Indeks

Author: Admin Utama

  • 11 SPPG di Tebing Tinggi Belum Kantongi SLHS, Satgas Disiapkan untuk Penegakan Sanksi

    11 SPPG di Tebing Tinggi Belum Kantongi SLHS, Satgas Disiapkan untuk Penegakan Sanksi

    TEBINGTINGGI,indeksnews.web.id/  – Sebanyak 11 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Tebing Tinggi hingga kini belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Pemerintah Kota Tebing Tinggi pun menyiapkan langkah penegakan melalui satuan tugas (satgas) lintas instansi apabila para pengelola tidak segera memenuhi ketentuan yang berlaku.

    Kepala Bidang Penegakan Hukum (Gakkum) Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi, Sahputra, mengatakan pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada para pengelola SPPG agar segera melengkapi persyaratan sanitasi dan higiene pangan.

    Menurutnya, langkah penegakan sanksi nantinya akan diputuskan bersama melalui satgas yang telah dibentuk oleh pemerintah daerah.

    “Kita kan ada satgas terkait penegakan sanksi, bersama-sama memutuskannya. Ada Kabag Pembangunan sebagai ketua, kemudian OPD lain seperti Dinas Kesehatan dan LH,” ujar Sahputra saat dikonfirmasi, Kamis (21/05/2026).

    Ia menjelaskan, satgas tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi guna memastikan pengawasan dan penegakan aturan berjalan secara terpadu.

    Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Kota Tebing Tinggi, dr. Fitri Saragih, mengungkapkan bahwa dari total 25 SPPG yang beroperasi di Kota Tebing Tinggi, sebanyak 14 unit telah mengantongi SLHS.

    “Dari 25 SPPG, sudah ada 14 yang terbit SLHS-nya,” ujarnya.

    Sementara itu, 11 SPPG lainnya masih dalam proses pemeriksaan sebelum sertifikat diterbitkan. Rinciannya, sebanyak 10 SPPG masih menunggu hasil pemeriksaan makanan, sedangkan satu SPPG baru mengikuti pelatihan penjamah pangan dan menunggu hasil pemeriksaan lanjutan.

    “Sebanyak 11 SPPG belum diterbitkan SLHS karena 10 masih menunggu hasil pemeriksaan makanan, dan satu SPPG baru mengikuti pelatihan penjamah pangan serta menunggu hasil pemeriksaannya,” jelas Fitri.

    SLHS sendiri merupakan dokumen yang menyatakan suatu tempat pengelolaan pangan telah memenuhi standar higiene dan sanitasi sesuai ketentuan kesehatan yang berlaku. Sertifikat tersebut menjadi salah satu syarat penting untuk menjamin keamanan serta kelayakan makanan yang disajikan kepada masyarakat.

    Di sisi lain, persoalan operasional SPPG juga mendapat sorotan dari kalangan masyarakat sipil. DPRD Kota Tebing Tinggi di bawah kepemimpinan Sakti Khaddafi Nasution didesak segera menjalankan fungsi pengawasan terkait dugaan karut-marut operasional SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

    Desakan tersebut disampaikan LSM Strategi Kota Tebing Tinggi setelah adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran prosedur pada pelaksanaan program MBG di sejumlah wilayah.

    Dalam laporannya, LSM Strategi meminta DPRD segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik SPPG. Namun, hingga kini surat Pengaduan Masyarakat (Dumas) yang dilayangkan sejak April 2026 disebut belum mendapat tindak lanjut.

    “Surat dumas sudah kami sampaikan kepada DPRD Tebing Tinggi. Namun sampai saat ini saya selaku pendumas belum pernah dipanggil untuk RDP bersama pengelola SPPG. Kami juga belum melihat adanya sidak. Kami menantang DPRD menjalankan fungsi kontrolnya,” ujar Ridwan.

    LSM Strategi juga mendesak agar keabsahan SLHS yang dimiliki pengelola SPPG ditinjau ulang secara ketat. Mereka berharap DPRD tidak menutup mata terhadap isu kesehatan dan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG di Kota Tebing Tinggi.

    Foto: Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) Dinas Lingkungan Hidup (LH) dan Kebersihan Kota Tebing Tinggi saat melakukan peninjauan dan sosialisasi kepada para pengelola SPPG agar segera memenuhi petunjuk dan ketentuan yang berlaku beberapa bulan lalu.

