Indeks

Author: Admin Utama

  • Dirut PDAM Tirta Lihou Simalungun Dicopot, Dewas Sebut Ada Masalah Tata Kelola

    Dirut PDAM Tirta Lihou Simalungun Dicopot, Dewas Sebut Ada Masalah Tata Kelola

    SIMALUNGUN,TOPINFORMASI  – Direktur Utama PDAM Tirta Lihou Kabupaten Simalungun resmi dicopot dari jabatannya pada Jumat (6/3/2026). Pencopotan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan Dewan Pengawas (Dewas) serta rekomendasi Inspektorat yang menjadi pertimbangan Kuasa Pemilik Modal, yakni Bupati Simalungun.

    Informasi tersebut dibenarkan Dewan Pengawas PDAM Tirta Lihou, Imman Nainggolan dan Jamerson Saragih saat dikonfirmasi pada Sabtu (7/3/2026).

    Jamerson Saragih menjelaskan bahwa keputusan pencopotan dilakukan setelah melalui proses pengawasan serta adanya rekomendasi dari Inspektorat dan Dewan Pengawas.

    “Rekomendasi berasal dari Inspektorat dan Dewan Pengawas. Hasil rekomendasi tersebut kemudian menjadi bahan pertimbangan Kuasa Pemilik Modal oleh Bupati,” ujar Jamerson.

    Sementara itu, Imman Nainggolan menyebutkan bahwa rekomendasi pencopotan diberikan setelah Dewan Pengawas menemukan sejumlah persoalan dalam hasil pengawasan internal perusahaan daerah tersebut.

    Temuan tersebut berkaitan dengan tata kelola keuangan, kelembagaan atau organisasi, serta aspek kepegawaian yang dinilai tidak berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    “Rekomendasi pencopotan kami berikan berdasarkan hasil pengawasan terhadap tata kelola keuangan, kelembagaan atau organisasi, dan kepegawaian yang tidak sesuai dengan ketentuan,” kata Imman.

    Ia menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam regulasi yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Menurutnya, Dewan Pengawas menjalankan fungsi pengawasan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Air Minum serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

    “Dalam aturan tersebut, Dewan Pengawas memiliki tugas melakukan pengawasan dan memberikan rekomendasi atas tindak lanjut hasil pengawasan,” jelasnya.

    Imman menambahkan, langkah pencopotan ini dilakukan sebagai upaya memperbaiki tata kelola PDAM Tirta Lihou agar berjalan sesuai aturan serta meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan daerah penyedia layanan air bersih tersebut.

    Diketahui, sebelum dicopot dari jabatannya, posisi penjabat Direktur Utama PDAM Tirta Lihou Simalungun dipegang oleh Dodi Ridhowin Mandalahi.

    Hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Simalungun belum mengumumkan secara resmi siapa yang akan mengisi jabatan pimpinan perusahaan daerah tersebut.

    Redaksi

  • Ratusan Dapur MBG di Sumatera Ditutup Sementara, Sumut Terbanyak Belum Kantongi Sertifikat Higiene

    Ratusan Dapur MBG di Sumatera Ditutup Sementara, Sumut Terbanyak Belum Kantongi Sertifikat Higiene

    MEDAN,TOPINFORMASI – Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera akan ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional karena belum memenuhi persyaratan standar kebersihan dan sanitasi.

    Penutupan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut mulai diberlakukan pada 9 Maret 2026 sebagai langkah penegakan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program nasional tersebut.

    Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, mengatakan penutupan dilakukan karena sejumlah SPPG belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) ke dinas kesehatan setempat.

    “Data per 7 Maret 2026 pukul 11.00 menunjukkan terdapat 492 SPPG di wilayah Sumatera yang belum mendaftarkan SLHS,” ujar Harjito dalam keterangan persnya, Sabtu (7/3/2026).

    Ia menjelaskan, langkah penghentian operasional sementara ini merupakan upaya korektif agar seluruh dapur yang beroperasi dalam program MBG benar-benar memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, serta kelayakan operasional.

    “Seluruh SPPG yang telah beroperasi diwajibkan memenuhi standar higiene dan sanitasi, termasuk melalui proses pendaftaran dan verifikasi SLHS di dinas kesehatan setempat,” jelasnya.

