Indeks

Author: Admin Utama

  • Hadir Beri Rasa Tenang, Tim Gegana Sterilisasi Gereja di Lubuk Pakam

    Hadir Beri Rasa Tenang, Tim Gegana Sterilisasi Gereja di Lubuk Pakam

    DELI SERDANG,indeksnews.web.id/  – Dalam rangka memberikan rasa aman kepada umat Kristiani yang akan melaksanakan ibadah peringatan Wafat Yesus Kristus, personel Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara melaksanakan kegiatan sterilisasi di sejumlah gereja di wilayah hukum Polresta Deli Serdang, Jumat (3/4/2026).

    Kegiatan ini melibatkan satu tim Jibom KBR yang terdiri dari enam personel, dipimpin oleh AKP Rudi selaku Wakasubden IV Bantis Den Gegana. Tim menyasar beberapa gereja prioritas di Lubuk Pakam, di antaranya Gereja HKBP Lubuk Pakam, Gereja Paroki Gembala yang Baik, dan GKPI Lubuk Pakam Kota.

    Setibanya di lokasi, personel terlebih dahulu berkoordinasi dengan petugas pengamanan setempat sebelum melakukan sterilisasi secara menyeluruh. Pemeriksaan dilakukan pada berbagai titik, mulai dari area utama seperti mimbar dan ruang ibadah hingga fasilitas pendukung seperti kursi, sound system, toilet, pot bunga, tempat sampah, serta area sekitar gereja.

    Proses sterilisasi dilakukan secara bertahap dan sistematis guna memastikan seluruh area yang akan digunakan dalam ibadah berada dalam kondisi aman dan steril dari potensi ancaman.

    AKP Rudi menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah preventif untuk memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat.

    “Kami berupaya memastikan seluruh lokasi ibadah dalam kondisi aman sebelum digunakan. Dengan demikian, umat dapat melaksanakan ibadah dengan tenang dan khidmat,” ujarnya.

    Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan adanya benda mencurigakan maupun potensi ancaman berbahaya di seluruh lokasi yang diperiksa. Setelah kegiatan selesai, personel tetap disiagakan untuk mendukung pengamanan lanjutan di wilayah tersebut.

    Kehadiran personel Brimob ini menjadi bagian dari komitmen Polri dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya pada momentum keagamaan, sehingga pelaksanaan ibadah dapat berlangsung aman, nyaman, dan kondusif.

  • Ratusan Media Sorot Judi Sabung Ayam Marelan, Kinerja Polres Pelabuhan Belawan Dipertanyakan

    Ratusan Media Sorot Judi Sabung Ayam Marelan, Kinerja Polres Pelabuhan Belawan Dipertanyakan

    MEDAN ,indeksnews.web.id/- Sorotan publik terhadap dugaan aktivitas judi sabung ayam di kawasan Gang Bunga, Pasar 4 Marelan, Kota Medan, kian menguat. Meski telah ramai diberitakan oleh ratusan media online, penanganan kasus ini oleh Polres Pelabuhan Belawan dinilai belum menunjukkan langkah tegas.

    Sejumlah laporan menyebutkan arena perjudian yang diduga dikelola oleh sosok berinisial “W” masih beroperasi. Kondisi ini memicu pertanyaan di tengah masyarakat terkait efektivitas penegakan hukum terhadap praktik perjudian di wilayah tersebut.

    Sorotan Publik dan Minimnya Respons

    Pemberitaan yang masif belum diikuti dengan keterangan resmi dari pihak kepolisian. Upaya konfirmasi kepada jajaran pimpinan Polres Pelabuhan Belawan, termasuk Kapolres AKBP Rosef Efendi, Wakapolres Kompol Dedy Dharma, serta Kasat Reskrim AKP Agus Purnomo, hingga kini belum memperoleh tanggapan.

    Situasi ini menimbulkan persepsi negatif di masyarakat, termasuk dugaan adanya pembiaran maupun lemahnya penindakan terhadap aktivitas yang melanggar hukum.

    Warga Sampaikan Keluhan

    Sejumlah warga Marelan mengaku resah dengan keberadaan praktik judi sabung ayam yang disebut-sebut berlangsung secara terbuka. Mereka berharap aparat penegak hukum dapat segera mengambil tindakan untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

    Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa aktivitas tersebut diduga beroperasi secara rutin. Ia berharap aparat segera turun tangan untuk memastikan kepastian hukum.

