Category: Nasional

  • Polres Tanjung Balai Amankan Ibadah Salat Jumat, Pastikan Jemaah Nyaman dan Aman

    Polres Tanjung Balai Amankan Ibadah Salat Jumat, Pastikan Jemaah Nyaman dan Aman

    TANJUNG BALAI ,indeksnews.web.id/- Guna memberikan rasa aman kepada masyarakat yang menjalankan ibadah, Polres Tanjung Balai melaksanakan pengamanan di sejumlah masjid protokol di wilayah hukumnya, Jumat (3/4/2026).

    Pengamanan dilakukan sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya untuk memastikan jemaah dapat melaksanakan ibadah Salat Jumat dengan khusyuk dan tanpa gangguan.

    Kapolres Tanjungbalai melalui Kasubsi PIDM Sihumas, M. Ruslan, menegaskan bahwa kegiatan tersebut mengedepankan pendekatan humanis.

    “Kegiatan pengamanan ini tidak hanya menjaga lokasi ibadah, tetapi juga memastikan keamanan kendaraan jemaah di area parkir agar terhindar dari tindak kejahatan seperti pencurian sepeda motor,” ujarnya.

    Adapun sejumlah masjid yang menjadi prioritas pengamanan antara lain Masjid Raya di Jalan Masjid, Masjid Saksi di Jalan S. Parman, Masjid Nurul Iman di Jalan MT. Haryono, Masjid Taqwa di Kelurahan Pantai Burung, Masjid Syuhada di Kelurahan Gading dan Pematang Simardan, Masjid Nurul Ikhwan dan Silaturahim di Jalan Jenderal Sudirman, serta Masjid Persaudaraan di Jalan Letjend Suprapto.

    Dalam pelaksanaannya, personel kepolisian tampak disiagakan di pintu masuk dan area parkir masjid untuk mengatur arus lalu lintas serta memantau situasi keamanan lingkungan sekitar.

    Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Polres Tanjung Balai dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta memperkuat toleransi antarumat beragama di Kota Tanjung Balai.

  • PMPTSP Tetap Buka Kantor Meski WFH, Rasyid Ridho Pastikan Pelayanan Publik Berjalan Normal

    PMPTSP Tetap Buka Kantor Meski WFH, Rasyid Ridho Pastikan Pelayanan Publik Berjalan Normal

    MEDAN ,indeksnews.web.id/- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan menegaskan bahwa pelayanan publik tetap berjalan normal meski kebijakan Work From Home (WFH) mulai diterapkan di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Medan.

    Kepala Dinas PMPTSP Kota Medan, Rasyid Ridho Nasution, memastikan pihaknya tetap membuka layanan secara langsung bagi masyarakat dan tidak memberlakukan WFH pada hari Jumat seperti sebagian organisasi perangkat daerah lainnya.

    “InsyaAllah di PMPTSP tetap masuk dan melayani masyarakat. Sesuai surat Bapak Wali Kota yang sudah kami terima,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

    Sementara itu, Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, menjelaskan bahwa kebijakan WFH diterapkan secara terbatas, yakni satu hari dalam sepekan.

    “Kita melaksanakan WFH satu hari, yaitu setiap hari Jumat di Kota Medan,” kata Rico saat ditemui di Balai Kota Medan.

    Menurutnya, kebijakan tersebut telah diatur melalui surat edaran resmi dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi. Pemko Medan juga telah menyiapkan infrastruktur digital guna memastikan aktivitas administrasi tetap berjalan efektif meski sebagian ASN bekerja dari rumah.

    Didampingi Sekretaris Daerah Kota Medan, Wiriya Alrahman, Rico menegaskan bahwa sejumlah sektor pelayanan langsung tetap diwajibkan bekerja dari kantor, seperti layanan kesehatan, pendidikan, pemadam kebakaran, serta Satpol PP dan BPBD.

    Selain itu, pejabat struktural mulai dari eselon II dan III hingga camat dan lurah juga tetap berkantor guna memastikan roda pemerintahan berjalan optimal.