    Dari total 492 dapur MBG yang belum mendaftarkan SLHS di wilayah Sumatera, Provinsi Sumatera Utara tercatat sebagai daerah dengan jumlah terbanyak yakni 252 dapur. Disusul Lampung 77 dapur, Aceh 76 dapur, Sumatera Barat 69 dapur, Riau 9 dapur, Kepulauan Riau 5 dapur, serta Bengkulu 4 dapur.

    Sementara dapur MBG di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung tercatat sudah memiliki sertifikat SLHS.

    Harjito menegaskan bahwa pihaknya memberikan kesempatan kepada seluruh pengelola SPPG yang terdampak untuk segera melengkapi kewajiban administrasi dan standar sanitasi agar operasional dapat kembali berjalan.

    “Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka,” katanya.

    Ia juga mengimbau para pengelola SPPG segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk mempercepat proses pendaftaran sertifikat tersebut agar layanan MBG kepada masyarakat tidak terganggu.

    “Kami berharap SPPG dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar layanan dapat kembali berjalan dan manfaat program MBG tetap dirasakan masyarakat,” ujarnya.

    Wajib Publikasikan Menu di Media Sosial

    Selain pengetatan standar dapur, BGN juga menerapkan kebijakan baru untuk meningkatkan transparansi layanan program MBG. Setiap SPPG kini diwajibkan memiliki akun media sosial dan mempublikasikan menu makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.

    Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sonny Sonjaya, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya para orang tua siswa penerima program.

    “SPPG wajib mengunggah menu makanan, kadar gizi, serta harga. Jika tidak sesuai, masyarakat bisa menyampaikan protes. Ini bagian dari transparansi dan akuntabilitas publik,” ujarnya saat ditemui di Bandung, Sabtu (7/3/2026).

    Melalui kebijakan ini, masyarakat juga diberikan ruang untuk memberikan masukan atau kritik terhadap kualitas layanan program MBG.

    Sebelumnya Puluhan SPPG Ditutup

    Sebelumnya, BGN juga telah menutup 43 dapur SPPG di berbagai daerah karena menyajikan menu MBG yang tidak sesuai standar. Salah satunya berada di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

    Selain itu, operasional SPPG di Kota Padangsidimpuan juga sempat dihentikan sementara setelah temuan roti berjamur yang sempat dibagikan kepada siswa di SD Negeri 2 Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

    Penutupan tersebut berdasarkan Surat Keputusan BGN Nomor 693/D.TWS/03/2026 yang ditandatangani Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN.

    BGN menegaskan bahwa setiap dapur MBG harus memenuhi standar keamanan pangan, memiliki tenaga pengawas gizi, serta infrastruktur yang layak sebelum kembali diizinkan beroperasi.

    Masyarakat juga diberikan akses untuk menyampaikan pengaduan terkait kualitas makanan melalui hotline 127 atau WhatsApp 0811-1000-8008 jika menemukan menu yang tidak layak dalam program MBG.

    Redaksi

  • PAC Pemuda Pancasila Medan Polonia Borong Dagangan UMKM untuk Takjil Pengendara

    PAC Pemuda Pancasila Medan Polonia Borong Dagangan UMKM untuk Takjil Pengendara

    MEDAN _TOPINFORMASI -Pimpinan Anak Cabang Pemuda Pancasila (PAC PP) Kecamatan Medan Polonia menggelar aksi sosial dengan memborong dagangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk kemudian dibagikan sebagai takjil kepada masyarakat dan pengendara yang melintas, Minggu sore (8/3/2026).

    Kegiatan tersebut berlangsung di tiga lokasi berbeda, yakni di Jalan Starban, Jalan Balai Desa, dan Jalan Monginsidi, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang menjalankan ibadah puasa sekaligus membantu meningkatkan pendapatan pedagang kecil di bulan Ramadan.

    Beragam jenis makanan yang dijual para pedagang kaki lima seperti bakso bakar, tahu goreng, mie goreng, ayam krispi hingga aneka minuman diborong oleh pengurus PAC Pemuda Pancasila Medan Polonia. Seluruh makanan tersebut kemudian dibagikan kepada masyarakat yang melintas untuk dijadikan takjil berbuka puasa.

    Ketua PAC Pemuda Pancasila Medan Polonia, Rommy Van Boy, mengatakan bahwa kegiatan tersebut sengaja dilakukan dengan konsep berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

    “Tahun ini kita menggunakan cara berbeda. Kami datang tanpa membawa makanan dari rumah, lalu memborong dagangan pedagang di lokasi dan langsung membagikannya kepada masyarakat yang berpuasa,” ujar Rommy di sela-sela kegiatan pembagian takjil.

    Menurutnya, langkah tersebut bertujuan agar kegiatan berbagi di bulan Ramadan juga memberikan dampak ekonomi langsung kepada para pelaku UMKM yang berjualan di kawasan tersebut.

    “Cara yang berbeda tahun ini sengaja dilakukan untuk membantu pedagang kecil di bulan Ramadan,” jelas anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Medan itu.

    Rommy menambahkan, kegiatan memborong dagangan UMKM dan membagikan takjil kepada masyarakat merupakan agenda rutin yang dilaksanakan PAC Pemuda Pancasila Medan Polonia setiap bulan Ramadan sebagai bentuk kepedulian sosial organisasi.

    “Aksi ini merupakan bentuk kepedulian sosial organisasi kepada masyarakat,” pungkasnya.

    Kegiatan tersebut pun mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah seorang penerima takjil, Wati, mengaku terharu atas kepedulian yang ditunjukkan oleh Rommy dan jajaran Pemuda Pancasila kepada warga yang sedang menjalankan ibadah puasa.

    Ia menilai aksi tersebut juga mencerminkan sikap toleransi dan kepedulian sosial. Meski diketahui beragama nonmuslim, Rommy tetap menunjukkan perhatian kepada umat Islam yang menjalankan ibadah Ramadan.

    “Beliau begitu peduli kepada kami yang berpuasa. Semoga kebaikan Bang Rommy dibalas Tuhan dan rezekinya selalu lancar dalam menjalankan tugas sebagai anggota dewan,” ujar Wati.

    Apresiasi juga datang dari para pedagang yang dagangannya diborong. Anto, salah seorang pedagang bakso di kawasan tersebut, mengaku bersyukur karena seluruh dagangannya habis terjual dalam waktu singkat.

    “Alhamdulillah, dagangan saya diborong habis dan langsung dibagikan kepada pengguna jalan untuk berbuka puasa,” katanya.

    Penulis: Aminurrasyid

  • Tokoh Masyarakat Ajib Shah Hadiri Buka Puasa Bersama MPW Pemuda Pancasila di Masjid Al Musannif

    Tokoh Masyarakat Ajib Shah Hadiri Buka Puasa Bersama MPW Pemuda Pancasila di Masjid Al Musannif

    DELI SERDANG

     TOPINFORMASI _ Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Provinsi Sumatera Utara menggelar kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama para kader dalam rangka memaknai bulan suci Ramadan. Kegiatan tersebut berlangsung di Masjid Al Musannif, Komplek Perumahan Cemara, Jalan Cemara, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Minggu (8/3/2026).

    Kegiatan yang penuh keakraban tersebut dipimpin langsung oleh Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Utara, Musa Rajekshah. Turut hadir Sekretaris Wilayah Ikbal Hanafi Hasibuan, Bendahara Apin BK, serta tokoh masyarakat sekaligus politikus senior Partai Golkar Sumatera Utara, Ajib Shah.

    Dalam sambutannya, Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck menyampaikan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini merupakan momentum untuk mempererat hubungan silaturahmi antar kader Pemuda Pancasila di Sumatera Utara.

    “Kita melaksanakan kegiatan berbuka puasa bersama sebagai bentuk kecintaan sesama kader untuk menjaga hubungan erat silaturahmi kita semua. Di bulan suci Ramadan ini kita juga bisa meningkatkan hal-hal baik sebagai bekal kita kelak kembali kepada Allah SWT,” ujar Ijeck.

    Selain memperkuat silaturahmi, Ijeck juga mengingatkan seluruh kader Pemuda Pancasila agar mampu menciptakan program kerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan organisasi harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat luas.

    “Kepada seluruh kader organisasi, saya berharap Pemuda Pancasila dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Kita juga selalu mendukung program-program pemerintah yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut, Ijeck juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi kepada kader Pemuda Pancasila yang terlibat dalam peredaran narkoba. Ia menegaskan bahwa organisasi akan mengambil tindakan tegas terhadap kader yang melanggar aturan, terutama terkait narkotika.

