Indeks

Author: Admin Utama

  • Polres Tanjungbalai Hadiri Pembukaan Festival Lancang Samudra 2026

    Polres Tanjungbalai Hadiri Pembukaan Festival Lancang Samudra 2026

    TANJUNGBALAI,indeksnews.web.id/  – Polres Tanjungbalai menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian kearifan lokal dengan menghadiri pembukaan Festival Lancang Samudra 2026. Kegiatan yang sarat nilai sejarah dan budaya ini digelar di Balai Ujung Tanjung, Jalan Asahan, Kelurahan Indra Sakti, Sabtu sore (11/4/2026).

    Kapolres Tanjungbalai, Welman Feri, melalui perwakilannya Bhabinkamtibmas Kelurahan Indra Sakti, Wahyu Dani, hadir bersama jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat untuk mengawal sekaligus memeriahkan pesta budaya masyarakat pesisir tersebut.

    Festival yang diinisiasi oleh Rumah Imajinasi ini menjadi sorotan karena mengangkat pelestarian budaya maritim di sepanjang aliran Sungai Silau dan Sungai Asahan. Identitas Tanjungbalai sebagai kota perairan kembali ditegaskan melalui berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari penampilan seni tradisional hingga aksi pelestarian lingkungan.

    Kehadiran personel kepolisian di lokasi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan aman, tertib, dan lancar.

    “Polres Tanjungbalai akan selalu hadir di tengah masyarakat, terutama dalam kegiatan-kegiatan positif yang bertujuan merawat akar budaya dan mempererat silaturahmi antarwarga,” ujar AIPDA Wahyu Dani.

    Melalui Festival Lancang Samudra ini, diharapkan generasi muda Kota Tanjungbalai semakin mencintai budayanya sendiri serta mampu menjaga dan melestarikan kearifan lokal di tengah arus modernisasi.

  • Polres Tanjung Balai Pastikan Distribusi di SPBU Sijambi Lancar

    Polres Tanjung Balai Pastikan Distribusi di SPBU Sijambi Lancar

    TANJUNG BALAI,indeksnews.web.id/  – Guna memastikan kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta menjaga kondusivitas wilayah, jajaran Polres Tanjung Balai melakukan pengamanan di sejumlah titik pengisian bahan bakar. Salah satunya di SPBU 14.213.232, Jalan Jenderal Sudirman Km 7, Kelurahan Sijambi, Sabtu (11/4/2026).

    Kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.30 WIB ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan distribusi BBM, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melintas di jalur utama Kota Tanjung Balai.

    Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ketersediaan stok BBM di SPBU tersebut terpantau dalam kondisi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Aktivitas pengisian berjalan lancar tanpa adanya antrean panjang.

    Perwira Pengendali Pengamanan SPBU, Rudian Irwansyah Putra, menjelaskan bahwa selain melakukan pengamanan, personel juga aktif berdialog dengan warga guna memberikan imbauan terkait situasi BBM.

    “Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak perlu panik. Isu mengenai kelangkaan atau kenaikan harga yang tidak resmi tidak perlu ditanggapi berlebihan atau panic buying, karena stok saat ini sangat aman,” ujarnya.

    Selain itu, petugas juga melakukan pengawasan ketat terhadap potensi pelanggaran, seperti pembelian BBM menggunakan jerigen tanpa izin yang sah.

    “Fokus kami adalah memastikan distribusi BBM tepat sasaran. Kami pastikan tidak ada pengisian menggunakan jerigen secara ilegal, sehingga seluruh masyarakat bisa mendapatkan BBM secara adil,” tambahnya.

    Dengan adanya pengamanan dan pengawasan ini, diharapkan distribusi BBM di wilayah Tanjung Balai tetap stabil serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terus terjaga.

  • Cegah Penimbunan BBM, Personel Polres Tanjung Balai Jaga Ketat SPBU Sijambi

    Cegah Penimbunan BBM, Personel Polres Tanjung Balai Jaga Ketat SPBU Sijambi

    TANJUNG BALAI ,indeksnews.web.id/  Guna memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil dan tepat sasaran, jajaran personel Polres Tanjung Balai melaksanakan pengamanan intensif di SPBU 14.213.232, Jalan KM 7, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Jumat (10/4/2026) malam.

    Kegiatan yang dimulai sejak pukul 20.00 WIB ini dipimpin langsung oleh J.H Turnip selaku Perwira Pengendali (Padal), dengan melibatkan sejumlah personel dari Sat Samapta, Bhabinkamtibmas, hingga unit SPKT Polsek Datuk Bandar.

    Dalam pelaksanaannya, petugas tidak hanya melakukan penjagaan, tetapi juga berdialog aktif dengan pengelola dan petugas SPBU. Mereka mengimbau agar tidak melayani pembelian BBM dalam jumlah mencurigakan atau berlebihan yang berpotensi mengarah pada praktik penimbunan.

    “Kami hadir untuk memastikan hak masyarakat mendapatkan BBM tidak terganggu oleh oknum-oknum yang mencoba melakukan penimbunan. Kami juga mengedukasi petugas SPBU agar tetap patuh pada aturan yang berlaku,” ujar AKP J.H Turnip.

    Selain itu, petugas juga memantau situasi antrean kendaraan serta memastikan distribusi BBM berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

    Hingga kegiatan berakhir, situasi di lokasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukan adanya aktivitas ilegal maupun antrean panjang yang mengular di area SPBU.

    Langkah preventif ini merupakan bagian dari komitmen Polres Tanjung Balai dalam menjaga stabilitas pasokan BBM, sekaligus mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum setempat.

  • Wakil Wali Kota Tanjungbalai Imbau Pedagang Pindah ke Lapak Resmi di Kawasan Pasar Bahagia

    Wakil Wali Kota Tanjungbalai Imbau Pedagang Pindah ke Lapak Resmi di Kawasan Pasar Bahagia

    TANJUNGBALAI ,indeksnews.web.id/  Pemerintah Kota Tanjungbalai terus berupaya menata kawasan pasar tradisional agar lebih tertib, nyaman, dan layak bagi semua pihak. Salah satu langkah yang kini dilakukan adalah mengimbau para pedagang, khususnya yang masih berjualan di bahu jalan dan trotoar di kawasan Pasar Bahagia, untuk segera berpindah ke lapak resmi yang telah disiapkan di dalam area pasar.

    Imbauan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, saat turun ke lokasi dengan pendekatan dialogis dan humanis, Jumat (10/4/2026). Dalam kegiatan itu, ia juga menyerahkan surat himbauan kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang masih berjualan di badan jalan.

    Menurut Fadly, langkah yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk pendekatan persuasif sekaligus sosialisasi dalam penataan kawasan Pasar Bahagia. Ia meminta para pedagang untuk mengosongkan lapak di badan jalan paling lambat Selasa (14/4/2026) dan berpindah ke lokasi resmi yang telah disediakan oleh Pemko Tanjungbalai.

    “Setelah itu, petugas akan lebih mudah melakukan penertiban dan pembongkaran bangunan atau pondok yang masih berdiri di badan jalan,” ujarnya.

    Fadly menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mencari nafkah. Namun, ketertiban, kenyamanan, kebersihan, dan keindahan kota harus tetap dijaga bersama. Lapak resmi disiapkan agar aktivitas jual beli tetap berjalan tanpa mengganggu arus lalu lintas maupun pejalan kaki.

    Selain itu, ia juga menginstruksikan seluruh petugas untuk mempersiapkan penertiban yang dijadwalkan pada Rabu (15/4/2026). Kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagper), ia meminta agar pendataan pedagang dilakukan secara menyeluruh dan pemberian surat himbauan dilakukan tanpa terkecuali.

    “Untuk PKL agar semuanya kita tertibkan, jangan sampai ada yang tertinggal agar Pemko tidak dianggap tebang pilih. Jika bersentuhan dengan masyarakat, hindari gesekan,” tegasnya.

    Ia juga meminta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menata parkir serta lokasi mangkal becak bermotor (betor) agar tidak menggunakan badan jalan yang dapat memicu kemacetan di kawasan pasar.

    Sementara itu, salah seorang pedagang menyatakan kesiapannya untuk mengikuti arahan pemerintah, dengan catatan penertiban dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih.

    “Kami siap pindah dari badan jalan, tapi jangan nanti tempat yang kami tinggalkan diisi pedagang baru. Penertiban harus adil,” ungkapnya.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat Pemko Tanjungbalai, di antaranya Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tajul Akbar Nur Ritonga, Kadis PUTR Tety Juliani, Kasatpol PP Pahala Zulfikar, Plt Kadis Disdagper Wiwik Fitria, Plt Kadishub Elvandia, serta para camat, lurah, dan petugas gabungan dari Satpol PP, Dishub, dan Disdagper.

    Pemerintah berharap penataan ini dapat menciptakan kawasan pasar yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat.

  • Pastikan Solar Subsidi Tepat Sasaran, Satpolairud Polres Tanjung Balai Perketat Pengawasan SPBN

    Pastikan Solar Subsidi Tepat Sasaran, Satpolairud Polres Tanjung Balai Perketat Pengawasan SPBN

    TANJUNG BALAI ,indeksnews.web.id/  Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Tanjung Balai memperketat pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar bagi masyarakat pesisir dan nelayan di wilayah Tanjung Balai, Jumat (10/4/2026).

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan solar subsidi benar-benar tepat sasaran, khususnya bagi nelayan kecil yang berhak menerima, sekaligus mencegah praktik penimbunan maupun penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Kapolres Tanjung Balai melalui Kasat Polairud, M. Tanjung, menyampaikan bahwa pihaknya turun langsung melakukan pengecekan di salah satu titik vital distribusi, yakni SPBB Teluk Nibung.

    Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari ketersediaan stok BBM, standar keselamatan kerja, hingga ketepatan takaran mesin pompa melalui proses kalibrasi.

    “Kami melakukan pengecekan menyeluruh. Bukan hanya soal stok, tapi juga aspek keselamatan seperti ketersediaan alat pemadam api dan kelayakan selang pompa. Kami ingin memastikan pelayanan kepada nelayan sesuai prosedur,” ujar AKP M. Tanjung.

    Dari hasil pemantauan di lapangan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di kalangan nelayan terpantau kondusif. Hingga saat ini, belum ditemukan adanya kelangkaan maupun lonjakan harga yang signifikan untuk solar bersubsidi.

    Kasat Polairud menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal distribusi BBM subsidi agar tidak disalahgunakan. Selain itu, pihak kepolisian juga menampung aspirasi para pelaku usaha perikanan terkait tingginya harga BBM industri.

    “Fokus kami adalah memastikan distribusi ini tepat sasaran. Kami juga menerima masukan dari pelaku usaha perikanan untuk diteruskan ke instansi terkait,” tambahnya.

    Pengawasan intensif ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan energi bagi nelayan serta mendukung kelangsungan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir di wilayah Tanjung Balai.

  • Viral! Galian C Ilegal di Medan Sinembah Rusak Jalan dan Picu Kemarahan Publik

    Viral! Galian C Ilegal di Medan Sinembah Rusak Jalan dan Picu Kemarahan Publik

    DELI SERDANG,indeksnews.web.id/  – Aktivitas galian C yang diduga ilegal di Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, kian menuai sorotan publik. Selain disebut-sebut tidak memiliki izin resmi, praktik tersebut juga dinilai telah merusak infrastruktur jalan dan mengancam keselamatan warga sekitar. Peristiwa ini terpantau pada Jumat (10/4/2026).

    Pantauan di lapangan menunjukkan truk-truk pengangkut material hilir mudik setiap hari melintasi jalan desa. Akibatnya, kondisi badan jalan mengalami kerusakan cukup parah. Saat cuaca panas, debu tebal beterbangan hingga mengganggu pernapasan warga. Sementara ketika hujan turun, jalan berubah menjadi berlumpur dan licin, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan.

    Sejumlah warga mengaku resah dengan aktivitas tersebut. Selain menghambat mobilitas, kondisi jalan yang rusak juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.

    “Kalau panas berdebu kali, kalau hujan jadi lumpur. Kami susah lewat, sering juga hampir jatuh,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

    Tak hanya itu, beredar informasi di tengah masyarakat bahwa aktivitas galian C tersebut dikelola oleh seorang mandor berinisial Karim. Bahkan, muncul dugaan adanya keterlibatan oknum pensiunan aparat dalam praktik tersebut.

    “Jumpai aja mandornya berinisial Karim. Dengar-dengar uangnya lumayan, orangnya juga susah ditemui,” ungkap warga lainnya.

    Kondisi ini memicu kemarahan publik yang menilai praktik tambang ilegal tersebut tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tetapi juga menyengsarakan masyarakat akibat kerusakan lingkungan dan infrastruktur.

    Masyarakat pun mendesak Polda Sumatera Utara serta aparat terkait untuk tidak menutup mata terhadap aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut. Warga meminta penindakan tegas serta pengawasan ketat guna menghentikan kerusakan yang semakin meluas.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait legalitas aktivitas tambang maupun dugaan keterlibatan oknum dalam praktik tersebut.

    Warga berharap pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum segera turun tangan sebelum dampak kerusakan semakin parah dan berpotensi menimbulkan korban.

  • Kapolda Sumut Lakukan Penyegaran, Sejumlah Jabatan Strategis di Polrestabes Medan Dirotasi

    Kapolda Sumut Lakukan Penyegaran, Sejumlah Jabatan Strategis di Polrestabes Medan Dirotasi

    MEDAN ,indeksnews.web.id/- Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Whisnu Hermawan Februanto, kembali melakukan penyegaran organisasi melalui mutasi dan rotasi jabatan di jajaran Polda Sumatera Utara.

    Rotasi tersebut mencakup sejumlah posisi strategis, mulai dari tingkat Polrestabes, Polresta hingga Polsek di wilayah Sumatera Utara. Salah satu jabatan yang mengalami pergantian adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polrestabes Medan.

    Jabatan tersebut kini dipercayakan kepada Adrian Risky Lubis, menggantikan Bayu Putro Wijayanto yang dimutasi menjadi Kasubdit II Ditreskrimum Polda Sumut.

    Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (TR) bernomor ST/231/IV/KEP/2026 yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda Sumut, Philemon Ginting.

    Selain itu, posisi Kasat Lantas Polrestabes Medan juga mengalami pergantian. I Made Parwita dimutasi menjadi Kabag Bin Opsnal Ditlantas Polda Sumut, sementara jabatannya kini diemban oleh Sri Lestari Widodo.

    Rotasi turut menyasar jabatan Kabag Ops Polrestabes Medan. Pardamean Hutahaean kini menjabat sebagai Kasubdit 4 Dit Intelkam Polda Sumut, dan posisinya digantikan oleh Dhana Noer Kurniawan.

    Selanjutnya, posisi Wakasat Intelkam Polrestabes Medan yang sebelumnya dijabat Riama Ernawati Siahaan kini bergeser menjadi Kasubag Renmin Bid Humas Polda Sumut.

    Sementara itu, jabatan Kasi Propam Polrestabes Medan yang sebelumnya diemban Natal Fernando Saragih kini dipercaya sebagai PS Kabag Ops Polres Tanjungbalai.

    Terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Ferry Walintukan, membenarkan adanya mutasi tersebut. Ia menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam organisasi kepolisian.

    “Mutasi dan promosi jabatan itu merupakan hal yang sangat lumrah. Rotasi dan mutasi ini juga bertujuan untuk mengembangkan karier dan kemampuan setiap personel,” ujarnya, Sabtu (11/04/2026).

    Dengan adanya rotasi ini, diharapkan kinerja organisasi kepolisian, khususnya di wilayah Sumatera Utara, semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

  • Wamen Ossy Saksikan Penyerahan Denda Rp11,4 Triliun oleh Satgas PKH, Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

    Wamen Ossy Saksikan Penyerahan Denda Rp11,4 Triliun oleh Satgas PKH, Wujud Penyelamatan Kekayaan Negara

    JAKARTA ,indeksnews.web.id/ – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menyaksikan penyerahan denda administratif dan hasil penyelamatan keuangan negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) tahap VI dengan nilai mencapai Rp11,42 triliun.

    Kegiatan tersebut berlangsung di Kompleks Kejaksaan Agung, Jumat (10/04/2026), sebagai bagian dari upaya pengembalian kekayaan negara serta penertiban penguasaan kawasan hutan.

    “Mewakili Bapak Menteri Nusron Wahid, kami menghadiri penyerahan denda administratif oleh Satgas PKH dengan nilai sekitar Rp11,42 triliun. Ini merupakan harapan Presiden agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk rakyat,” ujar Ossy.

    Ia menjelaskan, Satgas PKH merupakan tim lintas kementerian/lembaga, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, yang bertugas menertibkan penguasaan kawasan hutan serta menyelamatkan aset negara.

    Pada tahap ini, selain penyerahan denda administratif, Satgas PKH juga mengembalikan penguasaan kawasan Taman Nasional seluas sekitar 254.780,20 hektare. Penyerahan dilakukan secara simbolis dari Jaksa Agung, ST Burhanuddin, kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.

    Tak hanya itu, turut diserahkan kawasan perkebunan tahap VI seluas kurang lebih 30.543,40 hektare melalui mekanisme berjenjang. Dimulai dari Jaksa Agung kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, kemudian diteruskan kepada Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara, hingga akhirnya diserahkan kepada PT Agrinas Palma Nusantara.

    Seluruh rangkaian prosesi tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang turut memberikan apresiasi kepada Satgas PKH atas capaian yang telah diraih.

    Menutup pernyataannya, Wamen Ossy berharap kinerja Satgas PKH dapat terus berlanjut dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

    “Bapak Presiden memberikan apresiasi kepada seluruh anggota Satgas PKH yang telah bekerja keras. Ini menjadi semangat untuk terus melanjutkan kerja-kerja bagi masyarakat, bangsa, dan negara,” pungkasnya.

  • Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat RDTR untuk Dorong Investasi

    Menteri Nusron Imbau Kepala Daerah Se-NTB Percepat RDTR untuk Dorong Investasi

    MATARAM ,indeksnews.web.id/- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau seluruh pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) agar mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna mengoptimalkan potensi daerah dan menarik investasi.

    Imbauan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-NTB yang digelar di Kantor Gubernur NTB, Jumat (10/04/2026).

    Menurut Nusron, keberadaan RDTR sangat penting untuk mempermudah proses perizinan usaha, khususnya dalam penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

    “Menyusun KKPR akan lebih mudah kalau ada RDTR. Daerah yang punya potensi bisa menjadi tidak ada gunanya kalau belum memiliki RDTR. Karena itu, saya harap Bapak/Ibu dapat menyusun RDTR secepatnya,” ujarnya.

    Saat ini, dari total target 77 RDTR di NTB, baru 15 yang telah diselesaikan. Artinya, masih terdapat 62 RDTR yang harus segera dirampungkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

    Selain percepatan RDTR, Nusron juga menekankan pentingnya perlindungan lahan pertanian melalui penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). Ia meminta kepala daerah mengalokasikan sekitar 87 persen dari total Lahan Baku Sawah untuk kawasan tersebut, serta masing-masing 1 persen untuk infrastruktur/industri dan lahan cadangan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), sesuai ketentuan RPJMN 2025-2029.

    “Saya minta bupati/wali kota memasukkan LP2B sebesar 87 persen dan KP2B 89 persen. Jika ada yang sudah terlanjur dialihfungsikan, maka wajib dilakukan penggantian lahan. Jika tidak, ada sanksi pidana sesuai undang-undang,” tegasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyatakan komitmennya untuk segera menindaklanjuti arahan Menteri ATR/BPN. Ia menegaskan percepatan penyusunan RDTR menjadi prioritas guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan di NTB.

    Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi NTB bersama Kantor Wilayah BPN NTB juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) terkait sinergi pelaksanaan tugas di bidang pertanahan. Penandatanganan tersebut turut disaksikan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN.

    Selain itu, dilakukan pula penyerahan berbagai sertipikat tanah, meliputi 38 bidang tanah wakaf, 3 sertipikat hak pakai untuk Pemerintah Provinsi NTB, serta 151 sertipikat hak pakai untuk aset pemerintah kabupaten/kota di NTB.

    Rapat koordinasi ini turut dihadiri jajaran DPRD se-NTB, serta sejumlah pejabat ATR/BPN, di antaranya Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Shamy Ardian dan Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta para kepala kantor pertanahan se-NTB.

  • Kementerian ATR/BPN Gelar Vaksinasi Kanker Serviks, Lindungi ASN Perempuan dari Penyakit Mematikan

    Kementerian ATR/BPN Gelar Vaksinasi Kanker Serviks, Lindungi ASN Perempuan dari Penyakit Mematikan

    JAKARTA ,indeksnews.web.id/- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menggelar program vaksinasi kanker serviks bagi jajaran pegawainya sebagai upaya meningkatkan kesadaran sekaligus perlindungan terhadap penyakit mematikan yang banyak menyerang perempuan.

    Program yang telah dimulai sejak awal 2026 ini disambut antusias oleh para aparatur sipil negara (ASN), khususnya perempuan di lingkungan ATR/BPN. Vaksinasi ini menjadi salah satu langkah preventif dalam menjaga kesehatan dan produktivitas pegawai.

    Salah satu peserta vaksinasi, Inayati Iryana (45), mengaku terbantu dengan adanya program tersebut, terutama karena biaya vaksin yang relatif terjangkau dibandingkan di luar.

    “Saya senang dengan pelayanannya, mulai dari tahap screening awal, penyuntikan vaksinasi, edukasi dokter mengenai efek samping, sampai screening akhir,” ujarnya usai mengikuti vaksinasi di Aula Prona ATR/BPN, Jakarta, Kamis (02/04/2026).

    Program ini merupakan inisiatif Korps Pegawai Republik Indonesia ATR/BPN dan dilaksanakan dalam tiga tahapan. Tahap pertama telah berlangsung pada 30 Januari 2026, tahap kedua pada awal April, dan tahap ketiga dijadwalkan pada 3 Juli 2026. Peserta hanya dikenakan biaya sebesar Rp870.000 untuk mengikuti seluruh rangkaian vaksinasi.

    Menurut Inayati, vaksinasi kanker serviks sangat penting, terutama bagi perempuan usia produktif. Ia menilai program ini dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan penyakit sejak dini.

    Hal senada disampaikan peserta lainnya, Febi Nur Anggriany (46), yang turut menjadi bagian dari 161 ASN perempuan yang mengikuti program vaksinasi tersebut. Ia mengaku semakin termotivasi untuk menjaga kesehatan dan mengajak keluarga turut melakukan pencegahan.

    “Saya juga akan mengimbau putri-putri saya untuk menerima vaksin ini, sebagai bentuk menjaga kesehatan diri dari kanker serviks,” ujarnya.

    Sementara itu, dr. Irnawati yang bertugas sebagai observator efek samping menegaskan bahwa vaksin Human Papillomavirus (HPV) merupakan langkah efektif dalam mencegah kanker serviks.

    “Vaksin HPV ini adalah langkah mengantisipasi kanker serviks dan merupakan satu-satunya kanker yang dapat dicegah saat ini,” jelasnya.

    Melalui program ini, ATR/BPN menegaskan komitmennya dalam mendukung kesehatan pegawai, khususnya perempuan, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan kerja yang sehat, produktif, dan berkelanjutan.