  • Dibalik Framing Untung Rp7 T, Beredar Narasi PLN Rugi Rp4,3 T di Tahun 2025, Terancam Bangkrut Dihantam Lonjakan Dollar?

    Dibalik Framing Untung Rp7 T, Beredar Narasi PLN Rugi Rp4,3 T di Tahun 2025, Terancam Bangkrut Dihantam Lonjakan Dollar?

    Jakarta ,indeksnews.web.id/- Di tengah klaim laba perusahaan sebesar Rp7 triliun yang sebelumnya disampaikan manajemen PT PLN (Persero), kini beredar luas narasi internal yang menggambarkan kondisi keuangan perusahaan justru berada dalam tekanan berat akibat lonjakan kurs dolar Amerika Serikat dan harga minyak dunia.

    Isu tersebut mencuat setelah beredarnya dokumen dan pesan internal yang diduga berasal dari kalangan petinggi PLN. Dalam dokumen bertajuk Marketing and Sales War Room tertanggal 18 Mei 2026, disebutkan adanya tekanan likuiditas serius yang dialami perusahaan listrik negara tersebut sepanjang 2026 hingga proyeksi 2027 mendatang.

    Narasi yang menyebar di kalangan pegawai PLN itu menyebutkan bahwa kondisi keuangan perusahaan berada dalam status “lampu merah” akibat tingginya beban operasional, utang jatuh tempo, serta ketergantungan penuh terhadap pembiayaan baru.

    Dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa EBITDA PLN pada 2024 tercatat sebesar Rp108,7 triliun dengan pendapatan mencapai Rp545,4 triliun. Saat itu PLN bahkan disebut berhasil masuk daftar Fortune Global 500. Namun capaian tersebut dinilai tidak lagi mampu menopang kondisi likuiditas perusahaan saat ini.

    Tekanan terbesar disebut berasal dari lonjakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menembus Rp17.500 per dolar serta kenaikan harga minyak dunia di atas USD100 per barel. Situasi tersebut dinilai menjadi pukulan berat bagi PLN karena sebagian besar pembelian bahan bakar menggunakan dolar AS, sementara tarif listrik tetap menggunakan rupiah dan ditetapkan pemerintah.

    Dokumen itu juga memaparkan bahwa biaya pembelian bahan bakar mengalami lonjakan signifikan hingga menyebabkan arus kas perusahaan mengalami “pendarahan”. Bahkan hingga April 2026, PLN disebut telah mencatat rugi bersih sekitar Rp4,3 triliun.

    Kondisi itu diperburuk dengan melemahnya rasio kemampuan bayar utang atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR) yang disebut turun menjadi 0,48 kali dan diproyeksikan memburuk hingga 0,26 kali. Angka tersebut berada jauh di bawah batas aman industri sebesar 1,5 kali.

    Selain itu, PLN juga disebut menghadapi ancaman gagal bayar terhadap obligasi global senilai Rp28 triliun yang jatuh tempo pada Mei 2027. Total risiko pinjaman yang berpotensi terdampak bahkan disebut mencapai Rp166 triliun.

    Dokumen internal tersebut juga menyinggung kondisi dana internal perusahaan yang disebut berada pada posisi nol, sehingga seluruh kebutuhan investasi harus ditutup melalui utang baru.

    Di sektor operasional, tekanan likuiditas disebut mulai berdampak terhadap rantai pasokan energi. PLN dikabarkan memiliki utang kepada Pertamina sebesar Rp20 triliun yang berpotensi mengganggu suplai bahan bakar pembangkit jika kompensasi pemerintah tidak segera dicairkan.

    Situasi itu disebut dapat memicu kondisi “sistem defisit dan siaga” yang berpotensi meningkatkan risiko pemadaman listrik bergilir apabila pasokan energi terganggu.

    Meski demikian, pembayaran gaji pegawai diperkirakan masih menjadi prioritas utama perusahaan. Dalam analisa yang beredar, gaji dan operasional dasar disebut akan tetap dijaga melalui skema Kredit Modal Kerja (KMK) yang nilainya mencapai Rp88 triliun.

    Namun apabila kondisi berlangsung lama, sejumlah dampak terhadap kesejahteraan pegawai disebut sulit dihindari. Mulai dari pemangkasan bonus dan insentif, pembatasan lembur, hingga moratorium rekrutmen pegawai baru.

