 3.100 tanaman pisang serta 75 kilogram bibit jagung tumbuh dengan baik. Hasil ini memberikan nilai positif bagi penguatan ketahanan pangan sekaligus peningkatan keterampilan warga binaan.

    Menurut Tatan Dirsan Atmaja, pemanfaatan lahan produktif merupakan langkah strategis dalam mendukung pembinaan yang berorientasi pada kemandirian dan reintegrasi sosial warga binaan setelah menjalani masa pidana.

    Selain sektor pertanian, Dirpamintel juga melakukan monitoring dan evaluasi sistem pengamanan guna memastikan seluruh pelaksanaan tugas berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP).

    Pemeriksaan meliputi sarana dan prasarana pengamanan, seperti pengecekan senjata api dan amunisi, evaluasi jadwal piket petugas, hingga peninjauan langsung kondisi blok hunian warga binaan.

    Hasil monitoring menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pengamanan di Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berada dalam kondisi baik dan mendukung pelaksanaan tugas secara optimal.

    “Secara umum, sarana dan prasarana pengamanan sudah memadai dan pelaksanaan tugas pengamanan telah berjalan sesuai SOP. Hal ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan,” ujar Tatan Dirsan Atmaja.

    Sementara itu, Kepala Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku, Hamdi Hasibuan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian yang diberikan oleh Dirpamintel Ditjenpas.

    Menurutnya, kegiatan monev tersebut merupakan bentuk dukungan nyata dalam meningkatkan kualitas pengamanan serta pelaksanaan pembinaan di lapas.

    “Kami sangat menyambut baik kegiatan ini. Monev yang dilakukan memberikan banyak masukan konstruktif guna memperkuat sistem keamanan, meningkatkan kesiapsiagaan petugas, sekaligus mengoptimalkan program pembinaan kemandirian melalui pertanian di Lahan Air Joman,” ujar Hamdi Hasibuan.

    Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas IIA Labuhan Ruku berkomitmen untuk terus memperkuat tata kelola pengamanan dan pembinaan secara profesional, akuntabel, serta selaras dengan arah kebijakan pemasyarakatan yang produktif dan humanis.

  • Brimob Polda Sumut Siaga Awasi Arus Mudik Balik di Terminal Amplas

    Brimob Polda Sumut Siaga Awasi Arus Mudik Balik di Terminal Amplas

    MEDAN,indeksnews.web.id/  – Personel Satuan Brimob Polda Sumatera Utara terus meningkatkan kesiapsiagaan dalam mengawal arus mudik dan balik Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Salah satunya dengan melakukan pemantauan di Terminal Amplas, Selasa (24/3/2026).

    Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Ketupat Toba 2026 yang dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi dengan Pos Pengamanan di kawasan Lapangan Merdeka.

    Personel yang terlibat berasal dari Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumut, dipimpin oleh Zeplin Sianturi selaku Panit 3 Subden 1 Wanteror Den Gegana.

    Dalam pelaksanaan tugas, personel melakukan pemantauan terhadap arus penumpang, khususnya masyarakat yang melakukan perjalanan balik dari Medan menuju Pulau Jawa. Berdasarkan hasil pemantauan di lokasi, tercatat sebanyak 17 penumpang telah terverifikasi di loket keberangkatan.

    Selain pendataan, personel juga melakukan pengawasan di area sekitar terminal guna memastikan situasi keamanan dan ketertiban tetap terjaga.

    Ipda Zeplin Sianturi menyampaikan bahwa kegiatan pemantauan ini merupakan bagian penting dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat.

    “Kami berupaya memastikan setiap aktivitas masyarakat di terminal dapat berjalan dengan aman dan tertib. Pemantauan ini juga menjadi langkah antisipasi agar potensi gangguan keamanan dapat dicegah sejak dini,” ujarnya.

    Terminal Amplas sendiri menjadi salah satu titik vital mobilitas masyarakat, khususnya pada periode arus mudik dan balik Lebaran. Oleh karena itu, kehadiran personel di lapangan diharapkan mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penumpang.