    “Hal-hal yang berkaitan dengan narkoba tidak ada pembelaan apapun bagi kader Pemuda Pancasila,” tegasnya.

    Namun demikian, Ijeck menilai bahwa loyalitas kader dalam menjaga kehormatan organisasi dan membela kebenaran tetap harus dijunjung tinggi.

    Menurutnya, sebuah organisasi tidak dapat berkembang jika hanya dipimpin oleh ketua yang bersemangat tanpa dukungan dari seluruh anggota dan masyarakat.

    “Kita tidak bisa hidup sendiri. Organisasi tidak mungkin besar jika hanya ketuanya yang bersemangat, sementara anggotanya tidak mendukung,” ucapnya.

    Ia pun berharap seluruh kader Pemuda Pancasila di Sumatera Utara tetap solid, menjaga kekompakan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dalam menjalankan roda organisasi di tengah masyarakat.

    (Aminurrasyid)

  • Indahnya Berbagi di Bulan Ramadan, Polres Tanjungbalai Bagikan Takjil ke Sejumlah Masjid

    Indahnya Berbagi di Bulan Ramadan, Polres Tanjungbalai Bagikan Takjil ke Sejumlah Masjid

    TANJUNGBALAI

    TOPINFORMASI  – Menjelang waktu berbuka puasa di bulan suci Ramadan, jajaran Polres Tanjungbalai menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat dengan menggelar kegiatan berbagi takjil di sejumlah masjid di Kota Tanjungbalai, Minggu (08/03/2026) sore.

    Dalam kegiatan tersebut, personel kepolisian yang tergabung dalam tim khusus turun langsung membagikan ratusan paket takjil kepada jamaah dan masyarakat yang berada di sekitar masjid. Aksi sosial ini merupakan bagian dari program sedekah Kapolres Tanjungbalai yang bertujuan mempererat tali silaturahmi antara kepolisian dengan tokoh agama serta masyarakat.

    Pada kegiatan kali ini, tiga tim diterjunkan secara serentak ke sejumlah lokasi berbeda untuk menyalurkan takjil berupa bubur kepada para jamaah.

    Adapun lokasi yang menjadi sasaran pembagian takjil yakni Masjid Islamiyah di Jalan Sipori-pori Lingkungan IV, Kelurahan Kapias Pulau Buaya, Kecamatan Teluk Nibung; Masjid Nurul Jalal di Jalan Beting Semilur, Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar; serta Masjid Taqwa di Jalan Taqwa, Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan.

    Selain berbagi makanan berbuka puasa, kegiatan ini juga dimanfaatkan oleh personel kepolisian untuk menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) kepada warga yang hadir.

    Petugas mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Kota Tanjungbalai, khususnya selama bulan Ramadan hingga menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri.

    “Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian dan bakti Polri kepada masyarakat. Kami juga mengingatkan warga apabila membutuhkan bantuan kepolisian, jangan ragu menghubungi Call Center 110 yang siap melayani selama 24 jam,” ujar salah satu petugas di lokasi.

    Kegiatan berbagi takjil ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan jamaah masjid yang merasa terbantu serta mengapresiasi kepedulian jajaran Polres Tanjungbalai dalam menyemarakkan bulan suci Ramadan dengan kegiatan yang penuh nilai kebersamaan.

    (Solihin)

  • Pastikan Ibadah Minggu Berlangsung Aman dan Nyaman, Polres Tanjungbalai Lakukan Pengamanan di Sejumlah Gereja

    Pastikan Ibadah Minggu Berlangsung Aman dan Nyaman, Polres Tanjungbalai Lakukan Pengamanan di Sejumlah Gereja

    TANJUNGBALAI

    TOPINFORMASI – Untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman, jajaran Polres Tanjungbalai melaksanakan pengamanan di sejumlah gereja yang ada di wilayah Kota Tanjungbalai, Minggu (08/03/2026).

    Kegiatan pengamanan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB tersebut menyasar sejumlah gereja prioritas di beberapa kecamatan, mulai dari Kecamatan Tanjungbalai Selatan hingga Kecamatan Datuk Bandar. Sedikitnya terdapat 10 gereja besar yang menjadi fokus penjagaan petugas.