    Beredar pula pesan imbauan yang diduga berasal dari jajaran pimpinan PLN agar seluruh pegawai melakukan penghematan anggaran secara ketat.

    Dalam pesan tersebut disebutkan bahwa likuiditas PLN saat ini merupakan yang terendah sepanjang sejarah perusahaan. Pegawai diminta lebih selektif dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas maupun kegiatan operasional lainnya demi menjaga kondisi keuangan perusahaan.

    “Tadi komitmennya Bu Dirkeu, masih mengupayakan agar penghasilan kita tidak terganggu. Tapi itu semua tergantung kondisi finansial perusahaan,” demikian kutipan pesan yang beredar di internal pegawai PLN.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak PT PLN (Persero) terkait keaslian dokumen maupun pesan internal yang beredar tersebut.

  • Hutama Karya Maksimalkan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli, Siap Hadapi Lonjakan Traffic Jelang Libur dan Cuti Bersama Idul Adha 1447 H

    Hutama Karya Maksimalkan Jalan Tol Banda Aceh-Sigli, Siap Hadapi Lonjakan Traffic Jelang Libur dan Cuti Bersama Idul Adha 1447 H

    ACEH ,indeksnews.web.id/ – PT Hutama Karya (Persero) terus memaksimalkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang nantinya akan menghubungkan seluruh provinsi di Pulau Sumatera, mulai dari Aceh hingga Lampung. Salah satu ruas strategis tersebut adalah Jalan Tol Sigli–Banda Aceh (Sibanceh), yang menjadi ruas tol pertama di ujung barat Nusantara.

    Dengan total panjang mencapai 74,2 kilometer, Tol Sibanceh membentang dari Padang Tiji, Kabupaten Pidie hingga Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Kehadiran ruas tol ini dinilai sangat membantu masyarakat karena mampu memangkas waktu tempuh perjalanan Banda Aceh–Sigli dari sekitar tiga jam menjadi hanya satu jam.

    Menjelang momentum libur panjang Idul Adha 1447 H/2026 M serta Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026, Hutama Karya memprediksi akan terjadi lonjakan volume kendaraan yang memanfaatkan ruas tol tersebut.

    “Idul Adha merupakan salah satu hari besar yang biasanya disambut sangat meriah oleh masyarakat Aceh, sehingga potensi peningkatan trafik diperkirakan cukup tinggi,” ujar Kepala Regional Sumbagut PT Hutama Karya (Persero), Taufiq Hidayat, kepada wartawan, Kamis (21/5/2026).

    Untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas selama periode libur dan cuti bersama Idul Adha, Hutama Karya mengoperasikan enam seksi ruas Tol Sibanceh, yakni Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum yang masih beroperasi secara fungsional dan gratis pada periode tertentu, Seksi 2 Seulimeum–Jantho sepanjang 6,35 kilometer yang telah beroperasi penuh, Seksi 3 Jantho–Indrapuri sepanjang 16 kilometer, Seksi 4 Indrapuri–Blang Bintang, Seksi 5 Blang Bintang–Kutabaro pada bagian mainroad, serta Seksi 6 Kutabaro–Baitussalam yang telah beroperasi penuh.

    Taufiq menjelaskan, sejak terjadinya bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025, Hutama Karya mengoperasikan secara fungsional Tol Sibanceh Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum guna mendukung kelancaran distribusi bantuan kemanusiaan. Hingga saat ini, ruas tersebut masih terus difungsionalkan.

    “Perpanjangan operasional fungsional ruas tersebut telah dikoordinasikan bersama berbagai pemangku kepentingan, di antaranya Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), kepolisian daerah setempat, dan instansi terkait lainnya guna memastikan keamanan dan kelancaran lalu lintas,” jelasnya.

    Ia menegaskan, Hutama Karya berupaya memastikan layanan tetap optimal agar arus kendaraan selama libur Idul Adha dan cuti bersama dapat berjalan lancar dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan selama pengoperasian fungsional berlangsung.

    Disambut Positif Tokoh Aceh

    Keberadaan Tol Sibanceh yang saat ini masih terbagi antara status operasional dan fungsional mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat Aceh.

    Ketua Komisi IV DPRA, Drh. Nurdiansyah Alasta, M.Kes mengatakan bahwa hadirnya Tol Sibanceh merupakan bagian dari percepatan konektivitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

    “Pembangunan infrastruktur tidak boleh hanya selesai pada aspek fisik, tetapi juga harus memastikan aksesibilitas dan keselamatan masyarakat. Saya berharap Hutama Karya tidak hanya fokus pada penyelesaian proyek, tetapi juga aktif membangun komunikasi dan edukasi kepada masyarakat,” ujarnya.

