Indeks

Author: Admin Utama

  • Timnas Indonesia Runner-up FIFA Series 2026 Usai Kalah Tipis dari Bulgaria

    Timnas Indonesia Runner-up FIFA Series 2026 Usai Kalah Tipis dari Bulgaria

    JAKARTA ,indeksnews.web.id/ – Timnas Indonesia harus puas menjadi runner-up dalam ajang FIFA Series 2026 setelah kalah tipis 0-1 dari Timnas Bulgaria pada partai final.

    Laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (30/3/2026) malam WIB itu ditentukan oleh satu gol penalti Marin Petkov pada menit ke-38.

    Kekalahan ini membuat Indonesia belum beranjak dari peringkat 121 dunia dalam ranking FIFA dengan koleksi 1.148,88 poin. Sementara itu, Bulgaria naik ke posisi 86 dengan raihan 1.278,90 poin berkat kemenangan di partai puncak.

    Sepanjang turnamen, skuad Garuda menunjukkan performa cukup impresif. Sebelum melangkah ke final, Indonesia sukses meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Saint Kitts & Nevis.

    Ajang FIFA Series sendiri merupakan turnamen uji coba internasional yang dikemas menyerupai kompetisi resmi dan digelar pada periode jeda internasional, khususnya Maret hingga April.

    Bagi Indonesia, partisipasi ini menjadi pengalaman perdana sekaligus kesempatan penting untuk mengukur kemampuan tim di level internasional. Selain itu, Indonesia juga dipercaya sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan turnamen tersebut.

    Meski gagal meraih gelar juara, hasil ini tetap menjadi modal positif bagi Timnas Indonesia untuk menghadapi agenda internasional berikutnya dan meningkatkan peringkat di ranking FIFA.

  • Kabar!Sidak Malam Bupati Dairi ke THM Tuai Sorotan Warga

    Kabar!Sidak Malam Bupati Dairi ke THM Tuai Sorotan Warga

    DAIRI,indeksnews.web.id/  – Kegiatan inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Bupati Dairi Vickner Sinaga ke sejumlah Tempat Hiburan Malam (THM), Jumat (27/3/2026) sekitar pukul 23.30 WIB, menuai beragam tanggapan dari masyarakat.

    Dalam sidak tersebut, Bupati didampingi Sekretaris Daerah Surung Charles Lamhot Bantjin, Kasat Pol PP Horas Pardede, serta Kepala DPMPTSP Saut MT Sinaga. Rombongan meninjau langsung sejumlah kafe live music dan tempat hiburan malam, sebagaimana dilansir dari laman resmi Setda Kabupaten Dairi.

    Namun, sidak yang dilakukan pada malam hari tersebut memicu pertanyaan publik. Sejumlah warga menilai langkah itu berlebihan dan terkesan sebagai pencitraan, mengingat kepala daerah dinilai cukup memberikan instruksi kepada perangkat daerah tanpa harus turun langsung.

    “Seharusnya bupati tinggal memerintah dan menerima laporan. Jadi muncul pertanyaan, apakah aparaturnya tidak dipercaya?” ujar seorang warga, Bambang.

    Warga juga mempertanyakan waktu pelaksanaan sidak yang dilakukan setelah bulan suci Ramadan 1447 Hijriah.

    Menanggapi hal tersebut, Vickner Sinaga menjelaskan bahwa keberadaan THM tidak hanya terjadi di Dairi dan pengelolaan perizinannya tidak sepenuhnya berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten.

    “Banyak usaha THM yang tidak atau terlambat melaporkan keberadaannya ke Pemkab, termasuk detail izin yang dimiliki,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (31/3/2026).

    Ia juga mengakui masih adanya keterbatasan di jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), baik dari sisi pemahaman maupun keseriusan dalam menjalankan pengawasan.

    “Seorang pemimpin harus memahami kondisi ini. Saat sidak, terbukti pemilik usaha belum sepenuhnya memahami izin yang dimiliki. Bahkan dokumen izin dari Pemprov Sumut tidak lengkap, terutama pada bagian lampiran yang justru merupakan substansi penting,” katanya.

    Menurut Vickner, sidak tersebut bertujuan memastikan pengawasan berjalan efektif sekaligus meningkatkan kewaspadaan OPD. Ia juga menegaskan kegiatan itu menjadi sinyal bagi pelaku usaha agar mematuhi aturan, termasuk jam operasional.

    “Sidak ini menjadi bukti bahwa Pemkab Dairi bekerja tanpa mengenal waktu,” ucapnya.

    Selain itu, sidak juga dimaksudkan untuk menguji kesiapsiagaan OPD dalam menghadapi situasi darurat, seperti potensi bencana yang bisa terjadi sewaktu-waktu.

    Vickner menegaskan bahwa kegiatan sidak merupakan bagian dari upaya menjaga konsistensi pengawasan. Ia mencontohkan sidak rutin di Pasar Sidikalang yang dilakukan untuk mencegah kondisi kembali kumuh dan semrawut.

    “Apakah ini berlebihan atau tidak, masyarakat yang menilai. Yang jelas, manfaatnya selalu kami evaluasi dan dipertanggungjawabkan melalui laporan resmi kepada pemerintah dan DPRD,” tuturnya.

    Sementara itu, Sekda Dairi Surung Charles Lamhot Bantjin menyatakan bahwa penjelasan yang disampaikan bupati sudah cukup jelas. “Detailnya sudah disampaikan oleh Bupati,” ujarnya singkat.

  • KINI!Pemerintah Siapkan Aturan Denda Alih Fungsi Lahan Sawah

    KINI!Pemerintah Siapkan Aturan Denda Alih Fungsi Lahan Sawah

    JAKARTA ,indeksnews.web.id/- Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan aturan terkait denda alih fungsi lahan, khususnya Lahan Sawah Dilindungi (LDS). Kebijakan ini ditujukan untuk menekan praktik penyalahgunaan lahan pertanian produktif yang marak terjadi di berbagai daerah.

    Menurut pria yang akrab disapa Zulhas itu, aturan tersebut merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019.

    “Kami sedang menyelesaikan Perpres, nanti teknisnya diatur dalam RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah), termasuk terkait denda yang saat ini masih dalam perumusan,” ujar Zulkifli di kantornya, Senin (30/3).

    Ia menjelaskan, bagi lahan yang sudah terlanjur dialihfungsikan, pemerintah akan memberlakukan denda berupa kewajiban penggantian lahan baru. Luas lahan pengganti akan disesuaikan dengan tingkat produktivitas lahan yang dialihfungsikan.

    Sebagai contoh, lahan sawah produktif dengan sistem irigasi dapat dikenakan kewajiban penggantian hingga tiga kali lipat. Sementara lahan dengan produktivitas lebih rendah, seperti rawa, dapat dikenakan penggantian sekitar dua kali lipat.

    “Misalnya kalau dia memakai sawah produktif ada irigasinya, maka dia harus ganti tiga kali. Kalau kurang produktif seperti rawa, bisa dua kali. Ini masih dalam perumusan,” jelasnya.

    Denda tersebut akan berlaku untuk alih fungsi lahan yang terjadi sejak 2010 atau setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.

    Berdasarkan data pemerintah, sepanjang periode 2019 hingga 2025 tercatat sekitar 600 ribu hektare lahan sawah telah dialihfungsikan. Sementara data untuk periode 2010–2019 masih dalam proses pendataan.

    Zulkifli menargetkan aturan teknis terkait denda ini dapat segera rampung dalam waktu dekat. Saat ini, penyusunan RPP ditargetkan selesai dalam 10 hari ke depan oleh jajaran eselon I, sebelum dilanjutkan ke tahap harmonisasi dengan Kementerian Hukum dan HAM.

    “Mudah-mudahan dalam waktu satu sampai dua bulan bisa selesai, sehingga pelanggaran alih fungsi lahan sawah dapat segera ditindak dan wajib diganti oleh pihak yang melanggar,” pungkasnya.

  • Harga BBM Nonsubsidi Kompak Naik per Maret 2026, Ini Daftar Terbarunya

    Harga BBM Nonsubsidi Kompak Naik per Maret 2026, Ini Daftar Terbarunya

    JAKARTA,indeksnews.web.id/  – Seluruh badan usaha penyedia bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia kompak melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi sejak awal Maret 2026. Kenaikan harga ini berlaku di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), baik milik PT Pertamina (Persero) maupun swasta seperti Shell Indonesia, BP-AKR, Vivo Energy Indonesia, serta Mobil Indostation.

    Hingga Selasa (31/3/2026), harga BBM di berbagai SPBU tersebut terpantau masih bertahan sejak penyesuaian terakhir pada 1 Maret 2026. Secara umum, perubahan harga BBM memang lazim dilakukan setiap awal bulan.

    Penyesuaian harga BBM nonsubsidi ini mempertimbangkan sejumlah faktor, di antaranya harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP), Mean of Platts Singapore (MOPS), serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

    Di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, harga BBM di SPBU Pertamina menunjukkan kenaikan dibandingkan Februari 2026. Untuk jenis RON 92 atau Pertamax, harga saat ini berada di level Rp12.300 per liter, naik dari sebelumnya Rp11.800 per liter.

    Sementara itu, Pertamax Green 95 dibanderol Rp12.900 per liter dari sebelumnya Rp12.450 per liter. Kemudian Pertamax Turbo naik menjadi Rp13.100 per liter dari Rp12.700 per liter.

    Untuk jenis solar nonsubsidi, Dexlite kini dijual Rp14.200 per liter dari sebelumnya Rp13.250, sedangkan Pertamina Dex naik menjadi Rp14.500 per liter dari Rp13.500 per liter.

    Adapun BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar subsidi hingga kini masih belum mengalami perubahan sejak 3 September 2022, masing-masing berada di harga Rp10.000 dan Rp6.800 per liter.

    Kenaikan harga juga terjadi di SPBU swasta. Di SPBU Shell, harga Shell Super tercatat Rp12.390 per liter, sementara Shell V-Power Diesel mencapai Rp14.620 per liter.

    Di SPBU Vivo, Revvo 92 dijual Rp12.390 per liter, Revvo 95 sebesar Rp12.930 per liter, dan Diesel Primus Rp14.610 per liter. Sementara itu, di jaringan BP-AKR wilayah Jabodetabek, harga BP 92 berada di Rp12.390 per liter, BP Ultimate Rp12.930 per liter, dan BP Ultimate Diesel Rp14.620 per liter.

    Untuk SPBU Mobil Indostation, harga gasoline RON 92 tercatat Rp12.395 per liter.

    Kenaikan harga BBM nonsubsidi ini mencerminkan tekanan global di sektor energi, termasuk fluktuasi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah. Meski demikian, pemerintah masih mempertahankan harga BBM subsidi guna menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.

  • OJK Cabut Izin Usaha BPR Koperindo Jaya, Seluruh Operasional Dihentikan

    OJK Cabut Izin Usaha BPR Koperindo Jaya, Seluruh Operasional Dihentikan

    JAKARTA ,indeksnews.web.id/- Otoritas Jasa Keuangan resmi mencabut izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Koperindo Jaya sebagaimana tertuang dalam pengumuman PENG-1/KO.11/2026. Pencabutan izin tersebut berlaku efektif sejak 9 Maret 2026.

    Dalam keterangan resminya, OJK menyatakan bahwa seluruh kantor BPR Koperindo Jaya ditutup untuk umum dan perseroan menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya.

    “Sehubungan dengan pencabutan izin usaha PT BPR Koperindo Jaya tersebut, seluruh kantor ditutup untuk umum dan BPR menghentikan segala kegiatan usahanya,” demikian dikutip, Selasa (31/3/2026).

    Selanjutnya, proses penyelesaian hak dan kewajiban bank akan ditangani oleh tim likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

    OJK juga menegaskan bahwa direksi, dewan komisaris, maupun pemegang saham BPR Koperindo Jaya dilarang melakukan tindakan hukum terkait aset dan kewajiban perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari LPS.

    Sebelumnya, OJK mengungkapkan bahwa pencabutan izin usaha Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah (BPRS) umumnya disebabkan oleh praktik kecurangan (fraud) serta lemahnya tata kelola manajemen.

    Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, menyebut tren penutupan BPR/BPRS dalam beberapa tahun terakhir justru mengalami penurunan sebagai hasil dari upaya penguatan sektor perbankan.

    Sepanjang 2025, tercatat hanya tujuh BPR/BPRS yang dicabut izin usahanya oleh OJK, menurun signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 20 bank.

    “BPR/BPRS yang dicabut izinnya umumnya mengalami permasalahan kinerja akibat fraud dan penerapan prinsip tata kelola serta kehati-hatian yang belum memadai,” ujar Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner, Januari 2026.

    OJK menegaskan akan terus memperkuat pengawasan dan pembinaan terhadap industri BPR/BPRS guna menjaga stabilitas sistem keuangan serta melindungi kepentingan nasabah.

  • Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Nonsubsidi per 1 April 2026

    Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Nonsubsidi per 1 April 2026

    JAKARTA,indeksnews.web.id/  – PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa informasi mengenai proyeksi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang beredar di media sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

    Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyatakan hingga saat ini perseroan belum mengeluarkan pengumuman resmi terkait perubahan harga BBM untuk periode 1 April 2026.

    “Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026,” ujar Baron saat dikonfirmasi, Senin (30/3/2026).

    Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai spekulasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, seluruh informasi resmi terkait penyesuaian harga BBM hanya akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi perusahaan.

    Klarifikasi ini muncul setelah publik dihebohkan dengan beredarnya dokumen berlabel rahasia yang memuat proyeksi kenaikan tajam harga BBM nonsubsidi. Dalam dokumen tersebut, harga Pertamax disebut akan naik dari Rp12.300 menjadi Rp17.850 per liter, sementara Dexlite diprediksi mencapai Rp23.650 per liter.

    Dokumen itu juga mengaitkan potensi kenaikan dengan pelemahan nilai tukar Rupiah yang disebut berada di kisaran Rp16.877 per dolar AS, serta lonjakan harga gasoline dan gasoil global akibat ketegangan geopolitik.

    Menanggapi kondisi pasar energi yang fluktuatif, Pertamina menyatakan tetap mendukung imbauan pemerintah agar masyarakat menggunakan energi secara bijak. Efisiensi konsumsi dinilai penting untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah tekanan harga minyak dunia.

    Secara mekanisme, penyesuaian harga BBM nonsubsidi memang dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan tren harga minyak internasional dan nilai tukar. Namun, Pertamina menegaskan setiap keputusan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku serta kondisi ekonomi masyarakat.

    Untuk itu, masyarakat diminta tetap tenang dan memantau informasi resmi melalui situs perusahaan maupun aplikasi MyPertamina guna mendapatkan data harga yang akurat.

    Kepastian mengenai harga BBM periode April 2026, lanjut Pertamina, akan diumumkan sesuai prosedur rutin perusahaan pada awal bulan.

  • Kabar!Indonesia Dilema Soal Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz

    Kabar!Indonesia Dilema Soal Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz

    JAKARTA,indeksnews.web.id/  – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai Indonesia berada dalam posisi yang tidak mudah terkait kapal tanker milik Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz, Iran.

    “Dalam konteks ini, Indonesia berada dalam posisi yang dilematis,” ujar Hikmahanto, Minggu (29/3).

    Menurutnya, di satu sisi Indonesia berkepentingan agar kapal tanker dapat melintas demi menjaga distribusi energi nasional. Namun di sisi lain, langkah tersebut berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan dalam konflik geopolitik yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat.

    Meski demikian, Hikmahanto mengungkapkan bahwa secara prinsip, Iran telah memberikan sinyal positif bagi Indonesia. “Sudah diberi lampu hijau, tinggal masalah teknis saja,” katanya.

    Ia menjelaskan, Iran saat ini secara efektif mengendalikan lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz dengan mengklasifikasikan negara-negara ke dalam kategori “hostile states” (negara musuh) dan “non-hostile states” (bukan musuh). Kebijakan ini menentukan kapal mana yang diizinkan melintas.

    Sejumlah negara seperti Rusia, China, Pakistan, India, Thailand, Malaysia, serta Indonesia termasuk dalam kelompok yang diizinkan melintas. Sementara Turki disebut hanya memperoleh akses terbatas.

    “Bukannya tidak mungkin jumlah negara yang hendak bernegosiasi dengan Iran akan bertambah,” ujarnya.

    Sebaliknya, negara yang dikategorikan sebagai musuh oleh Iran seperti Amerika Serikat, Israel, dan Inggris tidak mendapatkan akses melintas.

    Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan ketegangan global, terutama di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump. Sebelumnya, Trump mendorong negara-negara sekutunya di NATO, serta Jepang dan Korea Selatan, untuk turut membuka akses pelayaran di Selat Hormuz. Namun, upaya tersebut belum mendapat respons positif.

    Hikmahanto memperingatkan, situasi dapat semakin rumit jika Amerika Serikat juga menerapkan pengelompokan negara sebagai kawan atau lawan, seperti yang dilakukan Iran.

    “Repotnya bila negara yang dianggap teman oleh Iran akan dianggap musuh oleh AS,” ujarnya.

    Dengan dinamika tersebut, Indonesia dinilai harus berhati-hati dalam mengambil langkah diplomasi agar tetap dapat menjaga kepentingan nasional tanpa terjebak dalam pusaran konflik geopolitik global.

  • Herdman: Timnas Indonesia Sudah di Jalur Tepat Meski Tumbang dari Bulgaria

    Herdman: Timnas Indonesia Sudah di Jalur Tepat Meski Tumbang dari Bulgaria

    JAKARTA,indeksnews.web.id/ – Pelatih John Herdman tetap melihat sisi positif meski Timnas Indonesia menelan kekalahan 0-1 dari Timnas Bulgaria pada laga FIFA Series di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senin (30/3) malam.

    Kekalahan tersebut menjadi yang pertama bagi Herdman sejak menangani skuad Garuda. Meski begitu, pelatih asal Inggris itu menilai anak asuhnya sudah menunjukkan perkembangan positif dan bermain sesuai dengan identitas yang diinginkannya.

    “Menurut saya, bermain melawan tim Eropa yang memiliki tradisi, kami bermain bagus malam ini, dengan identitas yang kuat, menyerang, dan secara permanen kami terhubung,” ujar Herdman dalam wawancara usai pertandingan.

    Sepanjang laga, Indonesia mampu memberikan tekanan dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Bahkan, dua kesempatan emas nyaris berbuah gol, masing-masing melalui sepakan Ole Romeny pada menit ke-72 dan Rizky Ridho pada menit ke-86 yang sama-sama membentur mistar gawang.

    Herdman menilai timnya hanya kurang beruntung dalam penyelesaian akhir, termasuk situasi penalti yang menurutnya tidak dieksekusi dengan maksimal.

    “Kami mendapatkan dua peluang membentur mistar dan penalti yang sentuhannya tidak keras. Kami sedikit kurang beruntung. Kami sudah bermain dengan benar malam ini, tetapi inilah hasilnya,” katanya.

    Selain itu, Herdman juga mengapresiasi kemampuan timnya dalam mengontrol permainan, bahkan mampu menekan pertahanan Bulgaria sejak babak pertama. Namun, ia mengakui timnya masih perlu meningkatkan efektivitas di sepertiga akhir lapangan.

    “Kami bisa bermain hingga sepertiga akhir lapangan. Kami mengontrol permainan, tetapi belum cukup tajam untuk menciptakan gol,” ujarnya.

    Pada menit-menit akhir, Herdman memasukkan pemain muda seperti Beckham Putra dan Dony Tri Pamungkas untuk menambah daya gedor. Ia melihat potensi besar dari para pemain muda tersebut yang masih perlu diasah.

    “Kami akan terus bekerja. Ada kemajuan malam ini dan kami akan terus meningkatkan kualitas tim,” ucap Herdman.
    Usai agenda FIFA Series ini, Timnas Indonesia akan kembali dipersiapkan untuk menghadapi turnamen berikutnya, yakni Piala AFF yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus mendatang.

  • Perkuat Pengawasan Pelabuhan, Sat Binmas Polres Tanjung Balai Sambangi Kantor Karantina

    Perkuat Pengawasan Pelabuhan, Sat Binmas Polres Tanjung Balai Sambangi Kantor Karantina

    TANJUNG BALAI,indeksnews.web.id/  – Dalam upaya menjaga stabilitas keamanan di objek vital, Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Tanjung Balai melaksanakan kegiatan sambang dan koordinasi ke Kantor Pos Pelayanan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Pelabuhan Tanjung Balai Asahan, Senin (30/3).

    Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Kasat Binmas AKP Zainuddin ini bertujuan untuk melakukan pendataan terhadap Polisi Khusus (Polsus) sekaligus memperkuat sinergi pengamanan di wilayah pelabuhan yang menjadi salah satu pintu masuk strategis di Kota Tanjung Balai.

    Dalam kunjungan tersebut, AKP Zainuddin yang didampingi personel Kanit Binmas melakukan verifikasi terhadap kekuatan pengamanan internal di instansi karantina. Dari hasil pendataan, Pos Pelayanan Karantina saat ini diperkuat oleh lima orang anggota Polsus yang bertugas mendukung operasional pengawasan sehari-hari.

    “Kami hadir untuk memastikan bahwa koordinasi antara Polri dan instansi vertikal seperti Karantina berjalan solid. Pengawasan di pintu masuk pelabuhan sangat krusial untuk mencegah potensi gangguan kamtibmas,” ujar AKP Zainuddin.

    Selain melakukan pendataan, petugas juga menyampaikan pesan-pesan kamtibmas kepada para pegawai karantina. Mereka diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan serta segera melapor melalui Call Center 110 (bebas pulsa) apabila menemukan aktivitas mencurigakan atau kejadian menonjol di lingkungan kerja.

    Perwakilan pihak karantina, Rizki Yudha dan Arif Wahyu, menyambut baik kunjungan tersebut. Mereka menilai kegiatan ini sebagai langkah positif dalam memperkuat sinergitas antarinstansi guna menciptakan situasi yang aman dan kondusif di kawasan pelabuhan.

    Dengan adanya koordinasi yang intensif antara kepolisian dan petugas karantina, diharapkan pengawasan di Pelabuhan Tanjung Balai Asahan semakin optimal serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar tanpa gangguan keamanan.

  • Ada Apa ! Kasus Dugaan Hilangnya Dana Nasabah Rp 123,2 Miliar di Bank Mandiri Balai Kota Disorot, Respons Polda Sumut Dinilai Minim Dan Lemah

    Ada Apa ! Kasus Dugaan Hilangnya Dana Nasabah Rp 123,2 Miliar di Bank Mandiri Balai Kota Disorot, Respons Polda Sumut Dinilai Minim Dan Lemah

    MEDAN,indeksnews.web.id/  – Penanganan kasus dugaan hilangnya dana nasabah milik PT TSI di Bank Mandiri Cabang Balai Kota Medan kembali menjadi sorotan. Pasalnya, hingga kini pihak Polda Sumatera Utara dinilai belum memberikan keterangan resmi yang jelas kepada publik.

     

    Sejumlah wartawan dari berbagai media di Medan telah berupaya mengonfirmasi perkembangan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Namun, baik Direktur Reserse Kriminal Umum maupun Kabid Humas Polda Sumut belum memberikan penjelasan rinci terkait perkara yang telah berjalan hampir empat bulan itu.

     

    Kasus ini bermula dari laporan dugaan hilangnya dana nasabah PT TSI sebesar Rp123,2 miliar, sebagaimana tercatat dalam laporan polisi yang diajukan korban terhadap pihak perbankan. Namun dalam pemberitaan yang berkembang, nilai kerugian bahkan disebut mencapai Rp123,2 miliar.

     

    Dari informasi yang beredar, dugaan penggelapan tersebut melibatkan dua orang tersangka dari internal PT TSI serta menyeret empat pegawai bank yang diduga terlibat dalam proses pencairan dana menggunakan puluhan cek palsu. Dana nasabah disebut-sebut dapat dicairkan tanpa sepengetahuan pemilik rekening.

    Kasus ini juga ramai diperbincangkan di media sosial setelah beredarnya video viral yang menyoroti dugaan praktik tersebut. Kondisi ini mendorong perhatian publik dan kalangan jurnalis untuk terus mengawal proses penegakan hukum.

     

    Saat dimintai keterangan, Dirkrimum Polda Sumut, Rico Taruna Mauruh, menyarankan agar pertanyaan disampaikan melalui Kabid Humas sesuai prosedur. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut, Ferry Walintukan, hanya memberikan jawaban singkat bahwa kasus tersebut masih dalam proses.

     

    Minimnya informasi yang disampaikan aparat penegak hukum memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Bahkan, sejumlah pihak menduga adanya hambatan atau kepentingan tertentu yang menyebabkan lambatnya penanganan kasus tersebut.

     

    Menanggapi hal itu, pengamat hukum Doni Suhendra menilai bahwa kasus dengan nilai kerugian besar berpotensi menghadapi berbagai tekanan.

     

    “Kasus seperti ini biasanya sangat kompleks. Ada kemungkinan pihak-pihak tertentu berupaya menghindari tanggung jawab, bahkan bisa saja hanya ingin menjadi saksi. Tidak menutup kemungkinan juga ada aktor besar di baliknya sehingga penanganannya terkesan lambat,” ujarnya.

     

    Dengan belum adanya kejelasan dari pihak kepolisian, sejumlah jurnalis di Sumatera Utara dikabarkan berencana menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Sumut dalam waktu dekat. Aksi tersebut sebagai bentuk dorongan agar aparat penegak hukum lebih transparan dan serius dalam mengusut tuntas kasus yang dinilai merugikan masyarakat tersebut.

     

    Publik kini menunggu langkah tegas dan keterbukaan dari aparat penegak hukum guna memastikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan dan kepolisian.