    Beberapa gereja yang mendapat pengamanan di antaranya Gereja HKBP Resort Kota, Gereja Katolik St. Mikael, serta GMI Tionghoa. Personel kepolisian terlihat berjaga di sekitar lokasi gereja untuk memastikan situasi tetap kondusif selama pelaksanaan ibadah.

    Kapolres Tanjungbalai, AKBP Welman Feri, S.I.K., M.I.K, menyampaikan bahwa pengamanan ini merupakan bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat agar dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa adanya gangguan.

    “Pengamanan ini merupakan komitmen Polri untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah. Kami ingin memastikan kehadiran negara di tengah aktivitas keagamaan masyarakat,” ujarnya.

    Berdasarkan pantauan di lapangan, ribuan jemaat dari berbagai denominasi gereja tampak antusias mengikuti kebaktian Minggu. Ibadah berlangsung dengan tertib dan khidmat di masing-masing gereja.

    Pihak kepolisian juga mengapresiasi kerja sama pengurus gereja serta para jemaat yang turut menjaga ketertiban selama kegiatan ibadah berlangsung.

    Dengan adanya pengamanan rutin tersebut, diharapkan situasi kamtibmas di Kota Tanjungbalai tetap terjaga serta dapat terus memupuk semangat toleransi dan kedamaian antarumat beragama di tengah masyarakat.

    (Solihin)

  • Gubernur Bobby Nasution Imbau Warga Tidak Panic Buying BBM, Stok di Sumut Dipastikan Aman

    Gubernur Bobby Nasution Imbau Warga Tidak Panic Buying BBM, Stok di Sumut Dipastikan Aman

    MEDAN .TOPINFORMASI – Bobby Nasution mengimbau seluruh kepala daerah di Sumatera Utara untuk aktif mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akibat kepanikan terhadap ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).

    Menurut Bobby, stok BBM di Sumatera Utara masih dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan meskipun sedang terjadi dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat–Israel dengan Iran.

    Hal tersebut disampaikan Bobby usai menghadiri acara buka puasa bersama keluarga besar DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumatera Utara di Medan, Sabtu.

    “Saya harap kepala daerah terus mengedukasi masyarakat. Kalau saya perhatikan setelah mengunjungi beberapa kabupaten/kota, aksi panic buying hanya terjadi di kota-kota saja,” kata Bobby.

    Ia menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir memang terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU di berbagai daerah di Sumatera Utara. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa SPBU di kabupaten/kota mengalami kehabisan stok lebih cepat dari biasanya.

    Meski demikian, Bobby menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena sistem distribusi BBM nasional terus berjalan dan pasokan akan selalu diisi kembali sebelum benar-benar habis.

    Ia mengibaratkan sistem stok BBM nasional seperti tangki bahan bakar pada kendaraan yang akan diisi kembali sebelum kosong.
    “Jadi tidak perlu panik. Selama ini kita tidak pernah kehabisan BBM, walau tempat penyimpanan kita hanya sekitar 25 hari. Sebelum habis sudah diisi kembali,” ujarnya.

    Sementara itu, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga, juga memastikan pasokan BBM nasional saat ini dalam kondisi aman dan terkendali, terutama menjelang kebutuhan energi selama Ramadhan dan Lebaran 2026.
    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyebutkan bahwa ketersediaan BBM secara nasional saat ini berada pada kisaran sekitar 21 hari.

    “21 hari ini merupakan stok operasional yang secara normal dikelola dalam sistem logistik energi nasional guna menjamin kelancaran distribusi energi ke seluruh wilayah Indonesia,” kata Roberth di Jakarta, Jumat (6/3).

    Ia menjelaskan bahwa stok tersebut merupakan BBM yang telah memenuhi kapasitas penimbunan nasional dan siap disalurkan kepada masyarakat. Jumlahnya bersifat dinamis karena terus diperbarui sesuai kebutuhan konsumsi energi masyarakat.

    Pertamina juga terus menambah pasokan BBM melalui produksi kilang domestik maupun pengadaan impor yang direncanakan secara rutin dan berkala.
    “Dengan sistem tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM,” ujar Roberth.

  • Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Polres Tanjungbalai Gelar Tanam Jagung Serentak 2026

    Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Polres Tanjungbalai Gelar Tanam Jagung Serentak 2026

    TANJUNGBALAI – Dalam upaya mendukung program swasembada pangan nasional, Polres Tanjungbalai menggelar kegiatan Tanam Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di lahan pertanian Jalan Besar Sei Raja, Kecamatan Sei Tualang Raso, Kota Tanjungbalai, Sabtu (7/3/2026) siang.