    Hingga kegiatan berlangsung, situasi di sekitar Terminal Amplas terpantau dalam keadaan aman dan kondusif. Personel Satgas Operasi Ketupat Toba 2026 tetap disiagakan untuk melakukan pemantauan secara berkelanjutan sebagai bentuk komitmen Polri dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan rasa aman kepada masyarakat.

  • Ketua Harian KOMBAT Sumut Minta Kader Kawal Pemerintahan Rico–Zaki

    Ketua Harian KOMBAT Sumut Minta Kader Kawal Pemerintahan Rico–Zaki

    Medan, indeksnews.web.id/- Ketua Harian Komando Bela Tanah Air (KOMBAT) Sumatera Utara, M Andika Kesuma Sitepu, mengimbau seluruh kader, khususnya di Kota Medan, untuk mendukung dan mengawal program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas dan Zakiyuddin Harahap.

    Imbauan tersebut disampaikan Andika dalam kegiatan buka puasa bersama yang digelar pada Minggu (15/3/2026). Ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pemerintah merupakan hal penting selama program yang dijalankan berpihak pada kepentingan masyarakat.

    “Kalau tujuannya untuk mendukung pembangunan dan untuk kepentingan rakyat, kita semua harus memberi dukungan penuh. Tidak ada alasan bagi kita untuk menghambatnya,” tegas Andika.

    Ia juga menilai kepemimpinan Rico dan Zakiyuddin memiliki komitmen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemajuan Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara, meskipun masih terdapat berbagai narasi negatif yang berkembang di tengah masyarakat.

    Menurutnya, siapapun kepala daerah yang memimpin, seluruh elemen masyarakat seharusnya memberikan dukungan demi kepentingan bersama. Kritik dan saran tetap diperlukan, namun harus disampaikan secara konstruktif sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah daerah.

    “Siapapun kepala daerahnya, dari partai apapun dia, kalau niatnya untuk kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, wajib kita dukung penuh,” ujarnya.

    Sebagai Ketua Harian KOMBAT Sumut, Andika menegaskan organisasinya siap mengawal dan mendukung kepemimpinan Rico–Zakiyuddin selama kebijakan yang diambil tetap berpihak kepada masyarakat dan pembangunan daerah.

  • DPD KOMBAT Langkat Gelar Buka Puasa Bersama dan Santuni Yatim Piatu

    DPD KOMBAT Langkat Gelar Buka Puasa Bersama dan Santuni Yatim Piatu

    Langkat, indeksnews.web.id/- Dewan Pimpinan Daerah Komando Bela Tanah Air (DPD KOMBAT) Langkat menggelar kegiatan buka puasa bersama yang dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada anak-anak yatim piatu di Stabat, Senin (16/3/2026) sore.

    Kegiatan ini turut dihadiri Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) KOMBAT Sumatera Utara, Ricky Anthony. Dalam keterangannya, ia menyampaikan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya mempererat silaturahmi antar pengurus dan anggota organisasi.

    “Tak hanya menjalin silaturahmi, kegiatan seperti ini juga bertujuan membangun solidaritas. Namun yang terpenting adalah meraih keberkahan di bulan suci Ramadan,” ujar Ricky, Selasa (17/3/2026).

    Pimpinan DPRD Sumatera Utara itu juga menegaskan bahwa KOMBAT harus terus memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Menurutnya, keberadaan organisasi tersebut diharapkan semakin dikenal dan mampu berkembang di berbagai daerah.

    “Santunan kepada adik-adik yatim piatu semoga bermanfaat dan memberi keceriaan. Kebahagiaan kecil yang kita berikan diharapkan menjadi jalan datangnya berkah dari Allah SWT,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua DPD KOMBAT Langkat, Muhammad Rio, menyampaikan bahwa kegiatan silaturahmi dan sosial akan terus dilaksanakan secara konsisten. Ia menilai, solidaritas dalam organisasi dapat terbangun kuat melalui kegiatan-kegiatan positif.

    “Terima kasih atas arahan Ketua DPW KOMBAT Sumut Ricky Anthony. Ke depan, kegiatan positif lainnya akan terus kami galakkan untuk mempererat silaturahmi dan solidaritas,” ujar Rio.