    Terkait masih adanya kendaraan roda dua yang masuk ke jalan tol, Nurdiansyah menyebut kondisi tersebut terjadi pada ruas fungsional Seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum yang saat ini masih dalam tahap penyempurnaan pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah belum rampungnya pembangunan akses atau jalur alternatif bagi masyarakat terdampak pembangunan tol.

    Menurutnya, sosialisasi, pengamanan lapangan, pemasangan rambu, penerangan, pengawasan di titik rawan, hingga penyediaan akses alternatif harus terus ditingkatkan secara bertahap dan menyeluruh.

    “Kami juga berharap HK lebih responsif terhadap masukan masyarakat dan pemerintah daerah agar pembangunan tol di Aceh benar-benar menjadi simbol kemajuan yang aman dan berpihak kepada kepentingan rakyat Aceh,” ungkapnya.

    Hal senada disampaikan Tokoh Muda Aceh, Dedi Sumardi Nurdin atau yang akrab disapa Dedi Lamra. Ia menilai pembangunan Tol Sigli–Banda Aceh merupakan langkah strategis yang sangat penting bagi kemajuan Aceh dan keberlanjutan jaringan Jalan Tol Trans Sumatera.

    “Kehadiran tol Sibanceh bukan hanya pembangunan infrastruktur, tetapi juga simbol kemajuan, konektivitas, dan harapan baru bagi pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

    Alumni Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXVI Lemhannas RI itu juga mengapresiasi pemerintah atas pembangunan Tol Sibanceh yang dinilai telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat.

    “Kehadiran jalan tol ini terbukti mampu menghemat waktu perjalanan secara signifikan, meningkatkan keamanan dan kenyamanan mobilitas, serta mempermudah akses sarana dan prasarana antarwilayah di Aceh. Aktivitas masyarakat, distribusi barang, sektor perdagangan, pariwisata, hingga pelayanan sosial menjadi lebih cepat dan efisien,” ujarnya.

    Dedi menambahkan, konektivitas yang semakin baik juga membuka peluang investasi dan pengembangan usaha di Aceh sehingga mampu mendukung daya saing daerah dalam jangka panjang.

    Ia berharap pembangunan jalan tol tersebut dapat terus dilanjutkan dan terhubung secara menyeluruh dengan jaringan Trans Sumatera agar Aceh tidak hanya menjadi daerah paling ujung di Pulau Sumatera, tetapi juga menjadi gerbang strategis pertumbuhan ekonomi kawasan barat Indonesia.

    Selain itu, Dedi juga menyebut proses pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol ruas Pangkalan Brandan–Langsa dikabarkan telah mencapai sekitar 99 persen.

    “Kami berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan perhatian khusus dalam melanjutkan pembangunan konektivitas jalan tol Sumatera Utara–Aceh guna mempercepat pertumbuhan ekonomi Aceh pascabencana serta memperkuat integrasi ekonomi kawasan barat Indonesia,” tutupnya.

  • Polsek Datuk Bandar Kawal Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional

    Polsek Datuk Bandar Kawal Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional

    TANJUNGBALAI,indeksnews.web.id/ – Dalam upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 1447 H, Polres Tanjungbalai melalui Polsek Datuk Bandar menghadiri sekaligus mengawal jalannya kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak Nasional di Lapangan Terbuka samping SMP Negeri 2 Tanjungbalai, Jalan Anwar Ideris, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Rabu (21/5/2026).

    Program nasional tersebut terlaksana melalui sinergi antara Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, dan Pemerintah Kota Tanjungbalai guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.

    Kapolres Tanjungbalai melalui Kapolsek Datuk Bandar IPTU Hendra Lion Hutasoit, S.H., M.H., yang diwakili Kanit Binmas AIPTU N. B. Harianja, hadir langsung untuk memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tepat sasaran.

    Dalam kegiatan pasar murah itu, panitia menyediakan sejumlah bahan pokok dengan harga di bawah pasaran. Beras SPHP disediakan sebanyak 2 ton atau 400 karung ukuran 5 kilogram dengan harga Rp55.600 per karung. Selain itu, tersedia minyak goreng merek “Kita” sebanyak 50 dus dengan harga Rp14.500 per liter serta telur ayam sebanyak 100 papan dengan harga Rp50.000 per papan.

    Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB tersebut diawali dengan laporan ketua panitia, dilanjutkan sambutan Wali Kota Tanjungbalai yang diwakili Kepala Dinas Perikanan, Pangan dan Pertanian, drh. Muslim, serta penyerahan paket sembako secara simbolis kepada masyarakat.

    Antusiasme warga terlihat tinggi sejak awal kegiatan. Ratusan masyarakat tampak mengantre secara tertib untuk mendapatkan bahan pangan murah. Untuk mengantisipasi terjadinya kerumunan maupun gangguan kamtibmas, personel Polsek Datuk Bandar disiagakan di sejumlah titik lokasi hingga kegiatan berakhir.

    “Kehadiran Polri di tengah kegiatan ini untuk memastikan masyarakat dapat berbelanja dengan nyaman dan tertib. Alhamdulillah, dari awal hingga akhir kegiatan, situasi berjalan aman, tertib, dan kondusif,” ujar IPTU Hendra Lion Hutasoit.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kabag Protokol Pemko Tanjungbalai Aryo Bimantoro, Camat Datuk Bandar Timur M. Ali Damanik, S.E., Kepala Bidang Ketahanan Pangan Fauzi, S.Pt., M.M., serta para kepala lingkungan se-Kecamatan Datuk Bandar Timur.

  • Warga Resah, Judi Tembak Ikan GBM99 Disebut Menjamur di Wilkum Polres Pelabuhan Belawan

    Warga Resah, Judi Tembak Ikan GBM99 Disebut Menjamur di Wilkum Polres Pelabuhan Belawan

    indeksnews.web.id/– Aktivitas judi mesin tembak ikan dilaporkan semakin marak di sejumlah lokasi wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan. Keberadaan praktik perjudian tersebut disebut telah menimbulkan keresahan masyarakat karena dinilai merusak lingkungan dan generasi muda.

    Seorang warga berinisial B, Kamis (21/5/2026), mengungkapkan bahwa di kawasan Desa Helvetia Pasar 8, mesin judi tembak ikan beroperasi secara bebas dan seolah tidak tersentuh penegakan hukum.

    Menurutnya, lokasi perjudian itu selalu ramai dikunjungi pemain setiap hari, sehingga warga merasa kenyamanan lingkungan tempat tinggal mereka terganggu.

    “Saya dan warga di sini berharap aparat penegak hukum segera melakukan tindakan. Tolong kami Pak Kapolda, tolong kami Pak Kapolres. Di lingkungan tempat tinggal kami sudah tidak lagi mendapatkan kenyamanan,” ujar warga tersebut.

    Keluhan serupa disampaikan warga Jalan Kapten Rahman Budin Pasar 5 Marelan berinisial MN. Ia mengatakan aktivitas mesin judi tembak ikan di wilayahnya berlangsung dari siang hingga malam hari dan selalu dipadati pengunjung.

    Meski merasa resah, warga mengaku tidak berani bertindak langsung karena mendengar kabar bahwa pengelola usaha perjudian tersebut merupakan sosok yang dikenal luas.

    “Warga di sini tidak berani bang, sebab katanya pemilik usaha mesin judi tembak ikan itu orang ternama, kalau tidak salah namanya Bos Asen dan tangan kanannya Cici. Kami berharap pihak kepolisian Polres Pelabuhan Belawan segera datang dan menutup lokasi judi itu,” katanya.

    Berdasarkan penelusuran wartawan, sejumlah titik lokasi mesin judi tembak ikan merek GBM99 disebut berada di beberapa kawasan, di antaranya Jalan Utama Gang Sawit Helvetia Pasar 8, Pasar 9 lahan garapan, Jalan Beringin Garapan Pasar 10, Simpang Martubung depan SPBU, Jalan M Basir Pasar 5, Jalan Serantai, Jalan Toucit, Jalan Benteng/Terjun Jembatan, Jalan Inspeksi pinggir sungai, Jalan Kapten Rahman Budin Pasar 5 Marelan, Tanjung Mulia depan RS Mitra Medika, Simpang Kayu Putih, Jalan Kebon Bunder Pasar V hingga Komplek Marelan Point.

    Warga berharap aparat kepolisian segera menindaklanjuti laporan masyarakat dan melakukan penertiban terhadap aktivitas perjudian yang dinilai telah meresahkan lingkungan.

    Sementara itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara, Ricko Taruna Mauruh, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp pada Kamis (21/5/2026), hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan.

    Penulis: Irwan

     

  • Waspada Penipuan, Bhabinkamtibmas Tanjung Balai Utara Ingatkan Warga Lewat Cooling System

    Waspada Penipuan, Bhabinkamtibmas Tanjung Balai Utara Ingatkan Warga Lewat Cooling System

    TANJUNG BALAI ,indeksnews.web.id/ – Dalam upaya menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) tetap kondusif, personel Bhabinkamtibmas Kelurahan Sejahtera, Bripka J. Tarigan, melaksanakan kegiatan sambang warga sekaligus Cooling System di Jalan Damai, Lingkungan V, Kecamatan Tanjung Balai Utara, Kamis (21/5) pagi.

    Kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Dalam kesempatan tersebut, Bripka J. Tarigan berdialog langsung dengan tokoh masyarakat Pak Syahrul bersama warga sekitar guna menyampaikan berbagai pesan penting terkait keamanan lingkungan.

    Melalui pendekatan humanis, warga diajak untuk tetap kompak menjaga keamanan tanpa membedakan status sosial, suku, ras maupun agama demi terciptanya lingkungan yang aman dan damai.

    Selain itu, masyarakat juga diingatkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya akibat air pasang yang kerap terjadi pada sore hari di sejumlah wilayah. Orang tua diminta memperketat pengawasan terhadap anak-anak dan melarang mereka berenang di sungai tanpa pendampingan orang dewasa.

    Tak hanya soal keselamatan, Bripka J. Tarigan turut mengingatkan warga agar tidak mudah percaya terhadap orang asing maupun bujukan yang belum jelas kebenarannya. Imbauan tersebut disampaikan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai modus penipuan yang belakangan marak terjadi di tengah masyarakat.

    “Jangan mudah percaya dengan orang yang baru dikenal atau iming-iming tertentu. Jika ada hal mencurigakan segera laporkan kepada pihak kepolisian,” imbau Bripka J. Tarigan kepada warga.

    Sebagai bentuk pelayanan cepat kepada masyarakat, Bhabinkamtibmas juga membagikan nomor pengaduan yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila terjadi gangguan keamanan maupun tindak kriminalitas di lingkungan sekitar.

    Masyarakat dapat menghubungi Dumas Presisi Polres Tanjung Balai di nomor 0821-6325-1197, Call Center Polri 110, Dumas Polsek Tanjung Balai Utara 0821-6483-3142, serta nomor Bhabinkamtibmas Bripka J. Tarigan di 0813-7057-9795.

    Kegiatan Cooling System tersebut diharapkan mampu mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga keamanan lingkungan secara bersama-sama.

  • Sinergi TNI AL dan Bea Cukai Gagalkan Dugaan Penyelundupan Ballpress di Perairan Batu Bara

    Sinergi TNI AL dan Bea Cukai Gagalkan Dugaan Penyelundupan Ballpress di Perairan Batu Bara

    BATU BARA,indeksnews.web.id/  – Pangkalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai Asahan bersama tim gabungan berhasil menggagalkan dugaan penyelundupan pakaian bekas atau ballpress menggunakan KM Karimah GT 34 di Perairan Pantai Prupuk, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

    Operasi gabungan tersebut melibatkan Fleet Quick Response Team (FQRT) Lanal TBA, Den Intel Koarmada I, Satgas Ops Intelmar Koarmada I, serta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya C Kuala Tanjung.

    Keberhasilan penindakan bermula dari informasi intelijen terkait adanya kapal pembawa ballpress dari Malaysia yang akan masuk ke wilayah perairan Batu Bara. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim gabungan bergerak cepat menggunakan Patkamla RBB-09 Posal Tanjung Tiram untuk melaksanakan patroli dan penyekatan di lokasi yang dicurigai.

    Dalam konferensi pers, Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut (P) Agung Dwi H.D., M.Tr.Opsla., CTMP., menjelaskan bahwa saat patroli berlangsung, petugas menemukan satu unit kapal mencurigakan dalam kondisi kandas di Perairan Pantai Prupuk.

    “Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap KM Karimah, petugas menemukan sekitar 400 ballpress di dalam kapal. Namun nahkoda dan seluruh anak buah kapal tidak ditemukan dan saat ini masih dalam proses pencarian oleh petugas,” ujar Danlanal.