    Program tanam jagung serentak ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo melalui sambungan Zoom Meeting dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Kegiatan tersebut juga menjadi bentuk nyata dukungan terhadap program prioritas “Asta Cita” yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Kapolres Tanjungbalai AKBP Welman Feri, S.I.K., M.I.K., melalui Wakapolres Kompol M.P. Pardede, S.H., menegaskan bahwa penguatan ketahanan pangan bukan hanya menjadi tanggung jawab petani semata, melainkan membutuhkan dukungan dan sinergi dari berbagai pihak. “Kami berkomitmen mendukung optimalisasi produksi jagung di wilayah Tanjungbalai.

    Melalui sinergi antara Polri, Pemerintah Kota, TNI, dan para petani, kita optimis target swasembada pangan tahun 2026 dapat tercapai,” ujarnya. Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Tanjungbalai, perwakilan TNI dari Kodim 0208/Asahan dan Lanal Tanjungbalai Asahan, perwakilan perbankan, Bulog, serta kelompok tani setempat seperti Kelompok Tani Sehati Lestari dan Kelompok Tani Mekar Sari. Usai mengikuti arahan Kapolri secara daring, kegiatan dilanjutkan dengan penanaman bibit jagung secara simbolis oleh para pejabat yang hadir bersama para petani serta mahasiswa dari Politeknik Tanjungbalai. Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan ini diharapkan mampu mendorong minat generasi muda, khususnya kalangan milenial, untuk terjun ke sektor pertanian yang berbasis teknologi dan manajemen modern.

    Program tanam jagung serentak ini dilaksanakan berdasarkan instruksi Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara terkait percepatan target swasembada jagung nasional.

    Dengan memanfaatkan lahan pertanian yang tersedia secara optimal, diharapkan produksi jagung di Kota Tanjungbalai dapat meningkat secara signifikan pada kuartal pertama tahun 2026.

    Melalui kegiatan ini, Polres Tanjungbalai menunjukkan komitmennya untuk tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berperan aktif dalam mendukung pembangunan nasional, khususnya di sektor ketahanan pangan.

    (Solihin)

  • Indahnya Berbagi: Polres Tanjungbalai Bagikan Takjil ke Masjid-Masjid

    Indahnya Berbagi: Polres Tanjungbalai Bagikan Takjil ke Masjid-Masjid

    TANJUNGBALAI

    Topinformasi– Menjelang waktu berbuka puasa di bulan suci Ramadan, Kepolisian Resor (Polres) Tanjungbalai menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat melalui aksi sosial yang penuh makna. Pada Sabtu (7/3/2026) sore, personel kepolisian turun langsung membagikan ratusan paket takjil ke sejumlah masjid di wilayah Kota Tanjungbalai.

    Kegiatan berbagi takjil ini merupakan bagian dari program sedekah Kapolres Tanjungbalai yang bertujuan mempererat hubungan silaturahmi antara jajaran kepolisian dengan tokoh agama serta masyarakat.

    Dalam pelaksanaannya, personel yang tergabung dalam tim khusus dibagi menjadi dua kelompok yang bergerak secara serentak menuju beberapa lokasi masjid untuk menyalurkan takjil berupa bubur kepada para jamaah dan warga yang hendak berbuka puasa.

    Adapun masjid yang menjadi lokasi kegiatan tersebut antara lain Masjid Jami Issabil di Kelurahan Selat Lancang, Kecamatan Datuk Bandar Timur; Masjid Al Falah di Jalan Sudirman, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar; serta Masjid Al Wathoniyah di Jalan Singosari, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar.

    Suasana penuh kehangatan tampak ketika para personel Polres Tanjungbalai menyapa warga dan jamaah yang berada di sekitar masjid. Masyarakat menyambut baik kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian dan kedekatan polisi dengan masyarakat.

    Tak hanya sekadar berbagi makanan berbuka puasa, kesempatan itu juga dimanfaatkan petugas untuk menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Warga diajak bersama-sama menjaga situasi Kota Tanjungbalai tetap aman dan kondusif selama bulan Ramadan hingga perayaan Hari Raya Idulfitri.