    Ia juga mengimbau seluruh kader DPD KOMBAT Langkat untuk terus aktif dalam kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Organisasi yang dikenal sebagai gerakan anti premanisme ini diharapkan dapat terus tumbuh dan berkembang serta memberikan kontribusi nyata di tengah masyarakat.

  • PT KIM Lepas Pemudik Program “Mudik Nyaman Bersama” 2026

    PT KIM Lepas Pemudik Program “Mudik Nyaman Bersama” 2026

    Deli Serdang, indeksnews.web.id/- PT Kawasan Industri Medan (KIM) melaksanakan seremoni pelepasan (flag off) peserta program Mudik Gratis Bersama BUMN 2026 bertajuk “Mudik Nyaman Bersama”. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi dengan Badan Pengelola BUMN, Danantara, serta Holding BUMN Danareksa.

    Dalam program ini, KIM memberangkatkan pemudik dari Medan menuju Padang Sidempuan dengan menggunakan moda transportasi bus yang telah disiapkan. Inisiatif ini bertujuan mendukung perjalanan mudik masyarakat yang aman, nyaman, dan mengutamakan keselamatan.

    Seremoni pemberangkatan dilaksanakan di dua lokasi, yakni di Kantor PT KIM serta di Menara Danareksa bersama anggota Holding BUMN Danareksa. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian nasional program Mudik Gratis Bersama BUMN 2026.

    Secara keseluruhan, program Mudik Bersama Holding BUMN Danareksa tahun ini diikuti oleh sekitar 1.900 peserta dari 475 kepala keluarga yang berasal dari wilayah Jabodetabek. Para pemudik diberangkatkan secara serentak dari sejumlah kota besar, antara lain Medan, Semarang, Surabaya, dan Makassar.

    Peserta mudik terdiri dari berbagai kalangan, dengan sekitar 50 persen berasal dari pekerja dan pedagang, serta sisanya merupakan masyarakat umum seperti pelajar dan ibu rumah tangga. Program ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk kembali ke kampung halaman dan merayakan Hari Raya Idulfitri bersama keluarga.

    Melalui program ini, KIM berharap perjalanan mudik masyarakat membawa ketenangan, kehangatan, dan kebahagiaan dalam kebersamaan di hari kemenangan. Selain itu, momen mudik juga diharapkan menjadi sarana mempererat silaturahmi serta menumbuhkan semangat baru setelah kembali dari kampung halaman.

    Sebagai bagian dari Holding BUMN Danareksa, PT KIM menegaskan komitmennya untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, khususnya di wilayah Sumatera Utara.

    “Semoga perjalanan pulang ini membawa ketenangan, kehangatan, dan kebahagiaan
    bagi pemudik dalam kebersamaan di hari kemenangan, sekaligus menjadi momentum
    untuk kembali mempererat silaturahmi dan melangkah dengan semangat yang baru,” ujar Dirut PT KIM Daly Mulyana.
    Sebagai Holding BUMN Danareksa PT Kawasan Industri Medan (KIM).

  • Manfaatkan Libur Lebaran, ATR/BPN Imbau Masyarakat Mutakhirkan Data Sertipikat Tanah

    Manfaatkan Libur Lebaran, ATR/BPN Imbau Masyarakat Mutakhirkan Data Sertipikat Tanah

    JAKARTA,indeksnews.web.id/ – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan momentum libur Idul Fitri dengan melakukan pemutakhiran data sertipikat tanah di Kantor Pertanahan (Kantah) setempat, khususnya bagi sertipikat yang diterbitkan sebelum tahun 1997.


    Imbauan tersebut disampaikan oleh Shamy Ardian pada Selasa (17/3/2026). Ia menjelaskan bahwa langkah ini penting untuk memastikan data pertanahan masyarakat telah terintegrasi dalam sistem digital nasional.


    “Kementerian ATR/BPN mengimbau masyarakat yang memiliki sertipikat tanah terbitan sebelum tahun 1997 untuk datang ke Kantah setempat dan melakukan pemutakhiran data. Kami akan mengecek sertipikat serta memastikan apakah bidang tanah tersebut telah tercantum dalam peta pertanahan nasional,” ujarnya.


    Menurut Shamy, masyarakat dapat memanfaatkan masa libur Lebaran karena sejumlah Kantah di daerah tujuan mudik tetap membuka pelayanan terbatas. Hal ini mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Jenderal ATR/BPN Nomor B/KP.06/331-100/111/2026.


    Pelayanan tersebut diberikan pada tanggal 18, 19, 20, 23, dan 24 Maret 2026, mulai pukul 09.00 hingga 12.00 waktu setempat. Adapun layanan yang tersedia meliputi informasi dan konsultasi pertanahan, penerimaan berkas layanan, penyerahan produk layanan yang diajukan langsung oleh pemilik tanah, serta pemutakhiran data digital sertipikat lama.
    Shamy menjelaskan, pentingnya pemutakhiran data ini tidak terlepas dari sistem administrasi pertanahan sebelum tahun 1997 yang masih menggunakan metode analog, baik dalam pencatatan dokumen maupun pemetaan bidang tanah.


    “Sebagian data pertanahan masih berbasis dokumen fisik dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pemetaan digital yang digunakan saat ini,” jelasnya.


    Dengan pemutakhiran data, potensi permasalahan pertanahan seperti tumpang tindih kepemilikan dapat diminimalisir. Selain itu, proses pengukuran dan pemetaan bidang tanah baru juga dapat mengacu pada data digital yang lebih akurat.


    Bagi masyarakat yang belum sempat datang langsung ke Kantah, ATR/BPN juga menyediakan alternatif pengecekan melalui aplikasi Sentuh Tanahku.


    “Aplikasi ini dapat digunakan untuk melihat apakah bidang tanah sudah tercatat dalam peta digital. Jika belum, masyarakat kami imbau segera melakukan pemutakhiran data dengan datang ke Kantah setempat,” tambah Shamy.


    Melalui langkah ini, ATR/BPN berharap pelayanan pertanahan di Indonesia semakin modern, transparan, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

  • Diduga Ada Mafia KIP Kuliah, GMPET-SU Kepung Kejati Sumut dan Desak Usut Oknum DPRD

    Diduga Ada Mafia KIP Kuliah, GMPET-SU Kepung Kejati Sumut dan Desak Usut Oknum DPRD

    MEDAN, indeksnews.web.id/  – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Peduli Transparansi Sumatera Utara (GMPET-SU) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, Senin (16/3/2026).

    Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas dugaan praktik penipuan dalam pengurusan program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) di lingkungan Poltekkes Dr. Rusdi Medan.

    Dalam orasinya, massa mendesak aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan adanya “mafia KIP Kuliah” yang dinilai telah mencederai program bantuan pendidikan pemerintah.

    Berdasarkan kronologi yang dihimpun, dugaan penipuan bermula dari seorang oknum yang disebut-sebut merupakan staf anggota DPRD Sumatera Utara berinisial ZH. Ia diduga menawarkan tambahan kuota KIP Kuliah kepada mahasiswa Poltekkes Dr. Rusdi Medan.

    Dalam penawarannya, ZH disebut menjanjikan pengurusan kuota tambahan melalui jalur tertentu dengan meminta sejumlah uang sebagai biaya operasional dan administrasi. Pelapor kemudian menyerahkan sejumlah dana dengan harapan mahasiswa dapat masuk sebagai penerima program tersebut.

    Tak hanya itu, pelapor juga mengaku sempat diajak bertemu dengan seorang oknum anggota DPRD Sumatera Utara berinisial ZS di kediamannya di Jalan Karya Kasih No. 46, Medan. Dalam pertemuan tersebut, diduga terjadi penyerahan uang tunai yang disebut sebagai biaya pengurusan tambahan kuota KIP Kuliah.

    Namun, hingga batas waktu yang dijanjikan, tambahan kuota tersebut tidak pernah terealisasi dalam sistem kampus. Bahkan, meski pelapor telah meminta pengembalian dana, uang yang telah diserahkan disebut belum juga dikembalikan.

    Atas kejadian itu, GMPET-SU menilai adanya dugaan praktik percaloan atau perantara ilegal dalam pengurusan program bantuan pendidikan tersebut yang berpotensi merugikan mahasiswa.

