Beranda blog Halaman 107

Polri Lepas 22 Kontainer Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Sumatera  

Penulis
Admin Utama
-
0

 

Medan,indeksnews.web.id/ – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melepas 22 kontainer bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data BNPB, bencana tersebut telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta membuat ratusan ribu warga terdampak dan mengungsi.

 

Bantuan logistik yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan diberangkatkan dari Pelabuhan Tanjung Priok, dengan 10 kontainer untuk Sumatera Utara dan 12 kontainer untuk Aceh. Pada Sabtu (14/2/2026), Kapolri Listyo Sigit Prabowo bersama Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi, didampingi pejabat terkait, secara resmi melepas bantuan bertajuk “Polri untuk Masyarakat” dari Kota Medan.

 

Kapolri menyampaikan bahwa bantuan mencakup makanan siap saji, bahan pangan, pakaian, obat-obatan, dan perlengkapan dasar lainnya, yang akan dinikmati sekitar 40 ribu masyarakat. Ia menegaskan bahwa ini merupakan wujud kehadiran negara dalam memberikan perhatian dan perlindungan kepada korban bencana.

 

Siti Hediati Hariyadi mengapresiasi kepedulian Polri, termasuk peresmian jembatan di Sumatera Barat yang kini kembali menghubungkan akses masyarakat. Ia berharap mobilitas dan perekonomian daerah dapat kembali pulih.

 

Logistik disimpan di gudang Kota Medan dan Bireuen sebelum didistribusikan ke titik pengungsian. Dari Bireuen, bantuan akan menjangkau beberapa kabupaten di Aceh. Penyaluran dilakukan secara terkoordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, dan relawan, dengan Polri juga memastikan keamanan tetap kondusif.

 

Langkah ini menjadi bukti komitmen Polri dalam pelayanan masyarakat dan memperkuat kepercayaan publik, serta diharapkan dapat menyemangati korban bencana untuk bangkit kembali.

By Redaksi

Pemkab Flores Timur dan Imigrasi NTT Sepakati Rencana Kantor Imigrasi Larantuka

Penulis
Admin Utama
-
0

 

Larantuka,indeksnews.web.id/ – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flores Timur bersama Direktorat Jenderal Imigrasi melalui Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur merencanakan pembentukan Kantor Imigrasi di Kota Larantuka, Kabupaten Flores Timur.

Rencana tersebut disampaikan dalam audiensi yang digelar pada Jumat, 13 Februari 2026, di ruang kerja Bupati Flores Timur.

Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, Saroha Manullang selaku Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur menyampaikan bahwa pembentukan kantor baru ini merupakan bagian dari pengembangan organisasi sekaligus upaya mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat di wilayah Flores bagian timur.

“Pembentukan Kantor Imigrasi di Larantuka merupakan langkah strategis untuk mendekatkan pelayanan keimigrasian kepada masyarakat, sekaligus memperkuat fungsi pengawasan dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Saroha yang hadir bersama jajaran pejabat Kantor Imigrasi Maumere.

Ia menjelaskan, selama ini masyarakat Kabupaten Flores Timur harus menempuh perjalanan sekitar tiga hingga empat jam menuju Kantor Imigrasi Maumere untuk mengurus dokumen keimigrasian.

“Kondisi tersebut kurang efektif dan berpotensi menimbulkan berbagai kendala pelayanan. Itulah sebabnya kita akan mendirikan Kantor Imigrasi di Larantuka, Flores Timur ini,” jelas Saroha.

Saroha menambahkan, kehadiran Kantor Imigrasi Larantuka tidak hanya berdampak pada peningkatan akses layanan paspor, tetapi juga berperan dalam memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Kami ingin memastikan para PMI memperoleh kemudahan layanan paspor sekaligus edukasi keimigrasian yang sesuai prosedur dan ketentuan hukum. Dengan demikian, mereka dapat bekerja ke luar negeri secara aman dan terlindungi,” katanya.