    “Jangan khawatir, pelayanan tetap kami maksimalkan seperti biasa. Ini menjadi momentum untuk mendorong kinerja yang lebih baik,” tambahnya.

    Di sisi lain, Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Robi Barus, mengingatkan pentingnya pengawasan internal selama kebijakan WFH diterapkan. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi disalahgunakan jika tidak diawasi secara ketat.

    “Harus ada pengawasan dari internal Pemko Medan agar setiap ASN yang WFH tetap bekerja seperti biasa,” tegasnya.

    Meski mendukung kebijakan tersebut, Robi berharap penerapan WFH tidak berdampak pada penurunan produktivitas ASN maupun kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor vital seperti kesehatan.

    Dengan berbagai langkah yang telah disiapkan, Pemko Medan optimistis kebijakan WFH dapat berjalan efektif tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

  • Kementerian ATR/BPN Gelar Vaksinasi Kanker Serviks, Lindungi ASN Perempuan dari Risiko Penyakit Mematikan

    Kementerian ATR/BPN Gelar Vaksinasi Kanker Serviks, Lindungi ASN Perempuan dari Risiko Penyakit Mematikan

    JAKARTA,indeksnews.web.id/  – Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap kesehatan perempuan, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melaksanakan program vaksinasi kanker serviks bagi jajaran pegawainya sejak awal tahun 2026.

    Program ini mendapat sambutan positif dari aparatur sipil negara (ASN), khususnya perempuan, yang menyadari pentingnya pencegahan terhadap penyakit kanker serviks yang tergolong mematikan.

    Salah satu peserta vaksinasi, Inayati Iryana (45), mengaku sangat terbantu dengan adanya program tersebut, terutama karena biaya vaksin yang relatif mahal jika dilakukan secara mandiri.

    “Kebanyakan kita usia produktif di ATR/BPN. Kalau di luar, vaksin ini cukup mahal, jadi sangat terbantu. Pelayanannya juga baik, mulai dari screening awal, penyuntikan, edukasi dokter hingga screening akhir,” ujarnya usai mengikuti vaksinasi di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Kamis (2/4/2026).

    Program vaksinasi ini merupakan usulan dari Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian ATR/BPN dan dilaksanakan dalam tiga tahapan. Tahap pertama telah digelar pada 30 Januari 2026, tahap kedua berlangsung saat ini, dan tahap ketiga dijadwalkan pada 3 Juli 2026 mendatang.

    Dalam program ini, para peserta hanya dikenakan biaya sebesar Rp870.000, sehingga lebih terjangkau dibandingkan harga umum di fasilitas kesehatan.

    Peserta lainnya, Febi Nur Anggriany (46), menyatakan bahwa program ini mendorong dirinya untuk lebih peduli terhadap kesehatan, sekaligus mengajak keluarga untuk melakukan hal serupa.

    “Saya juga akan mengimbau putri-putri saya untuk menerima vaksin ini sebagai bentuk perlindungan dari kanker serviks,” tuturnya.

    Sementara itu, tenaga medis yang terlibat, Irnawati, menjelaskan bahwa vaksin Human Papillomavirus (HPV) Vaccine merupakan langkah pencegahan efektif terhadap kanker serviks.

    “Ini adalah salah satu kanker yang bisa dicegah. Program seperti ini sangat baik dimanfaatkan, apalagi dengan biaya yang terjangkau bagi ASN perempuan,” jelasnya.

    Sebanyak 161 ASN perempuan tercatat mengikuti program vaksinasi ini sepanjang tahun 2026. Selain meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi, program ini juga diharapkan mampu menjaga produktivitas pegawai perempuan di lingkungan kerja.

    Melalui program ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan perhatian terhadap kesehatan pegawai, sekaligus mendukung terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

  • Wamen ATR/BPN Tekankan Pentingnya Akurasi Data Pertanahan Saat Kunjungi Humbang Hasundutan

    Wamen ATR/BPN Tekankan Pentingnya Akurasi Data Pertanahan Saat Kunjungi Humbang Hasundutan

    SUMATERA UTARA,indeksnews.web.id/ – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya akurasi data pertanahan sebagai kunci utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan agraria sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

    Hal tersebut disampaikan saat kunjungannya ke Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Rabu (1/4/2026). Dalam arahannya, Wamen Ossy menekankan bahwa pembenahan data harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sebagai fondasi sistem pertanahan yang kuat.

    “Data sangatlah penting. Kita di BPN sehari-hari selalu bermain dengan data. Salah satu penyebab kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan adalah kembali ke persoalan data,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, ia juga memberikan apresiasi kepada jajaran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Humbang Hasundutan yang telah berhasil melakukan pemetaan di tiga kecamatan dengan tingkat kepadatan tinggi.

    Kabupaten Humbang Hasundutan sendiri tercatat sebagai salah satu daerah dengan capaian foto tegak terbesar di Sumatera Utara, dengan luasan mencapai sekitar 35.000 hektare. Capaian tersebut dinilai sebagai langkah signifikan dalam mendukung ketersediaan data pertanahan yang akurat dan dapat diandalkan.

    “Peta yang dihasilkan sudah proven, reliable, dan relevan, sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan ke depan. Ini merupakan wujud komitmen kita dalam membenahi sistem pertanahan secara bertahap,” tambahnya.

    Menurutnya, data pertanahan yang berkualitas akan membantu meminimalisir kesalahan dalam penerbitan hak atas tanah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan pertanahan.

    “Dengan data yang baik, kita bisa bekerja lebih efektif dan memberikan pelayanan yang lebih profesional serta terpercaya kepada masyarakat,” pungkasnya.

    Dalam kunjungan tersebut, Ossy Dermawan juga menyerahkan secara simbolis enam Sertipikat Elektronik kepada masyarakat. Sertipikat tersebut merupakan bagian dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang bertujuan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

    Turut mendampingi dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara, Sri Pranoto, serta Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan, Andes Saragi.

    Selain memberikan arahan, Wamen Ossy juga meninjau langsung sejumlah ruang pelayanan dan unit kerja di kantor tersebut guna memastikan pelayanan pertanahan berjalan optimal, transparan, dan berbasis data yang akurat.

    Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat komitmen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam mewujudkan pelayanan pertanahan yang profesional, modern, dan berkelas dunia.

  • Jurnalis Kota Medan Gelar Sedekah Jumat, Kunjungi Sifa Bocah Viral dan Warga Sekitar

    Jurnalis Kota Medan Gelar Sedekah Jumat, Kunjungi Sifa Bocah Viral dan Warga Sekitar

    MEDAN,indeksnews.web.id/  – Sejumlah jurnalis di Kota Medan kembali melaksanakan kegiatan sosial Sedekah Jumat dengan mengunjungi Sifa, bocah yang viral karena kondisi memprihatinkan, pada Jumat (3/4/2026). Kegiatan ini dilakukan bersama Komunitas Sedekah Jumat (KSJ) binaan Ikhwan Lubis.

    Kunjungan tersebut berlangsung di kediaman nenek Sifa, Karsini, yang selama ini merawat Sifa dan kedua adiknya. Dalam kegiatan itu, para jurnalis menyalurkan bantuan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi keluarga tersebut.

    Aksi sosial ini pun menuai simpati masyarakat sekitar. Salah seorang warga, Warman (56), mengaku tersentuh dengan kepedulian para jurnalis yang datang langsung memberikan bantuan.

    “Apa yang dilakukan mereka seperti menegur kami masyarakat sekitar. Seharusnya kami yang paling dekat lebih peduli terhadap kondisi Sifa dan adik-adiknya. Ini menjadi pengingat bagi kami untuk ikut membantu dan memperhatikan kehidupan mereka ke depan,” ujar Warman.

    Koordinator pelaksana kegiatan, Abdul Meliala, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang dijalankan bersama para jurnalis di Kota Medan sebagai bagian dari amanah pembina KSJ.

    “Kegiatan ini rutin kami lakukan setiap hari Jumat. Kali ini kami laksanakan di rumah nenek Sifa agar dapat membantu perekonomian keluarga. Kami mengetahui Ibu Karsini adalah seorang janda yang bekerja sebagai buruh cuci. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban mereka dan membawa keberkahan,” jelasnya.

    Sementara itu, pendiri sekaligus pembina KSJ, Ikhwan Lubis, menegaskan bahwa kegiatan Sedekah Jumat merupakan bentuk kepedulian sosial yang telah berjalan sejak komunitas tersebut berdiri pada tahun 2019.

    “Kegiatan ini adalah wujud nyata kepedulian, khususnya dari para jurnalis yang sejak awal turut memprakarsai berdirinya KSJ. Saya berharap mereka tetap solid menjalankan visi dan misi KSJ, baik saat ini maupun ke depan,” ujarnya.

    Ia yang akrab disapa “Sang Pejuang Dhuafa” juga mengapresiasi konsistensi para jurnalis yang terus aktif dalam kegiatan sosial, tidak hanya dalam menyampaikan informasi kepada publik, tetapi juga hadir langsung membantu masyarakat yang membutuhkan.

    Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin banyak pihak yang tergerak untuk peduli dan berbagi kepada sesama, khususnya kepada masyarakat yang membutuhkan perhatian dan bantuan.

  • Apel Pengamanan Ibadah Wafat Isa Almasih, 102 Personel Disiagakan di Tanjung Balai

    Apel Pengamanan Ibadah Wafat Isa Almasih, 102 Personel Disiagakan di Tanjung Balai

    TANJUNG BALAI ,indeksnews.web.id/ – Aparat kepolisian melaksanakan apel persiapan pengamanan kegiatan ibadah peringatan Wafat Isa Almasih (Jumat Agung) pada Jumat (3/4/2026) pagi. Kegiatan yang dimulai pukul 08.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator 2, Kompol H. E. Sidauruk, S.H., M.H.

    Dalam apel tersebut, sebanyak 102 personel dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan ibadah di sejumlah gereja yang berada di wilayah hukum Polres Tanjung Balai. Pengamanan ini dilakukan guna memastikan umat Kristiani dapat menjalankan ibadah dengan aman dan khidmat.

    Dalam arahannya, Kompol Sidauruk menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel yang telah hadir dan siap melaksanakan tugas pengamanan. Ia menegaskan pentingnya kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas di lapangan.

    “Penjab Beat dan Padal Beat harus melakukan pengawasan secara ketat terhadap anggota di lokasi masing-masing. Personel tidak diperkenankan meninggalkan pos sebelum kegiatan ibadah selesai, serta wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan,” tegasnya.

    Lebih lanjut, ia berharap seluruh rangkaian ibadah Wafat Isa Almasih dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif, sehingga masyarakat dapat merayakan momen keagamaan tersebut dengan penuh rasa damai.

    Dengan kesiapsiagaan personel dan pengamanan yang optimal, Polres Tanjung Balai berkomitmen menjaga stabilitas keamanan selama perayaan hari besar keagamaan di wilayahnya.

  • Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Nonsubsidi per 1 April 2026

    Pertamina Bantah Isu Kenaikan BBM Nonsubsidi per 1 April 2026

    JAKARTA,indeksnews.web.id/  – PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa informasi mengenai proyeksi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang beredar di media sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

    Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyatakan hingga saat ini perseroan belum mengeluarkan pengumuman resmi terkait perubahan harga BBM untuk periode 1 April 2026.

    “Informasi proyeksi kenaikan harga BBM yang beredar tidak dapat dipertanggungjawabkan, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai harga per 1 April 2026,” ujar Baron saat dikonfirmasi, Senin (30/3/2026).

    Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh berbagai spekulasi yang beredar di media sosial. Menurutnya, seluruh informasi resmi terkait penyesuaian harga BBM hanya akan disampaikan melalui kanal komunikasi resmi perusahaan.

    Klarifikasi ini muncul setelah publik dihebohkan dengan beredarnya dokumen berlabel rahasia yang memuat proyeksi kenaikan tajam harga BBM nonsubsidi. Dalam dokumen tersebut, harga Pertamax disebut akan naik dari Rp12.300 menjadi Rp17.850 per liter, sementara Dexlite diprediksi mencapai Rp23.650 per liter.

    Dokumen itu juga mengaitkan potensi kenaikan dengan pelemahan nilai tukar Rupiah yang disebut berada di kisaran Rp16.877 per dolar AS, serta lonjakan harga gasoline dan gasoil global akibat ketegangan geopolitik.

    Menanggapi kondisi pasar energi yang fluktuatif, Pertamina menyatakan tetap mendukung imbauan pemerintah agar masyarakat menggunakan energi secara bijak. Efisiensi konsumsi dinilai penting untuk menjaga ketahanan energi nasional di tengah tekanan harga minyak dunia.

    Secara mekanisme, penyesuaian harga BBM nonsubsidi memang dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan tren harga minyak internasional dan nilai tukar. Namun, Pertamina menegaskan setiap keputusan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku serta kondisi ekonomi masyarakat.

    Untuk itu, masyarakat diminta tetap tenang dan memantau informasi resmi melalui situs perusahaan maupun aplikasi MyPertamina guna mendapatkan data harga yang akurat.

    Kepastian mengenai harga BBM periode April 2026, lanjut Pertamina, akan diumumkan sesuai prosedur rutin perusahaan pada awal bulan.

  • Ada Apa ! Kasus Dugaan Hilangnya Dana Nasabah Rp 123,2 Miliar di Bank Mandiri Balai Kota Disorot, Respons Polda Sumut Dinilai Minim Dan Lemah

    Ada Apa ! Kasus Dugaan Hilangnya Dana Nasabah Rp 123,2 Miliar di Bank Mandiri Balai Kota Disorot, Respons Polda Sumut Dinilai Minim Dan Lemah

    MEDAN,indeksnews.web.id/  – Penanganan kasus dugaan hilangnya dana nasabah milik PT TSI di Bank Mandiri Cabang Balai Kota Medan kembali menjadi sorotan. Pasalnya, hingga kini pihak Polda Sumatera Utara dinilai belum memberikan keterangan resmi yang jelas kepada publik.

     

    Sejumlah wartawan dari berbagai media di Medan telah berupaya mengonfirmasi perkembangan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. Namun, baik Direktur Reserse Kriminal Umum maupun Kabid Humas Polda Sumut belum memberikan penjelasan rinci terkait perkara yang telah berjalan hampir empat bulan itu.

     

    Kasus ini bermula dari laporan dugaan hilangnya dana nasabah PT TSI sebesar Rp123,2 miliar, sebagaimana tercatat dalam laporan polisi yang diajukan korban terhadap pihak perbankan. Namun dalam pemberitaan yang berkembang, nilai kerugian bahkan disebut mencapai Rp123,2 miliar.

     

    Dari informasi yang beredar, dugaan penggelapan tersebut melibatkan dua orang tersangka dari internal PT TSI serta menyeret empat pegawai bank yang diduga terlibat dalam proses pencairan dana menggunakan puluhan cek palsu. Dana nasabah disebut-sebut dapat dicairkan tanpa sepengetahuan pemilik rekening.

    Kasus ini juga ramai diperbincangkan di media sosial setelah beredarnya video viral yang menyoroti dugaan praktik tersebut. Kondisi ini mendorong perhatian publik dan kalangan jurnalis untuk terus mengawal proses penegakan hukum.

     

    Saat dimintai keterangan, Dirkrimum Polda Sumut, Rico Taruna Mauruh, menyarankan agar pertanyaan disampaikan melalui Kabid Humas sesuai prosedur. Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumut, Ferry Walintukan, hanya memberikan jawaban singkat bahwa kasus tersebut masih dalam proses.

     

    Minimnya informasi yang disampaikan aparat penegak hukum memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Bahkan, sejumlah pihak menduga adanya hambatan atau kepentingan tertentu yang menyebabkan lambatnya penanganan kasus tersebut.

