Author: Admin Utama

MEDAN ,indeksnews.web.id/- Kepala Kejaksaan Negeri Medan, Ridwan Sujana Angsar, menegaskan bahwa institusi yang dipimpinnya tidak alergi terhadap kritik maupun keberadaan insan pers.

Pernyataan tersebut disampaikan Ridwan pada Selasa (20/4/2026) sebagai respons atas sejumlah isu yang dinilai tidak tepat dalam menggambarkan hubungan antara Kejari Medan dan media.

Menurutnya, peran media sangat penting, bahkan turut berkontribusi dalam perjalanan karier para jaksa. Ia mengakui bahwa dukungan wartawan menjadi salah satu faktor yang membentuk pengalaman dan posisi yang diraihnya saat ini.

“Karier kami hingga seperti sekarang ini tidak terlepas dari dukungan rekan-rekan media,” ujarnya.

Didampingi Kasi Intelijen Valentino Harry Parluhutan Manurung dan Kasi Pidum Zulkarnain Harahap, Ridwan menjelaskan bahwa selama dua bulan menjabat, dirinya masih fokus melakukan pembenahan internal di lingkungan kerja.

Langkah tersebut dinilai penting untuk memahami kondisi organisasi secara menyeluruh sebelum mengambil kebijakan strategis ke depan.

Terkait komunikasi dengan media, Ridwan mempersilakan wartawan untuk melakukan konfirmasi melalui Kasi Intel yang bertindak sebagai juru bicara resmi di lingkungan Kejari Medan.

Menanggapi usulan sejumlah pihak terkait penyediaan sekretariat bagi wartawan di area Kejari, Ridwan menyebut hal tersebut belum dapat direalisasikan. Ia menjelaskan bahwa keterbatasan fasilitas dan anggaran menjadi kendala utama.

“Bukan karena kami tidak ingin mengakomodir, tetapi memang ada keterbatasan yang harus dipahami bersama,” jelasnya.

Ia menambahkan, bahkan untuk kebutuhan parkir pegawai saat ini masih sangat terbatas, sehingga belum memungkinkan adanya penambahan fasilitas baru, termasuk sekretariat bagi insan pers.

Di sisi lain, Ridwan juga menyinggung penanganan perkara, khususnya dugaan tindak pidana korupsi yang tengah menjadi perhatian publik. Ia memastikan bahwa sejumlah perkara saat ini masih dalam proses dan akan segera disampaikan kepada media.

“Masih berproses dan belum bisa kami publikasikan sekarang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan kami ekspos,” pungkasnya.

TANJUNG BALAI,indeksnews.web.id/ – Suasana di Sat Polairud Polres Tanjung Balai tampak berbeda dan penuh keceriaan pada Senin pagi (20/4). Puluhan santri dari Yayasan Pendidikan Tarbiyatul Aulad Al Huda hadir dalam rangka kegiatan Program Belajar di Luar Kelas atau Moving Class.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan tugas-tugas kepolisian perairan sekaligus memberikan wawasan baru kepada anak-anak tentang dunia maritim di wilayah hukum Polres Tanjung Balai.

Kasat Polairud Polres Tanjung Balai, AKP M. Tanjung, S.H., menerima langsung kunjungan tersebut bersama jajarannya. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kedekatan Polri dengan masyarakat, khususnya dunia pendidikan.
“Kami sangat mengapresiasi inisiatif dari Yayasan Al Huda. Melalui kegiatan ini, anak-anak bisa melihat langsung bagaimana personel Sat Polairud bekerja menjaga keamanan laut. Ini adalah bagian dari upaya kami menanamkan rasa cinta tanah air dan kedisiplinan sejak dini,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, para santri yang didampingi orang tua dan guru diajak berkeliling melihat fasilitas di markas komando Sat Polairud. Kehadiran Ketua Yayasan Al Huda Khairil Abdi, S.Ag., M.M., serta Kepala TK IT Al Huda Dewi Maysuri, S.Ag., S.Pd.I., turut menambah khidmat sekaligus semaraknya suasana belajar di lapangan.

Pihak sekolah berharap kegiatan Moving Class ini dapat menjadi penyegaran bagi para siswa agar tidak jenuh dengan suasana belajar di dalam ruangan, sekaligus memperluas wawasan mereka mengenai berbagai profesi, khususnya di lingkungan kepolisian.

Para santri tampak antusias mengikuti setiap arahan dari personel Sat Polairud. Turut hadir dalam kegiatan tersebut KBO Sat Polairud AIPTU Sarianto bersama personel dan staf Sat Polairud Polres Tanjung Balai, serta para guru, staf, dan wali murid Yayasan Al Huda.

TANJUNGBALAI ,indeksnews.web.id/ – Polres Tanjungbalai menggelar apel pagi rutin di halaman Mapolres, Senin (20/04/2026). Dalam kegiatan tersebut, seluruh jajaran diminta untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya melalui optimalisasi layanan darurat Call Center 110.

Apel yang dimulai pukul 08.00 WIB ini dipimpin oleh Wakapolres Tanjungbalai, MP Pardede, mewakili Kapolres Welman Feri. Kegiatan tersebut diikuti para pejabat utama (PJU), Kapolsek jajaran, perwira, serta seluruh personel dan ASN di lingkungan Polres Tanjungbalai.

Dalam arahannya, Kompol MP Pardede memberikan perhatian khusus kepada operator layanan darurat 110. Ia menegaskan bahwa layanan tersebut merupakan akses utama masyarakat untuk mendapatkan bantuan kepolisian secara cepat.

“Operator Call Center 110 harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Setiap panggilan wajib dijawab dengan sopan, dilayani dengan baik, dan segera ditindaklanjuti. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara saat masyarakat membutuhkan bantuan,” tegasnya.

Sebagai langkah peningkatan kesiapsiagaan, Polres Tanjungbalai juga berencana menggelar simulasi bertahap terkait prosedur penerimaan hingga penanganan laporan melalui Call Center 110 dalam waktu dekat.

Selain itu, Wakapolres turut mengingatkan personel di bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) agar selalu mengedepankan sikap humanis dalam melayani masyarakat. Ia menekankan pentingnya memberikan sambutan yang ramah kepada setiap warga yang datang melapor secara langsung.

“Pelayanan yang baik dan humanis akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri,” tambahnya.

Apel pagi berlangsung dengan aman dan kondusif, serta menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapan personel dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Tanjungbalai.

Dairi,indeksnews.web.id/  — Dewan Pimpinan Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Sumatera Utara melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kabupaten Dairi terkait kebijakan anggaran yang dinilai tidak sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto tentang efisiensi belanja daerah.

Fungsionaris KNPI Sumut, Arifatullah Manik, mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang dihimpun pihaknya, Pemkab Dairi justru mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk belanja makan dan minum serta pakaian dinas.

“Belanja makanan dan minuman rapat mencapai Rp6,97 miliar, jamuan tamu Rp475 juta, aktivitas lapangan Rp424 juta, serta untuk fasilitas pelayanan kesehatan Rp29 juta,” ujarnya.

Selain itu, anggaran pakaian dinas juga menjadi sorotan. Di antaranya, pakaian dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp22 juta, pakaian sipil harian Rp291,7 juta, pakaian sipil lengkap Rp16,9 juta, pakaian dinas harian Rp111 juta, pakaian dinas lapangan Rp58,8 juta, pakaian sipil resmi Rp11,7 juta, pakaian dinas upacara Rp16,9 juta, serta pakaian adat daerah Rp14 juta.

Menurut Arifatullah, kebijakan tersebut bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang ditekankan pemerintah pusat, terlebih di bawah kepemimpinan Bupati Vickner Sinaga dan Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala.

“Jika ditotal, anggaran makan minum mencapai miliaran rupiah, sementara pakaian dinas juga ratusan juta. Ini menunjukkan tidak adanya kepekaan terhadap kondisi masyarakat,” tegasnya.

KNPI Sumut menilai, di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat seperti kelangkaan pupuk, tekanan ekonomi, dan menurunnya daya beli, pemerintah daerah seharusnya lebih memprioritaskan program yang berdampak langsung bagi rakyat.

Instruksi Presiden, lanjutnya, secara tegas menekankan pentingnya efisiensi, penghematan, serta penggunaan anggaran yang tepat sasaran. Namun, kondisi di Kabupaten Dairi dinilai menunjukkan hal sebaliknya, dengan alokasi anggaran pada pos yang dianggap bukan prioritas utama.

Atas dasar itu, KNPI Sumut mendesak Pemkab Dairi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran tersebut serta membuka informasi secara transparan kepada publik.

“APBD adalah uang rakyat. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk pemborosan,” tutup Arifatullah.

Tanjung Balai,indeksnews.web.id/  – Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Asahan menerima pelimpahan tiga Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat dalam praktik penyelundupan manusia. Pelimpahan tersebut dilakukan oleh Pangkalan TNI AL (Lanal) Tanjung Balai Asahan pada Senin (13/4/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.

Ketiga ABK yang diamankan masing-masing berinisial S (27) yang berperan sebagai nahkoda atau tekong, AS (25) sebagai juru masak, dan G (25) sebagai kuanca. Mereka ditangkap saat melintas masuk ke wilayah perairan Indonesia dari Malaysia.

Selain para ABK, pihak Lanal juga menyerahkan sejumlah barang bukti berupa satu unit kapal, enam KTP, tiga paspor, serta dua Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP). Untuk sementara, kapal tersebut dititipkan di dermaga Lanal Tanjung Balai Asahan.

Saat ini, Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Tanjung Balai tengah melakukan tahapan pra-penyidikan dengan mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi. Koordinasi intensif dengan pihak Lanal terus dilakukan guna memperkuat dugaan adanya tindak pidana keimigrasian.

“Apabila unsur pidana telah terpenuhi, maka status perkara akan ditingkatkan ke tahap penyidikan,” ujar pihak Imigrasi dalam keterangannya.

Ketiga ABK tersebut diduga melanggar ketentuan Pasal 120 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang mengatur tindak pidana penyelundupan manusia, dengan ancaman hukuman penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

Sementara itu, terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diduga menjadi korban dalam kasus ini, pihak Imigrasi telah melakukan pendataan dan berkoordinasi dengan instansi terkait guna memberikan perlindungan serta proses pemulangan sesuai prosedur yang berlaku.

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungbalai Asahan menegaskan komitmennya dalam memberantas praktik penyelundupan manusia.

“Dengan bukti yang lengkap, proses hukum melalui jalur pro justitia akan berjalan sesuai aturan. Ketentuan hukum akan ditegakkan tanpa kompromi,” tegas pihak Imigrasi.

Medan ,indeksnews.web.id/ – Insiden sejumlah pengunjung yang dilaporkan bergelimpangan di Tempat Hiburan Malam (THM) Helen’s Night Market di Jalan Setia Budi, Kecamatan Medan Sunggal, menuai sorotan publik. Menyikapi hal tersebut, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Sumut mendesak Pemerintah Kota Medan dan aparat kepolisian mengambil langkah tegas.

Ketua LSM Penjara Sumut, Iqbal Alfansyuri, menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukanlah kejadian biasa. Ia mengaku mengetahui insiden itu dari video viral yang beredar di media sosial, yang memperlihatkan sejumlah pengunjung dalam kondisi tidak sadarkan diri.

“Peristiwa itu harus diusut tuntas. Kami meminta aparat kepolisian mendalami penyebab pasti para pengunjung bisa bergelimpangan,” ujar Iqbal, Senin (20/4/2026).

Ia juga mendesak Pemko Medan agar segera menyegel atau menutup sementara operasional THM Helen’s Night Market guna mendukung proses penyelidikan yang objektif dan transparan.

“Kami minta tempat tersebut disegel sementara, sembari menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian dan Bea Cukai. Selain itu, asal-usul minuman beralkohol yang beredar juga harus ditelusuri. Siapa pun yang terlibat atau membekingi usaha tersebut harus bertanggung jawab,” tegasnya.

Menurut Iqbal, meskipun langkah cepat dari pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan patut diapresiasi, pihak pengelola THM diduga masih menganggap kejadian tersebut sebagai hal biasa, terbukti dengan tetap beroperasinya lokasi hiburan malam itu.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan, Odi Batubara, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan investigasi awal terkait video viral yang beredar pada awal April lalu.

“Sudah kita lakukan investigasi, dan pihak Polrestabes Medan juga melakukan penyelidikan,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (19/4/2026).

Ia menambahkan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan ada tidaknya unsur pidana dalam kejadian tersebut. Terkait perizinan, Odi menyebutkan bahwa THM Helen’s Night Market telah memiliki izin operasional yang sah.

“Kami juga telah mengirimkan surat himbauan kepada pihak pengelola terkait kejadian tersebut,” katanya.

Sementara itu, dari pihak kepolisian, Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Rafli Yusuf Nugraha melalui Kanit Idik 3, Berry Anggara, menegaskan bahwa lokasi tersebut masih dalam pengawasan intensif.
“Tidak mungkin kami biarkan. Jika ditemukan adanya peredaran narkoba seperti pil ekstasi (inex) maupun transaksi lainnya, pasti akan kami tindak dan lakukan razia,” tegas Iptu Berry.

Hingga kini, proses penyelidikan masih berlangsung, sementara publik menanti langkah tegas dari aparat dan pemerintah daerah demi menjamin keamanan serta ketertiban di tempat hiburan malam di Kota Medan.

TANJUNG BALAI,indeksnews.web.id/  – Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) terus dilakukan jajaran kepolisian. Personel Bhabinkamtibmas Kelurahan Sei Merbau, TC Panjaitan, aktif turun langsung ke tengah masyarakat melalui kegiatan sambang warga.

