Category: Nasional

TANJUNG BALAI,indeksnews.web.id/  – Upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) terus dilakukan jajaran kepolisian. Personel Bhabinkamtibmas Kelurahan Sei Merbau, TC Panjaitan, aktif turun langsung ke tengah masyarakat melalui kegiatan sambang warga.

Pada Minggu pagi (19/4), kegiatan door-to-door dilakukan di Jalan Yos Sudarso untuk mempererat silaturahmi sekaligus memberikan edukasi terkait keamanan lingkungan.

Dalam kesempatan tersebut, Aipda TC Panjaitan berdialog santai dengan warga, salah satunya Aldo, guna menyerap informasi situasi terkini di lingkungan setempat. Ia juga menyampaikan imbauan penting terkait maraknya kasus penipuan online.

Masyarakat diminta untuk tidak mudah tergiur dengan berbagai tawaran hadiah, investasi, maupun bisnis mencurigakan yang masuk melalui ponsel atau media sosial. Menurutnya, kewaspadaan menjadi kunci utama agar tidak menjadi korban kejahatan digital yang semakin berkembang.

Selain itu, warga juga diajak untuk kembali mengaktifkan ronda malam sebagai langkah preventif dalam menekan angka kriminalitas. Kebersamaan dan keharmonisan antarwarga dinilai penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif.

“Kami mengedepankan pendekatan humanis agar masyarakat merasa nyaman melapor jika melihat hal mencurigakan. Jangan ragu hubungi kami atau Call Center 110 jika membutuhkan bantuan,” ujar Panjaitan.

Ia menambahkan, langkah preventif seperti ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan, termasuk mengawasi potensi peredaran barang ilegal serta mencegah gangguan Kamtibmas di wilayah Kelurahan Sei Merbau.

Dengan sinergi antara polisi dan masyarakat, diharapkan tercipta situasi yang aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh warga.

MEDAN,indeksnews.web.id/ – Anggota DPRD Kota Medan dari Fraksi Partai Golkar, Rommy Van Boy, melontarkan kritik keras terhadap pelayanan kesehatan di Kota Medan. Ia mendesak Wali Kota Medan, Rico Waas, untuk memberikan sanksi tegas kepada rumah sakit yang dinilai mempersulit warga dalam mengakses layanan melalui program Universal Health Coverage (UHC).

Pernyataan tersebut disampaikan Rommy di sela kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Kota Medan yang digelar di Medan Sunggal (18/4) dan Medan Maimun (19/4).

Kritik Pedas Layanan Rumah Sakit
Rommy mengaku masih menerima banyak laporan dari masyarakat terkait penolakan pasien oleh pihak rumah sakit dengan alasan klasik seperti keterbatasan tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) penuh. Ia menilai, alasan tersebut kerap dijadikan dalih oleh oknum rumah sakit yang tidak mendukung program berobat gratis berbasis KTP.

“Kami minta Wali Kota Medan tegas! Jangan biarkan rumah sakit yang tidak pro terhadap program UHC terus mengecewakan masyarakat. Masih banyak warga yang mengeluh tidak dilayani dengan baik saat menggunakan KTP,” tegasnya di hadapan warga.

UHC: Cukup KTP, Harusnya Tanpa Hambatan

Rommy menegaskan bahwa secara regulasi, masyarakat Kota Medan seharusnya dapat mengakses layanan kesehatan secara merata tanpa diskriminasi. Namun, ia mengakui implementasi di lapangan masih menghadapi kendala administratif dan birokrasi, baik di tingkat puskesmas maupun rumah sakit.

“Di sinilah peran kami sebagai wakil rakyat. Kami dipilih bukan untuk duduk diam, tetapi memastikan hak kesehatan masyarakat benar-benar terpenuhi,” ujarnya.

Solusi Konkret: Tim Sahabat Rommy Van Boy

Tak hanya mengkritik, Rommy juga menghadirkan solusi melalui pembentukan tim “Sahabat Rommy Van Boy” yang bertugas membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Tim ini menyediakan pendampingan administrasi bagi warga yang terkendala data KTP atau KK, layanan ambulans gratis, hingga advokasi langsung ke fasilitas kesehatan apabila terjadi penolakan pasien.

“Semua layanan ini gratis. Saya tidak ingin ada lagi warga Medan yang takut berobat hanya karena biaya atau dipersulit birokrasi,” katanya.

Aspirasi Warga Soal Infrastruktur
Selain persoalan kesehatan, Rommy juga menyerap berbagai aspirasi masyarakat terkait infrastruktur, seperti buruknya drainase, minimnya penerangan jalan, hingga permintaan pemangkasan pohon yang dinilai membahayakan.

Ia berjanji akan mengawal seluruh aspirasi tersebut agar segera ditindaklanjuti oleh dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Menutup kegiatan, Rommy menegaskan komitmen Partai Golkar untuk terus hadir di tengah masyarakat.

“Partai Golkar ada untuk kepentingan rakyat. Kami akan terus mengawal agar sistem kesehatan di Medan benar-benar berpihak pada masyarakat kecil,” pungkasnya.

DELI SERDANG ,indeksnews.web.id/ – Kondisi jalan lintas di Desa Cinta Dame, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, dikeluhkan warga karena tak kunjung diperbaiki selama lebih dari tiga tahun. Jalan tersebut kini rusak parah, dipenuhi lubang, serta berubah menjadi kubangan saat hujan dan berdebu tebal saat kemarau.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kerusakan jalan sudah pada tahap membahayakan. Saat musim kemarau, debu pekat kerap mengganggu jarak pandang pengendara. Sebaliknya, ketika hujan turun, genangan air mencapai lutut orang dewasa dan menutupi lubang-lubang besar di badan jalan, sehingga rawan menyebabkan kecelakaan.

Warga setempat mengaku resah dengan kondisi tersebut. Salah seorang warga, Surti (nama samaran), mengatakan bahwa jalan rusak itu telah memakan korban.
“Kalau hujan kami takut melintas, sudah makan korban, Pak,” ujarnya, Minggu (19/04/2026).

Kekecewaan warga semakin memuncak karena dinilai tidak ada langkah serius dari pemerintah daerah. Mereka menilai kondisi ini sebagai bentuk pembiaran terhadap infrastruktur yang seharusnya menjadi prioritas pelayanan publik.

Sorotan juga datang dari Sekretaris LSM Trinusa DPC Deli Serdang, Sukarmin. Ia mendesak Bupati Deli Serdang, Asril Tambunan, untuk turun langsung meninjau kondisi jalan tersebut.

“Kami minta dengan tegas Bupati cek langsung. Mau berapa korban lagi yang jatuh akibat jalan rusak ini?” tegasnya.
Secara regulasi, kondisi ini berpotensi melanggar kewajiban penyelenggara jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Dalam aturan tersebut, pemerintah diwajibkan menjamin kondisi jalan tetap laik fungsi dan aman digunakan masyarakat.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya Pasal 273, disebutkan bahwa penyelenggara jalan yang lalai memperbaiki jalan rusak hingga menyebabkan kecelakaan dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara maksimal lima tahun dan/atau denda hingga Rp120 juta, tergantung dampak yang ditimbulkan.
Dengan kondisi jalan yang telah rusak bertahun-tahun dan adanya korban, dugaan kelalaian ini dinilai bisa masuk kategori serius. Pengamat menilai, jika tidak segera ditangani, persoalan tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya pelayanan publik, tetapi juga berpotensi menyeret pihak terkait ke ranah hukum.

Kini, masyarakat menanti langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Perbaikan jalan dinilai mendesak dilakukan guna mencegah jatuhnya korban lebih banyak serta mengembalikan rasa aman bagi pengguna jalan.

MEDAN,indeksnews.web.id/ – Proses pembangunan kompleks perumahan mewah “Jewel” yang berlokasi di Jalan Polonia Gang A, Kelurahan Polonia, Kecamatan Medan Polonia, menuai protes keras dari warga dan pengurus rumah ibadah setempat. Proyek tersebut dituding tidak hanya melanggar izin bangunan, tetapi juga mengganggu kekhusyukan ibadah serta kerukunan umat beragama di kawasan tersebut.

Ketidaksesuaian Izin PBG

Salah satu poin krusial yang menjadi sorotan adalah dugaan ketidaksesuaian dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Berdasarkan dokumen yang terdaftar, jumlah unit bangunan yang diizinkan diduga berbeda dengan kondisi di lapangan.
Anggota DPRD Kota Medan, Rommy Van Boy, menegaskan pihaknya akan mendorong pemeriksaan langsung ke lokasi proyek.