     

    Menanggapi hal itu, pengamat hukum Doni Suhendra menilai bahwa kasus dengan nilai kerugian besar berpotensi menghadapi berbagai tekanan.

     

    “Kasus seperti ini biasanya sangat kompleks. Ada kemungkinan pihak-pihak tertentu berupaya menghindari tanggung jawab, bahkan bisa saja hanya ingin menjadi saksi. Tidak menutup kemungkinan juga ada aktor besar di baliknya sehingga penanganannya terkesan lambat,” ujarnya.

     

    Dengan belum adanya kejelasan dari pihak kepolisian, sejumlah jurnalis di Sumatera Utara dikabarkan berencana menggelar aksi unjuk rasa di Mapolda Sumut dalam waktu dekat. Aksi tersebut sebagai bentuk dorongan agar aparat penegak hukum lebih transparan dan serius dalam mengusut tuntas kasus yang dinilai merugikan masyarakat tersebut.

     

    Publik kini menunggu langkah tegas dan keterbukaan dari aparat penegak hukum guna memastikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi perbankan dan kepolisian.

  • Info!BMKG Prediksi Musim Kemarau 2026 Datang Bertahap Mulai April, Sejumlah Wilayah Lebih Awal Kering

    Info!BMKG Prediksi Musim Kemarau 2026 Datang Bertahap Mulai April, Sejumlah Wilayah Lebih Awal Kering

    JAKARTA,indeksnews.web.id/- Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merilis prediksi awal musim kemarau 2026 yang akan berlangsung secara bertahap mulai April. Informasi ini menjadi penting bagi masyarakat, terutama dalam mempersiapkan sektor pertanian, pengelolaan air, hingga mengantisipasi dampak cuaca kering.

    Dalam laporan resmi BMKG bertajuk Prediksi Musim Kemarau 2026 di Indonesia, disebutkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia akan mulai memasuki musim kemarau pada periode April hingga Juni 2026. Peralihan ini diawali dari kawasan timur Indonesia, khususnya Nusa Tenggara, kemudian meluas ke wilayah lainnya.

    BMKG mencatat sekitar 114 Zona Musim (ZOM) atau 16,3 persen wilayah diperkirakan mulai mengalami kemarau pada April 2026. Jumlah tersebut meningkat menjadi 184 ZOM pada Mei dan 163 ZOM pada Juni. Hal ini menunjukkan bahwa musim kemarau tidak terjadi secara serentak, melainkan bertahap sesuai karakter iklim masing-masing daerah.

    Adapun wilayah yang diprediksi lebih dulu memasuki musim kemarau pada April meliputi pesisir utara Jawa bagian barat, pesisir utara dan selatan Jawa Tengah, sebagian besar DI Yogyakarta, sebagian Jawa Timur, sebagian Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, serta sebagian kecil wilayah Sulawesi Selatan.

    Secara keseluruhan, dari total 699 ZOM di Indonesia, sebagian wilayah bahkan telah mulai memasuki musim kemarau sejak Februari hingga Maret. Sementara wilayah lainnya baru akan mengalami periode kering pada bulan-bulan berikutnya, mencerminkan keragaman pola iklim di Tanah Air.

    BMKG juga memprediksi bahwa musim kemarau 2026 cenderung datang lebih awal dibandingkan kondisi normal. Sekitar 46,5 persen wilayah diperkirakan mengalami kemarau lebih cepat dari rata-rata klimatologis periode 1991–2020.

    Untuk puncak musim kemarau, BMKG memperkirakan akan terjadi pada Juli hingga September 2026. Pada periode tersebut, sebagian besar wilayah Indonesia berpotensi mengalami kondisi yang lebih kering dari biasanya.

    Kondisi ini menjadi perhatian bagi berbagai sektor strategis, seperti pertanian, sumber daya air, energi, hingga kebencanaan. Pemerintah daerah dan masyarakat diimbau untuk mulai melakukan langkah antisipasi, seperti pengelolaan cadangan air dan penyesuaian pola tanam.

    Dengan memahami prediksi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih siap menghadapi musim kemarau 2026 serta meminimalkan dampak yang ditimbulkan akibat kekeringan.

  • PT Toba Surimi Industries Laporkan Bank Mandiri ke OJK, Dugaan Pencairan Kredit Tanpa Prosedur

    PT Toba Surimi Industries Laporkan Bank Mandiri ke OJK, Dugaan Pencairan Kredit Tanpa Prosedur

    JAKARTA ,indeksnews.web.id/ – PT Toba Surimi Industries Tbk (CRAB) resmi melaporkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ke Otoritas Jasa Keuangan pada 16 Maret 2026. Laporan ini diajukan terkait dugaan pencairan fasilitas kredit tanpa prosedur yang dinilai merugikan perusahaan.
    Kuasa hukum PT Toba Surimi Industries, David Tobing, menyampaikan bahwa pihaknya berharap OJK dapat bertindak objektif sebagai penengah dalam sengketa tersebut.


    “Klien kami merasa dirugikan karena dianggap memiliki tunggakan di Bank Mandiri sekitar Rp123,2 miliar berdasarkan pencairan 54 lembar cek yang diaktivasi, ditandatangani, dan dikonfirmasi oleh direksi TSI,” ujar David dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (18/3).


    Latar Belakang Kredit Modal Kerja
    David menjelaskan, PT Toba Surimi Industries merupakan nasabah yang memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) dari Bank Mandiri sejak tahun 2009. Perjanjian kredit tersebut dibuat di hadapan notaris Ferry Susanto Limbong di Medan, Sumatera Utara.


    Namun, pihaknya mengklaim bahwa perusahaan tidak pernah mencairkan maupun menikmati dana KMK senilai Rp123,3 miliar tersebut. Atas dasar itu, PT TSI juga telah melaporkan sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam pencairan dana ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
    “Kami berharap OJK, khususnya bidang pengawasan bank, dapat memberikan perhatian serius terhadap penyelesaian kasus ini,” tambahnya.


    Sorotan terhadap OJK


    David juga menaruh harapan pada kepemimpinan baru di OJK, yakni Friderica Widyasari Dewi, yang dinilai memiliki pengalaman kuat dalam perlindungan konsumen.


    “Ketua OJK sebelumnya merupakan anggota Dewan Komisioner Perlindungan Konsumen. Kami yakin beliau akan bersikap tegas karena kasus ini berpotensi menurunkan kepercayaan nasabah,” ujarnya.


    Kronologi Dugaan Pencairan Dana
    Permasalahan bermula dari fasilitas KMK sebesar sekitar Rp96 miliar yang dimiliki PT TSI di Bank Mandiri. Dugaan pencairan dana tanpa hak terjadi pada periode 29 September hingga 30 Oktober 2025 di Kantor Cabang Balai Kota Medan.


    Menurut kuasa hukum, pencairan tersebut diduga melibatkan oknum internal perusahaan dan pihak bank. Dana yang dicairkan disebut mengalir ke sejumlah perusahaan yang tidak memiliki hubungan dengan PT TSI.


    Rincian transaksi yang diungkap antara lain:
    29 September 2025: 7 transaksi tunai senilai Rp18,9 miliar
    30 September 2025: 8 transaksi tunai senilai Rp18,8 miliar


    David menegaskan, selama proses pencairan tersebut, pihak bank disebut tidak melakukan konfirmasi kepada direksi PT TSI maupun meminta dokumen pendukung sebagaimana prosedur perbankan.


    Tuntutan Tanggung Jawab


    Pihak kuasa hukum menilai PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tidak menjalankan prinsip kehati-hatian serta prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).


    Ia menegaskan, sebagai bank milik negara, Bank Mandiri seharusnya menerapkan standar operasional yang ketat untuk melindungi nasabah.


    “Bank Mandiri harus bertanggung jawab memulihkan kerugian nasabah serta membenahi prosedur internal, termasuk menindak pihak-pihak yang terlibat agar kejadian serupa tidak terulang,” tegas David.