    Polisi juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menghubungi pihak kepolisian jika membutuhkan bantuan atau ingin melaporkan kejadian yang memerlukan penanganan cepat.

    “Ini adalah bentuk bakti kami kepada masyarakat. Kami juga mengingatkan warga jika membutuhkan bantuan kepolisian, jangan ragu untuk menghubungi Call Center 110 yang siap melayani selama 24 jam,” ujar salah satu petugas di lokasi kegiatan.

    Melalui kegiatan ini, Polres Tanjungbalai berharap dapat terus mempererat hubungan dengan masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial di bulan suci Ramadan.

    (Solihin)

  • Kementerian ATR/BPN Libatkan KAPTI-AGRARIA Perkuat Substansi RUU Administrasi Pertanahan

    Kementerian ATR/BPN Libatkan KAPTI-AGRARIA Perkuat Substansi RUU Administrasi Pertanahan

    JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Administrasi Pertanahan. Salah satunya melalui dialog strategis bersama Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi-AGRARIA (KAPTI-AGRARIA) yang digelar di Fairmont Jakarta, Jumat (6/3/2026).

    Dalam dialog tersebut, Staf Ahli Bidang Teknologi Informasi ATR/BPN, Dwi Budi Martono, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penyusun RUU Administrasi Pertanahan, menegaskan pentingnya kontribusi pemikiran dari para alumni dan akademisi di bidang pertanahan.

    “KAPTI punya resources yang luar biasa, termasuk Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Kami berharap masukan untuk RUU Pertanahan bisa digarap di STPN dan disampaikan kepada kami,” ujar Dwi Budi Martono.

    Ia menilai, keterlibatan KAPTI-AGRARIA sangat penting dalam memperkaya substansi regulasi yang sedang disusun pemerintah. Melalui forum dialog tersebut, berbagai gagasan diharapkan dapat dihimpun guna memperkuat kebijakan tata kelola agraria di Indonesia.

    Dialog yang mengusung tema “Kontribusi Pemikiran untuk RUU Pertanahan dan Penguatan Tata Kelola Agraria” ini juga menegaskan kedekatan dan sinergi antara KAPTI-AGRARIA dengan Kementerian ATR/BPN. Menurut Dwi Budi Martono, organisasi alumni tersebut memiliki peran strategis dalam memberikan masukan konstruktif bagi perbaikan sistem administrasi pertanahan.

    Sementara itu, Pejabat Fungsional Penata Ruang Ahli Utama ATR/BPN, Andi Tenrisau, menekankan pentingnya penyusunan konsep yang komprehensif dalam pembaruan sistem administrasi pertanahan di Indonesia.

    Ia menilai, kebijakan yang dirancang ke depan harus mampu memperkuat transparansi penguasaan tanah, menghadirkan pengaturan yang jelas berbasis undang-undang, serta mendorong pengembangan sistem administrasi pertanahan yang lebih modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

    “Saya pikir itu yang menjadi harapan kita semua agar RUU Administrasi Pertanahan ini hadir untuk memenuhi kebutuhan bersama,” ujar Andi Tenrisau yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina KAPTI-AGRARIA.

    Setelah pemaparan materi oleh para narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Didik Purnomo. Para anggota KAPTI-AGRARIA yang berasal dari berbagai unsur profesional di bidang pertanahan secara bergantian menyampaikan pandangan terkait kondisi pertanahan saat ini.

    Dalam diskusi tersebut, sejumlah isu strategis turut mengemuka, mulai dari perlindungan hukum bagi aparat pertanahan, sistem peradilan pertanahan, sistem pendaftaran tanah, hingga pelaksanaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

    Selain itu, persoalan kewenangan pelaksana pertanahan di daerah juga menjadi perhatian. Sejumlah peserta menyampaikan keresahan pegawai di daerah yang kerap berhadapan dengan regulasi kementerian lain yang sudah memiliki dasar undang-undang.

    Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan RUU Administrasi Pertanahan agar mampu memberikan kepastian hukum sekaligus memperkuat tata kelola pertanahan nasional.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Asnaedi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, serta Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Andi Tenri Abeng bersama sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

    Kegiatan dialog strategis ini juga dirangkai dengan silaturahmi Ramadan 1447 Hijriah, yang semakin mempererat hubungan antara jajaran Kementerian ATR/BPN dengan para alumni dan profesional di bidang agraria.