Selain itu, pembentukan kantor imigrasi di Larantuka diharapkan dapat menekan praktik percaloan yang kerap memanfaatkan jauhnya akses layanan. Banyak warga Flores Timur yang merantau dan bekerja di Malaysia sehingga membutuhkan layanan keimigrasian yang cepat dan transparan.

Bupati Flores Timur, Anton Doni Dihen, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan dukungan penuh terhadap rencana pembentukan kantor imigrasi. Ia menilai kehadiran kantor tersebut akan mempermudah masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan warga negara asing di wilayahnya.

Pemerintah Kabupaten Flores Timur bersama DPRD setempat, lanjut Saroha, telah menyatakan komitmen untuk menyiapkan lahan dan gedung yang akan digunakan sebagai Kantor Imigrasi, beserta sarana dan prasarana pendukung lainnya.

“Sinergi antara pemerintah daerah dan imigrasi menjadi kunci percepatan realisasi pembentukan kantor ini, agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ungkapnya.

Secara keseluruhan, pembentukan Kantor Imigrasi Larantuka dinilai sebagai upaya strategis dalam mendekatkan pelayanan publik di bidang keimigrasian, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata, melindungi PMI, serta menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan orang asing, sejalan dengan arah kebijakan nasional di sektor imigrasi dan pemasyarakatan.

Penulis: Aminurrasyid

Presiden Prabowo Anugerahkan Satyalancana Wira Karya kepada Kapolda Sumut

Penulis
Admin Utama
-
0

Jakarta,indeksnews.web.id/– Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Wira Karya kepada sejumlah pejabat Polri yang dinilai berjasa dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan penguatan rantai pasok Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2026 yang ditandatangani pada 13 Februari 2026 di Jakarta, Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan Febrianto menjadi salah satu penerima penghargaan tersebut atas kontribusinya dalam memperkuat implementasi MBG dan memastikan kelancaran distribusi serta pengawasan program di wilayah Sumatera Utara.

Sebagai pimpinan Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Irjen Pol Whisnu Hermawan Febrianto dinilai berhasil mengorkestrasi sinergi lintas sektor, mulai dari jajaran kepolisian, pemerintah daerah, hingga mitra swasta dalam mendukung ketahanan pangan dan pelayanan gizi masyarakat.

Di bawah kepemimpinannya, penguatan rantai pasok SPPG Polri di Sumut berjalan optimal, baik dari sisi pengamanan distribusi, pengawasan kualitas, maupun transparansi pelaksanaan program.

Selain Kapolda Sumut, penghargaan Satyalancana Wira Karya juga diberikan kepada Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Nanang Masbudi serta Kapolres Nias Selatan Polda Sumut AKBP Ferry Mulyana Sunarya.

Keduanya dinilai berperan aktif dalam fungsi pengawasan internal, pengendalian program, serta implementasi MBG di tingkat kewilayahan, sehingga program berjalan tepat sasaran dan akuntabel.

Penganugerahan ini menjadi bentuk pengakuan negara atas dedikasi dan kerja nyata jajaran Polda Sumut dalam mendukung kebijakan nasional di bidang pemenuhan gizi dan ketahanan pangan.

Momentum ini juga menegaskan komitmen Polri untuk terus hadir tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga berkontribusi nyata dalam program-program strategis pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.

Dengan penghargaan tersebut, diharapkan semangat pengabdian dan profesionalisme jajaran Polda Sumut semakin meningkat dalam mendukung keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis dan penguatan ketahanan pangan nasional.

By Redaksi

Satgas Pangan Polri Pastikan Harga dan Stok Bapokting Stabil Jelang Ramadhan

Penulis
Admin Utama
-
0

MEDAN –

indeksnews.web.id/Tim Satgas Pangan Polri bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Perum Bulog melakukan pengecekan langsung harga dan ketersediaan bahan pokok penting (bapokting) di Pasar Simpang Limun, Kota Medan, Jumat (13/2/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Nasrun Pasaribu selaku Tim Satgas Pangan Polri, didampingi Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara Kombes Pol Rahmat Budi Handoko, Kepala Biro Perekonomian Setda Provsu Popy Marulita Hutagalung, serta Pemimpin Wilayah Perum Bulog Sumut Budi Cahyanto.

Dalam keterangannya, Nasrun Pasaribu menyampaikan bahwa hasil pemantauan menunjukkan harga sejumlah komoditas masih dalam kondisi stabil dan sesuai ketentuan pemerintah.
“Untuk minyak goreng masih sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp15.700. Daging ayam, daging sapi, dan cabai merah juga masih dalam kondisi normal. Tidak ada kenaikan signifikan yang melebihi ketentuan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pengecekan dilakukan sebagai langkah antisipatif menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), yakni bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri, guna memastikan tidak terjadi lonjakan harga maupun praktik penimbunan.

Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setda Provsu, Popy Marulita Hutagalung, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.

“Kami dari Pemerintah Provinsi akan terus menjaga stok untuk kebutuhan masyarakat, termasuk stabilitas harganya. Kenaikan yang terjadi masih dalam batas wajar,” jelasnya.

Ia mengakui terdapat sedikit kenaikan pada beberapa komoditas, termasuk beras, namun masih dalam ambang yang dapat dikendalikan.

“Secara umum memang ada peningkatan sedikit, tetapi masih dalam batas yang wajar. Yang terpenting, stok barang mencukupi,” tegasnya.

Terkait beras, ia memastikan ketersediaan dalam kondisi aman.
“Stok beras mencukupi. Distribusi terus kami pantau agar tetap lancar,” tambahnya.
Sinergi antara Satgas Pangan Polri, Polda Sumut, Pemerintah Provinsi, dan Bulog diharapkan mampu menjaga stabilitas harga serta menjamin masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadhan dengan tenang tanpa kekhawatiran terhadap kebutuhan pokok.

Pengawasan intensif dipastikan akan terus dilakukan hingga mendekati Idul Fitri guna memastikan kondisi pasar tetap stabil dan terkendali.

Revitalisasi MAN Batubara Sedot APBN Rp33 Miliar Jadi Perhatian

Penulis
Admin Utama
-
0

      Batubara

indeksnews.web.id/ – Proyek revitalisasi Madrasah Aliyah Negeri Batubara menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, pihak madrasah mengaku tidak mengetahui secara rinci besaran anggaran rehabilitasi yang tengah berlangsung di sekolah tersebut.

Dikonfirmasi pada Kamis (5/2/2026), Kepala MAN Batubara, Erwin Parlindungan Nasution, menjelaskan bahwa sejak Januari 2026 seluruh siswa terpaksa menumpang kegiatan belajar mengajar (KBM) di dua sekolah berbeda akibat proses rehabilitasi total gedung.

Sebanyak enam rombongan belajar (rombel) menumpang di SDN 01085 Lima Puluh, sementara 20 rombel lainnya belajar di SMPN Lima Puluh.

“Semua lokal yang berjumlah 36 direhab. Yang saya tahu anggarannya di plank itu senilai Rp33 miliar,” jelas Erwin.

Data LPSE dan Nilai Proyek

Berdasarkan penelusuran di laman SPSE Inaproc, proyek tersebut berjudul Rehabilitasi dan Renovasi Madrasah PHTC Provinsi Sumatera Utara 1 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum menggunakan dana APBN Tahun 2025.

Pagu anggaran proyek tercatat sebesar Rp42.193.400.000, dengan nilai penawaran pemenang tender sebesar Rp33.754.491.411,32 dan masa kerja selama 240 hari kalender.

Pekerjaan tersebut mencakup sejumlah madrasah di Sumatera Utara, yakni MAN 2 Padang Lawas, MIN 3 Labuhanbatu Utara, MTsN 1 Labuhanbatu Utara, MTsN 2 Padang Lawas, MIN 3 Asahan, MTsN Batubara, serta MAN Batubara.

Tender proyek dimenangkan oleh PT Bintang Milenium Perkasa.

Material Bongkaran Dipertanyakan

Sementara itu, Zainudin, warga setempat, mempertanyakan keberadaan material hasil pembongkaran gedung lama, khususnya seng bekas atap bangunan.

“Kita patut mempertanyakan ke mana seng bekas bongkaran itu, jangan sampai gelap tak tentu arah,” ujarnya.

Proyek revitalisasi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di MAN Batubara. Namun demikian, transparansi pengelolaan anggaran dan material proyek menjadi perhatian publik agar pelaksanaan pembangunan berjalan akuntabel dan sesuai aturan .

Penulis: Darmansyah

Rumah Wartawan Senior Dibobol Maling, Korban Lapor ke Polres Batubara

Penulis
Admin Utama
-
0
Wartawan Korban Melaporkan ke Polres Batubara

Wartawan Korban Melaporkan ke Polres Batubara Batubara – indeksnews.web.id/– Aksi pencurian dengan pembongkaran rumah kembali terjadi di Kelurahan Limapuluh, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara. Kali ini, rumah wartawan senior Supriadi (60) menjadi sasaran maling. Peristiwa tersebut menambah daftar panjang kasus pencurian yang meresahkan warga setempat.

Supriadi yang juga merupakan wartawan mitra Polres Batu Bara telah melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Batubara pada Rabu (11/2/2026) sekitar pukul 12.00 WIB.

Menurut Supriadi, pencurian diperkirakan terjadi pada dini hari saat dirinya bersama istri tidak berada di rumah. Keduanya bermalam di rumah lain yang berada di Desa Mangkal Baru, Kecamatan Limapuluh.

Saat kembali ke rumah sekitar pukul 08.00 WIB, ia mendapati jerjak jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka. Ketika masuk ke dalam rumah, kondisi barang-barang sudah berantakan dan sebagian besar telah hilang.

“Begitu masuk rumah, barang-barang sudah berserakan dan banyak yang hilang,” ujarnya.

Sejumlah barang berharga yang raib antara lain laptop, komputer, peralatan listrik, tabung gas, kipas angin, koper berisi pakaian, hingga dokumen penting seperti surat tanah. Kerugian akibat kejadian tersebut ditaksir mencapai belasan juta rupiah.

Warga sekitar mengaku semakin resah karena kasus pencurian di kawasan Limapuluh disebut terjadi hampir setiap malam, bahkan tak jarang pada siang hari. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dan kekecewaan terhadap penegakan hukum yang dinilai lamban.

Ironisnya, beberapa aksi pencurian disebut terjadi tidak jauh dari Mako Polres Batu Bara. Warga pun berharap aparat kepolisian dapat segera mengungkap pelaku dan meningkatkan patroli guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas laporan tersebut.

Penulis: Darmansyah

Dokter Beasiswa Kemenkes Gugat Humbahas, Mengadu ke Ombudsman

Penulis
Admin Utama
-
0

MEDAN –  indeksnews.web.id/ – Dokter spesialis anak penerima beasiswa Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dr. Perjuangan D. Hamonangan Simbolon, mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Utara terkait polemik status kepegawaiannya dengan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas).

Kedatangan dr. Perjuangan bersama tim kuasa hukumnya, Jhon Feryanto Sipayung dan Ferry Sinaga, dilakukan setelah menunggu kejelasan dari Pemkab Humbahas yang tak kunjung diperoleh.

“Kehadiran kami ke Ombudsman RI Perwakilan Sumut untuk berkonsultasi agar masalah klien kami bisa terselesaikan dengan baik,” ujar Jhon Feryanto Sipayung, Jumat (13/2/2026).

Dalam pertemuan tersebut, pihak Ombudsman melalui Asisten Ombudsman James Marihot Panggabean meminta sejumlah persyaratan administrasi untuk melengkapi laporan resmi.

“Kami akan melengkapi persyaratan tertulis yang diminta. Ini segera kami susun,” kata Jhon.

Ia berharap Ombudsman dapat memberikan solusi konkret atas polemik status kepegawaian kliennya. “Klien kami butuh keadilan dan kepastian hukum,” tegasnya.

Dugaan Maladministrasi

Sementara itu, dr. Perjuangan mengaku baru mengetahui bahwa Ombudsman berwenang menangani dugaan maladministrasi pelayanan publik. Ia menduga terdapat maladministrasi dalam penetapan status kepegawaiannya sebagai PNS oleh Pemkab Humbahas.

“Saya menduga ada maladministrasi dalam penetapan status kepegawaian saya,” ujarnya.

Kasus ini bermula dari program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Kompetensi (PDSBK) angkatan ketiga tahun 2009. Dr. Perjuangan menjadi salah satu peserta dengan biaya pendidikan ditanggung penuh oleh Kemenkes. Ia menyelesaikan pendidikan pada 2017 dan diwajibkan kembali mengabdi di daerah asal selama 9 tahun 6 bulan.

Kemenkes menerbitkan surat penugasan yang menempatkannya di RSUD Doloksanggul, Humbahas. Namun, setibanya di daerah, ia mengaku tidak diterima dengan alasan rumah sakit telah memiliki dokter spesialis anak.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada 5 Maret 2012, saat masih menjalani tugas belajar, dirinya dipanggil dan diminta menandatangani surat pernyataan pengunduran diri sebagai PNS.

“Saya dipaksa memilih antara melanjutkan tugas belajar atau tetap PNS, padahal tugas belajar direkomendasikan pemerintah kabupaten,” katanya.

Sejak 2012, ia mengaku tidak lagi menerima gaji sebagai PNS, meski secara administratif Kemenkes menyatakan statusnya masih aktif menjalani tugas belajar.

Gugat ke Pengadilan

Selain mengadu ke Ombudsman, dr. Perjuangan bersama kuasa hukumnya juga telah mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tarutung dengan nomor perkara 4/Pdt.G/2026/PN Trt tertanggal 19 Januari 2026.

Gugatan tersebut menyoroti dugaan perbuatan melawan hukum oleh pemerintah daerah, termasuk keabsahan surat pengunduran diri yang dinilai cacat hukum karena dibuat saat ia masih menjalani tugas belajar.

Melalui langkah hukum ini, dr. Perjuangan berharap statusnya sebagai PNS dapat dipulihkan, hak-haknya termasuk gaji yang tidak diterima selama bertahun-tahun dikembalikan, serta memperoleh kepastian hukum atas status kepegawaiannya.

“Saya ingin kembali mengabdi. Tapi karier saya terhenti, hak saya hilang, dan nama baik saya tercemar,” ujarnya.

Penulis: Aminurrasyid

Kanwil Ditjenpas Sumut Tancap Gas Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Tanam Jagung Perdana di Lahan Air Joman

Penulis
Admin Utama
-
0

  Batubara —

indeksnews.web.id/-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pelaksanaan penanaman jagung perdana di Lahan Air Joman, Kabupaten Asahan, Jumat (13/2).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno, bersama Wakil Bupati Asahan, Kalapas Tanjung Balai Asahan, Kalapas Labuhan Ruku, serta jajaran pejabat struktural dan staf Lapas Labuhan Ruku. Penanaman jagung dilakukan sebagai tanda dimulainya pengelolaan lahan pertanian secara berkelanjutan di lingkungan pemasyarakatan.

Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Sumut mengambil peran aktif dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program tersebut menekankan pentingnya kemandirian pangan sebagai fondasi ketahanan nasional, sekaligus mendorong seluruh instansi pemerintah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno, menegaskan bahwa penanaman jagung perdana ini merupakan bentuk nyata kontribusi pemasyarakatan dalam mendukung agenda strategis nasional.
“Kegiatan ini bukan sekadar seremoni penanaman, tetapi langkah awal yang serius dalam mengoptimalkan lahan yang telah dipercayakan kepada jajaran pemasyarakatan. Lahan Air Joman harus dikelola secara berkelanjutan, produktif, dan memberikan manfaat nyata, baik bagi ketahanan pangan nasional maupun bagi pembinaan kemandirian warga binaan,” tegas Yudi.

Ia juga menekankan bahwa pengembangan pertanian dan peternakan di lahan tersebut harus dirancang sebagai program jangka panjang yang terencana dan terukur.
“Kami ingin lahan ini menjadi contoh pengelolaan lahan produktif di lingkungan pemasyarakatan. Dengan sinergi bersama pemerintah daerah dan pengawasan yang berkelanjutan, kami optimistis Air Joman dapat berkembang sebagai kawasan industri pembinaan yang mandiri dan berdaya saing,” tambahnya.

Kanwil Ditjenpas Sumut mendorong agar Lahan Air Joman dapat menjadi role model pengelolaan lahan produktif di lingkungan pemasyarakatan. Selain berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, kawasan ini juga diharapkan menjadi sarana pembelajaran
keterampilan kerja bagi warga binaan sebagai bekal reintegrasi sosial setelah selesai menjalani masa pidana.

Sinergi lintas sektor turut diperkuat dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Asahan. Wakil Bupati Asahan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk terus berkolaborasi dalam pengembangan pertanian dan peternakan di lahan tersebut, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat luas.

Sementara itu, Kalapas Labuhan Ruku menegaskan komitmen satuannya untuk menjadikan Lahan Air Joman sebagai pusat industri pembinaan kemandirian. Pengelolaan pertanian dan peternakan akan dilaksanakan secara terencana, profesional, dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan.

Melalui penanaman jagung perdana ini, Kanwil Ditjenpas Sumut berharap Lahan Air Joman dapat berkembang menjadi kawasan industri pembinaan yang produktif dan mandiri. Program ini menjadi wujud nyata kontribusi pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan.(AVID/rel)

Forkopimcam Medan Petisah Berbagi Jumat Berkah 300 Makanan, Camat: Bentuk Perhatian dan Kepedulian Kami

Penulis
Admin Utama
-
0

MEDAN – indeksnews.web.id/- Kecamatan Medan Petisah menggelar kegiatan Jumat Berkah dengan membagikan 300 paket makanan kepada para pengendara di Jalan Jenderal Gatot Subroto, tepatnya di bundaran, Jumat (13/2/2026). Kegiatan ini dilaksanakan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), yakni Polsek Medan Baru dan Koramil 0201-01/Medan Petisah.

Camat Medan Petisah, Arafat Syam, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian dan kehadiran Forkopimcam di tengah masyarakat.

“Kegiatan hari ini adalah berbagi untuk masyarakat dalam rangka Jumat Berkah sebagai bentuk kepedulian dan kehadiran kami. Hari ini kami berbagi dengan pengendara yang melintas di bundaran Jalan Jenderal Gatot Subroto, khususnya ojek online, tukang becak, angkot, sopir truk, dan lainnya,” ujar Arafat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kapolsek Medan Baru, Bambang Gunanti Hutabarat, personel Koramil, Sekretaris Camat, para lurah, serta staf Kecamatan Medan Petisah. Jumat Berkah ini menjadi agenda rutin Forkopimcam sebagai wujud solidaritas dan kepedulian sosial.

“Ada sebanyak 300 paket makanan yang kami bagikan hari ini. Kegiatan ini merupakan solidaritas kita bersama, sebagai bentuk kepedulian dengan saling berbagi kepada masyarakat,” tambah Arafat.

Dalam kesempatan itu, Arafat juga mengimbau masyarakat dan pengguna jalan agar menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ia menyebutkan pihak kecamatan saat ini meningkatkan pengawasan lingkungan sebagai tindak lanjut instruksi Wali Kota Medan, Rico Waas.

Sementara itu, Kapolsek Medan Baru, Bambang Gunanti Hutabarat, menegaskan bahwa kegiatan Jumat Berkah merupakan wujud nyata sinergi Forkopimcam dalam melayani masyarakat.

“Berbagi Jumat Berkah ini wujud nyata kami Forkopimcam, baik dari Camat Medan Petisah, Koramil, maupun Polsek bahwa kami hadir di tengah masyarakat dalam situasi dan kondisi apa pun. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan membawa keberkahan bagi kita semua,” pungkasnya.

Penulis Aminurrasyid

Korban Penipuan SIP Rugi Rp710 Juta, Minta Kapolri Turun Tangan

Penulis
Admin Utama
-
0

      MEDAN indeksnews.web.id/- Seorang nenek di Sumatera Utara menjadi korban dugaan penipuan berkedok pendidikan dengan iming-iming kelulusan program Sekolah Inspektur Polisi (SIP) 53 Gelombang I dan II untuk putranya. Akibat peristiwa itu, korban bernama HJ Siti Amrina Harahap mengaku mengalami kerugian hingga Rp710 juta.

Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polda Sumatera Utara pada 23 September 2024 dengan nomor LP/B/1297/IX/2024/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA. Namun hingga Februari 2026, penyidik disebut belum menetapkan tersangka, meski dua nama telah berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Korban mengaku pertama kali bertemu dengan Mahmuddin Rangkuti dan Abdul Rahman Hasibuan pada pertengahan Februari 2024. Keduanya disebut mengaku memiliki kedekatan dengan seorang jenderal dan menjanjikan kelulusan SIP.

“Dia bilang pasti masuk karena dekat dengan jenderal, lalu dia sebagai ustaz. Saya percaya,” ujar korban didampingi kuasa hukumnya, Paul JJ Tambunan dan tim, usai mempertanyakan perkembangan laporan di Polda Sumut, Jumat (13/2/2026).

Uang Diserahkan Bertahap

Korban menyebut uang diserahkan secara bertahap sejak akhir Februari 2024. Awalnya Rp270 juta diberikan tunai di rumah salah satu terlapor. Selanjutnya, dilakukan sejumlah transfer ke beberapa rekening dengan total keseluruhan mencapai Rp710 juta.

Selain transfer, korban juga mengaku menyerahkan Rp40 juta tunai yang disebut sebagai hadiah ulang tahun anak seorang jenderal.

Namun janji kelulusan tak pernah terwujud. Proses hukum pun dinilai berjalan lambat. Status DPO terhadap dua terlapor tertuang dalam surat DPO/55/X/RES.1.11./2025/DITRESKRIMUM.

Kuasa hukum korban mempertanyakan belum adanya penetapan tersangka meski status DPO telah diterbitkan.

“Ini kasus penipuan yang merugikan orang tua. Pelakunya sudah masuk DPO. Tapi kenapa belum ada penetapan tersangka?” ujar Paul.

Surati Kapolri

Upaya hukum telah ditempuh, mulai dari somasi, permohonan mediasi ke MUI Sumut, hingga surat permohonan percepatan penanganan perkara ke jajaran kepolisian, termasuk kepada Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri.

Korban juga mengadu ke Bidpropam Polda Sumut terkait dugaan ketidakprofesionalan penyidik. Namun menurut kuasa hukum, proses klarifikasi antarunit dinilai belum memberikan kepastian hukum.

“Harapan kami, Kapolri segera memberi atensi. Ini bukan hanya soal uang, tapi soal keadilan dan kepercayaan masyarakat,” kata Paul.

Sementara itu, korban mengaku telah menjual aset pribadi demi memenuhi permintaan biaya tersebut.

“Saya sudah habis-habisan. Jual tanah, kebun, dan barang berharga lainnya demi pendidikan SIP anak saya. Tapi bukannya menjalani pendidikan, uang Rp710 juta hilang,” ujar Siti Amrina.

Pernyataan Kapolri Soal Pungli SIP

Sebelumnya, Kapolri Listyo Sigit Prabowo pernah menegaskan komitmennya menindak tegas praktik pungutan liar dalam proses rekrutmen SIP. Pernyataan itu disampaikan saat penutupan Rakernis SDM Polri di Riau pada 18 Maret 2023.

“Akhir-akhir ini saya mendapat laporan dan keluhan terkait SIP, ada institusi tertentu yang melakukan intervensi untuk mendapatkan uang lagi. Tolong dicoret,” tegas Sigit kala itu.

Korban berharap komitmen tersebut dapat diwujudkan dalam penanganan laporannya sehingga ada kepastian hukum dan keadilan, serta mencegah kejadian serupa terulang terhadap masyarakat lainnya.(red)

1...106107108Halaman 107 dari 108