SEMARANG.TOPINFORMASI  – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya prinsip keadilan bagi seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Ketua Komisi II DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7/3/2026).

Dalam tausiah menjelang azan Magrib, Nusron mengingatkan para pejabat negara yang hadir agar selalu mengedepankan sikap adil serta berpegang pada aturan dalam setiap kebijakan yang diambil.

“Kalau kita sedang menjadi pemimpin maka kata kunci yang paling pertama adalah keadilan. Yang namanya adil tidak boleh prejudice, tidak boleh menggunakan perasaan,” ujar Nusron.

Ia menilai, tidak sedikit pejabat yang tersesat dalam mengambil keputusan karena terlalu mengedepankan sentimen perasaan. Menurutnya, sentimen tersebut sering muncul akibat kedekatan organisasi maupun ikatan emosional, seperti berasal dari organisasi kemasyarakatan atau organisasi kemahasiswaan yang sama.

Kondisi tersebut, kata Nusron, berpotensi memengaruhi objektivitas seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan.

“Karena itu sebisa mungkin, meskipun kita punya ikatan emosional, kadang kita harus bisa menjaga jarak. Kenapa? Karena keadilan ini sangat penting. Salah satu definisi keadilan itu adalah kehati-hatian dalam mengambil keputusan,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam pemerintahan harus tercermin dalam kebijakan yang tidak menyulitkan masyarakat. Setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin diharapkan mampu memberikan kemudahan sekaligus manfaat bagi masyarakat luas.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menekankan bahwa sebuah kebijakan harus dirumuskan secara aplikatif, efektif, dan efisien, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

Ia menyoroti tingginya tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi refleksi untuk menghadirkan pemerintahan yang baik, efektif, dan bersih.

Di sisi lain, ia juga mendorong daerah agar mampu membangun kekhasan serta kemandirian ekonomi masing-masing.

“Sehingga, dari hulu sampai hilir kita punya kemandirian. Pada akhirnya, negara kesatuan yang berotonomi itu bisa kemudian menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita,” ujarnya.

Acara silaturahmi dan buka puasa bersama tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), serta berbagai mitra kerja Komisi II DPR RI di Jawa Tengah.

Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron hadir didampingi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) Einstein Al Makarima Mohammad, serta Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto.

MEDAN,TOPINFORMASI – Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera akan ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional karena belum memenuhi persyaratan standar kebersihan dan sanitasi.

Penutupan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut mulai diberlakukan pada 9 Maret 2026 sebagai langkah penegakan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program nasional tersebut.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, mengatakan penutupan dilakukan karena sejumlah SPPG belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) ke dinas kesehatan setempat.

“Data per 7 Maret 2026 pukul 11.00 menunjukkan terdapat 492 SPPG di wilayah Sumatera yang belum mendaftarkan SLHS,” ujar Harjito dalam keterangan persnya, Sabtu (7/3/2026).

Ia menjelaskan, langkah penghentian operasional sementara ini merupakan upaya korektif agar seluruh dapur yang beroperasi dalam program MBG benar-benar memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, serta kelayakan operasional.

“Seluruh SPPG yang telah beroperasi diwajibkan memenuhi standar higiene dan sanitasi, termasuk melalui proses pendaftaran dan verifikasi SLHS di dinas kesehatan setempat,” jelasnya.

Dari total 492 dapur MBG yang belum mendaftarkan SLHS di wilayah Sumatera, Provinsi Sumatera Utara tercatat sebagai daerah dengan jumlah terbanyak yakni 252 dapur. Disusul Lampung 77 dapur, Aceh 76 dapur, Sumatera Barat 69 dapur, Riau 9 dapur, Kepulauan Riau 5 dapur, serta Bengkulu 4 dapur.

Sementara dapur MBG di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung tercatat sudah memiliki sertifikat SLHS.

Harjito menegaskan bahwa pihaknya memberikan kesempatan kepada seluruh pengelola SPPG yang terdampak untuk segera melengkapi kewajiban administrasi dan standar sanitasi agar operasional dapat kembali berjalan.

“Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka,” katanya.

Ia juga mengimbau para pengelola SPPG segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk mempercepat proses pendaftaran sertifikat tersebut agar layanan MBG kepada masyarakat tidak terganggu.

“Kami berharap SPPG dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar layanan dapat kembali berjalan dan manfaat program MBG tetap dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Wajib Publikasikan Menu di Media Sosial

Selain pengetatan standar dapur, BGN juga menerapkan kebijakan baru untuk meningkatkan transparansi layanan program MBG. Setiap SPPG kini diwajibkan memiliki akun media sosial dan mempublikasikan menu makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.

Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sonny Sonjaya, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya para orang tua siswa penerima program.

“SPPG wajib mengunggah menu makanan, kadar gizi, serta harga. Jika tidak sesuai, masyarakat bisa menyampaikan protes. Ini bagian dari transparansi dan akuntabilitas publik,” ujarnya saat ditemui di Bandung, Sabtu (7/3/2026).

Melalui kebijakan ini, masyarakat juga diberikan ruang untuk memberikan masukan atau kritik terhadap kualitas layanan program MBG.

Sebelumnya Puluhan SPPG Ditutup

Sebelumnya, BGN juga telah menutup 43 dapur SPPG di berbagai daerah karena menyajikan menu MBG yang tidak sesuai standar. Salah satunya berada di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Selain itu, operasional SPPG di Kota Padangsidimpuan juga sempat dihentikan sementara setelah temuan roti berjamur yang sempat dibagikan kepada siswa di SD Negeri 2 Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

Penutupan tersebut berdasarkan Surat Keputusan BGN Nomor 693/D.TWS/03/2026 yang ditandatangani Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN.

BGN menegaskan bahwa setiap dapur MBG harus memenuhi standar keamanan pangan, memiliki tenaga pengawas gizi, serta infrastruktur yang layak sebelum kembali diizinkan beroperasi.

Masyarakat juga diberikan akses untuk menyampaikan pengaduan terkait kualitas makanan melalui hotline 127 atau WhatsApp 0811-1000-8008 jika menemukan menu yang tidak layak dalam program MBG.

Redaksi

MEDAN .TOPINFORMASI – Bobby Nasution mengimbau seluruh kepala daerah di Sumatera Utara untuk aktif mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akibat kepanikan terhadap ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Bobby, stok BBM di Sumatera Utara masih dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan meskipun sedang terjadi dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat–Israel dengan Iran.

Hal tersebut disampaikan Bobby usai menghadiri acara buka puasa bersama keluarga besar DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumatera Utara di Medan, Sabtu.

“Saya harap kepala daerah terus mengedukasi masyarakat. Kalau saya perhatikan setelah mengunjungi beberapa kabupaten/kota, aksi panic buying hanya terjadi di kota-kota saja,” kata Bobby.

Ia menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir memang terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU di berbagai daerah di Sumatera Utara. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa SPBU di kabupaten/kota mengalami kehabisan stok lebih cepat dari biasanya.

Meski demikian, Bobby menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena sistem distribusi BBM nasional terus berjalan dan pasokan akan selalu diisi kembali sebelum benar-benar habis.

Ia mengibaratkan sistem stok BBM nasional seperti tangki bahan bakar pada kendaraan yang akan diisi kembali sebelum kosong.
“Jadi tidak perlu panik. Selama ini kita tidak pernah kehabisan BBM, walau tempat penyimpanan kita hanya sekitar 25 hari. Sebelum habis sudah diisi kembali,” ujarnya.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga, juga memastikan pasokan BBM nasional saat ini dalam kondisi aman dan terkendali, terutama menjelang kebutuhan energi selama Ramadhan dan Lebaran 2026.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyebutkan bahwa ketersediaan BBM secara nasional saat ini berada pada kisaran sekitar 21 hari.

“21 hari ini merupakan stok operasional yang secara normal dikelola dalam sistem logistik energi nasional guna menjamin kelancaran distribusi energi ke seluruh wilayah Indonesia,” kata Roberth di Jakarta, Jumat (6/3).

Ia menjelaskan bahwa stok tersebut merupakan BBM yang telah memenuhi kapasitas penimbunan nasional dan siap disalurkan kepada masyarakat. Jumlahnya bersifat dinamis karena terus diperbarui sesuai kebutuhan konsumsi energi masyarakat.

Pertamina juga terus menambah pasokan BBM melalui produksi kilang domestik maupun pengadaan impor yang direncanakan secara rutin dan berkala.
“Dengan sistem tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM,” ujar Roberth.