Indeks

Category: Lingkungan, Sosial & Organisasi

  • Hadiri Pengukuhan MUI NTB, Menteri Nusron Tekankan Prinsip Kebermanfaatan dalam Pengabdian

    Hadiri Pengukuhan MUI NTB, Menteri Nusron Tekankan Prinsip Kebermanfaatan dalam Pengabdian

    Mataram, indeksnews.web.id/- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menghadiri Pengukuhan dan Silaturahmi Kebangsaan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Nusa Tenggara Barat masa khidmat 2025–2030. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya prinsip yanfa’unnaas atau memberi manfaat bagi sesama sebagai landasan utama pengabdian.

    Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Universitas Islam Negeri Mataram itu dihadiri sejumlah tokoh penting daerah dan nasional. Dalam sambutannya, Nusron mengajak para ulama untuk terus berkontribusi nyata bagi masyarakat.

    “Segala sesuatu yang memberikan manfaat bagi umat manusia akan bertahan di muka bumi. Karena itu, melalui MUI, mari kita bersama-sama berikhtiar dan berkhidmat untuk menghadirkan kebermanfaatan di bidang masing-masing,” ujarnya.

    Menurut Nusron, prinsip kebermanfaatan merupakan ciri utama seorang ulama yang tercermin dari dedikasi waktu, tenaga, pikiran, hingga harta untuk kemaslahatan umat. Ia pun mendorong MUI agar mengambil peran strategis melalui kontribusi konkret di berbagai sektor kehidupan.

    Dalam kesempatan itu, ia memaparkan sejumlah bidang pengabdian yang dapat menjadi fokus, di antaranya penguatan kehidupan beragama, peningkatan layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi umat, serta pengembangan pendidikan Islam yang berkualitas. Selain itu, pembinaan moral, pendampingan umat dalam berbagai fase kehidupan, hingga penguatan nilai spiritual juga dinilai penting.

    Di sektor ekonomi, Nusron menyoroti pertumbuhan ekonomi nasional yang rata-rata mencapai 5 persen per tahun, namun belum merata dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai MUI perlu berperan dalam mencetak kader ekonomi umat.

    “Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati secara merata. Karena itu, MUI tidak hanya fokus pada kader fikih, tetapi juga harus menyiapkan kader di bidang ekonomi umat,” tegasnya.

    Sementara itu, di bidang pendidikan, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas lembaga pendidikan Islam dengan memperkuat bidang STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) agar seimbang dengan ilmu keagamaan.

    Mengusung tema “Sinergi Ulama dan Umara Menjaga NKRI dari NTB”, Nusron berharap kolaborasi antara ulama dan pemerintah dapat memperkuat pembangunan bangsa, khususnya dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

    Dalam kegiatan tersebut, pengukuhan ditandai dengan pembacaan surat keputusan oleh pimpinan MUI NTB, Subhan Abdullah Acim, serta pengambilan sumpah yang dipimpin oleh Masduki Baidlowi. Adapun Ketua Umum MUI NTB yang dikukuhkan adalah TGH Badrun beserta jajaran pengurus lainnya.

    Turut hadir dalam acara tersebut anggota DPR RI Komisi II Fauzan Khalid, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, serta Rektor UIN Mataram Masnun Tahir dan unsur Forkopimda NTB.

    Kehadiran berbagai pihak ini diharapkan semakin memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta menjaga keutuhan bangsa.

  • Hindari Konflik Pertanahan, Menteri Nusron Ajak Pemda dan Warga NTB Mutakhirkan Data

    Hindari Konflik Pertanahan, Menteri Nusron Ajak Pemda dan Warga NTB Mutakhirkan Data

    Mataram, indeksnews.web.id/- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengimbau kepala daerah dan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk bergotong royong melakukan pemutakhiran data pertanahan guna menghindari potensi konflik.

    Imbauan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-NTB yang digelar di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Jumat (10/04/2026).

    Menurut Nusron, persoalan tumpang tindih sertipikat tanah yang dikenal sebagai KW 4, 5, dan 6 masih menjadi tantangan serius. Hal ini terjadi karena banyak sertipikat lama yang belum dilengkapi peta kadastral atau belum terintegrasi dalam sistem digital, sehingga batas bidang tanah tidak terbaca dengan jelas.

    “Karena itu saya imbau, kami minta tolong kepada camat, lurah, dan masyarakat yang masih memiliki sertipikat lama, terutama tahun 1997 ke bawah hingga tahun 1960-an, untuk segera memutakhirkan data pertanahannya,” ujar Nusron.

    Ia menjelaskan, salah satu indikator penting dalam memastikan kepemilikan tanah adalah penguasaan fisik di lapangan. Hal ini dapat dilihat saat petugas melakukan pengukuran dan tidak ada pihak yang menolak atau mengusir.

    Lebih lanjut, Nusron menekankan pentingnya langkah cepat dalam pemutakhiran data, termasuk melalui pengukuran ulang maupun penggantian sertipikat lama agar terintegrasi dalam sistem pertanahan yang lebih modern dan akurat.

    “Ganti sertipikatnya kalau perlu. Minta ukur ulang kepada ATR/BPN, karena data yang belum terpetakan masih cukup tinggi,” tegasnya.

    Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rakor, jumlah sertipikat kategori KW 4, 5, dan 6 di NTB mencapai 247.913 bidang atau sekitar 7,5 persen dari total sertipikat yang ada. Angka tersebut dinilai cukup tinggi dan berpotensi memicu sengketa, terutama di wilayah perkotaan.

    Untuk itu, Menteri ATR/BPN mengingatkan pentingnya peran aktif pemerintah daerah hingga masyarakat dalam menjaga serta memperbarui data pertanahan guna mencegah penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

    Rakor tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota DPRD se-NTB serta jajaran Kementerian ATR/BPN, termasuk Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Shamy Ardian, Tenaga Ahli Menteri Bidang Komunikasi Publik Rahmat Sahid, serta para Kepala Kantor Pertanahan se-NTB.

    Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum atas kepemilikan tanah serta meminimalisir potensi konflik pertanahan di masa mendatang.

  • Menteri Nusron Ajak Ormas Islam di NTB Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf

    Menteri Nusron Ajak Ormas Islam di NTB Percepat Sertipikasi Tanah Wakaf

    Mataram, indeksnews.web.id/– Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak organisasi keagamaan Islam di Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk berkolaborasi dalam mempercepat sertipikasi tanah wakaf. Ajakan tersebut disampaikan saat pertemuan bersama para pengurus organisasi Islam di Universitas Nahdlatul Ulama NTB, Mataram.

    Dalam sambutannya, Nusron menegaskan pentingnya sertipikasi tanah wakaf sebagai bentuk perlindungan terhadap aset keagamaan. Ia menilai masih banyak tanah wakaf yang belum memiliki legalitas yang jelas.

    “Saya mengumpulkan Bapak/Ibu sekalian untuk mengajak kerja sama menyelesaikan masalah sertipikasi tanah wakaf ini. Kenapa? Malu kita, rumah kita disertipikatkan, masa rumah Tuhan tidak disertipikatkan,” ujarnya.

    Menurutnya, tanah wakaf yang belum bersertipikat berpotensi menimbulkan konflik, terutama jika nilai ekonominya meningkat. Ia mencontohkan kawasan strategis seperti Kawasan Mandalika yang memiliki potensi konflik akibat tingginya nilai tanah.

    Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, jumlah tanah wakaf di NTB mencapai sekitar 14 ribu bidang. Namun, baru sekitar 7.063 bidang atau 50,2 persen yang telah memiliki sertipikat. Rinciannya meliputi masjid, musala, makam, pesantren, sekolah, serta fasilitas sosial lainnya.

    Untuk mempercepat proses tersebut, Nusron menargetkan sertipikasi tanah wakaf di NTB dapat rampung dalam waktu satu tahun. Ia juga meminta Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB membentuk tim khusus dan memperkuat kolaborasi melalui nota kesepahaman (MoU) dengan perguruan tinggi Islam.

    Kerja sama tersebut, lanjutnya, dapat diwujudkan melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik yang melibatkan mahasiswa dari berbagai kampus seperti Universitas Nahdlatul Ulama, UIN, dan Universitas Muhammadiyah.

    Pertemuan ini turut dihadiri Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTB, Badrun, Rektor UNU NTB, Baiq Mulianah, serta perwakilan organisasi keagamaan se-NTB. Hadir pula mendampingi Menteri ATR/BPN sejumlah pejabat kementerian dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi NTB.

    Langkah ini diharapkan dapat mempercepat kepastian hukum atas tanah wakaf sekaligus mencegah potensi sengketa di masa mendatang.

  • Polres Tanjungbalai Hadiri Pembukaan Festival Lancang Samudra 2026

    Polres Tanjungbalai Hadiri Pembukaan Festival Lancang Samudra 2026

    TANJUNGBALAI,indeksnews.web.id/  – Polres Tanjungbalai menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelestarian kearifan lokal dengan menghadiri pembukaan Festival Lancang Samudra 2026. Kegiatan yang sarat nilai sejarah dan budaya ini digelar di Balai Ujung Tanjung, Jalan Asahan, Kelurahan Indra Sakti, Sabtu sore (11/4/2026).

    Kapolres Tanjungbalai, Welman Feri, melalui perwakilannya Bhabinkamtibmas Kelurahan Indra Sakti, Wahyu Dani, hadir bersama jajaran Forkopimda dan tokoh masyarakat untuk mengawal sekaligus memeriahkan pesta budaya masyarakat pesisir tersebut.

    Festival yang diinisiasi oleh Rumah Imajinasi ini menjadi sorotan karena mengangkat pelestarian budaya maritim di sepanjang aliran Sungai Silau dan Sungai Asahan. Identitas Tanjungbalai sebagai kota perairan kembali ditegaskan melalui berbagai rangkaian kegiatan, mulai dari penampilan seni tradisional hingga aksi pelestarian lingkungan.

    Kehadiran personel kepolisian di lokasi tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga untuk memastikan seluruh rangkaian acara berjalan aman, tertib, dan lancar.

    “Polres Tanjungbalai akan selalu hadir di tengah masyarakat, terutama dalam kegiatan-kegiatan positif yang bertujuan merawat akar budaya dan mempererat silaturahmi antarwarga,” ujar AIPDA Wahyu Dani.

    Melalui Festival Lancang Samudra ini, diharapkan generasi muda Kota Tanjungbalai semakin mencintai budayanya sendiri serta mampu menjaga dan melestarikan kearifan lokal di tengah arus modernisasi.

  • Polres Tanjung Balai Pastikan Distribusi di SPBU Sijambi Lancar

    Polres Tanjung Balai Pastikan Distribusi di SPBU Sijambi Lancar

    TANJUNG BALAI,indeksnews.web.id/  – Guna memastikan kelancaran distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) serta menjaga kondusivitas wilayah, jajaran Polres Tanjung Balai melakukan pengamanan di sejumlah titik pengisian bahan bakar. Salah satunya di SPBU 14.213.232, Jalan Jenderal Sudirman Km 7, Kelurahan Sijambi, Sabtu (11/4/2026).

    Kegiatan yang dimulai sejak pukul 07.30 WIB ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi penyalahgunaan distribusi BBM, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melintas di jalur utama Kota Tanjung Balai.

    Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ketersediaan stok BBM di SPBU tersebut terpantau dalam kondisi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Aktivitas pengisian berjalan lancar tanpa adanya antrean panjang.

    Perwira Pengendali Pengamanan SPBU, Rudian Irwansyah Putra, menjelaskan bahwa selain melakukan pengamanan, personel juga aktif berdialog dengan warga guna memberikan imbauan terkait situasi BBM.

    “Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak perlu panik. Isu mengenai kelangkaan atau kenaikan harga yang tidak resmi tidak perlu ditanggapi berlebihan atau panic buying, karena stok saat ini sangat aman,” ujarnya.

    Selain itu, petugas juga melakukan pengawasan ketat terhadap potensi pelanggaran, seperti pembelian BBM menggunakan jerigen tanpa izin yang sah.

    “Fokus kami adalah memastikan distribusi BBM tepat sasaran. Kami pastikan tidak ada pengisian menggunakan jerigen secara ilegal, sehingga seluruh masyarakat bisa mendapatkan BBM secara adil,” tambahnya.

    Dengan adanya pengamanan dan pengawasan ini, diharapkan distribusi BBM di wilayah Tanjung Balai tetap stabil serta situasi keamanan dan ketertiban masyarakat terus terjaga.

  • Cegah Penimbunan BBM, Personel Polres Tanjung Balai Jaga Ketat SPBU Sijambi

    Cegah Penimbunan BBM, Personel Polres Tanjung Balai Jaga Ketat SPBU Sijambi

    TANJUNG BALAI ,indeksnews.web.id/  Guna memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) tetap stabil dan tepat sasaran, jajaran personel Polres Tanjung Balai melaksanakan pengamanan intensif di SPBU 14.213.232, Jalan KM 7, Kelurahan Sijambi, Kecamatan Datuk Bandar, Jumat (10/4/2026) malam.

    Kegiatan yang dimulai sejak pukul 20.00 WIB ini dipimpin langsung oleh J.H Turnip selaku Perwira Pengendali (Padal), dengan melibatkan sejumlah personel dari Sat Samapta, Bhabinkamtibmas, hingga unit SPKT Polsek Datuk Bandar.

    Dalam pelaksanaannya, petugas tidak hanya melakukan penjagaan, tetapi juga berdialog aktif dengan pengelola dan petugas SPBU. Mereka mengimbau agar tidak melayani pembelian BBM dalam jumlah mencurigakan atau berlebihan yang berpotensi mengarah pada praktik penimbunan.

    “Kami hadir untuk memastikan hak masyarakat mendapatkan BBM tidak terganggu oleh oknum-oknum yang mencoba melakukan penimbunan. Kami juga mengedukasi petugas SPBU agar tetap patuh pada aturan yang berlaku,” ujar AKP J.H Turnip.

    Selain itu, petugas juga memantau situasi antrean kendaraan serta memastikan distribusi BBM berjalan lancar tanpa hambatan berarti.

    Hingga kegiatan berakhir, situasi di lokasi terpantau aman, tertib, dan kondusif. Tidak ditemukan adanya aktivitas ilegal maupun antrean panjang yang mengular di area SPBU.

    Langkah preventif ini merupakan bagian dari komitmen Polres Tanjung Balai dalam menjaga stabilitas pasokan BBM, sekaligus mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum setempat.

  • Wakil Wali Kota Tanjungbalai Imbau Pedagang Pindah ke Lapak Resmi di Kawasan Pasar Bahagia

    Wakil Wali Kota Tanjungbalai Imbau Pedagang Pindah ke Lapak Resmi di Kawasan Pasar Bahagia

    TANJUNGBALAI ,indeksnews.web.id/  Pemerintah Kota Tanjungbalai terus berupaya menata kawasan pasar tradisional agar lebih tertib, nyaman, dan layak bagi semua pihak. Salah satu langkah yang kini dilakukan adalah mengimbau para pedagang, khususnya yang masih berjualan di bahu jalan dan trotoar di kawasan Pasar Bahagia, untuk segera berpindah ke lapak resmi yang telah disiapkan di dalam area pasar.

    Imbauan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Fadly Abdina, saat turun ke lokasi dengan pendekatan dialogis dan humanis, Jumat (10/4/2026). Dalam kegiatan itu, ia juga menyerahkan surat himbauan kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang masih berjualan di badan jalan.

    Menurut Fadly, langkah yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk pendekatan persuasif sekaligus sosialisasi dalam penataan kawasan Pasar Bahagia. Ia meminta para pedagang untuk mengosongkan lapak di badan jalan paling lambat Selasa (14/4/2026) dan berpindah ke lokasi resmi yang telah disediakan oleh Pemko Tanjungbalai.

    “Setelah itu, petugas akan lebih mudah melakukan penertiban dan pembongkaran bangunan atau pondok yang masih berdiri di badan jalan,” ujarnya.

    Fadly menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat untuk mencari nafkah. Namun, ketertiban, kenyamanan, kebersihan, dan keindahan kota harus tetap dijaga bersama. Lapak resmi disiapkan agar aktivitas jual beli tetap berjalan tanpa mengganggu arus lalu lintas maupun pejalan kaki.

    Selain itu, ia juga menginstruksikan seluruh petugas untuk mempersiapkan penertiban yang dijadwalkan pada Rabu (15/4/2026). Kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagper), ia meminta agar pendataan pedagang dilakukan secara menyeluruh dan pemberian surat himbauan dilakukan tanpa terkecuali.

    “Untuk PKL agar semuanya kita tertibkan, jangan sampai ada yang tertinggal agar Pemko tidak dianggap tebang pilih. Jika bersentuhan dengan masyarakat, hindari gesekan,” tegasnya.

    Ia juga meminta Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menata parkir serta lokasi mangkal becak bermotor (betor) agar tidak menggunakan badan jalan yang dapat memicu kemacetan di kawasan pasar.

    Sementara itu, salah seorang pedagang menyatakan kesiapannya untuk mengikuti arahan pemerintah, dengan catatan penertiban dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih.

    “Kami siap pindah dari badan jalan, tapi jangan nanti tempat yang kami tinggalkan diisi pedagang baru. Penertiban harus adil,” ungkapnya.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah pejabat Pemko Tanjungbalai, di antaranya Asisten Ekonomi dan Pembangunan Tajul Akbar Nur Ritonga, Kadis PUTR Tety Juliani, Kasatpol PP Pahala Zulfikar, Plt Kadis Disdagper Wiwik Fitria, Plt Kadishub Elvandia, serta para camat, lurah, dan petugas gabungan dari Satpol PP, Dishub, dan Disdagper.

    Pemerintah berharap penataan ini dapat menciptakan kawasan pasar yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi pedagang maupun masyarakat.

  • Pastikan Solar Subsidi Tepat Sasaran, Satpolairud Polres Tanjung Balai Perketat Pengawasan SPBN

    Pastikan Solar Subsidi Tepat Sasaran, Satpolairud Polres Tanjung Balai Perketat Pengawasan SPBN

    TANJUNG BALAI ,indeksnews.web.id/  Satuan Polisi Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Tanjung Balai memperketat pengawasan terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar bagi masyarakat pesisir dan nelayan di wilayah Tanjung Balai, Jumat (10/4/2026).

    Langkah ini dilakukan untuk memastikan solar subsidi benar-benar tepat sasaran, khususnya bagi nelayan kecil yang berhak menerima, sekaligus mencegah praktik penimbunan maupun penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

    Kapolres Tanjung Balai melalui Kasat Polairud, M. Tanjung, menyampaikan bahwa pihaknya turun langsung melakukan pengecekan di salah satu titik vital distribusi, yakni SPBB Teluk Nibung.

    Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh, mulai dari ketersediaan stok BBM, standar keselamatan kerja, hingga ketepatan takaran mesin pompa melalui proses kalibrasi.

    “Kami melakukan pengecekan menyeluruh. Bukan hanya soal stok, tapi juga aspek keselamatan seperti ketersediaan alat pemadam api dan kelayakan selang pompa. Kami ingin memastikan pelayanan kepada nelayan sesuai prosedur,” ujar AKP M. Tanjung.

    Dari hasil pemantauan di lapangan, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di kalangan nelayan terpantau kondusif. Hingga saat ini, belum ditemukan adanya kelangkaan maupun lonjakan harga yang signifikan untuk solar bersubsidi.

    Kasat Polairud menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal distribusi BBM subsidi agar tidak disalahgunakan. Selain itu, pihak kepolisian juga menampung aspirasi para pelaku usaha perikanan terkait tingginya harga BBM industri.

    “Fokus kami adalah memastikan distribusi ini tepat sasaran. Kami juga menerima masukan dari pelaku usaha perikanan untuk diteruskan ke instansi terkait,” tambahnya.

    Pengawasan intensif ini diharapkan dapat menjaga stabilitas pasokan energi bagi nelayan serta mendukung kelangsungan aktivitas ekonomi masyarakat pesisir di wilayah Tanjung Balai.

  • Viral! Galian C Ilegal di Medan Sinembah Rusak Jalan dan Picu Kemarahan Publik

    Viral! Galian C Ilegal di Medan Sinembah Rusak Jalan dan Picu Kemarahan Publik

    DELI SERDANG,indeksnews.web.id/  – Aktivitas galian C yang diduga ilegal di Desa Medan Sinembah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, kian menuai sorotan publik. Selain disebut-sebut tidak memiliki izin resmi, praktik tersebut juga dinilai telah merusak infrastruktur jalan dan mengancam keselamatan warga sekitar. Peristiwa ini terpantau pada Jumat (10/4/2026).

    Pantauan di lapangan menunjukkan truk-truk pengangkut material hilir mudik setiap hari melintasi jalan desa. Akibatnya, kondisi badan jalan mengalami kerusakan cukup parah. Saat cuaca panas, debu tebal beterbangan hingga mengganggu pernapasan warga. Sementara ketika hujan turun, jalan berubah menjadi berlumpur dan licin, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan.

    Sejumlah warga mengaku resah dengan aktivitas tersebut. Selain menghambat mobilitas, kondisi jalan yang rusak juga berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat.

    “Kalau panas berdebu kali, kalau hujan jadi lumpur. Kami susah lewat, sering juga hampir jatuh,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

    Tak hanya itu, beredar informasi di tengah masyarakat bahwa aktivitas galian C tersebut dikelola oleh seorang mandor berinisial Karim. Bahkan, muncul dugaan adanya keterlibatan oknum pensiunan aparat dalam praktik tersebut.

    “Jumpai aja mandornya berinisial Karim. Dengar-dengar uangnya lumayan, orangnya juga susah ditemui,” ungkap warga lainnya.

    Kondisi ini memicu kemarahan publik yang menilai praktik tambang ilegal tersebut tidak hanya merugikan negara dari sisi pendapatan, tetapi juga menyengsarakan masyarakat akibat kerusakan lingkungan dan infrastruktur.

    Masyarakat pun mendesak Polda Sumatera Utara serta aparat terkait untuk tidak menutup mata terhadap aktivitas yang diduga melanggar hukum tersebut. Warga meminta penindakan tegas serta pengawasan ketat guna menghentikan kerusakan yang semakin meluas.

    Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait legalitas aktivitas tambang maupun dugaan keterlibatan oknum dalam praktik tersebut.

    Warga berharap pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum segera turun tangan sebelum dampak kerusakan semakin parah dan berpotensi menimbulkan korban.

  • Kapolda Sumut Lakukan Penyegaran, Sejumlah Jabatan Strategis di Polrestabes Medan Dirotasi

    Kapolda Sumut Lakukan Penyegaran, Sejumlah Jabatan Strategis di Polrestabes Medan Dirotasi

    MEDAN ,indeksnews.web.id/- Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Whisnu Hermawan Februanto, kembali melakukan penyegaran organisasi melalui mutasi dan rotasi jabatan di jajaran Polda Sumatera Utara.

    Rotasi tersebut mencakup sejumlah posisi strategis, mulai dari tingkat Polrestabes, Polresta hingga Polsek di wilayah Sumatera Utara. Salah satu jabatan yang mengalami pergantian adalah Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polrestabes Medan.

    Jabatan tersebut kini dipercayakan kepada Adrian Risky Lubis, menggantikan Bayu Putro Wijayanto yang dimutasi menjadi Kasubdit II Ditreskrimum Polda Sumut.

    Mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Rahasia (TR) bernomor ST/231/IV/KEP/2026 yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda Sumut, Philemon Ginting.

    Selain itu, posisi Kasat Lantas Polrestabes Medan juga mengalami pergantian. I Made Parwita dimutasi menjadi Kabag Bin Opsnal Ditlantas Polda Sumut, sementara jabatannya kini diemban oleh Sri Lestari Widodo.

    Rotasi turut menyasar jabatan Kabag Ops Polrestabes Medan. Pardamean Hutahaean kini menjabat sebagai Kasubdit 4 Dit Intelkam Polda Sumut, dan posisinya digantikan oleh Dhana Noer Kurniawan.

    Selanjutnya, posisi Wakasat Intelkam Polrestabes Medan yang sebelumnya dijabat Riama Ernawati Siahaan kini bergeser menjadi Kasubag Renmin Bid Humas Polda Sumut.

    Sementara itu, jabatan Kasi Propam Polrestabes Medan yang sebelumnya diemban Natal Fernando Saragih kini dipercaya sebagai PS Kabag Ops Polres Tanjungbalai.

    Terpisah, Kepala Bidang Humas Polda Sumut, Ferry Walintukan, membenarkan adanya mutasi tersebut. Ia menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang lumrah dalam organisasi kepolisian.

    “Mutasi dan promosi jabatan itu merupakan hal yang sangat lumrah. Rotasi dan mutasi ini juga bertujuan untuk mengembangkan karier dan kemampuan setiap personel,” ujarnya, Sabtu (11/04/2026).

    Dengan adanya rotasi ini, diharapkan kinerja organisasi kepolisian, khususnya di wilayah Sumatera Utara, semakin optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.