Category: Lingkungan, Sosial & Organisasi

MEDAN,indeksnews.web.id/  – Guna memastikan keamanan pelaksanaan ibadah Jumat Agung, personel Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara melaksanakan sterilisasi di sejumlah gereja prioritas yang berada di wilayah hukum Polsek Medan Baru, Polsek Sunggal, dan Polsek Tuntungan, Jumat (3/4/2026).

Kegiatan ini melibatkan satu tim Jibom dan KBR yang terdiri dari delapan personel, dipimpin oleh Ipda Jujun Lesser. Tim bergerak dari Mako Detasemen Gegana menuju sejumlah gereja yang menjadi prioritas pengamanan.

Adapun lokasi yang menjadi sasaran sterilisasi antara lain GPIB Imanuel, GPDI Maranatha, Gereja Katolik Santo Petrus, GKPI Medan Kota, Gereja Katolik St. Yoseph, GKPI Komplek Pamen, serta Gereja Rumah Persembahan.

Setibanya di lokasi, personel terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak pengamanan setempat sebelum melaksanakan pemeriksaan secara menyeluruh. Sterilisasi dilakukan di berbagai titik penting, mulai dari ruang ibadah, mimbar, kursi jemaat, ruang pendukung, instalasi listrik, hingga area luar gereja.

Seluruh rangkaian kegiatan dilakukan secara sistematis dan berurutan guna memastikan setiap sudut area yang akan digunakan dalam ibadah benar-benar aman dari potensi ancaman. Setelah proses selesai, tim juga melaksanakan serah terima hasil sterilisasi kepada petugas pengamanan setempat sebagai bentuk koordinasi dan tanggung jawab.

Ipda Jujun Lesser menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat.

“Kami berupaya memastikan seluruh lokasi ibadah dalam kondisi aman sebelum digunakan. Dengan demikian, masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa rasa khawatir,” ujarnya.

Kehadiran personel Brimob dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya pada momentum keagamaan.

Dengan adanya sterilisasi ini, diharapkan seluruh rangkaian ibadah Jumat Agung di wilayah Medan dan sekitarnya dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan khidmat, serta memberikan rasa nyaman bagi umat yang menjalankannya.

JAKARTA,indeksnews.web.id/  – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengevaluasi dan memperkuat penyelenggaraan layanan pertanahan melalui konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah tersebar di berbagai daerah.

Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa kehadiran layanan pertanahan di MPP menjadi langkah strategis untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah dalam satu lokasi terpadu.

“Kementerian ATR/BPN sudah banyak berpartisipasi dalam MPP karena pelayanan pertanahan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kita pastikan layanan di MPP semakin optimal, selaras dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional,” ujarnya saat membuka Webinar Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan pada MPP, Kamis (2/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan MPP yang dilakukan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam MPP.

Menurutnya, koordinasi lintas lembaga seperti dengan Kementerian Keuangan maupun dinas pendapatan daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, aspek mutu pelayanan juga harus terus ditingkatkan secara sistematis dan terstruktur.

“Di mana pun loket pelayanan ATR/BPN berada, kita harapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Dalu Agung juga mengimbau seluruh jajaran ATR/BPN, mulai dari kepala kantor hingga staf teknis di kantor pertanahan, agar responsif dan memastikan penyelenggaraan layanan di MPP berjalan optimal.

Sementara itu, narasumber dari PANRB, Yanuar Ahmad, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 305 MPP yang telah beroperasi di seluruh Indonesia. Ia menyebut ATR/BPN menjadi salah satu instansi dengan tingkat kehadiran layanan yang cukup tinggi, yakni di 239 MPP.

“Kami terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan. Kehadiran MPP ini juga mendapat respons positif dari masyarakat,” ujarnya.

Webinar yang diikuti sekitar 500 peserta ini dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM ATR/BPN, Norman Subowo. Turut hadir sebagai narasumber Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko ATR/BPN, Einstein Al Makarima.

Melalui evaluasi dan penguatan ini, ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan pertanahan yang profesional, modern, dan semakin mudah diakses masyarakat, sejalan dengan upaya menuju pelayanan publik berkelas dunia.

TANJUNG BALAI ,indeksnews.web.id/- Guna memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menjalankan ibadah, Polres Tanjung Balai melaksanakan pengamanan di sejumlah masjid protokol di wilayah hukumnya, Jumat (3/4/2026).

Pengamanan dilakukan sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya untuk memastikan jemaah dapat melaksanakan ibadah Salat Jumat dengan khusyuk dan tanpa gangguan.

Kapolres Tanjungbalai melalui Kasubsi PIDM Sihumas, M. Ruslan, menegaskan bahwa kegiatan tersebut mengedepankan pendekatan humanis.

“Kegiatan pengamanan ini tidak hanya menjaga lokasi ibadah, tetapi juga memastikan keamanan kendaraan jemaah di area parkir agar terhindar dari tindak kejahatan seperti pencurian sepeda motor,” ujarnya.

Adapun sejumlah masjid yang menjadi prioritas pengamanan antara lain Masjid Raya di Jalan Masjid, Masjid Saksi di Jalan S. Parman, Masjid Nurul Iman di Jalan MT. Haryono, Masjid Taqwa di Kelurahan Pantai Burung, Masjid Syuhada di Kelurahan Gading dan Pematang Simardan, Masjid Nurul Ikhwan dan Silaturahim di Jalan Jenderal Sudirman, serta Masjid Persaudaraan di Jalan Letjend Suprapto.

Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian tampak disiagakan di pintu masuk dan area parkir masjid untuk mengatur arus lalu lintas serta memantau situasi keamanan lingkungan sekitar.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Tanjung Balai dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat toleransi antarumat beragama di Kota Tanjung Balai.

MEDAN ,indeksnews.web.id/- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menegaskan bahwa pelayanan publik tetap berjalan normal meski kebijakan Work From Home (WFH) mulai diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

Kepala Dinas PMPTSP Kota Medan, Rasyid Ridho Nasution, memastikan pihaknya tetap membuka layanan secara langsung bagi masyarakat dan tidak memberlakukan WFH pada hari Jumat seperti sebagian organisasi perangkat daerah lainnya.

“InsyaAllah di PMPTSP tetap masuk dan melayani masyarakat. Sesuai surat Bapak Wali Kota yang sudah kami terima,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Sementara itu, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menjelaskan bahwa kebijakan WFH diterapkan secara terbatas, yakni satu hari dalam sepekan.

“Kita melaksanakan WFH satu hari, yaitu setiap hari Jumat di Kota Medan,” kata Rico saat ditemui di Balai Kota Medan.

Menurutnya, kebijakan tersebut telah diatur melalui surat edaran resmi dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pemko Medan juga telah menyiapkan infrastruktur digital guna memastikan aktivitas administrasi tetap berjalan efektif meski sebagian ASN bekerja dari rumah.

Didampingi Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, Rico menegaskan bahwa sejumlah sektor pelayanan langsung tetap diwajibkan bekerja dari kantor, seperti layanan kesehatan, pendidikan, pemadam kebakaran, serta Satpol PP dan BPBD.

Selain itu, pejabat struktural mulai dari eselon II dan III hingga camat dan lurah juga tetap berkantor guna memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.

“Jangan khawatir, pelayanan tetap kami maksimalkan seperti biasa. Ini menjadi momentum untuk mendorong kinerja yang lebih baik,” tambahnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus, mengingatkan pentingnya pengawasan internal selama kebijakan WFH diterapkan. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi secara ketat.

“Harus ada pengawasan dari internal Pemko Medan agar setiap ASN yang WFH tetap bekerja seperti biasa,” tegasnya.

Meski mendukung kebijakan tersebut, Robi berharap penerapan WFH tidak berdampak pada penurunan produktivitas ASN maupun kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor vital seperti kesehatan.

Dengan berbagai langkah yang telah disiapkan, Pemko Medan optimistis kebijakan WFH dapat berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

JAKARTA,indeksnews.web.id/  – Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap kesehatan perempuan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan program vaksinasi kanker serviks bagi jajaran pegawainya sejak awal tahun 2026.

Program ini mendapat sambutan positif dari aparatur sipil negara (ASN), khususnya perempuan, yang menyadari pentingnya pencegahan terhadap penyakit kanker serviks yang tergolong mematikan.

Salah satu peserta vaksinasi, Inayati Iryana (45), mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut, terutama karena biaya vaksin yang relatif mahal jika dilakukan secara mandiri.

“Kebanyakan kita usia produktif di ATR/BPN. Kalau di luar, vaksin ini cukup mahal, jadi sangat terbantu. Pelayanannya juga baik, mulai dari screening awal, penyuntikan, edukasi dokter hingga screening akhir,” ujarnya usai mengikuti vaksinasi di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Kamis (2/4/2026).

Program vaksinasi ini merupakan usulan dari Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian ATR/BPN dan dilaksanakan dalam tiga tahapan. Tahap pertama telah digelar pada 30 Januari 2026, tahap kedua berlangsung saat ini, dan tahap ketiga dijadwalkan pada 3 Juli 2026 mendatang.

Dalam program ini, para peserta hanya dikenakan biaya sebesar Rp870.000, sehingga lebih terjangkau dibandingkan harga umum di fasilitas kesehatan.

Peserta lainnya, Febi Nur Anggriany (46), menyatakan bahwa program ini mendorong dirinya untuk lebih peduli terhadap kesehatan, sekaligus mengajak keluarga untuk melakukan hal serupa.

“Saya juga akan mengimbau putri-putri saya untuk menerima vaksin ini sebagai bentuk perlindungan dari kanker serviks,” tuturnya.

Sementara itu, tenaga medis yang terlibat, Irnawati, menjelaskan bahwa vaksin Human Papillomavirus (HPV) Vaccine merupakan langkah pencegahan efektif terhadap kanker serviks.

“Ini adalah salah satu kanker yang bisa dicegah. Program seperti ini sangat baik dimanfaatkan, apalagi dengan biaya yang terjangkau bagi ASN perempuan,” jelasnya.

Sebanyak 161 ASN perempuan tercatat mengikuti program vaksinasi ini sepanjang tahun 2026. Selain meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi, program ini juga diharapkan mampu menjaga produktivitas pegawai perempuan di lingkungan kerja.

Melalui program ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan perhatian terhadap kesehatan pegawai, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

SUMATERA UTARA,indeksnews.web.id/ – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya akurasi data pertanahan sebagai kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan saat kunjungannya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Rabu (1/4/2026). Dalam arahannya, Wamen Ossy menekankan bahwa pembenahan data harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sebagai fondasi sistem pertanahan yang kuat.

“Data sangatlah penting. Kita di BPN sehari-hari selalu bermain dengan data. Salah satu penyebab kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan adalah kembali ke persoalan data,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah berhasil melakukan pemetaan di tiga kecamatan dengan tingkat kepadatan tinggi.

Kabupaten Humbang Hasundutan sendiri tercatat sebagai salah satu daerah dengan capaian foto tegak terbesar di Sumatera Utara, dengan luasan mencapai sekitar 35.000 hektare. Capaian tersebut dinilai sebagai langkah signifikan dalam mendukung ketersediaan data pertanahan yang akurat dan dapat diandalkan.

“Peta yang dihasilkan sudah proven, reliable, dan relevan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan ke depan. Ini merupakan wujud komitmen kita dalam membenahi sistem pertanahan secara bertahap,” tambahnya.

Menurutnya, data pertanahan yang berkualitas akan membantu meminimalisir kesalahan dalam penerbitan hak atas tanah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan.

“Dengan data yang baik, kita bisa bekerja lebih efektif dan memberikan pelayanan yang lebih profesional serta terpercaya kepada masyarakat,” pungkasnya.

Dalam kunjungan tersebut, Ossy Dermawan juga menyerahkan secara simbolis enam Sertipikat Elektronik kepada masyarakat. Sertipikat tersebut merupakan bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

Turut mendampingi dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Sri Pranoto, serta Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, Andes Saragi.

Selain memberikan arahan, Wamen Ossy juga meninjau langsung sejumlah ruang pelayanan dan unit kerja di kantor tersebut guna memastikan pelayanan pertanahan berjalan optimal, transparan, dan berbasis data yang akurat.

Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, modern, dan berkelas dunia.