“Ini ada ketidaksesuaian yang nyata, termasuk terkait izinnya. Kami meminta Wali Kota Medan dan Satpol PP segera turun tangan mengecek kembali legalitas proyek ini. Kami juga akan mempertanyakan hal ini kepada dinas terkait,” tegasnya.

Abaikan Toleransi, Ganggu Rumah Ibadah
Keresahan warga semakin memuncak karena lokasi proyek berada tepat di belakang Kuil Shri Kaliaman. Pihak pengelola kuil mengaku tidak pernah mendapat pemberitahuan atau koordinasi dari pengembang sejak awal pembangunan dimulai.

Pemilik kuil, Kisen, mengungkapkan aktivitas konstruksi telah merusak kenyamanan umat yang sedang beribadah.
“Semua sisa material tembok ini berserakan di areal kuil kami. Ini aneh pemborongnya, dari awal bukannya mau komunikasi. Setidaknya ‘suwon’ (permisi) lah sama kami, jadi kami juga dihargai,” ujarnya dengan nada kesal.

Desakan kepada Pemerintah Kota Medan
Rommy berharap Pemerintah Kota Medan segera menindaklanjuti keluhan warga agar konflik tidak berlarut-larut. Ia menegaskan bahwa pembangunan kota harus tetap mengedepankan etika lingkungan dan nilai toleransi antarumat beragama.

“Kami mendukung Medan yang lebih maju, tapi jangan lupakan kerukunan umat beragama. Jangan sampai pengembang merasa bisa semena-mena tanpa memedulikan warga sekitar,” tutupnya.

Hingga berita ini diturunkan, warga masih menunggu respons resmi dari Satpol PP serta Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Penataan Ruang, dan Perhubungan (PKP2R) Kota Medan untuk melakukan inspeksi mendadak ke lokasi proyek tersebut.

MEDAN,indeksnews.web.id/  – Polemik pengelolaan parkir di pasar-pasar yang berada di bawah naungan PUD Pasar Kota Medan kembali memanas. Dugaan praktik percaloan dan penguasaan lahan parkir oleh kelompok tertentu kini mencuat ke publik dan menuai sorotan.

Pengurus DPC GRIB Jaya Kota Medan angkat bicara, menilai kondisi tersebut telah mencederai prinsip profesionalitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Dugaan ini mencuat setelah adanya pertemuan yang melibatkan seorang pria berinisial R, yang disebut-sebut sebagai sekretaris partai politik dan diduga memiliki kedekatan dengan Wali Kota Medan. Dalam pertemuan itu, turut hadir SP yang disebut sebagai ketua salah satu organisasi kemasyarakatan (ormas) di Kota Medan, serta KT selaku pemegang mandat pengelolaan parkir di Pasar Sukaramai.

Berdasarkan pengakuan KT, sosok R diduga mengarahkan dirinya untuk berkoordinasi dengan SP agar mandat pengelolaan parkir tetap aman.

“Ini menjadi pertanyaan besar. Mengapa pengelolaan parkir milik daerah harus melalui ketua ormas yang tidak memiliki posisi formal di pemerintahan?” ujar salah satu pengurus GRIB Medan dengan nada kritis.

Dugaan Skema “Calo Izin”

Situasi semakin mencurigakan ketika SP disebut menawarkan “barter” lokasi parkir kepada KT. Lahan parkir di Pasar Sukaramai disebut telah dialihkan ke pihak lain, sementara KT diarahkan untuk mengambil lokasi di pasar berbeda.

Pola ini dinilai memperkuat dugaan adanya skema “calo izin” yang terorganisir untuk menguasai titik-titik parkir strategis di Kota Medan.

GRIB Medan menilai, jika praktik ini benar terjadi, maka bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik di lapangan serta kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau pihak luar bisa mengatur distribusi parkir, ini bukan lagi soal administrasi, tapi sudah mengarah pada praktik premanisme berkedok birokrasi,” tegasnya.

Soroti Kinerja Pemko Medan

Selain persoalan parkir, GRIB Medan juga menyoroti kinerja Pemerintah Kota Medan, khususnya terkait proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan yang hingga kini belum rampung.

Menurut mereka, proyek yang merupakan ikon Kota Medan itu terkesan terbengkalai dan belum menunjukkan hasil signifikan.