    Ia menegaskan bahwa operasi tersebut merupakan implementasi dari Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang ditindaklanjuti melalui perintah Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, untuk menindak segala bentuk tindak pidana, khususnya penyelundupan barang ilegal lintas negara melalui jalur laut.

    Menurutnya, sinergi antara TNI AL dan Bea Cukai akan terus diperkuat guna menjaga keamanan wilayah perairan Indonesia, khususnya di kawasan strategis Selat Malaka yang rawan menjadi jalur masuk barang ilegal.

    Saat ini KM Karimah beserta barang bukti sekitar 400 ballpress telah diamankan di Dermaga Panton Bagan Asahan untuk menjalani proses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

  • Kementerian ATR/BPN Tegaskan Dukungan terhadap Proses Hukum Kasus di Kantah Kota Serang

    Kementerian ATR/BPN Tegaskan Dukungan terhadap Proses Hukum Kasus di Kantah Kota Serang

    Jakarta,indeksnews.web.id/  — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menegaskan komitmennya mendukung penuh proses hukum terkait penahanan dan penetapan tersangka terhadap mantan Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Serang beserta sejumlah jajaran atas dugaan tindak pidana korupsi.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, menyampaikan bahwa pihaknya menghormati langkah hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dan siap bersikap kooperatif demi mendukung penegakan hukum yang objektif dan transparan.

    “Kami prihatin atas peristiwa ini. Kementerian ATR/BPN menghormati proses hukum yang dilakukan aparat penegak hukum dan akan bersikap kooperatif guna mendukung penegakan hukum yang objektif dan transparan,” ujar Shamy Ardian saat ditemui di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (21/05/2026).

    Sebagai tindak lanjut, Kementerian ATR/BPN telah mengambil langkah administratif dengan menonaktifkan sementara enam pegawai yang terkait dalam perkara tersebut. Langkah ini dilakukan guna menjaga kelancaran proses hukum sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

    “Untuk mendukung kelancaran proses hukum dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, keenam pegawai tersebut telah dinonaktifkan sementara dari jabatannya,” jelas Shamy Ardian.

    Ia juga menegaskan bahwa seluruh hak kepegawaian tetap diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk hak pendampingan hukum sebagai bagian dari hak administratif aparatur sipil negara (ASN).

    Kementerian ATR/BPN menilai dugaan tindak pidana yang tengah diproses tersebut merupakan tanggung jawab individual dan tidak mencerminkan komitmen institusi dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang profesional, transparan, dan berintegritas.

    Pelayanan pertanahan di Kantah Kota Serang, lanjut Shamy Ardian, dipastikan tetap berjalan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat tetap memperoleh pelayanan secara maksimal tanpa gangguan.

    Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, telah menerima laporan terkait kasus tersebut dan meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek pengawasan serta penguatan sistem pelayanan di lingkungan ATR/BPN.

    “Bapak Menteri menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi momentum perbaikan dan penguatan pengawasan internal agar pelayanan pertanahan semakin bersih, profesional, dan akuntabel,” tutup Shamy Ardian.

    (LS/JR)

  • Menteri Nusron Serahkan Sertipikat Hak Pakai untuk Lemhannas RI, Perkuat Kepastian Hukum Aset Negara

    Menteri Nusron Serahkan Sertipikat Hak Pakai untuk Lemhannas RI, Perkuat Kepastian Hukum Aset Negara

    Jakarta ,indeksnews.web.id/- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid menyerahkan sertipikat Hak Pakai kepada Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia pada momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-61 Lemhannas RI yang berlangsung di Gedung Dwiwarna Purwa, Jakarta, Rabu (20/05/2026). Sertipikat tersebut diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily.

    Penyerahan sertipikat ini menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam memperkuat kepastian hukum aset negara sekaligus mendukung tertib administrasi pertanahan bagi lembaga strategis negara.

    “Kami menyerahkan sertipikat Hak Pakai kepada Gubernur Lemhannas RI sebagai wujud komitmen menjaga keamanan aset negara dan memperkuat tertib administrasi pertanahan demi mendukung ketahanan nasional yang berkelanjutan,” ujar Menteri Nusron usai menghadiri Syukuran dan Orasi Kebangsaan HUT ke-61 Lemhannas RI.