Pada Minggu pagi (19/4), kegiatan door-to-door dilakukan di Jalan Yos Sudarso untuk mempererat silaturahmi sekaligus memberikan edukasi terkait keamanan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Aipda TC Panjaitan berdialog santai dengan warga, salah satunya Aldo, guna menyerap informasi situasi terkini di lingkungan setempat. Ia juga menyampaikan imbauan penting terkait maraknya kasus penipuan online.

Masyarakat diminta untuk tidak mudah tergiur dengan berbagai tawaran hadiah, investasi, maupun bisnis mencurigakan yang masuk melalui ponsel atau media sosial. Menurutnya, kewaspadaan menjadi kunci utama agar tidak menjadi korban kejahatan digital yang semakin berkembang.

Selain itu, warga juga diajak untuk kembali mengaktifkan ronda malam sebagai langkah preventif dalam menekan angka kriminalitas. Kebersamaan dan keharmonisan antarwarga dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

“Kami mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat merasa nyaman melapor jika melihat hal mencurigakan. Jangan ragu hubungi kami atau Call Center 110 jika membutuhkan bantuan,” ujar Panjaitan.

Ia menambahkan, langkah preventif seperti ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, termasuk mengawasi potensi peredaran barang ilegal serta mencegah gangguan Kamtibmas di wilayah Kelurahan Sei Merbau.

Dengan sinergi antara polisi dan masyarakat, diharapkan tercipta situasi yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga.

MEDAN,indeksnews.web.id/ – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Golkar, Rommy Van Boy, melontarkan kritik keras terhadap pelayanan kesehatan di Kota Medan. Ia mendesak Wali Kota Medan, Rico Waas, untuk memberikan sanksi tegas kepada rumah sakit yang dinilai mempersulit warga dalam mengakses layanan melalui program Universal Health Coverage (UHC).

Pernyataan tersebut disampaikan Rommy di sela kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang digelar di Medan Sunggal (18/4) dan Medan Maimun (19/4).

Kritik Pedas Layanan Rumah Sakit
Rommy mengaku masih menerima banyak laporan dari masyarakat terkait penolakan pasien oleh pihak rumah sakit dengan alasan klasik seperti keterbatasan tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) penuh. Ia menilai, alasan tersebut kerap dijadikan dalih oleh oknum rumah sakit yang tidak mendukung program berobat gratis berbasis KTP.

“Kami minta Wali Kota Medan tegas! Jangan biarkan rumah sakit yang tidak pro terhadap program UHC terus mengecewakan masyarakat. Masih banyak warga yang mengeluh tidak dilayani dengan baik saat menggunakan KTP,” tegasnya di hadapan warga.

UHC: Cukup KTP, Harusnya Tanpa Hambatan

Rommy menegaskan bahwa secara regulasi, masyarakat Kota Medan seharusnya dapat mengakses layanan kesehatan secara merata tanpa diskriminasi. Namun, ia mengakui implementasi di lapangan masih menghadapi kendala administratif dan birokrasi, baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit.

“Di sinilah peran kami sebagai wakil rakyat. Kami dipilih bukan untuk duduk diam, tetapi memastikan hak kesehatan masyarakat benar-benar terpenuhi,” ujarnya.

Solusi Konkret: Tim Sahabat Rommy Van Boy

Tak hanya mengkritik, Rommy juga menghadirkan solusi melalui pembentukan tim “Sahabat Rommy Van Boy” yang bertugas membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Tim ini menyediakan pendampingan administrasi bagi warga yang terkendala data KTP atau KK, layanan ambulans gratis, hingga advokasi langsung ke fasilitas kesehatan apabila terjadi penolakan pasien.

“Semua layanan ini gratis. Saya tidak ingin ada lagi warga Medan yang takut berobat hanya karena biaya atau dipersulit birokrasi,” katanya.

Aspirasi Warga Soal Infrastruktur
Selain persoalan kesehatan, Rommy juga menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait infrastruktur, seperti buruknya drainase, minimnya penerangan jalan, hingga permintaan pemangkasan pohon yang dinilai membahayakan.

Ia berjanji akan mengawal seluruh aspirasi tersebut agar segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Menutup kegiatan, Rommy menegaskan komitmen Partai Golkar untuk terus hadir di tengah masyarakat.

“Partai Golkar ada untuk kepentingan rakyat. Kami akan terus mengawal agar sistem kesehatan di Medan benar-benar berpihak pada masyarakat kecil,” pungkasnya.