Category: Uncategorized

  • Pastikan Mudik Aman, Polsek Tanjungbalai Utara Kawal Ketat Stasiun Kereta Api

    Pastikan Mudik Aman, Polsek Tanjungbalai Utara Kawal Ketat Stasiun Kereta Api

    TANJUNGBALAI [ Topinformasi – Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik Lebaran 2026 (1447 H), Polsek Tanjungbalai Utara menyiagakan personel di Stasiun Kereta Api Tanjungbalai, Kamis pagi (12/3/2026).

    Pengamanan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi meningkatnya mobilitas masyarakat yang menggunakan transportasi kereta api menjelang Hari Raya Idulfitri. Personel kepolisian ditempatkan di sejumlah titik strategis di area stasiun.

    Kegiatan pengamanan difokuskan pada pengawasan arus penumpang serta sterilisasi area vital stasiun. Berdasarkan pantauan di lapangan, petugas terlihat berjaga di area pintu masuk (boarding) hingga pintu kedatangan untuk memastikan proses pemeriksaan tiket dan barang bawaan berjalan tertib dan lancar.

    Kapolsek Tanjungbalai Utara, IPTU Sawal Simanjuntak, S.H., mengatakan pengamanan ini merupakan bagian dari Operasi Angkutan Lebaran Tahun 2026 yang dilaksanakan untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

    “Kami ingin memastikan masyarakat yang menggunakan moda transportasi kereta api merasa tenang. Personel kami di lapangan, AIPDA Hutagaol dan BRIPKA B. Nasution, fokus memantau pergerakan penumpang naik dan turun agar tidak terjadi penumpukan maupun gangguan kamtibmas,” ujar IPTU Sawal.

    Selain melakukan pengamanan, petugas juga memberikan imbauan kepada para pemudik agar selalu waspada terhadap barang bawaan serta menjaga kesehatan selama perjalanan menuju kampung halaman.

    Dengan adanya pengamanan tersebut, diharapkan arus mudik melalui Stasiun Kereta Api Tanjungbalai dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.

    Solihin

  • Reserse Narkoba Polrestabes Medan Tangkap Selebgram Sekaligus DJ Diduga Gunakan Vape Berisi Narkotika Bersama Dua Temannya

    Reserse Narkoba Polrestabes Medan Tangkap Selebgram Sekaligus DJ Diduga Gunakan Vape Berisi Narkotika Bersama Dua Temannya

    TOPINFORMASI.Medan  – Unit 3 Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan seorang selebgram yang juga berprofesi sebagai disjoki (DJ) bersama dua orang temannya.

    Ketiga terduga pelaku diamankan setelah petugas melakukan penyelidikan di sebuah rumah di kawasan Perumahan Jangka Residence, Jalan Jangka, Kota Medan, Sumatera Utara, pada Senin dini hari (9/3/2026).

    Kasat Narkoba Polrestabes Medan Kompol Rafli Yusuf Nugraha menjelaskan bahwa pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut.

    “Kami berhasil mengungkap salah satu tokoh publik figur. Kronologisnya, pada Senin dini hari Satuan Resnarkoba menerima informasi terkait peredaran narkoba,” ujar Rafli Yusuf saat konferensi pers di Polrestabes Medan, Rabu (11/3/2026), didampingi Kanit I Idik AKP Ruspian, Kanit II Idik Iptu Haryono, dan Kanit III Iptu Berry Anggara.

    Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan pengawasan di lokasi dan melihat seorang pria yang berprofesi sebagai ojek online datang membawa paket mencurigakan.

    “Petugas melakukan surveillance dan melihat ada laki-laki yang berprofesi sebagai ojek online menyerahkan satu plastik yang kami curigai,” jelasnya.

    Melihat hal itu, petugas langsung melakukan pengejaran menuju rumah yang menjadi tujuan paket tersebut dan berhasil mengamankan dua orang di lantai satu rumah.

    “Diamankan seorang laki-laki berinisial RA dan seorang perempuan berinisial NA di lantai satu rumah tersebut,” katanya.

    Saat hendak diamankan, salah satu pelaku sempat membuang plastik yang diduga berisi narkotika. Setelah diperiksa, petugas menemukan sebuah perangkat vape atau pod berisi cairan mencurigakan.

