Indeks

Category: Nasional

  • PN Kisaran Tolak Eksepsi PT BSP dan BPN Asahan, Perkara Eks HGU Resmi Lanjut ke Pokok Sidang

    PN Kisaran Tolak Eksepsi PT BSP dan BPN Asahan, Perkara Eks HGU Resmi Lanjut ke Pokok Sidang

    Kisaran,indeksnews.web.id/  – Pengadilan Negeri Kisaran resmi menolak eksepsi yang diajukan PT BSP selaku Tergugat dan Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan sebagai Turut Tergugat dalam perkara perdata Nomor 19/Pdt.G/2026/PN Kis terkait sengketa penguasaan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU).

    Putusan sela tersebut dibacakan Majelis Hakim dalam persidangan yang digelar pada Rabu (13/5/2026). Dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan para tergugat.

    “Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang kewenangan absolut tersebut; menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili perkara Nomor 19/Pdt.G/2026/PN Kis,” demikian bunyi amar putusan sela.

    Dengan putusan itu, perkara sengketa lahan eks HGU tersebut resmi berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian di persidangan.

    Perkara ini diajukan masyarakat sekitar lokasi eks HGU sebagai Para Penggugat terhadap PT BSP. Objek sengketa berkaitan dengan dugaan penguasaan dan pengusahaan lahan setelah berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 66/HGU/DA/85/B/51 Tahun 1996.

    Kuasa hukum Para Penggugat dari Kantor Hukum Mukhlis Habibi, S.H. & Partners, Akhmat Saipul Sirait, S.H., menyampaikan apresiasi terhadap putusan sela Majelis Hakim tersebut.

    “Kami menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim yang telah menyatakan Pengadilan Negeri Kisaran berwenang mengadili perkara ini. Artinya, perkara ini layak diperiksa lebih lanjut dalam pokok perkara,” ujar Akhmat Saipul Sirait bersama Habib.

    Menurut pihak Penggugat, sejak awal perkara ini merupakan sengketa Perbuatan Melawan Hukum (PMH), karena berkaitan dengan penguasaan lahan setelah berakhirnya HGU tanpa adanya dasar hak baru yang sah.

    Mereka juga menilai kondisi di lapangan telah berdampak langsung terhadap masyarakat sekitar, termasuk terganggunya akses jalan, aktivitas ekonomi, hingga akses masyarakat terhadap sumber penghidupan di sekitar lokasi lahan eks HGU.

    Pihak Penggugat menegaskan bahwa gugatan yang diajukan bukan untuk mengklaim kepemilikan lahan, melainkan guna memperoleh kepastian hukum terkait status penguasaan lahan tersebut.

    Dengan ditolaknya eksepsi kewenangan absolut, agenda persidangan selanjutnya akan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian dari masing-masing pihak.

    Para Penggugat menyatakan tetap menghormati seluruh proses hukum yang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya penilaian perkara kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran.

    “Kami percaya proses persidangan akan berjalan secara objektif berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat di wilayah lahan eks HGU PT BSP tetap kompak, menjaga kondusivitas dan menghindari bentrokan antar masyarakat. Mari berjuang bersama-sama melalui jalur hukum,” tambahnya.

    Tim/Red

  • Program CSR Bedah Rumah CitraLand Group Bantu Warga Deli Serdang Miliki Hunian Layak

    Program CSR Bedah Rumah CitraLand Group Bantu Warga Deli Serdang Miliki Hunian Layak

    DELI SERDANG ,indeksnews.web.id/  Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat sekitar, CitraLand Group melalui CitraLand Tanjung Morawa, CitraLand Sampali, dan CitraLand Gama City kembali merealisasikan program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa bedah rumah bagi warga kurang mampu di Kabupaten Deli Serdang.

    Program tersebut ditandai dengan serah terima rumah hasil renovasi kepada warga penerima bantuan pada 12 Mei 2026. Kegiatan itu turut dihadiri kepala desa dan aparat pemerintah daerah setempat sebagai bentuk dukungan terhadap program sosial yang dinilai sangat membantu masyarakat.

    Melalui program ini, sejumlah rumah warga yang sebelumnya berada dalam kondisi memprihatinkan kini telah direnovasi menjadi lebih layak huni, aman, dan nyaman untuk ditempati. Mayoritas penerima bantuan merupakan buruh harian, pekerja serabutan, petani kecil, hingga pedagang dengan penghasilan terbatas yang selama ini kesulitan memperbaiki kondisi rumah mereka.

    Salah satu penerima bantuan adalah M. Ari Wijaya, warga Dusun II Lengau Seprang. Selama bertahun-tahun, ia bersama keluarganya tinggal di rumah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Dinding kayu yang lapuk serta atap rumah yang nyaris roboh membuat tempat tinggal tersebut tidak lagi layak dihuni, terutama saat musim hujan.

    Dalam keterbatasan ekonomi, memperbaiki rumah menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan. Namun kini, melalui program CSR bedah rumah dari CitraLand Group, rumah yang sebelumnya nyaris roboh telah berubah menjadi hunian yang lebih kokoh dan nyaman.

    Dengan mata berkaca-kaca, Ari Wijaya mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterimanya.

    “Dulu kalau hujan kami takut atap bocor dan rumah roboh. Sekarang alhamdulillah rumah kami sudah jauh lebih aman dan nyaman. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada CitraLand Tanjung Morawa dan pemerintah setempat yang sudah peduli kepada masyarakat kecil seperti kami,” ujarnya haru.

    Selain Ari Wijaya, bantuan bedah rumah juga diberikan kepada beberapa warga lainnya, di antaranya Nurjanah di Dusun III Tanjung Baru, Wan Nur Lailani di Dusun III KM 18 Tanjung Morawa B, serta Irwan di Dusun III Gang Rasmi Desa Bangun Sari. Mereka juga selama ini tinggal dalam kondisi rumah yang memerlukan perhatian dan perbaikan.

    Perwakilan manajemen CitraLand Tanjung Morawa menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus tumbuh bersama masyarakat serta menghadirkan dampak sosial yang nyata.

    “Kami percaya bahwa rumah bukan sekadar tempat tinggal, tetapi tempat keluarga membangun kehidupan dan masa depan. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat nyata dan menghadirkan kebahagiaan bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujar perwakilan manajemen.

    Kepala desa setempat juga menyampaikan apresiasi atas kepedulian sosial yang ditunjukkan oleh CitraLand Group melalui program bedah rumah tersebut.

    “Program seperti ini sangat membantu warga kami. Kehadiran CitraLand Group bukan hanya membangun kawasan, tetapi juga menunjukkan kepedulian sosial kepada masyarakat sekitar,” ujarnya.

    Melalui program CSR bedah rumah ini, CitraLand Group berharap dapat terus menghadirkan manfaat nyata dan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar wilayah pengembangan perusahaan.

  • Anggota DPRD Sumut Hj. Chairunnisa B Gelar Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di SMPN 1 Tanjungbalai

    Anggota DPRD Sumut Hj. Chairunnisa B Gelar Penyebarluasan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di SMPN 1 Tanjungbalai

    TANJUNG BALAI,indeksnews.web.id/  – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, Hj. Chairunnisa B, S.E., melaksanakan kegiatan penyebarluasan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di SMP Negeri 1 Kota Tanjungbalai, Rabu (13/05/2026). Kegiatan yang berlangsung di halaman sekolah sejak pukul 10.00 WIB tersebut berjalan lancar dengan suasana cerah dan penuh antusiasme dari para siswa.

    Acara dibuka langsung oleh Kepala SMPN 1 Tanjungbalai, Sri Gunawan Tarigan, S.Pd., M.Pd. Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh siswa mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh agar nilai-nilai kebangsaan semakin tertanam dalam kehidupan sehari-hari.

    “Mari kita ikuti kegiatan yang disampaikan Ibu Hj. Chairunnisa B, S.E. tentang penyebarluasan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan agar nilai-nilai kebangsaan semakin tertanam dalam diri kita,” ujar Sri Gunawan Tarigan.

    Dalam pemaparannya, Hj. Chairunnisa B, S.E. menjelaskan pentingnya ideologi Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia. Ia menegaskan bahwa wawasan kebangsaan perlu dipahami generasi muda agar memiliki semangat persatuan, toleransi, serta cinta tanah air di tengah perkembangan zaman yang semakin dinamis.

    Ratusan siswa SMPN 1 Tanjungbalai tampak mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Suasana interaktif terlihat ketika para siswa aktif mengajukan pertanyaan terkait peran pelajar dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

    Menurut Chairunnisa, penanaman nilai kebangsaan sejak dini menjadi hal penting di tengah derasnya arus informasi dan pengaruh budaya luar. Ia mengajak para pelajar untuk menjadi generasi yang kritis, berkarakter, dan mampu menyaring pengaruh negatif yang bertentangan dengan identitas bangsa.

    “Kita ingin generasi muda memiliki karakter kuat, cinta tanah air, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari,” katanya.

    Kepala sekolah turut mengapresiasi kehadiran anggota DPRD Sumut tersebut karena dinilai memberikan motivasi positif bagi pembinaan karakter siswa. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan secara rutin guna memperkuat pemahaman kebangsaan di kalangan pelajar.

    Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama antara anggota DPRD Sumut, kepala sekolah, para guru, dan seluruh siswa peserta kegiatan. Melalui kegiatan ini diharapkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan terus hidup serta diamalkan oleh generasi muda di Kota Tanjungbalai.

    Pewarta : Solihin

  • Layanan Pertanahan Era Digital, Lebih Mudah Pantau Berkas Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku

    Layanan Pertanahan Era Digital, Lebih Mudah Pantau Berkas Lewat Aplikasi Sentuh Tanahku

    Semarang ,SEMARANG– Transformasi digital yang dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan. Kini, masyarakat dapat memantau proses pengurusan berkas pertanahan secara langsung melalui aplikasi Sentuh Tanahku tanpa harus datang berulang kali ke Kantor Pertanahan (Kantah).

    Kemudahan tersebut dirasakan langsung oleh Endria (37), warga Kabupaten Semarang, saat mengurus sertipikat tanahnya. Ia mengaku terbantu dengan fitur pemantauan berkas yang tersedia di aplikasi Sentuh Tanahku karena seluruh tahapan proses layanan dapat dipantau secara praktis dan transparan melalui telepon genggam.

    “Pemantauan perkembangan berkas atau sertipikat sekarang lebih mudah karena bisa dicek langsung lewat aplikasi Sentuh Tanahku. Jadi, saya bisa tahu posisi berkas sudah sampai mana,” ujar Endria usai mengambil Sertipikat Elektronik di Kantah Kabupaten Semarang.

    Menurutnya, kehadiran layanan digital tersebut membuat proses pengurusan sertipikat menjadi lebih efisien. Masyarakat tidak lagi harus bolak-balik datang ke kantor hanya untuk memastikan status permohonan yang sedang diproses.

    “Kemarin begitu saya cek di aplikasi, statusnya sudah di loket penyerahan. Baru setelah lihat info itu, hari ini saya langsung datang ke kantor untuk mengambil hasilnya,” ungkapnya.

    Selain memudahkan akses informasi, penggunaan aplikasi Sentuh Tanahku juga dinilai mampu menghemat waktu, biaya, dan tenaga masyarakat dalam mengurus layanan pertanahan.

    Endria pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan pertanahan digital yang telah disediakan Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, inovasi tersebut membuat pelayanan menjadi lebih sederhana dan mudah dipantau.

    “Sekarang semuanya lebih simple dan mudah dipantau. Jadi masyarakat tidak perlu ragu menggunakan aplikasi Sentuh Tanahku maupun layanan pertanahan elektronik lainnya,” pungkasnya.

    Kementerian ATR/BPN terus mendorong modernisasi pelayanan pertanahan berbasis digital guna menghadirkan layanan yang profesional, transparan, dan terpercaya bagi masyarakat.

    #KementerianATRBPN

    #MelayaniProfesionalTerpercaya

    #MajuDanModern

     

  • Bahas Transformasi Organisasi dan Tata Kerja, Kementerian ATR/BPN Rumuskan Cara Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

    Bahas Transformasi Organisasi dan Tata Kerja, Kementerian ATR/BPN Rumuskan Cara Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

    Jakarta,indeksnews.web.id/ – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menggelar diskusi bersama jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Indonesia guna membahas penyusunan transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantah. Pembahasan ini difokuskan pada penerapan pendekatan berbasis wilayah guna meningkatkan efektivitas pelayanan publik pertanahan di seluruh Indonesia.

    Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional, Ossy Dermawan, menegaskan bahwa transformasi organisasi perlu dirancang dengan mempertimbangkan kompleksitas dan karakteristik wilayah yang berbeda-beda di Indonesia.

    “Bagaimana kemudian BPN dapat bekerja lebih efektif di tengah kompleksitas wilayah Indonesia yang sangat beragam, agar lebih menjaga upaya pelayanan publik yang maksimal,” ujar Wamen Ossy dalam rapat daring yang berlangsung pada Senin (11/05/2026).

    Saat ini, struktur organisasi di Kantah masih menggunakan pendekatan tematik berdasarkan fungsi dan layanan teknis, seperti Seksi Survei dan Pemetaan, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Seksi Penataan dan Pemberdayaan, Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan, serta Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.

    Dalam tahap awal perumusan transformasi OTK tersebut, Wamen Ossy meminta seluruh jajaran melakukan kajian yang matang dan mendalam agar struktur baru nantinya mampu menjawab kebutuhan pelayanan masyarakat secara lebih cepat, tepat, dan responsif. Menurutnya, Kantah di masa mendatang diharapkan lebih adaptif terhadap dinamika wilayah tanpa mengabaikan aspek teknis pelayanan.

    Ia menjelaskan, persoalan pertanahan di lapangan umumnya muncul dalam konteks kewilayahan tertentu, terutama di kawasan yang berkembang pesat akibat investasi dan pembangunan. Kondisi tersebut sering memunculkan kebutuhan sertipikasi, penataan ruang, hingga potensi sengketa pertanahan.

    “Persoalan di lapangan justru muncul dalam konteks wilayah tertentu, misal ada satu kawasan yang berkembang cepat karena ada investasi di sana, muncul kebutuhan akan sertipikasi, penataan ruang, potensi sengketa dan sebagainya. Saat ini, OTK kita menitikberatkan pada penguasaan fungsi/teknis, maka pendekatan wilayah mencoba memperkuat penguasaan lapangan dan dinamika wilayah kerja,” jelasnya.

    Dalam paparannya kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi, Kepala Kantah Kabupaten/Kota, dan seluruh peserta rapat daring, Wamen Ossy menyebut sejumlah manfaat dari penerapan OTK berbasis wilayah. Di antaranya memperkuat pemahaman kondisi lapangan, memperbaiki rentang kendali organisasi, meningkatkan deteksi dini persoalan pertanahan, serta mendukung integrasi layanan berbasis data digital dan spasial.

    “Kita sedang menuju layanan pertanahan modern berbasis digital dan spasial. Ini tidak lagi kemudian dianggap sebagai penanganan secara sektoral, tapi harus menyeluruh, tidak lagi ini hanya urusan pengukuran, urusan pendaftaran, semua harus bisa memahami sehingga penguasaan wilayah menjadi penting,” tutur Wamen Ossy.

    Sementara itu, Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan pentingnya kejelasan pembagian tugas dan fungsi hingga ke tingkat daerah, baik di Kanwil maupun Kantah. Ia menilai spesialisasi kerja, koordinasi antarfungsi, serta rantai komando yang terstruktur menjadi faktor penting dalam mendukung transformasi pelayanan di lingkungan ATR/BPN.

    “Struktur organisasi kita ini menentukan jalannya proses pelayanan publik kita kepada masyarakat. Harapan kita ingin memberi pelayanan yang terbaik, kualitas terjamin sekaligus pengembangan SDM kita untuk memenuhi ini,” pungkas Sekjen ATR/BPN.

  • Kementerian ATR/BPN dan KPK Jadikan Sulut Percontohan Transformasi Layanan Pertanahan

    Kementerian ATR/BPN dan KPK Jadikan Sulut Percontohan Transformasi Layanan Pertanahan

    MANADO,indeksnews.web.id/ – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan Sulawesi Utara (Sulut) sebagai salah satu daerah percontohan transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan yang terintegrasi. Program kolaboratif ini melibatkan pemerintah daerah untuk memperkuat tata kelola layanan pertanahan sekaligus mencegah praktik korupsi.

    Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengatakan Sulut diharapkan mampu menjadi contoh nasional dalam penerapan transformasi layanan pertanahan.

    “Karena menjadi bagian dari piloting kerja sama Kementerian ATR dan KPK, mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik dan bisa menjadi best practice untuk kita terapkan di seluruh Indonesia, memperbaiki kualitas layanan publik khususnya di bidang pertanahan,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemerintah Daerah se-Sulut di Wisma Negara Sulut, Selasa (12/05/2026).

    Sebelumnya, program percontohan ini telah lebih dahulu diterapkan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Menurut Andi Tenri Abeng, kerja sama tersebut diinisiasi Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, sejak Oktober 2025 untuk memperkuat transformasi pelayanan pertanahan di daerah.

    Ia menegaskan, keterlibatan pemerintah daerah diharapkan mampu membantu penyelesaian berbagai persoalan pertanahan maupun tata ruang secara lebih efektif.

    “Diputuskanlah ada kerja sama antara Kementerian ATR/BPN dan KPK juga dengan Pemda. Dan kami sangat yakin dengan semangat Pak Gubernur dan semua jajaran, mudah-mudahan ini semua bisa terlaksana dengan baik,” katanya.

    Dalam kesempatan yang sama, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK, Edi Suryanto, menyebut persoalan pertanahan masih menjadi tantangan serius yang terus muncul dari waktu ke waktu. Karena itu, KPK bersama Kementerian ATR/BPN mendorong penguatan pelayanan publik bidang pertanahan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi.

    “Makanya kami kemarin sepakat, pimpinan memerintahkan dahulukan permasalahan pertanahan. Jadi kami mendorong pelayanan publik bidang pertanahan,” kata Edi Suryanto.

    Ia menjelaskan, terdapat tiga fokus utama dalam kerja sama tersebut, yakni pelayanan publik bidang pertanahan, pengelolaan barang milik daerah, dan optimalisasi pendapatan daerah. Salah satu langkah konkret yang akan didorong adalah integrasi layanan pertanahan di Mal Pelayanan Publik (MPP) guna mempermudah akses masyarakat terhadap layanan pertanahan.

    Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, meminta seluruh kepala daerah di wilayahnya bergerak cepat menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan.

    “Saya mau persoalan tanah selesai. Jadi jangan mengeluh-mengeluh saja, tapi aksinya tidak ada. Ini hari ini ruang dan waktu milik kita, milik Sulut. Teman-teman KPK dan ATR/BPN ini serius untuk memberikan bantuan kepada kita, memberikan solusi-solusi kepada kita,” tegasnya.

    Rakor tersebut menghasilkan komitmen bersama pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang. Komitmen itu ditandatangani Gubernur Sulut bersama para kepala daerah se-Sulut, serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulut bersama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Sulut.

    Kegiatan ini juga dihadiri sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Sulut. Dalam forum tersebut turut dibahas sembilan program kerja sama terkait pencegahan korupsi dan penguatan ekonomi daerah melalui transformasi pelayanan publik bidang pertanahan dan tata ruang.

  • Sekjen ATR/BPN Teken MoU dengan Pemprov Aceh, Perkuat Tata Kelola Pertanahan dan Agraria

    Sekjen ATR/BPN Teken MoU dengan Pemprov Aceh, Perkuat Tata Kelola Pertanahan dan Agraria

    Jakarta ,indeksnews.web.id/- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Provinsi Aceh dalam rangka sinergi bidang agraria, pertanahan, dan tata ruang, Selasa (12/05/2026), di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta.

    Penandatanganan yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola agraria dan pertanahan di Provinsi Aceh.

    “MOU ini ruang lingkupnya cukup signifikan dalam konteks membangun tata kelola agraria dan pertanahan di Provinsi Aceh. Ini memang tugas kami di Kementerian ATR/BPN mulai dari tata kelola dan sertipikasi aset, kemudian tata ruang sekaligus pengendalian juga asistensi pencegahan dan penanganan sengketa. Ini penting untuk pembangunan agraria di Aceh,” ujar Dalu Agung Darmawan dalam sambutannya.

    Sebelum penandatanganan dilakukan di Jakarta, dokumen kerja sama tersebut telah lebih dahulu ditandatangani secara terpisah oleh Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Banda Aceh.

    Melalui kerja sama ini, Aceh menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memiliki mekanisme koordinasi formal dalam pertukaran data dan informasi spasial secara terintegrasi dengan pemerintah pusat.

    Sekjen ATR/BPN berharap sinergi tersebut dapat mempercepat berbagai program strategis kementerian di Aceh, termasuk penguatan legalisasi aset dan penyelesaian persoalan pertanahan masyarakat.

    “Nanti selanjutnya Pemerintah Provinsi Aceh dengan Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh untuk menyiapkan kerja sama lanjutan. Nanti mohon ditindaklanjuti Pak Kepala Kanwil dan para Kepala Kantor Pertanahan,” lanjutnya.

    Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Aceh, Bob Mizwar, yang hadir mewakili Pemerintah Provinsi Aceh, mengapresiasi Kementerian ATR/BPN atas pembahasan intensif hingga tercapainya finalisasi MoU tersebut.

    “Melalui MoU ini kita harapkan upaya mempercepat proses legalitas lahan akan berdampak langsung pada kepastian usaha pekebun. Ini juga memberikan opsi penyelesaian sengketa agraria yang lebih terintegrasi dengan pusat, termasuk mendorong optimalisasi program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Aceh,” kata Bob Mizwar.

    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Aceh, Arinaldi, sejumlah perwakilan dari Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, Plh Kepala Dinas Pertanahan Aceh Nizwar, serta Plt Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh Azanuddin Kurnia.

  • ATR/BPN dan KPK Dorong Transformasi Layanan Pertanahan di Sulut, Pemda Diyakini Raih Banyak Keuntungan

    ATR/BPN dan KPK Dorong Transformasi Layanan Pertanahan di Sulut, Pemda Diyakini Raih Banyak Keuntungan

    Manado ,indeksnews.web.id/  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat upaya pencegahan korupsi dan peningkatan ekonomi daerah melalui transformasi layanan publik di bidang pertanahan dan tata ruang. Langkah tersebut diwujudkan lewat sembilan program kerja sama strategis yang melibatkan pemerintah daerah se-Sulawesi Utara.

    Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN, Andi Tenri Abeng, mengatakan program kolaborasi tersebut diyakini mampu memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah, terutama dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), akuntabilitas, hingga percepatan sertipikasi aset daerah.

    “Kegiatan ini sangat bermanfaat dan kami yakin kalau sembilan program yang kita usung untuk kerja sama ini pasti akan meningkatkan pendapatan asli daerah di sini, kemudian meningkatkan akuntabilitas, juga penyelesaian sertipikasi aset di daerah,” ujar Andi Tenri Abeng usai mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Kementerian ATR/BPN, KPK, dan Pemerintah Daerah se-Sulut di Wisma Negara Sulut, Selasa (12/05/2026).

    Adapun sembilan program kerja sama tersebut mencakup integrasi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) Tanah dengan Nomor Objek Pajak (NOP), integrasi layanan pertanahan dengan Mal Pelayanan Publik, hingga percepatan pendaftaran tanah.

    Selain itu, program juga diarahkan pada percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS), pelaksanaan sensus pertanahan berbasis geospasial, serta integrasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B/LP2B) ke dalam RTRW.

    Program lainnya meliputi optimalisasi peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), pengembangan dan pemanfaatan Zona Nilai Tanah (ZNT), serta konsolidasi tanah guna mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

    Menurut Andi Tenri Abeng, antusiasme pemerintah daerah di seluruh provinsi Sulawesi yang telah menjalankan program tersebut cukup tinggi. Ia menilai dukungan kepala daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi transformasi layanan pertanahan.

    “Dengan semangat Pak Gubernur saja, itu sudah bentuk dukungan yang paling kami rasa membuat bupati, wali kota juga semuanya semangat. Mudah-mudahan ini bisa berjalan,” katanya.

    Sementara itu, Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, menyambut positif sinergi antara ATR/BPN, KPK, dan pemerintah daerah tersebut. Ia menilai forum tersebut bukan lagi sekadar koordinasi, melainkan langkah nyata untuk menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan di daerah.

    “Ini bukan koordinasi lagi sebenarnya, ini sudah finalisasi dalam rangka keluhan-keluhan kami selama ini pemerintah daerah. Dan hari ini kami sudah mendapatkan solusinya,” ujar Yulius Selvanus Komaling.

    Ia berharap persoalan sertipikasi aset pemerintah daerah yang selama ini belum tuntas dapat segera diselesaikan sehingga potensi konflik dan sengketa pertanahan di masa depan bisa diminimalkan.

    Karena itu, Gubernur Sulut meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota segera berkoordinasi dengan Kantor Wilayah BPN maupun Kantor Pertanahan di daerah masing-masing guna menindaklanjuti hasil rapat koordinasi tersebut.

    Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Kementerian ATR/BPN dalam menghadirkan pelayanan pertanahan yang modern, profesional, dan terpercaya demi mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

  • Cegah Tawuran, Personel Sat Samapta Polres Tanjung Balai Sambangi Pelajar SMPN 1

    Cegah Tawuran, Personel Sat Samapta Polres Tanjung Balai Sambangi Pelajar SMPN 1

    TANJUNG BALAI,indeksnews.web.id/ – Guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman, tertib, dan kondusif, personel Sat Samapta Polres Tanjung Balai melaksanakan kegiatan patroli dialogis dan sambang sekolah di SMPN 1 Kota Tanjung Balai, Selasa (12/5) siang.

    Kegiatan yang dipimpin Bripda Thomas Nasution bersama tim tersebut bertujuan memberikan edukasi langsung kepada para pelajar terkait pentingnya disiplin berlalu lintas serta menjaga etika dalam pergaulan di lingkungan sekolah.

    Dalam kesempatan itu, petugas mengimbau para siswa agar selalu menggunakan helm saat berkendara serta tidak memakai knalpot tidak standar atau knalpot brong yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat.

    Selain itu, personel Sat Samapta juga mengajak para pelajar untuk saling menghargai sesama teman dan menjauhi segala bentuk aksi bullying maupun tawuran yang dapat merusak masa depan generasi muda.

    Kapolres Tanjung Balai melalui Kasat Samapta, AKP Marihot P. Pangabean, S.H., M.H., mengatakan bahwa kegiatan sambang sekolah ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat dengan pendekatan humanis dan edukatif.

    “Kami ingin memastikan adik-adik pelajar merasa aman serta memiliki pemahaman yang baik tentang aturan hukum sejak dini. Fokus kami adalah pencegahan, baik tawuran maupun tindakan perundungan di lingkungan sekolah,” ujar AKP Marihot.

    Pihak sekolah dan para siswa menyambut positif kehadiran personel kepolisian yang dinilai mampu memberikan rasa aman, khususnya saat jam pulang sekolah berlangsung.

    Melalui kegiatan ini, Sat Samapta Polres Tanjung Balai berharap terciptanya lingkungan sekolah yang lebih tertib, aman, dan bebas dari aksi kenakalan remaja.

    Berintegritas dan Humanis dalam Melayani Masyarakat.

  • KAI Divre II Sumbar Raih Penghargaan Platinum P2HIV-AIDS Tingkat Nasional dari Kemnaker RI

    KAI Divre II Sumbar Raih Penghargaan Platinum P2HIV-AIDS Tingkat Nasional dari Kemnaker RI

    PADANG ,indeksnews.web.id/- PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatera Barat kembali mengukir prestasi gemilang di kancah nasional. Perusahaan ini sukses meraih Penghargaan Platinum dalam Program Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS (P2HIV-AIDS) di Tempat Kerja, penghargaan tertinggi yang diberikan langsung oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

     

    Penghargaan tersebut diserahkan secara simbolis di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat. Penyerahan dilakukan oleh Asisten I Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Ahmad Zakry, S.Sos., M.Si., didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Firdaus Firman, kepada Asisten Manager KAI Divre II Sumbar, dr. Doni Fitra Yogi.

     

    Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi pemerintah atas komitmen kuat perusahaan dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan kerja. Selain itu, penghargaan ini juga mengakui keberhasilan KAI Divre II Sumbar dalam menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, nyaman, inklusif, serta bebas dari segala bentuk stigma dan diskriminasi terhadap pekerja.

     

    Proses penilaian penghargaan ini berlangsung sangat ketat dan berlapis. Tahapan dimulai dari pendaftaran serta verifikasi dokumen administrasi, dilanjutkan dengan pemeriksaan uji petik langsung yang dilakukan oleh tim penilai pusat Kementerian Ketenagakerjaan RI. Bagi KAI Divre II Sumbar, pelaksanaan uji petik tersebut berlangsung pada 25 November 2025. Dalam penilaian itu, tim meneliti berbagai indikator utama, mulai dari kebijakan perusahaan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan program, hingga capaian nyata yang telah dihasilkan dalam upaya pengendalian HIV/AIDS di tempat kerja.

     

    Ajang bergengsi ini diikuti oleh perusahaan-perusahaan unggulan dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Dari total 488 perusahaan yang menerima penghargaan dalam kategori Perak, Emas, dan Platinum, KAI Divre II Sumbar berhasil menempati posisi puncak dengan meraih predikat Platinum tingkat nasional.

     

    Kepala Humas KAI Divre II Sumbar, Reza Shahab, menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah buah dari kerja keras kolektif seluruh elemen perusahaan.

     

    “Penghargaan ini adalah wujud nyata komitmen dan kolaborasi seluruh insan KAI Divre II Sumbar dalam membangun lingkungan kerja yang sehat, aman, dan inklusif. Bagi kami, upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS bukan sekadar pemenuhan regulasi semata, melainkan bentuk kepedulian mendalam perusahaan terhadap kesehatan, kesejahteraan, serta perlindungan hak-hak seluruh pekerja,” ujar Reza.

     

    Ia juga menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran manajemen dan pekerja yang telah konsisten mendukung implementasi program P2HIV-AIDS. Capaian tingkat nasional ini, kata dia, menjadi motivasi besar bagi perusahaan untuk terus memperkuat budaya kerja yang sehat, peduli, dan bebas diskriminasi.

     

    Ke depan, KAI Divre II Sumbar berkomitmen untuk terus melanjutkan berbagai program edukasi, sosialisasi, serta kampanye kesehatan kerja secara berkelanjutan. Langkah ini diambil guna meningkatkan kesadaran seluruh pekerja sekaligus membangun lingkungan kerja yang semakin humanis dan produktif.

     

    “Melalui penghargaan ini, kami berharap semangat kepedulian terhadap kesehatan kerja terus tumbuh dan menyebar, sehingga tercipta tempat kerja yang harmonis, produktif, dan berkelanjutan,” tutup Reza.