    Indikasi Sistem Tertutup

    Informasi yang beredar di lapangan juga menyebut adanya penerapan aturan ketat di lokasi, termasuk larangan dokumentasi oleh pengunjung. Hal ini dinilai menyulitkan pengawasan serta memperkuat dugaan adanya sistem yang terorganisir.

    Desakan Evaluasi

    Menanggapi kondisi tersebut, sejumlah pihak mendorong agar Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) turun tangan melakukan evaluasi dan penanganan lebih lanjut.

    Selain itu, Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (Propam) juga diminta untuk memastikan tidak adanya pelanggaran prosedur atau pembiaran oleh oknum aparat.

    Harapan Penegakan Hukum

    Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Warga berharap adanya langkah konkret, transparan, dan profesional dalam menangani dugaan praktik perjudian tersebut.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian terkait perkembangan penanganan kasus di Marelan.

  • ATR/BPN Evaluasi dan Perkuat Layanan Pertanahan di Mal Pelayanan Publik

    ATR/BPN Evaluasi dan Perkuat Layanan Pertanahan di Mal Pelayanan Publik

    JAKARTA,indeksnews.web.id/  – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mengevaluasi dan memperkuat penyelenggaraan layanan pertanahan melalui konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) yang telah tersebar di berbagai daerah.

    Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa kehadiran layanan pertanahan di MPP menjadi langkah strategis untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah dalam satu lokasi terpadu.

    “Kementerian ATR/BPN sudah banyak berpartisipasi dalam MPP karena pelayanan pertanahan ini sangat dibutuhkan masyarakat. Kita pastikan layanan di MPP semakin optimal, selaras dengan standar dan kebijakan pelayanan publik nasional,” ujarnya saat membuka Webinar Penguatan Penyelenggaraan Pelayanan Pertanahan pada MPP, Kamis (2/4/2026).

    Dalam kesempatan tersebut, ia memaparkan hasil evaluasi penyelenggaraan MPP yang dilakukan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam MPP.

    Menurutnya, koordinasi lintas lembaga seperti dengan Kementerian Keuangan maupun dinas pendapatan daerah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas layanan. Selain itu, aspek mutu pelayanan juga harus terus ditingkatkan secara sistematis dan terstruktur.

    “Di mana pun loket pelayanan ATR/BPN berada, kita harapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

    Dalu Agung juga mengimbau seluruh jajaran ATR/BPN, mulai dari kepala kantor hingga staf teknis di kantor pertanahan, agar responsif dan memastikan penyelenggaraan layanan di MPP berjalan optimal.

    Sementara itu, narasumber dari PANRB, Yanuar Ahmad, mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat 305 MPP yang telah beroperasi di seluruh Indonesia. Ia menyebut ATR/BPN menjadi salah satu instansi dengan tingkat kehadiran layanan yang cukup tinggi, yakni di 239 MPP.

    “Kami terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan. Kehadiran MPP ini juga mendapat respons positif dari masyarakat,” ujarnya.

    Webinar yang diikuti sekitar 500 peserta ini dibuka oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi BPSDM ATR/BPN, Norman Subowo. Turut hadir sebagai narasumber Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko ATR/BPN, Einstein Al Makarima.

    Melalui evaluasi dan penguatan ini, ATR/BPN menegaskan komitmennya untuk menghadirkan layanan pertanahan yang profesional, modern, dan semakin mudah diakses masyarakat, sejalan dengan upaya menuju pelayanan publik berkelas dunia.

  • Gangguan QR Code BBM Subsidi Picu Keluhan, Pertamina Lakukan Pembaruan Data Konsumen

    Gangguan QR Code BBM Subsidi Picu Keluhan, Pertamina Lakukan Pembaruan Data Konsumen

    JAKARTA ,indeksnews.web.id/- Gangguan akses QR Code untuk pembelian BBM subsidi seperti Pertalite dan Biosolar memicu keluhan dari masyarakat di berbagai daerah. Menanggapi hal ini, Pertamina Patra Niaga menyebut gangguan terjadi akibat proses pembaruan dan penyesuaian data konsumen.

    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan evaluasi sistem penyaluran BBM subsidi guna meningkatkan akurasi data.

    “Pertamina Patra Niaga sedang melaksanakan evaluasi sistem melalui proses pembaruan dan penyesuaian data konsumen,” ujarnya, Sabtu (4/4/2026).

    Ia menambahkan, pembaruan dilakukan untuk mencocokkan data pengguna dengan kepemilikan kendaraan, sekaligus memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran.

    “Ini merupakan aktivitas rutin sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas data dan optimalisasi layanan distribusi BBM subsidi sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

    Namun demikian, proses tersebut berdampak pada sebagian data konsumen yang menjadi tidak aktif. Pengguna yang terdampak diminta untuk melakukan pendaftaran ulang agar kembali dapat mengakses BBM subsidi.

    Roberth memastikan proses pendaftaran ulang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat, sehingga masyarakat yang berhak tetap bisa menikmati layanan tanpa kendala berarti.

    Di sisi lain, keluhan ramai bermunculan di media sosial. Sejumlah pengguna mengaku QR Code mereka tiba-tiba tidak dapat digunakan meski sebelumnya aktif.

    Salah satu pengguna menyebut sistem sempat menghapus data pada 1 April, kemudian membuka pendaftaran ulang pada 2 April, dan baru diverifikasi pada 3 April. Hal ini menyebabkan jeda akses hingga dua hari sebelum QR Code dapat digunakan kembali.

    Keluhan serupa juga datang dari pengguna lain yang mengaku data kendaraannya hilang dari aplikasi MyPertamina, padahal sebelumnya telah digunakan selama bertahun-tahun tanpa masalah.

    Tak hanya pengguna, operator SPBU juga melaporkan kejadian serupa di lapangan. Dalam satu hari, disebutkan puluhan kendaraan mengalami kendala QR Code yang tidak bisa digunakan, sehingga harus diarahkan untuk melakukan reset dan pendaftaran ulang melalui sistem subsidi tepat.

    Situasi ini menyebabkan antrean di sejumlah SPBU serta ketidakpastian bagi masyarakat yang bergantung pada BBM subsidi. Proses verifikasi ulang yang memakan waktu hingga 2×24 jam menjadi salah satu faktor utama terganggunya distribusi di lapangan.

    Pertamina mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan segera melakukan pembaruan data agar akses terhadap BBM subsidi dapat kembali normal.

  • OJK Cabut Izin Enam BPR Sepanjang Awal 2026, Terbaru BPR Pembangunan Nagari di Sumbar

    OJK Cabut Izin Enam BPR Sepanjang Awal 2026, Terbaru BPR Pembangunan Nagari di Sumbar

    JAKARTA,indeksnews.web.id/ – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha enam Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sepanjang periode Januari hingga Maret 2026. Dengan pencabutan tersebut, keenam bank resmi menghentikan seluruh kegiatan operasionalnya.

    Pencabutan izin usaha dilakukan melalui keputusan resmi OJK, yang sebagian besar dipicu oleh kondisi kesehatan bank yang memburuk, terutama akibat kekurangan modal.

    Terbaru, per 31 Maret 2026, OJK mencabut izin usaha PT BPR Pembangunan Nagari yang beralamat di Simpang Gudang, Desa Balai Satu Manggopoh, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

    Dalam pengumumannya, OJK menegaskan bahwa seluruh kantor PT BPR Pembangunan Nagari telah ditutup untuk umum dan bank tersebut menghentikan segala bentuk kegiatan usahanya.

    Pencabutan izin ini dilakukan setelah BPR tersebut tercatat memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) di bawah 12 persen, yang merupakan batas minimum yang ditetapkan regulator. OJK juga menyebut telah memberikan waktu yang cukup kepada pengurus dan pemegang saham untuk melakukan upaya penyehatan, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

    Selanjutnya, proses penyelesaian hak dan kewajiban nasabah akan ditangani oleh tim likuidasi yang dibentuk oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

    OJK pun mengimbau masyarakat, khususnya nasabah BPR, agar tetap tenang. Pasalnya, dana masyarakat di perbankan, termasuk BPR, dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

    Sepanjang awal tahun 2026, berikut daftar BPR yang telah dicabut izin usahanya oleh OJK:
    PT BPR Suliki Gunung Mas, Sumatera Barat (7 Januari 2026)
    PT BPR Prima Master Bank, Surabaya, Jawa Timur (27 Januari 2026)
    Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat (9 Februari 2026)
    PT BPR Kamadana, Bangli, Bali (18 Februari 2026)
    PT BPR Koperindo Jaya, Jakarta Pusat (9 Maret 2026)

    PT BPR Pembangunan Nagari, Kabupaten Agam, Sumatera Barat (31 Maret 2026)

    Langkah tegas ini menjadi bagian dari upaya OJK dalam menjaga stabilitas sektor perbankan nasional serta melindungi kepentingan nasabah dari risiko kerugian akibat bank yang tidak sehat.

