MEDAN,indeksnews.web.id/  – Ketegasan Pemerintah Kota Medan dalam menegakkan aturan tata ruang mendapat apresiasi luas dari masyarakat. Sebuah bangunan tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di kawasan Jalan Rajawali resmi disegel dan ditutup paksa oleh petugas gabungan, baru-baru ini.

Penindakan tersebut melibatkan jajaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Ruang Terbuka Hijau (Perkim) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan atas instruksi Wali Kota.

Langkah tegas ini pun disambut positif warga sekitar. Mereka menilai pemerintah tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan, meski sempat mendapat tekanan dari pihak pemilik bangunan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemilik bangunan berinisial A diduga sempat bersikap arogan dengan membawa-bawa nama aparat negara. Bahkan, oknum tersebut dikabarkan melontarkan ancaman melalui telepon kepada warga yang keberatan atas pembangunan tersebut.

Ancaman yang diterima warga disebut cukup serius, mulai dari intimidasi hingga dugaan ancaman penculikan. Namun demikian, hal tersebut tidak menyurutkan langkah petugas dalam menegakkan Peraturan Daerah (Perda).

“Kami sangat mengapresiasi tindakan tegas Bapak Wali Kota, Dinas Perkim, dan Kasatpol PP Medan. Akhirnya bangunan yang tidak punya PBG itu disegel. Selama ini mereka merasa hebat sampai berani mengancam warga,” ujar Efni, salah seorang warga, Rabu (1/4/2026).

Ia menambahkan, tindakan ini menjadi bukti bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum di Kota Medan, meskipun mencoba berlindung di balik nama besar atau kedekatan dengan aparat.

“Warga sempat merasa terancam, tapi dengan penyegelan ini kami merasa dilindungi. Hukum harus tetap ditegakkan,” tegasnya.

Warga juga mengungkapkan bahwa sebelumnya pemilik bangunan diduga sempat mengelabui petugas dengan menghentikan aktivitas dan menutup pagar seolah-olah tidak ada kegiatan pembangunan. Namun, laporan masyarakat kembali ditindaklanjuti hingga akhirnya Satpol PP turun langsung melakukan penyegelan di hari yang sama.

Pantauan di lokasi, bangunan tersebut kini telah dipasangi stiker penyegelan dan seluruh aktivitas pembangunan dihentikan hingga pemilik memenuhi persyaratan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Masyarakat berharap pengawasan terus diperketat agar tidak ada lagi oknum yang nekat membangun tanpa izin, apalagi disertai tindakan intimidasi terhadap warga.

MEDAN ,indeksnews.web.id/ – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Medan menjatuhkan vonis bebas terhadap Amsal Christy Sitepu dalam perkara dugaan korupsi pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo, Rabu (1/4/2026).

Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim, Mohammad Yusafrihardi Girsang, yang menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah baik dalam dakwaan primer maupun subsider.

“Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum serta memulihkan hak-haknya dalam kemampuan, kedudukan, harkat, dan martabatnya,” ujar hakim dalam persidangan.

Vonis tersebut disambut haru oleh Amsal Christy Sitepu beserta keluarga dan pendukung yang hadir di ruang sidang. Direktur CV Promiseland itu dinilai tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan video profil untuk 20 desa di Kabupaten Karo.

Majelis hakim juga memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan serta memulihkan nama baiknya.

Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Karo menuntut Amsal dengan hukuman 2 tahun penjara. Dalam tuntutannya, jaksa menyebut terdakwa telah merugikan keuangan negara sebesar Rp202.161.980 dan melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penangguhan Penahanan oleh DPR RI

Sebelum putusan dibacakan, Amsal sempat memperoleh penangguhan penahanan atas jaminan Hinca Panjaitan, anggota Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat.

Hinca menyampaikan bahwa penangguhan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI yang merekomendasikan agar Amsal diberikan penangguhan penahanan.

“Permohonan penangguhan telah kami sampaikan kepada Majelis Hakim melalui Ketua Pengadilan Negeri Medan dan dikabulkan,” ujar Hinca.

Ia juga memastikan bertindak sebagai penjamin dan bertanggung jawab menghadirkan Amsal kembali ke persidangan hingga putusan dibacakan.

Respons dan Harapan

Usai bebas dari Rutan Tanjunggusta, Amsal menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak, termasuk DPR RI, majelis hakim, serta masyarakat yang telah memberikan dukungan.

“Saya berterima kasih atas dukungan semua pihak. Kebebasan ini juga menjadi harapan bagi para pekerja ekonomi kreatif di Indonesia,” ujarnya.

Kasus ini sempat menjadi sorotan publik karena dinilai berkaitan dengan dunia industri kreatif, khususnya dalam penilaian terhadap pekerjaan videografi yang tidak memiliki standar harga baku.

Sementara itu, pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Kasi Penkum, Rizaldi, menyatakan bahwa proses penangguhan penahanan merupakan kewenangan majelis hakim. Ia juga menambahkan bahwa tim jaksa dari Kejari Karo telah menjalani pemeriksaan oleh bidang pengawasan, namun belum ada kesimpulan akhir.

Putusan bebas ini pun memicu beragam respons di masyarakat. Sejumlah papan bunga ucapan selamat terlihat menghiasi area sekitar rutan dan pengadilan, sebagai bentuk dukungan terhadap Amsal Christy Sitepu pasca putusan bebas tersebut.