    Sertipikat Hak Pakai tersebut diberikan untuk tanah seluas 11.860 meter persegi yang berada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Lahan tersebut digunakan sebagai kompleks perkantoran Lemhannas RI, termasuk gedung utama yang menjadi pusat kegiatan strategis lembaga dalam menjalankan fungsi pendidikan, pengkajian strategis, serta pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi para pemimpin nasional.

    Gubernur Lemhannas RI, TB Ace Hasan Syadzily, menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian ATR/BPN dalam penyelesaian legalisasi aset tanah Lemhannas RI. Menurutnya, sertipikat tersebut menjadi simbol kepastian hukum atas aset negara yang memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan lembaga.

    “Saya ingin memberikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Bapak Nusron Wahid, yang telah memberikan dukungan dan kerja sama strategisnya dalam penyelesaian legalisasi sertipikat tanah Lemhannas RI,” ujar TB Ace Hasan Syadzily.

    Ia menambahkan, setelah 61 tahun berdiri, kini aset utama Lemhannas RI telah memiliki kepastian hukum yang kuat. Hal itu dinilai menjadi momentum penting dalam memperkokoh kelembagaan Lemhannas RI sebagai institusi strategis negara.

    Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Lemhannas RI: Memperkokoh Ketahanan Nasional untuk Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045” tersebut turut dihadiri Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Erry Juliani Pasoreh beserta jajaran.

  • HGB Rumah Tinggal Bisa Ditingkatkan Jadi SHM, ATR/BPN: Proses Mudah dan Biaya Terjangkau

    HGB Rumah Tinggal Bisa Ditingkatkan Jadi SHM, ATR/BPN: Proses Mudah dan Biaya Terjangkau

    Jakarta,indeksnews.web.id/  – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengajak masyarakat yang memiliki rumah tinggal dengan status Sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) untuk segera meningkatkan status hak menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM). Langkah tersebut dinilai penting guna memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan rumah tinggal.

    Melalui layanan perubahan hak tersebut, masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap aset tanah dan bangunan yang dimiliki. Selain itu, dengan status SHM, pemilik rumah tidak lagi dibebani kewajiban memperpanjang masa berlaku hak sebagaimana pada HGB.

    Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Shamy Ardian, mengatakan masyarakat yang memiliki sertipikat HGB rumah tinggal dengan luas maksimal 600 meter persegi dapat memanfaatkan layanan perubahan hak tersebut.

    “Bagi masyarakat yang memiliki sertipikat HGB rumah tinggal dengan luas tanah maksimal 600 meter, biasanya di komplek, di perumahan, bisa coba daftarin perubahan hak dari HGB menjadi HM,” ujar Shamy Ardian dalam keterangan pers, Senin (18/5/2026).

    Ia menjelaskan, proses perubahan hak dirancang sederhana dan mudah diakses masyarakat. Adapun persyaratan yang perlu dilengkapi antara lain izin mendirikan bangunan rumah tinggal, SPPT PBB yang menunjukkan adanya bangunan di atas tanah tersebut, serta formulir perubahan hak dari kantor pertanahan.

    “Persyaratannya gampang banget. Yang pertama, lampirkan izin mendirikan bangunan rumah tinggal, kedua, SPPT PBB yang menerangkan bahwa terdapat bumi dan bangunan, artinya bukan tanah kosong, dan terakhir formulir perubahan hak dari kantor pertanahan,” jelasnya.

    Selain prosedur yang mudah, biaya layanan perubahan hak juga dinilai sangat terjangkau. Pemerintah menetapkan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk perubahan hak tersebut sebesar Rp50 ribu dengan waktu penyelesaian sekitar lima hari kerja.

    “Perlu diketahui, biaya PNBP perubahan hak hanya Rp50.000 dan prosesnya hanya lima hari kerja,” ungkap Shamy Ardian.

    Menurutnya, peningkatan status dari HGB menjadi SHM merupakan langkah strategis untuk memberikan rasa aman dan perlindungan lebih tinggi terhadap aset keluarga dalam jangka panjang. Dengan status SHM, masyarakat tidak perlu lagi memikirkan perpanjangan hak atas tanah.

    “Banyak manfaat yang kita bisa rasakan dari perubahan hak ini. Di antaranya, kita tidak perlu lagi mikirin perpanjangan hak karena sekarang sudah jadi SHM,” pungkasnya.

    Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses laman resmi atrbpn.go.id⁠� atau layanan PPID di ppid.atrbpn.go.id⁠�.