    “Laki-laki tadi membuang plastik yang diduga berisi narkoba, yang saat ini sedang marak di kalangan anak muda, yaitu vape atau pod getar,” ungkapnya.

    Petugas kemudian membuka plastik tersebut di hadapan para terduga pelaku dan menemukan satu unit pod atau fitting liquid merek Lamborghini 88 yang berisi cairan.

    Hasil pemeriksaan di laboratorium forensik memastikan cairan tersebut mengandung zat narkotika jenis metomidate.

    “Alhamdulillah hasil labfor sudah keluar dan dinyatakan positif mengandung metomidate,” ujarnya.

    Dari hasil pengembangan, polisi kemudian mengarah kepada pemilik barang yang diduga seorang DJ sekaligus selebgram berinisial TM, yang dikenal di media sosial dengan nama panggung DJK.

    Menurut pengakuan para tersangka, TM telah lama berkarier di dunia hiburan sebagai DJ.

    “Yang bersangkutan merupakan selebgram sekaligus DJ. Menurut pengakuannya, dia sudah tampil hingga ke luar negeri dan sudah lima tahun berprofesi sebagai disjoki,” jelas Rafli.

    Petugas kemudian melakukan penggeledahan di kamar TM yang berada di lantai dua rumah tersebut dan menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan penggunaan narkotika.

    “Dari kamar tersangka kami menyita empat device merek Real X, satu cartridge pod bekas pakai merek Labubu, satu device merek Joyway, satu device merek Infai, serta tiga mancis,” katanya.

    Selain perangkat vape, polisi juga menemukan satu paket plastik kecil berisi sabu yang ditemukan dari hoodie atau sweater milik tersangka.

    Dari hasil pemeriksaan awal, TM mengaku telah menggunakan narkotika selama sekitar enam bulan terakhir, meskipun telah berprofesi sebagai DJ selama beberapa tahun.

    “Kami simpulkan ketiga tersangka merupakan pengguna narkotika jenis sabu dan etomidate yang dicampur dalam liquid pod. Hasil tes urine juga positif mengandung metamfetamin,” tegasnya.

    Atas perbuatannya, ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 127 ayat (1) huruf A dan B juncto Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya, para tersangka akan menjalani asesmen untuk rehabilitasi medis maupun sosial.

     

  • Ketua JAMPI Desak Polda Sumut Usut Dugaan Pencurian Uang Rahmadi

    Ketua JAMPI Desak Polda Sumut Usut Dugaan Pencurian Uang Rahmadi

    MEDAN.TOPINFORMASI – Ketua Jaringan Masyarakat Pemantau Kepolisian Sumatera Utara (JAMPI-Sumut) Zakaria Rambe mendesak Polda Sumatera Utara untuk bertindak profesional dan transparan dalam mengusut dugaan pencurian uang milik Rahmadi, warga Tanjungbalai.

    Uang sebesar Rp11,2 juta milik Rahmadi dilaporkan hilang dari rekeningnya setelah seorang penyidik Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Sumut berinisial IVTG diduga meminta secara paksa nomor PIN mobile banking milik Rahmadi dengan alasan kepentingan penyelidikan.

    “Kalau memang untuk kepentingan penyelidikan, penyitaan telepon seluler Rahmadi harus disertai prosedur resmi, termasuk dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Termasuk keberadaan uang Rp11,2 juta itu,” ujar Zakaria Rambe kepada wartawan di Medan, Senin (9/3/2026).

    Menurut Zakaria, tidak adanya pencatatan resmi dalam BAP membuka ruang dugaan pelanggaran prosedur oleh penyidik. Ia menilai tindakan tersebut berpotensi melanggar hak privasi sekaligus hak asasi tersangka.

    “Ini berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang. Kapolda tidak boleh tinggal diam. Perilaku oknum seperti ini justru meruntuhkan wibawa Polri sebagai penegak hukum,” tegasnya.

    Zakaria yang juga menjabat Ketua Dewan Penasehat DPD Kongres Advokat Indonesia (KAI) Sumatera Utara itu menilai institusi kepolisian seharusnya lebih dahulu melakukan pembenahan internal sebelum menuntut masyarakat untuk taat hukum.