  • Operasi Gabungan TNI AL dan Imigrasi Gagalkan Penyelundupan PMI Non Prosedural di Perairan Asahan

    Operasi Gabungan TNI AL dan Imigrasi Gagalkan Penyelundupan PMI Non Prosedural di Perairan Asahan

    ASAHAN,indeksnews.web.id/  – Operasi gabungan yang melibatkan unsur TNI Angkatan Laut dan Imigrasi berhasil menggagalkan upaya penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non prosedural di perairan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Jumat (3/4/2026).

    Tim gabungan terdiri dari Satgas Trisula 26 H Pusintelal, Satgas Ops Intelmar Mantra Sakti–26 Koarmada I, Tim FQRT Lanal Tanjung Balai Asahan (TBA), serta Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan. Keberhasilan ini berawal dari informasi intelijen yang diterima pada Kamis (2/4/2026) malam terkait adanya pergerakan kapal dari Malaysia menuju wilayah Indonesia yang diduga membawa PMI ilegal.

    Menindaklanjuti informasi tersebut, tim langsung melaksanakan briefing serta pembagian tugas untuk melakukan penindakan di wilayah perairan Muara Bagan Asahan hingga Silau Laut. Komandan Lanal Tanjung Balai Asahan, Letkol Laut (P) Agung Dwi HD., memerintahkan jajarannya untuk segera bergerak melakukan patroli dan pengejaran.

    Sekitar pukul 10.05 WIB, tim mendeteksi sebuah kapal nelayan mencurigakan jenis pukat tarik tanpa nama berukuran 10 GT yang berlayar tanpa alat tangkap dari arah Buoy MPMT menuju Muara Silau Laut. Kapal tersebut kemudian dikejar dan berhasil dihentikan oleh Patkamla RHIB Lanal TBA.

    Dari hasil pemeriksaan, nahkoda berinisial S (36) bersama dua anak buah kapal (ABK) mengakui membawa enam PMI non prosedural yang terdiri dari dua laki-laki dan empat perempuan dari berbagai daerah di Indonesia.

    Petugas kemudian melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap penumpang dan barang bawaan, namun tidak ditemukan barang terlarang. Selanjutnya, kapal beserta seluruh penumpang dikawal menuju Dermaga Phantom Bagan Asahan untuk proses lebih lanjut.

    Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan satu unit kapal tanpa nama, satu orang nahkoda, dua ABK, serta enam PMI non prosedural. Seluruhnya kemudian diserahterimakan dari pihak Lanal TBA kepada Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan guna penanganan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

    Keberhasilan ini menjadi bukti sinergi antarinstansi dalam menjaga kedaulatan wilayah perairan Indonesia sekaligus mencegah praktik perdagangan manusia dan penyelundupan PMI ilegal.

  • FABEM Desak Menkeu Siapkan Anggaran Penjara Khusus Koruptor, Dukung Asta Cita Presiden Prabowo

    FABEM Desak Menkeu Siapkan Anggaran Penjara Khusus Koruptor, Dukung Asta Cita Presiden Prabowo

    MEDAN ,indeksnews.web.id/- Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (FABEM) mendesak Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk segera menyiapkan anggaran pembangunan penjara khusus koruptor sebagai bentuk dukungan terhadap program pemberantasan korupsi yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

    Desakan tersebut disampaikan Ketua DPW FABEM Sumatera Utara, Rinno Hadinata, dalam pernyataannya di Medan, Jumat (3/4/2026).

    “Menteri Purbaya harus segera menyiapkan anggaran pembangunan penjara khusus koruptor agar Asta Cita pemberantasan korupsi Presiden Prabowo dapat berjalan optimal,” ujarnya.

    Menurut Rinno, upaya pemberantasan korupsi sejauh ini telah berjalan melalui lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi hingga ke tingkat daerah. Namun, ia menilai diperlukan langkah konkret untuk memperkuat efek jera terhadap pelaku korupsi, salah satunya melalui pembangunan lembaga pemasyarakatan khusus.