    “Kami menduga ada praktik mafia dalam pengurusan KIP Kuliah ini. Ini harus diusut tuntas karena menyangkut hak mahasiswa dan program pemerintah,” tegas salah satu orator aksi.

    Dalam tuntutannya, GMPET-SU mendesak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat, yakni oknum staf DPRD Sumatera Utara berinisial ZH serta oknum anggota DPRD Sumatera Utara berinisial ZS.

    Selain itu, mereka juga meminta agar proses hukum dilakukan secara transparan dan profesional guna memberikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan publik terhadap program bantuan pendidikan.

    Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait maupun dari aparat penegak hukum mengenai tindak lanjut laporan tersebut.

  • Ijazah S1 Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Diduga Palsu, Tidak Terdaftar di PDDikti

    Ijazah S1 Wakil Wali Kota Tebing Tinggi Diduga Palsu, Tidak Terdaftar di PDDikti

    TEBING TINGGI,indeksnews.web.id/  – Legalitas status pendidikan Wakil Wali Kota Tebing Tinggi, Chairil Mukmin Tambunan, menjadi sorotan publik. Masyarakat mempertanyakan keabsahan ijazah Strata Satu (S1) yang dimiliki pejabat tersebut setelah muncul dugaan bahwa ijazahnya tidak terdaftar di pangkalan data resmi pendidikan tinggi.

    Berdasarkan informasi yang beredar, ijazah S1 Sarjana Ekonomi milik Chairil Mukmin Tambunan dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Teladan Medan disebut-sebut tidak ditemukan dalam sistem Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). Dalam dokumen tersebut, Chairil tercatat lulus pada 19 Oktober 2002.

    Selain dugaan tidak terdaftar di PDDikti, muncul pula pertanyaan terkait legalisasi ijazah yang disebut-sebut ditandatangani atau distempel setelah perguruan tinggi tersebut tidak lagi beroperasi. Diketahui, pada 14 Juli 2008 STIE Teladan Medan berubah status menjadi Universitas Setia Budi Mandiri.

    Dugaan tersebut memunculkan tanda tanya di kalangan masyarakat terkait keabsahan ijazah yang dimiliki Wakil Wali Kota Tebing Tinggi tersebut.

    “Setelah kami cek di laman PDDikti, nama Chairil Mukmin Tambunan tidak ditemukan. Kami menduga ijazah beliau palsu,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

    Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Chairil Mukmin Tambunan hingga kini belum memberikan keterangan terkait dugaan tersebut.

    Sementara itu, pihak PDDikti Wilayah Sumatera I melalui Kepala Bagian Umum Ahmad Subhan yang didampingi Armiadi dari Bagian Humas menyatakan belum dapat memastikan apakah ijazah tersebut palsu atau sah.

    Menurut Ahmad Subhan, pihaknya belum memiliki data yang cukup untuk memverifikasi keabsahan ijazah tersebut.

    “Ijazah ini sah atau tidak belum dapat kami pastikan. Kami tidak punya cukup bekal untuk melihatnya. Saat dicek di PDDikti memang tidak ada, tetapi karena beliau lulus tahun 2002, sementara kewajiban pendataan di PDDikti mulai berlaku setelahnya, maka bisa saja datanya belum masuk. Selain itu, kami juga tidak memiliki NIRM (Nomor Induk Registrasi Mahasiswa) maupun NIRL (Nomor Induk Registrasi Lulusan), sehingga sulit melakukan pencarian,” jelas Ahmad Subhan saat ditemui di kantornya di Medan, Senin (16/3/2026).

    Ia juga menambahkan bahwa jika sebuah perguruan tinggi sudah tidak lagi beroperasi, maka proses legalisasi ijazah seharusnya dilakukan melalui PDDikti.

    “Kalau perguruan tinggi sudah tidak beroperasi, maka legalisirnya wajib melalui PDDikti. Namun stempel pada dasarnya bisa saja dibuat oleh siapa pun atas nama instansi tertentu,” tegasnya.

    Diketahui, Chairil Mukmin Tambunan tercatat lulus S1 dari STIE Teladan Medan pada 19 Oktober 2002. Ia kemudian melanjutkan pendidikan Pascasarjana dan lulus dari Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia pada 15 Agustus 2012.