    “Polisi seharusnya membersihkan dirinya terlebih dahulu sebelum membersihkan masyarakat,” katanya.

    Ia juga menilai tindakan oknum tersebut bertolak belakang dengan fungsi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

    “Dalam kasus ini, citra pengayom itu justru hilang. Yang muncul malah rasa takut di tengah masyarakat,” ujarnya.

    Karena itu, Zakaria meminta pejabat berwenang di Polda Sumut memberikan penjelasan terbuka kepada publik melalui media agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

    “Jangan sampai kesannya justru ada yang ditutup-tutupi,” ucapnya.

    Ia menambahkan, apabila polisi beralasan bahwa uang tersebut terkait dengan transaksi narkoba, maka hal itu seharusnya dibuktikan secara hukum dan dicatat secara resmi dalam dokumen penyidikan.

    “Kalau memang uang itu bagian dari transaksi narkoba, harus jelas tercantum dalam BAP. Tanpa itu, sulit dibenarkan secara prosedural,” jelasnya.

    Zakaria bahkan mempertanyakan sikap penyidik yang dinilai tidak transparan dalam perkara dengan nilai yang relatif kecil.

    “Kalau untuk uang Rp11,2 juta saja sudah tidak transparan, bagaimana dengan kasus yang nilainya lebih besar?” ujarnya.

    Kasus ini bermula dari penangkapan Rahmadi oleh personel Unit I Subdit III Ditresnarkoba Polda Sumut yang dipimpin Kompol Dedi Kurniawan pada Maret 2025.

    Dalam proses hukum yang berjalan, keluarga Rahmadi kemudian menemukan saldo rekeningnya berkurang sebesar Rp11,2 juta.

    Dugaan penyalahgunaan akses rekening tersebut telah dilaporkan melalui Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/B/1375/VIII/2025/SPKT/Polda Sumatera Utara tertanggal 22 Agustus 2025 oleh istri Rahmadi, Marlini Nasution. Namun hingga kini laporan tersebut disebut belum menunjukkan perkembangan berarti.

    Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sumut, Kombes Pol Ricko Taruna Mauruh, belum memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi terkait laporan tersebut. Hal serupa juga terjadi pada Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan.

    Sementara itu, pada 30 Oktober 2025, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai menjatuhkan vonis lima tahun penjara kepada Rahmadi, lebih ringan dari tuntutan jaksa selama sembilan tahun.

    Sehari sebelumnya, Kompol Dedi Kurniawan juga dinyatakan bersalah oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri dan dijatuhi sanksi demosi terkait perkara tersebut.

    Penulis:Aminurrasyid

  • Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tekankan Prinsip Keadilan bagi Pemimpin Saat Buka Puasa Bersama Ketua Komisi II DPR RI di Semarang

    Menteri ATR/BPN Nusron Wahid Tekankan Prinsip Keadilan bagi Pemimpin Saat Buka Puasa Bersama Ketua Komisi II DPR RI di Semarang

    SEMARANG.TOPINFORMASI  – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menekankan pentingnya prinsip keadilan bagi seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan mengambil keputusan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri acara Silaturahmi dan Buka Puasa Bersama Ketua Komisi II DPR RI di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (7/3/2026).

    Dalam tausiah menjelang azan Magrib, Nusron mengingatkan para pejabat negara yang hadir agar selalu mengedepankan sikap adil serta berpegang pada aturan dalam setiap kebijakan yang diambil.

    “Kalau kita sedang menjadi pemimpin maka kata kunci yang paling pertama adalah keadilan. Yang namanya adil tidak boleh prejudice, tidak boleh menggunakan perasaan,” ujar Nusron.

    Ia menilai, tidak sedikit pejabat yang tersesat dalam mengambil keputusan karena terlalu mengedepankan sentimen perasaan. Menurutnya, sentimen tersebut sering muncul akibat kedekatan organisasi maupun ikatan emosional, seperti berasal dari organisasi kemasyarakatan atau organisasi kemahasiswaan yang sama.

    Kondisi tersebut, kata Nusron, berpotensi memengaruhi objektivitas seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan.

    “Karena itu sebisa mungkin, meskipun kita punya ikatan emosional, kadang kita harus bisa menjaga jarak. Kenapa? Karena keadilan ini sangat penting. Salah satu definisi keadilan itu adalah kehati-hatian dalam mengambil keputusan,” jelasnya.

    Ia juga menegaskan bahwa prinsip keadilan dalam pemerintahan harus tercermin dalam kebijakan yang tidak menyulitkan masyarakat. Setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin diharapkan mampu memberikan kemudahan sekaligus manfaat bagi masyarakat luas.

    Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menekankan bahwa sebuah kebijakan harus dirumuskan secara aplikatif, efektif, dan efisien, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah.

    Ia menyoroti tingginya tingkat ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi refleksi untuk menghadirkan pemerintahan yang baik, efektif, dan bersih.

    Di sisi lain, ia juga mendorong daerah agar mampu membangun kekhasan serta kemandirian ekonomi masing-masing.

    “Sehingga, dari hulu sampai hilir kita punya kemandirian. Pada akhirnya, negara kesatuan yang berotonomi itu bisa kemudian menjadi bagian dari kekuatan bangsa kita,” ujarnya.

    Acara silaturahmi dan buka puasa bersama tersebut turut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Rahmat Bagja, para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), serta berbagai mitra kerja Komisi II DPR RI di Jawa Tengah.

    Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron hadir didampingi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR) Lampri, Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko (Ortala MR) Einstein Al Makarima Mohammad, serta Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto.

  • Ratusan Dapur MBG di Sumatera Ditutup Sementara, Sumut Terbanyak Belum Kantongi Sertifikat Higiene

    Ratusan Dapur MBG di Sumatera Ditutup Sementara, Sumut Terbanyak Belum Kantongi Sertifikat Higiene

    MEDAN,TOPINFORMASI – Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera akan ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional karena belum memenuhi persyaratan standar kebersihan dan sanitasi.

    Penutupan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut mulai diberlakukan pada 9 Maret 2026 sebagai langkah penegakan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan program nasional tersebut.

    Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN, Harjito, mengatakan penutupan dilakukan karena sejumlah SPPG belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) ke dinas kesehatan setempat.

    “Data per 7 Maret 2026 pukul 11.00 menunjukkan terdapat 492 SPPG di wilayah Sumatera yang belum mendaftarkan SLHS,” ujar Harjito dalam keterangan persnya, Sabtu (7/3/2026).

    Ia menjelaskan, langkah penghentian operasional sementara ini merupakan upaya korektif agar seluruh dapur yang beroperasi dalam program MBG benar-benar memenuhi standar kesehatan, keamanan pangan, serta kelayakan operasional.

    “Seluruh SPPG yang telah beroperasi diwajibkan memenuhi standar higiene dan sanitasi, termasuk melalui proses pendaftaran dan verifikasi SLHS di dinas kesehatan setempat,” jelasnya.

    Dari total 492 dapur MBG yang belum mendaftarkan SLHS di wilayah Sumatera, Provinsi Sumatera Utara tercatat sebagai daerah dengan jumlah terbanyak yakni 252 dapur. Disusul Lampung 77 dapur, Aceh 76 dapur, Sumatera Barat 69 dapur, Riau 9 dapur, Kepulauan Riau 5 dapur, serta Bengkulu 4 dapur.

    Sementara dapur MBG di Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, dan Kepulauan Bangka Belitung tercatat sudah memiliki sertifikat SLHS.

    Harjito menegaskan bahwa pihaknya memberikan kesempatan kepada seluruh pengelola SPPG yang terdampak untuk segera melengkapi kewajiban administrasi dan standar sanitasi agar operasional dapat kembali berjalan.

    “Setelah proses pendaftaran dan verifikasi selesai, operasional dapat kembali dibuka,” katanya.

    Ia juga mengimbau para pengelola SPPG segera berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat untuk mempercepat proses pendaftaran sertifikat tersebut agar layanan MBG kepada masyarakat tidak terganggu.

    “Kami berharap SPPG dapat segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan agar layanan dapat kembali berjalan dan manfaat program MBG tetap dirasakan masyarakat,” ujarnya.

    Wajib Publikasikan Menu di Media Sosial

    Selain pengetatan standar dapur, BGN juga menerapkan kebijakan baru untuk meningkatkan transparansi layanan program MBG. Setiap SPPG kini diwajibkan memiliki akun media sosial dan mempublikasikan menu makanan yang disajikan kepada penerima manfaat.

    Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sonny Sonjaya, mengatakan kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan kepercayaan masyarakat, khususnya para orang tua siswa penerima program.

    “SPPG wajib mengunggah menu makanan, kadar gizi, serta harga. Jika tidak sesuai, masyarakat bisa menyampaikan protes. Ini bagian dari transparansi dan akuntabilitas publik,” ujarnya saat ditemui di Bandung, Sabtu (7/3/2026).

    Melalui kebijakan ini, masyarakat juga diberikan ruang untuk memberikan masukan atau kritik terhadap kualitas layanan program MBG.

    Sebelumnya Puluhan SPPG Ditutup

    Sebelumnya, BGN juga telah menutup 43 dapur SPPG di berbagai daerah karena menyajikan menu MBG yang tidak sesuai standar. Salah satunya berada di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

    Selain itu, operasional SPPG di Kota Padangsidimpuan juga sempat dihentikan sementara setelah temuan roti berjamur yang sempat dibagikan kepada siswa di SD Negeri 2 Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan.

    Penutupan tersebut berdasarkan Surat Keputusan BGN Nomor 693/D.TWS/03/2026 yang ditandatangani Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN.

    BGN menegaskan bahwa setiap dapur MBG harus memenuhi standar keamanan pangan, memiliki tenaga pengawas gizi, serta infrastruktur yang layak sebelum kembali diizinkan beroperasi.

    Masyarakat juga diberikan akses untuk menyampaikan pengaduan terkait kualitas makanan melalui hotline 127 atau WhatsApp 0811-1000-8008 jika menemukan menu yang tidak layak dalam program MBG.

    Redaksi

  • Gubernur Bobby Nasution Imbau Warga Tidak Panic Buying BBM, Stok di Sumut Dipastikan Aman

    Gubernur Bobby Nasution Imbau Warga Tidak Panic Buying BBM, Stok di Sumut Dipastikan Aman

    MEDAN .TOPINFORMASI – Bobby Nasution mengimbau seluruh kepala daerah di Sumatera Utara untuk aktif mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan antrean panjang di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akibat kepanikan terhadap ketersediaan bahan bakar minyak (BBM).

    Menurut Bobby, stok BBM di Sumatera Utara masih dalam kondisi aman sehingga masyarakat tidak perlu melakukan pembelian secara berlebihan meskipun sedang terjadi dinamika geopolitik global, termasuk konflik antara Amerika Serikat–Israel dengan Iran.

    Hal tersebut disampaikan Bobby usai menghadiri acara buka puasa bersama keluarga besar DPD Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Sumatera Utara di Medan, Sabtu.

    “Saya harap kepala daerah terus mengedukasi masyarakat. Kalau saya perhatikan setelah mengunjungi beberapa kabupaten/kota, aksi panic buying hanya terjadi di kota-kota saja,” kata Bobby.

    Ia menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir memang terjadi antrean panjang di sejumlah SPBU di berbagai daerah di Sumatera Utara. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa SPBU di kabupaten/kota mengalami kehabisan stok lebih cepat dari biasanya.

    Meski demikian, Bobby menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir karena sistem distribusi BBM nasional terus berjalan dan pasokan akan selalu diisi kembali sebelum benar-benar habis.

    Ia mengibaratkan sistem stok BBM nasional seperti tangki bahan bakar pada kendaraan yang akan diisi kembali sebelum kosong.
    “Jadi tidak perlu panik. Selama ini kita tidak pernah kehabisan BBM, walau tempat penyimpanan kita hanya sekitar 25 hari. Sebelum habis sudah diisi kembali,” ujarnya.

    Sementara itu, PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Patra Niaga, juga memastikan pasokan BBM nasional saat ini dalam kondisi aman dan terkendali, terutama menjelang kebutuhan energi selama Ramadhan dan Lebaran 2026.
    Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyebutkan bahwa ketersediaan BBM secara nasional saat ini berada pada kisaran sekitar 21 hari.

    “21 hari ini merupakan stok operasional yang secara normal dikelola dalam sistem logistik energi nasional guna menjamin kelancaran distribusi energi ke seluruh wilayah Indonesia,” kata Roberth di Jakarta, Jumat (6/3).

    Ia menjelaskan bahwa stok tersebut merupakan BBM yang telah memenuhi kapasitas penimbunan nasional dan siap disalurkan kepada masyarakat. Jumlahnya bersifat dinamis karena terus diperbarui sesuai kebutuhan konsumsi energi masyarakat.

    Pertamina juga terus menambah pasokan BBM melalui produksi kilang domestik maupun pengadaan impor yang direncanakan secara rutin dan berkala.
    “Dengan sistem tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM,” ujar Roberth.

  • Satker ATR/BPN Raih 1 Predikat WBBM dan 31 WTAB, Bukti Komitmen Perbaikan Layanan


    JAKARTA, indeksnews.web.id/– Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memberikan apresiasi kepada sejumlah satuan kerja (Satker) yang berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB) Tahun 2026. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen kementerian dalam mendorong peningkatan kualitas layanan publik serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.


    Penghargaan tersebut diserahkan dalam sebuah acara yang berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (5/3/2026). Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi atas kerja nyata satuan kerja dalam membangun birokrasi yang transparan dan berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.


    Sekretaris Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan apresiasi kepada seluruh satuan kerja yang berhasil meraih predikat tersebut. Menurutnya, capaian ini menunjukkan komitmen kuat jajaran ATR/BPN dalam melakukan perbaikan layanan kepada masyarakat.


    “Saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan ini kepada seluruh Satker yang hari ini meraih predikat WBBM dan WTAB. Satker ini menunjukkan komitmen yang kuat untuk perbaikan layanan Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.


    Meski demikian, ia menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah akhir dari proses reformasi birokrasi. Setiap satuan kerja yang telah menerima penghargaan tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga konsistensi kinerja serta integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
    “Kalau mendapatkan penghargaan tentu akan senang, tetapi perlu diingat setelahnya Bapak dan Ibu tetap melanjutkan tugas dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.


    Dalam kesempatan itu, Sekretaris Inspektorat Jenderal ATR/BPN, Sutaryono, melaporkan rincian penerima penghargaan. Predikat WBBM diberikan kepada Kantor Pertanahan Kota Denpasar, sementara predikat WTAB diberikan kepada 31 satuan kerja, yang terdiri dari Kantor Wilayah BPN Provinsi D.I. Yogyakarta dan Bali, serta 29 Kantor Pertanahan di berbagai daerah.


    Predikat WBBM merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) kepada unit kerja instansi pemerintah yang dinilai berhasil menerapkan reformasi birokrasi secara optimal, mencegah praktik korupsi, serta menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.


    Sementara itu, predikat WTAB merupakan penghargaan internal ATR/BPN bagi satuan kerja yang berhasil menerapkan tata kelola administrasi yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik korupsi. Penghargaan ini juga menjadi langkah awal untuk mendorong seluruh Satker menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan WBBM.


    Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada Kementerian PAN-RB, Kamaruddin, turut menyampaikan apresiasi atas capaian jajaran ATR/BPN.


    Ia berharap keberhasilan tersebut dapat terus dijaga bahkan ditingkatkan dengan memperkuat orientasi pada hasil dan dampak pelayanan kepada masyarakat.


    “Kami mengharapkan agar konsistensi kinerja dan integritas terus dijaga. Selain itu, satuan kerja yang telah meraih predikat ini diharapkan dapat menjadi role model dan agen perubahan bagi unit kerja lainnya,” ungkapnya.


    Turut hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang Virgo Eresta Jaya, Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

  • Pererat Silaturahmi, Polres Batubara Gelar Buka Puasa Bersama

    Pererat Silaturahmi, Polres Batubara Gelar Buka Puasa Bersama

    Batubara, indeksnews.web.id/ – Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di tengah masyarakat, Polres Batubara menyelenggarakan acara buka puasa bersama pada Rabu (4/3/2026).

    Kegiatan yang berlangsung di halaman Mako Polres Batubara tersebut mengusung tema “Semangat Ramadhan, Polres Batubara Bersama Forkopimda, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Organisasi Masyarakat Membangun Ukhuwah Islamiyah Guna Mendukung Transformasi Polri yang Presisi.”

    Acara penuh kebersamaan itu dihadiri langsung oleh Kapolres Batubara AKBP Doly Nelson H. Nainggolan, para jaksa penuntut umum (JPU), personel Polres Batubara, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta organisasi kepemudaan.

    Rangkaian kegiatan diawali dengan pembukaan resmi, dilanjutkan pembacaan ayat suci Al-Qur’an oleh Ustadz Tara. Suasana semakin khidmat saat dilakukan pemberian santunan kepada anak-anak yatim sebagai bentuk kepedulian sosial di bulan suci Ramadan.

    Dalam sambutannya, Bupati Batubara, Baharuddin Siagian menyampaikan apresiasi kepada seluruh tamu undangan dan masyarakat yang hadir. Ia mengajak seluruh elemen untuk terus menjaga keamanan serta memperkuat kerukunan umat beragama di Kabupaten Batubara.

    “Momentum Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kita semua untuk mempererat persaudaraan dan menjaga kondusivitas daerah,” ujarnya.

    Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan ceramah dan tausiyah yang disampaikan oleh Ustadz H. Zamaluddin Damanik. Dalam tausiyahnya, ia menekankan pentingnya ibadah puasa sebagai sarana memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan, serta mempererat tali ukhuwah antar sesama umat manusia. Ia juga mengingatkan tentang keutamaan doa dan pahala yang berlipat ganda selama bulan Ramadan.

    Usai ceramah dan doa bersama, acara dilanjutkan dengan berbuka puasa bersama, sholat Maghrib berjamaah, makan bersama, serta ditutup dengan pelaksanaan sholat Tarawih secara berjamaah.

    Pada kesempatan tersebut, Kapolres Batubara, AKBP Doly Nelson H. Nainggolan, menyampaikan bahwa kegiatan buka puasa bersama ini menjadi momen penting dalam memperkuat sinergitas antara kepolisian dan masyarakat.

    “Kegiatan ini sebagai momen memperkuat tali silaturahmi sekaligus mengingatkan pentingnya menjaga situasi yang aman, damai, dan harmonis demi keberlangsungan pembangunan daerah,” ungkapnya.

    Ia juga menghimbau seluruh masyarakat Kabupaten Batubara untuk terus menjaga kerukunan antarumat beragama, khususnya selama bulan suci Ramadan, agar tercipta suasana yang kondusif dan penuh keberkahan.

  • Rumah Wartawan Senior Dibobol Maling, Korban Lapor ke Polres Batubara

    Rumah Wartawan Senior Dibobol Maling, Korban Lapor ke Polres Batubara

    Wartawan Korban Melaporkan ke Polres Batubara Batubara – indeksnews.web.id/– Aksi pencurian dengan pembongkaran rumah kembali terjadi di Kelurahan Limapuluh, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batubara. Kali ini, rumah wartawan senior Supriadi (60) menjadi sasaran maling. Peristiwa tersebut menambah daftar panjang kasus pencurian yang meresahkan warga setempat.

    Supriadi yang juga merupakan wartawan mitra Polres Batu Bara telah melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Batubara pada Rabu (11/2/2026) sekitar pukul 12.00 WIB.

    Menurut Supriadi, pencurian diperkirakan terjadi pada dini hari saat dirinya bersama istri tidak berada di rumah. Keduanya bermalam di rumah lain yang berada di Desa Mangkal Baru, Kecamatan Limapuluh.

    Saat kembali ke rumah sekitar pukul 08.00 WIB, ia mendapati jerjak jendela dapur sudah dalam keadaan terbuka. Ketika masuk ke dalam rumah, kondisi barang-barang sudah berantakan dan sebagian besar telah hilang.

    “Begitu masuk rumah, barang-barang sudah berserakan dan banyak yang hilang,” ujarnya.

    Sejumlah barang berharga yang raib antara lain laptop, komputer, peralatan listrik, tabung gas, kipas angin, koper berisi pakaian, hingga dokumen penting seperti surat tanah. Kerugian akibat kejadian tersebut ditaksir mencapai belasan juta rupiah.

    Warga sekitar mengaku semakin resah karena kasus pencurian di kawasan Limapuluh disebut terjadi hampir setiap malam, bahkan tak jarang pada siang hari. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dan kekecewaan terhadap penegakan hukum yang dinilai lamban.

    Ironisnya, beberapa aksi pencurian disebut terjadi tidak jauh dari Mako Polres Batu Bara. Warga pun berharap aparat kepolisian dapat segera mengungkap pelaku dan meningkatkan patroli guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

    Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan atas laporan tersebut.

    Penulis: Darmansyah

  • Kanwil Ditjenpas Sumut Tancap Gas Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Tanam Jagung Perdana di Lahan Air Joman

    Kanwil Ditjenpas Sumut Tancap Gas Dukung Ketahanan Pangan Nasional, Tanam Jagung Perdana di Lahan Air Joman

      Batubara —

    indeksnews.web.id/-Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui pelaksanaan penanaman jagung perdana di Lahan Air Joman, Kabupaten Asahan, Jumat (13/2).

    Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno, bersama Wakil Bupati Asahan, Kalapas Tanjung Balai Asahan, Kalapas Labuhan Ruku, serta jajaran pejabat struktural dan staf Lapas Labuhan Ruku. Penanaman jagung dilakukan sebagai tanda dimulainya pengelolaan lahan pertanian secara berkelanjutan di lingkungan pemasyarakatan.

    Melalui kegiatan ini, Kanwil Ditjenpas Sumut mengambil peran aktif dalam mendukung program ketahanan pangan nasional yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program tersebut menekankan pentingnya kemandirian pangan sebagai fondasi ketahanan nasional, sekaligus mendorong seluruh instansi pemerintah untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimiliki.

    Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Utara, Yudi Suseno, menegaskan bahwa penanaman jagung perdana ini merupakan bentuk nyata kontribusi pemasyarakatan dalam mendukung agenda strategis nasional.
    “Kegiatan ini bukan sekadar seremoni penanaman, tetapi langkah awal yang serius dalam mengoptimalkan lahan yang telah dipercayakan kepada jajaran pemasyarakatan. Lahan Air Joman harus dikelola secara berkelanjutan, produktif, dan memberikan manfaat nyata, baik bagi ketahanan pangan nasional maupun bagi pembinaan kemandirian warga binaan,” tegas Yudi.

    Ia juga menekankan bahwa pengembangan pertanian dan peternakan di lahan tersebut harus dirancang sebagai program jangka panjang yang terencana dan terukur.
    “Kami ingin lahan ini menjadi contoh pengelolaan lahan produktif di lingkungan pemasyarakatan. Dengan sinergi bersama pemerintah daerah dan pengawasan yang berkelanjutan, kami optimistis Air Joman dapat berkembang sebagai kawasan industri pembinaan yang mandiri dan berdaya saing,” tambahnya.

    Kanwil Ditjenpas Sumut mendorong agar Lahan Air Joman dapat menjadi role model pengelolaan lahan produktif di lingkungan pemasyarakatan. Selain berkontribusi terhadap ketahanan pangan nasional, kawasan ini juga diharapkan menjadi sarana pembelajaran
    keterampilan kerja bagi warga binaan sebagai bekal reintegrasi sosial setelah selesai menjalani masa pidana.

    Sinergi lintas sektor turut diperkuat dengan dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Asahan. Wakil Bupati Asahan menyatakan kesiapan pemerintah daerah untuk terus berkolaborasi dalam pengembangan pertanian dan peternakan di lahan tersebut, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat luas.

    Sementara itu, Kalapas Labuhan Ruku menegaskan komitmen satuannya untuk menjadikan Lahan Air Joman sebagai pusat industri pembinaan kemandirian. Pengelolaan pertanian dan peternakan akan dilaksanakan secara terencana, profesional, dan berorientasi pada hasil yang berkelanjutan.

    Melalui penanaman jagung perdana ini, Kanwil Ditjenpas Sumut berharap Lahan Air Joman dapat berkembang menjadi kawasan industri pembinaan yang produktif dan mandiri. Program ini menjadi wujud nyata kontribusi pemasyarakatan dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan.(AVID/rel)