    Ia juga menyebutkan bahwa rencana pembangunan penjara khusus koruptor sebenarnya telah memiliki dokumen dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang dipimpin oleh Agus Adrianto. Namun, realisasinya masih terkendala pada alokasi anggaran.

    “Informasi yang kami terima, dokumen perencanaan sudah tersedia di Kementerian Imipas. Tinggal bagaimana Kementerian Keuangan segera mengalokasikan anggarannya,” jelas Rinno.

    Lebih lanjut, ia menilai praktik korupsi yang terjadi dari level bawah hingga tingkat tinggi berpotensi mengganggu stabilitas negara. Oleh karena itu, diperlukan langkah tegas dan terstruktur untuk menekan angka korupsi di Indonesia.

    “Kita yakin Menteri Keuangan memiliki komitmen antikorupsi. Tahun ini kita dorong agar pembangunan penjara khusus koruptor dapat segera terealisasi,” tambahnya.

    Terkait lokasi pembangunan, Rinno menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah pusat, termasuk kemungkinan pembangunan di wilayah seperti Nusakambangan atau lokasi lain yang dianggap strategis.

    FABEM berharap langkah ini dapat memperkuat implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.

  • Polres Tanjung Balai Amankan Ibadah Salat Jumat, Pastikan Jemaah Nyaman dan Aman

    Polres Tanjung Balai Amankan Ibadah Salat Jumat, Pastikan Jemaah Nyaman dan Aman

    TANJUNG BALAI ,indeksnews.web.id/- Guna memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menjalankan ibadah, Polres Tanjung Balai melaksanakan pengamanan di sejumlah masjid protokol di wilayah hukumnya, Jumat (3/4/2026).

    Pengamanan dilakukan sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya untuk memastikan jemaah dapat melaksanakan ibadah Salat Jumat dengan khusyuk dan tanpa gangguan.

    Kapolres Tanjungbalai melalui Kasubsi PIDM Sihumas, M. Ruslan, menegaskan bahwa kegiatan tersebut mengedepankan pendekatan humanis.

    “Kegiatan pengamanan ini tidak hanya menjaga lokasi ibadah, tetapi juga memastikan keamanan kendaraan jemaah di area parkir agar terhindar dari tindak kejahatan seperti pencurian sepeda motor,” ujarnya.

    Adapun sejumlah masjid yang menjadi prioritas pengamanan antara lain Masjid Raya di Jalan Masjid, Masjid Saksi di Jalan S. Parman, Masjid Nurul Iman di Jalan MT. Haryono, Masjid Taqwa di Kelurahan Pantai Burung, Masjid Syuhada di Kelurahan Gading dan Pematang Simardan, Masjid Nurul Ikhwan dan Silaturahim di Jalan Jenderal Sudirman, serta Masjid Persaudaraan di Jalan Letjend Suprapto.

    Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian tampak disiagakan di pintu masuk dan area parkir masjid untuk mengatur arus lalu lintas serta memantau situasi keamanan lingkungan sekitar.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Tanjung Balai dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat toleransi antarumat beragama di Kota Tanjung Balai.

  • PMPTSP Tetap Buka Kantor Meski WFH, Rasyid Ridho Pastikan Pelayanan Publik Berjalan Normal

    PMPTSP Tetap Buka Kantor Meski WFH, Rasyid Ridho Pastikan Pelayanan Publik Berjalan Normal

    MEDAN ,indeksnews.web.id/- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menegaskan bahwa pelayanan publik tetap berjalan normal meski kebijakan Work From Home (WFH) mulai diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

    Kepala Dinas PMPTSP Kota Medan, Rasyid Ridho Nasution, memastikan pihaknya tetap membuka layanan secara langsung bagi masyarakat dan tidak memberlakukan WFH pada hari Jumat seperti sebagian organisasi perangkat daerah lainnya.

    “InsyaAllah di PMPTSP tetap masuk dan melayani masyarakat. Sesuai surat Bapak Wali Kota yang sudah kami terima,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

    Sementara itu, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menjelaskan bahwa kebijakan WFH diterapkan secara terbatas, yakni satu hari dalam sepekan.

    “Kita melaksanakan WFH satu hari, yaitu setiap hari Jumat di Kota Medan,” kata Rico saat ditemui di Balai Kota Medan.

    Menurutnya, kebijakan tersebut telah diatur melalui surat edaran resmi dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pemko Medan juga telah menyiapkan infrastruktur digital guna memastikan aktivitas administrasi tetap berjalan efektif meski sebagian ASN bekerja dari rumah.

    Didampingi Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, Rico menegaskan bahwa sejumlah sektor pelayanan langsung tetap diwajibkan bekerja dari kantor, seperti layanan kesehatan, pendidikan, pemadam kebakaran, serta Satpol PP dan BPBD.

    Selain itu, pejabat struktural mulai dari eselon II dan III hingga camat dan lurah juga tetap berkantor guna memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.

    “Jangan khawatir, pelayanan tetap kami maksimalkan seperti biasa. Ini menjadi momentum untuk mendorong kinerja yang lebih baik,” tambahnya.

    Di sisi lain, Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus, mengingatkan pentingnya pengawasan internal selama kebijakan WFH diterapkan. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi secara ketat.

    “Harus ada pengawasan dari internal Pemko Medan agar setiap ASN yang WFH tetap bekerja seperti biasa,” tegasnya.

    Meski mendukung kebijakan tersebut, Robi berharap penerapan WFH tidak berdampak pada penurunan produktivitas ASN maupun kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor vital seperti kesehatan.

    Dengan berbagai langkah yang telah disiapkan, Pemko Medan optimistis kebijakan WFH dapat berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

  • Kementerian ATR/BPN Gelar Vaksinasi Kanker Serviks, Lindungi ASN Perempuan dari Risiko Penyakit Mematikan

    Kementerian ATR/BPN Gelar Vaksinasi Kanker Serviks, Lindungi ASN Perempuan dari Risiko Penyakit Mematikan

    JAKARTA,indeksnews.web.id/  – Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap kesehatan perempuan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan program vaksinasi kanker serviks bagi jajaran pegawainya sejak awal tahun 2026.

    Program ini mendapat sambutan positif dari aparatur sipil negara (ASN), khususnya perempuan, yang menyadari pentingnya pencegahan terhadap penyakit kanker serviks yang tergolong mematikan.

    Salah satu peserta vaksinasi, Inayati Iryana (45), mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut, terutama karena biaya vaksin yang relatif mahal jika dilakukan secara mandiri.

    “Kebanyakan kita usia produktif di ATR/BPN. Kalau di luar, vaksin ini cukup mahal, jadi sangat terbantu. Pelayanannya juga baik, mulai dari screening awal, penyuntikan, edukasi dokter hingga screening akhir,” ujarnya usai mengikuti vaksinasi di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Kamis (2/4/2026).

    Program vaksinasi ini merupakan usulan dari Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian ATR/BPN dan dilaksanakan dalam tiga tahapan. Tahap pertama telah digelar pada 30 Januari 2026, tahap kedua berlangsung saat ini, dan tahap ketiga dijadwalkan pada 3 Juli 2026 mendatang.

    Dalam program ini, para peserta hanya dikenakan biaya sebesar Rp870.000, sehingga lebih terjangkau dibandingkan harga umum di fasilitas kesehatan.

    Peserta lainnya, Febi Nur Anggriany (46), menyatakan bahwa program ini mendorong dirinya untuk lebih peduli terhadap kesehatan, sekaligus mengajak keluarga untuk melakukan hal serupa.

    “Saya juga akan mengimbau putri-putri saya untuk menerima vaksin ini sebagai bentuk perlindungan dari kanker serviks,” tuturnya.

    Sementara itu, tenaga medis yang terlibat, Irnawati, menjelaskan bahwa vaksin Human Papillomavirus (HPV) Vaccine merupakan langkah pencegahan efektif terhadap kanker serviks.

    “Ini adalah salah satu kanker yang bisa dicegah. Program seperti ini sangat baik dimanfaatkan, apalagi dengan biaya yang terjangkau bagi ASN perempuan,” jelasnya.

    Sebanyak 161 ASN perempuan tercatat mengikuti program vaksinasi ini sepanjang tahun 2026. Selain meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi, program ini juga diharapkan mampu menjaga produktivitas pegawai perempuan di lingkungan kerja.

    Melalui program ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan perhatian terhadap kesehatan pegawai, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif.