Author: Admin Utama

DELISERDANG,indeksnews.web.id/ – Sidang perkara Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dengan terdakwa Sherly kembali memanas di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Lubukpakam, Kamis (7/5/2026). Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan dua saksi fakta, yakni Budi Tahir, ayah terdakwa Sherly, serta Erwin, kakak ipar terdakwa.

Kedua saksi diperiksa secara terpisah di hadapan majelis hakim yang diketuai Hiras Sitanggang, didampingi hakim anggota Endra Hermawan. Sementara tim penasihat hukum terdakwa terdiri dari Jonson David Sibarani dan Togar Lubis.

Pantauan awak media, suasana sidang awalnya berlangsung tenang. Budi Tahir menjawab pertanyaan JPU Ricky Sinaga maupun majelis hakim dengan nada datar. Ia mengaku selama ini menganggap pertengkaran antara putrinya Sherly dan mantan suaminya, Rolan, sebagai persoalan rumah tangga biasa.

“Semula saya pikir itu hal yang lumrah antara suami istri. Karena urusan rumah tangga, saya gak mau campuri,” ujar Budi di persidangan.

Namun suasana berubah haru saat Budi mulai menceritakan kejadian 5 April 2024 di Komplek Cemara Asri, Jalan Royal, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan.
Ia mengaku awalnya tidak mengetahui adanya pertikaian antara kedua putrinya, Sherly dan Yanty, dengan Rolan serta ibu Rolan, Lily Kamso. Sekitar pukul 11.00 WIB, ia mendapat telepon dari teman Rolan yang memberitahukan adanya keributan kembali antara Sherly dan Rolan.

Budi kemudian datang ke rumah mantan besannya. Saat itu sudah ada Lily Kamso, Budi Akiet, Rolan, dan Erwin. Menurutnya, pembicaraan saat itu mengarah pada penyelesaian secara kekeluargaan agar persoalan tidak dibawa ke jalur hukum.
Namun kesepakatan damai itu, menurut Budi, tidak ditepati pihak keluarga besannya. Dalam kesaksiannya, ia tampak emosional sambil beberapa kali menepuk dada saat menjelaskan kondisi kedua anaknya.

“Kedua anak saya yang lebam-lebam. Yanty dilaporkan tanggal 8 April dan hari itu juga ditangkap polisi perkara penganiayaan atas laporan Lily Kamso. Pihak kami gak ada dimintai keterangan polisi,” ungkapnya.
Ia juga menyebut Sherly sempat mengeluhkan sakit di sekujur tubuh sebelum dibawa pulang.

“Sherly sempat memeluk istri saya, bilang badannya sakit semua. Lehernya dicekik Rolan dan minta pulang sama anaknya. Saya cukup sabar pak. Sakitnya itu di sini pak, sakitnya itu di sini,” ucap Budi sembari menepuk dadanya di hadapan majelis hakim.

Sementara itu, saksi Erwin menjelaskan dirinya mengetahui kondisi rumah tangga Sherly dan Rolan dari cerita istrinya, Yanty, yang merupakan kakak Sherly. Ia mengatakan pertengkaran terakhir bermula pada Kamis malam (4/4/2024) setelah handphone Sherly disebut dirusak oleh Rolan.

Keesokan paginya, Sherly menghubungi Yanty menggunakan telepon sederhana dan meminta dijemput dari rumah mertuanya.
Erwin dan Yanty lalu mendatangi rumah tersebut. Yanty masuk ke dalam rumah, sementara Erwin menunggu di luar bersama anak-anak mereka di dalam mobil.
“Istri saya masuk ke dalam rumah. Pintu dibuka Lily Kamso. Saya di luar. Tutup pintunya ma,” kata Erwin menirukan ucapan Rolan kepada ibunya.

Tak lama kemudian, Erwin mengaku mendengar jeritan Sherly meminta tolong dari dalam rumah.
“Ko Erwin tolong… Ko Erwin tolong. Saya langsung panik pak. Istri saya juga di dalam. Saya goyang-goyang pintu besi rumahnya tapi gak dibuka,” ujarnya.

Karena panik dan khawatir terjadi sesuatu terhadap istrinya dan Sherly, Erwin kemudian mencari Miniature Circuit Breaker (MCB) dan mematikan aliran listrik rumah tersebut.

Dalam persidangan, tim penasihat hukum terdakwa juga memperlihatkan rekaman CCTV berdurasi lima menit terkait peristiwa tersebut. Namun Erwin membantah rekaman yang diputar merupakan rekaman asli.
“Ini bukan rekaman waktu saya matikan MCB. Rekaman CCTV asli gak seperti ini karena ada tanda mute. Saya juga bisnis CCTV,” tegasnya.

Selain itu, Erwin mengungkapkan rumah tangga Sherly dan Rolan sebelumnya kerap diwarnai pertengkaran karena dugaan perselingkuhan.
“Roland pernah ketahuan selingkuh dari chat-chat-an. Itu yang sering diceritakan Sherly ke istri saya,” katanya.

Di akhir persidangan, saksi dan terdakwa diperlihatkan sejumlah foto wajah Rolan yang mengalami luka dan lebam serta kacamata rusak. Namun Sherly membantah foto-foto tersebut berkaitan dengan peristiwa 5 April 2024.
Majelis hakim kemudian menunda persidangan dan akan melanjutkan agenda pemeriksaan dua pekan mendatang.

Medan, indeksnews.web.id/ – Semangat kebersamaan dan kepedulian terhadap pembinaan warga binaan kembali terlihat dalam kunjungan Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI) ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, Kamis (7/5/2026).

Kunjungan tersebut disambut langsung oleh jajaran pejabat struktural Lapas Kelas I Medan sebagai bentuk penguatan silaturahmi sekaligus menjalin sinergi dalam mendukung program pembinaan di lingkungan pemasyarakatan.

Dalam kesempatan itu, rombongan WALUBI berkesempatan meninjau secara langsung berbagai program pembinaan yang dilaksanakan di dalam lapas, mulai dari pembinaan keagamaan hingga kegiatan pembinaan kemandirian bagi warga binaan.

Rombongan melihat berbagai aktivitas pembinaan yang menjadi bagian dari upaya Lapas Kelas I Medan dalam membentuk warga binaan agar memiliki keterampilan, mental, serta karakter yang lebih baik selama menjalani masa pidana. Suasana kunjungan berlangsung hangat, penuh keakraban, dan sarat nilai kebersamaan.

Selain melakukan peninjauan, pihak WALUBI bersama jajaran Lapas Kelas I Medan juga melaksanakan diskusi dan rapat singkat terkait peluang kerja sama dalam mendukung program pembinaan kepribadian serta pembinaan spiritual bagi warga binaan ke depannya.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, Fonika Affandi, turut memperkenalkan berbagai pembaruan sistem dan inovasi pelayanan yang telah diterapkan sebagai bentuk komitmen menuju pemasyarakatan yang semakin modern, transparan, dan humanis.

Fonika Affandi menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian yang diberikan WALUBI terhadap program pembinaan di Lapas Kelas I Medan. Ia berharap sinergi yang terjalin dapat terus diperkuat guna mendukung pembinaan kepribadian dan spiritual warga binaan agar menjadi pribadi yang lebih baik saat kembali ke tengah masyarakat.

“Kolaborasi dengan berbagai organisasi keagamaan dan elemen masyarakat menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembinaan yang optimal bagi warga binaan,” ujarnya.

Sementara itu, pihak WALUBI turut memberikan apresiasi atas berbagai program pembinaan serta pembaruan yang telah dilakukan oleh Lapas Kelas I Medan dalam menciptakan lingkungan pembinaan yang lebih baik dan humanis.

Melalui kegiatan ini, Lapas Kelas I Medan kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun kolaborasi bersama berbagai elemen masyarakat dan organisasi keagamaan guna menciptakan pembinaan yang berkelanjutan serta berorientasi pada perubahan perilaku warga binaan ke arah yang lebih baik.

• MEDAN,indeksnews.web.id/ – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik bersama jajaran direksi PDAM Tirta Bulian melakukan kunjungan silaturahmi ke PDAM Tirtanadi di Kota Medan, Kamis (07/05/2026).

Dalam kunjungan tersebut, Erwin didampingi Kabag Perekonomian Setda Tebing Tinggi Safaruddin, Plt Direktur PDAM Tirta Bulian Roy Abdul Rahman beserta jajaran lainnya.

Rombongan diterima langsung oleh Direktur Utama PDAM Tirtanadi Ardian Surbakti, Direktur Air Limbah Ikrimah Hamidy serta sejumlah pejabat lainnya.
Pertemuan silaturahmi tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi dan meningkatkan kinerja PDAM Tirta Bulian Tebing Tinggi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Meeting peningkatan kinerja PDAM Tirta Bulian Kota Tebing Tinggi dengan Dirut Tirtanadi dan jajarannya di Medan,” ujar Sekda Tebing Tinggi, Erwin Suheri Damanik kepada awak media.

Erwin menjelaskan, dalam pertemuan itu pihak PDAM Tirta Bulian menyampaikan sejumlah hal terkait penguatan manajerial hingga teknis operasional guna meningkatkan kualitas layanan air bersih kepada masyarakat.

“PDAM Tirta Bulian yang terus melakukan upaya peningkatan layanan kinerja menyampaikan beberapa hal, baik managerial maupun teknis operasional,” kata Erwin yang juga menjabat sebagai Dewan Pengawas PDAM Tirta Bulian.
Menurutnya, pihak PDAM Tirtanadi menyatakan siap membantu dan berkolaborasi dalam berbagai aspek guna mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat Kota Tebing Tinggi.
“PDAM Tirtanadi menyatakan siap berkolaborasi,” pungkasnya.

Foto:
Sekdako Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik didampingi Kabag Perekonomian Setda Tebing Tinggi Safaruddin dan Plt Direktur PDAM Tirta Bulian Roy Abdul Rahman foto bersama Direktur Utama PDAM Tirtanadi Ardian Surbakti, Direktur Air Limbah Ikrimah Hamidy dan pejabat lainnya dalam kunjungan silaturahmi di Kota Medan, Kamis (07/05/2026).

KENDARI ,indeksnews.web.id/  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional⁠� bersama Komisi Pemberantasan Korupsi dan pemerintah daerah se-Sulawesi Tenggara memperkuat komitmen bersama dalam pencegahan korupsi serta peningkatan ekonomi daerah melalui rapat koordinasi pelayanan publik bidang pertanahan dan aset barang milik daerah (BMD).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kamis (07/05/2026) itu merupakan tindak lanjut kerja sama lintas lembaga di bidang pertanahan dan tata ruang.

Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah ATR/BPN, Andi Tenri Abeng mengatakan, kegiatan tersebut merupakan implementasi arahan Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid yang menjadikan transformasi layanan pertanahan sebagai program strategis nasional.

“Kegiatan yang kita kerja samakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan dan inisiasi dari Pak Menteri. Beliau berkomitmen menetapkan transformasi layanan pertanahan menjadi salah satu program strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepastian hak atas tanah bagi masyarakat,” ujar Andi Tenri Abeng.

Ia menjelaskan, Sulawesi Tenggara dipilih sebagai salah satu pilot project kerja sama bersama KPK sejak Oktober 2025. Program tersebut diharapkan menjadi contoh implementasi tata kelola pertanahan yang efektif dan akuntabel di daerah.

Menurutnya, kolaborasi ATR/BPN dan KPK bertujuan memberikan manfaat nyata bagi daerah, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan akuntabilitas pengelolaan aset daerah, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang pertanahan.

Dalam rapat koordinasi itu, para pihak juga menyepakati sejumlah komitmen bersama, di antaranya meningkatkan sinergi dan kolaborasi di bidang pertanahan dan tata ruang, mendorong implementasi sembilan paket program kerja sama, memperkuat koordinasi antarinstansi secara transparan, serta menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing.

“Dari komitmen ini saya harapkan Bapak Ibu dapat menjaga komitmen bersama ini dan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya untuk pencegahan korupsi dan peningkatan ekonomi daerah,” tegas Andi Tenri Abeng.

Kegiatan tersebut turut disaksikan Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto.

Sebagai bagian dari program kerja sama, terdapat sembilan fokus utama yang akan dijalankan, di antaranya integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, percepatan pendaftaran tanah, hingga percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).

Selain itu, program juga mencakup sensus pertanahan berbasis geospasial, integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) ke dalam RTRW, optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah untuk pembangunan daerah.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka menilai sektor pertanahan dan pengelolaan aset daerah merupakan bidang yang sangat vital dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Ia mengakui masih terdapat berbagai persoalan kompleks di sektor tersebut sehingga diperlukan penguatan sinergi lintas lembaga.

“Semoga kita semua dapat terus memperkuat komitmen bersama, meningkatkan sinergi dan kolaborasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta menghadirkan pelayanan publik terbaik bagi masyarakat Sulawesi Tenggara,” ujar Andi Sumangerukka.

Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Sultra Budi Hartanto, para bupati dan wali kota se-Sultra, serta seluruh Kepala Kantor Pertanahan di wilayah Sulawesi Tenggara.

JAKARTA ,indeksnews.web.id/  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional⁠� menegaskan bahwa peralihan arsip pertanahan dari bentuk fisik menuju elektronik merupakan sebuah keniscayaan di tengah perkembangan transformasi digital saat ini.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan saat membuka Webinar Kearsipan ATR/BPN Tahun 2026 bertema “Mewujudkan Kepastian Hukum Melalui Arsip Elektronik yang Akuntabel” yang digelar secara daring dan luring di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Rabu (06/05/2026).

“Keterbatasan ruang penyimpanan arsip fisik, risiko kerusakan, serta kebutuhan akses yang cepat dan efisien menjadikan peralihan menuju arsip elektronik sebagai sebuah keniscayaan yang memang harus kita kelola dengan baik,” ujar Dalu Agung Darmawan.

Ia menjelaskan, arsip memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena bukan sekadar dokumen lama, melainkan menjadi alat bukti dalam pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, hingga mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.

“Arsip akan menjadi alat bukti untuk mengambil keputusan, penyelesaian masalah, dan mendukung transparansi, akuntabilitas serta pelayanan,” jelasnya.

Menurutnya, dalam praktik tata kelola pemerintahan, arsip lama dan regulasi terdahulu kerap menjadi rujukan utama dalam penyusunan kebijakan baru.

Lebih lanjut, Dalu Agung Darmawan menekankan bahwa transformasi digital di bidang kearsipan juga menghadirkan tantangan, khususnya terkait keabsahan dan kekuatan pembuktian arsip elektronik dalam proses hukum.

“Oleh karena itu, pengelolaan arsip elektronik harus dilakukan secara cermat, memenuhi prinsip autentik, utuh, terpercaya dan dapat digunakan sebagai alat pembuktian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Dalam webinar tersebut, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Mego Pinandito turut hadir sebagai narasumber. Ia menyoroti pentingnya penguatan kompetensi pengelolaan arsip digital untuk mendukung kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kalau kita betul-betul mengelola arsip dengan baik, maka akan ada kepastian hukum yang jelas sebagai bukti, ada transparansi, dan bukti bahwa kita sudah melaksanakan tugas dengan baik,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Kementerian ATR/BPN juga memberikan penghargaan kepada satuan kerja terbaik dari pusat maupun daerah sebagai bagian dari penguatan reformasi birokrasi.

Selain itu, dilakukan pula penyerahan arsip statis kepada ANRI sebagai bagian dari upaya pelestarian memori kolektif bangsa. Arsip tersebut dinilai memiliki nilai guna tinggi sebagai referensi sejarah dan penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data.

“Ini menjadi bukti komitmen kementerian dalam menjaga warisan informasi bangsa. ANRI akan terus melestarikan dan menyimpan arsip tersebut sebagai memori kolektif,” kata Mego Pinandito.

Kegiatan webinar dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan ATR/BPN dan ANRI, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, serta jajaran pengelola arsip dari seluruh Indonesia baik secara luring maupun daring.

Medan ,indeksnews.web.id/- Muhibuddin selaku Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara melakukan kunjungan silaturahmi dan koordinasi ke Polda Sumatera Utara, Kamis (07/5/2026).

Pertemuan berlangsung di ruang kerja Kapolda Sumatera Utara di Jalan Sisingamangaraja XII, Tanjung Morawa, Medan, dan diterima langsung oleh Kapolda Sumut, Whisnu Hermawan Februanto.

Dalam kunjungan tersebut, Kajati Sumut turut didampingi Asisten Intelijen Irfan Wibowo, Asisten Pemulihan Aset Ronald H Bakkara, Asisten Pembinaan Herlina Setyiorini, hingga Kabag Tata Usaha Rio Aditya.

Sementara itu, Kapolda Sumut didampingi Wakapolda Sonny Irawan, Irwasda Nanang Masbudi, serta Direktur Intelkam Decky Hendarsono.

Pertemuan kedua pimpinan aparat penegak hukum tersebut dimaknai sebagai bentuk penguatan sinergitas dan koordinasi antarinstansi dalam menjaga stabilitas keamanan dan penegakan hukum di wilayah Sumatera Utara.

Selain mempererat hubungan kelembagaan, pertemuan itu juga menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara kejaksaan dan kepolisian dalam mendukung terciptanya situasi masyarakat yang aman, tertib, dan taat hukum.

Sinergi antara Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Polda Sumut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta memberikan kepastian dan rasa keadilan bagi masyarakat di Sumatera Utara.