“Lapangan Merdeka adalah wajah Kota Medan, tapi sampai sekarang belum jelas kapan selesai. Jangan sampai pembangunan strategis terabaikan, sementara urusan lain justru diduga sarat kepentingan kelompok,” kritiknya.

Minta Transparansi dan Penelusuran

GRIB Medan mendesak agar dugaan praktik percaloan parkir ini segera ditelusuri secara menyeluruh. Mereka juga meminta agar tidak ada pembiaran yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak PUD Pasar Kota Medan maupun pihak-pihak yang disebut dalam pertemuan tersebut belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan praktik “titip-menitip” lahan parkir tersebut.

GRIB Medan pun mengingatkan agar tidak ada praktik “main mata” antara pihak tertentu dengan oknum kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat luas.

TANJUNG BALAI,indeksnews.web.id/  – Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Tanjung Balai Utara menggelar rapat koordinasi (rakor) strategis guna menyikapi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terkini, Jumat (17/4/2026), di Aula Kantor Camat Tanjung Balai Utara.

Rapat tersebut dipimpin oleh Camat Tanjung Balai Utara, Khairul, dan dihadiri Kapolsek Tanjung Balai Utara, Sawal Simanjuntak, serta perwakilan Danramil 09/TB bersama unsur terkait lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, salah satu isu utama yang dibahas adalah antisipasi dampak dari peristiwa viral terkait aksi pembakaran rumah terduga bandar narkoba di wilayah Panipahan. Menyikapi hal itu, Kapolsek Sawal Simanjuntak menekankan pentingnya peran aktif perangkat kelurahan, khususnya lurah dan kepala lingkungan (kepling), dalam mendata lokasi yang dicurigai sebagai tempat peredaran narkoba.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Jika ada kecurigaan, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kami bersama Forkopimcam akan melakukan langkah tegas dan terukur, termasuk rencana sweeping bersama,” ujarnya.

Selain persoalan narkoba, rapat juga membahas penataan pedagang kaki lima (PKL) yang dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sejumlah fasilitas umum. Forkopimcam sepakat untuk melakukan penertiban secara humanis demi menjaga ketertiban kota.

Tak hanya itu, pengawasan terhadap warga pendatang juga menjadi perhatian. Hal ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi masuknya jaringan peredaran narkoba dari luar daerah, baik sebagai kurir maupun pengguna.

Camat Khairul menegaskan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Dengan adanya koordinasi yang solid antara pemerintah kecamatan, aparat keamanan, dan masyarakat, diharapkan situasi kamtibmas di wilayah Tanjung Balai Utara tetap aman dan kondusif.

TANJUNG BALAI ,indeksnews.web.id/  Dalam upaya menegakkan disiplin dan memastikan pengelolaan inventaris negara berjalan sesuai prosedur, personel Kepolisian Resor Tanjung Balai menjalani pemeriksaan mendadak (sidak) senjata api (senpi) organik oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Polri bersama Staf Logistik (Slog) Mabes Polri, Jumat (17/4/2026).

Kegiatan Penegakan Ketertiban dan Disiplin (Gaktibplin) tersebut dipimpin langsung oleh Herry Affandi, serta didampingi Kapolres Tanjung Balai Welman Feri.

Pemeriksaan yang berlangsung di Aula Pesat Gatra itu mencakup pengecekan fisik senjata api laras pendek dan laras panjang, kelengkapan administrasi berupa surat izin pemegang senpi, hingga kondisi kebersihan serta kelayakan operasional senjata.

“Tujuan utama kegiatan ini adalah memastikan seluruh senjata api dinas yang dipinjam pakaikan kepada personel dalam kondisi layak pakai dan tidak disalahgunakan. Kami juga melakukan pengecekan gudang logistik untuk memastikan penyimpanan amunisi sesuai prosedur,” ujar Herry Affandi.

Sementara itu, Kapolres Welman Feri menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan internal guna mencegah pelanggaran oleh anggota.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap senjata api dan amunisi yang dipegang anggota dapat dipertanggungjawabkan. Ini merupakan bagian dari komitmen kami dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat melalui kedisiplinan internal,” tegasnya.

Melalui pemeriksaan berkala ini, diharapkan potensi penyalahgunaan senjata api oleh oknum personel dapat diminimalisir, sekaligus memastikan kesiapan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari.