TANJUNG GUSTA,Topinformasi – Dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) di Desa Tanjung Gusta memicu aksi protes dari kalangan mahasiswa. Massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pemerhati Hukum (AMPH) menggelar aksi unjuk rasa dengan “menggeruduk” Kantor Desa Tanjung Gusta, menuntut transparansi pengelolaan keuangan desa.
Aksi yang dipimpin Koordinator Lapangan Azli Ritonga tersebut berlangsung hingga sekitar pukul 14.00 WIB. Massa menyuarakan kekecewaan terhadap pengelolaan dana desa yang dinilai tidak transparan dan diduga tidak tepat sasaran.
Dalam orasinya, Azli Ritonga menyampaikan sejumlah poin tuntutan yang menjadi dasar aksi mahasiswa dan warga. Di antaranya dugaan pengadaan fiktif pada belanja alat tulis kantor (ATK) dan kebutuhan operasional desa yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.
Selain itu, massa juga menyoroti dugaan adanya musyawarah desa yang bersifat fiktif. Menurut mereka, terdapat kegiatan yang tercantum dalam laporan administrasi desa, namun tidak pernah dilaksanakan atau tidak melibatkan masyarakat sebagaimana mestinya.
Mahasiswa juga menyinggung temuan sejumlah stempel yang berada dalam satu plastik di meja bendahara desa. Temuan tersebut menimbulkan dugaan adanya praktik administrasi yang dinilai tidak sesuai prosedur.
Tak hanya itu, massa mempertanyakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran listrik yang diduga tidak sesuai dengan nilai yang tercantum dalam laporan keuangan. Mereka juga menyoroti adanya pemotongan gaji kepala dusun dan staf desa sebesar Rp85 ribu setiap bulan yang dinilai tidak memiliki dasar yang jelas.
Sorotan lain datang dari program 50 unit bedah rumah yang disebut telah terealisasi. Namun, massa mengaku menerima informasi bahwa sekitar 35 unit dari program tersebut dijadikan alasan untuk pembayaran BPJS dan setoran ke PMD Kecamatan. Hal ini memunculkan pertanyaan terkait alokasi dana yang sebenarnya.
Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta Kepala Desa Tanjung Gusta Kawibowo segera memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat melalui forum resmi desa. Mereka juga meminta agar laporan realisasi Anggaran Dana Desa disampaikan secara rinci dan tertulis, lengkap dengan bukti pengeluaran yang sah.
Selain itu, massa menuntut penghentian segala bentuk pemotongan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Jika ditemukan indikasi penyimpangan, mereka mendesak agar dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten maupun aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketegangan sempat mereda setelah massa ditemui oleh Penjabat (PJ) Kepala Desa Tanjung Gusta Irfan Zuhri yang didampingi Sekretaris Desa Nur Mardiah Lestari. Pertemuan dilakukan di depan pintu masuk kantor desa sebagai bentuk mediasi dengan para pengunjuk rasa.
Di hadapan massa, Irfan Zuhri menyatakan pihaknya akan meninjau kembali laporan keuangan desa yang menjadi sorotan mahasiswa dan masyarakat.
“Kami mendengar apa yang menjadi keresahan masyarakat. Sebagai Penjabat Kepala Desa, saya bersama Sekretaris Desa akan meninjau kembali laporan yang ada dan memastikan bahwa setiap rupiah dana desa dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku,” ujar Irfan Zuhri.
Sementara itu, massa menilai jawaban yang disampaikan pihak pemerintah desa masih bersifat normatif dan belum menjawab secara rinci terkait dugaan penggunaan anggaran, khususnya pada program penanganan keadaan mendesak yang disebut memiliki nilai anggaran cukup besar.
Di akhir aksi, mahasiswa menegaskan komitmen mereka untuk terus mengawal transparansi pengelolaan dana desa.
“Aksi hari ini menjadi penegasan bahwa mahasiswa tetap berada di garis depan dalam mengawal integritas lembaga negara serta mendorong transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan desa,” tegas Azli Ritonga.
