Category: Nasional

Tangerang,indeksnews.web.id/  Mengurus sertipikat tanah secara mandiri kini semakin diminati masyarakat. Dengan datang langsung ke Kantor Pertanahan, warga dapat mengetahui alur, persyaratan, hingga estimasi proses secara transparan, sekaligus menghindari risiko penipuan oleh perantara atau calo.

Hal ini dirasakan oleh Zakia (48), warga Kabupaten Tangerang yang sebelumnya sempat menggunakan jasa calo untuk mengurus perbaikan nama pada sertipikat tanahnya. Namun, proses tersebut tak kunjung selesai.

“Saya mau mengurus perbaikan nama di sertipikat lewat kuasa, tapi bermasalah. Sudah sejak tahun lalu tidak selesai. Akhirnya saya putuskan urus sendiri. Setelah saya datang langsung, ternyata cukup melengkapi dokumen seperti KTP dan KK, lalu mengikuti alur yang ada di loket,” ungkap Zakia saat ditemui di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang.

Ia mengaku sempat khawatir proses pelayanan akan berbelit dan membingungkan. Namun, pengalaman yang didapat justru jauh dari perkiraannya.

“Tadinya saya cemas karena belum pernah urus sendiri. Tapi setelah datang, ternyata prosesnya tidak rumit, tempatnya nyaman, dan petugasnya komunikatif. Sejak awal sudah dibantu dan diarahkan,” ujarnya.

Dari hasil konsultasi dengan petugas, Zakia tidak hanya mendapatkan kejelasan prosedur, tetapi juga rasa tenang setelah memahami bahwa proses perbaikan data tidak serumit yang dibayangkan. Seluruh informasi bahkan diperoleh hanya dengan mendatangi satu loket layanan.

Pengalaman serupa juga dirasakan Febri (37), yang tengah mengurus peningkatan status sertipikat rumahnya dari Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM). Ia memilih mengurus sendiri tanpa perantara untuk menghindari biaya tambahan.

“Karena ini tanah milik saya sendiri, saya tidak perlu kuasa atau calo. Kebetulan saya punya waktu, jadi lebih baik urus sendiri. Pelayanannya juga bagus dan informasinya jelas,” kata Febri.

Melalui berbagai kemudahan layanan ini, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terus mendorong masyarakat agar mengurus layanan pertanahan secara mandiri. Selain layanan pada hari kerja, ATR/BPN juga menghadirkan program Pelayanan Tanah Akhir Pekan (PELATARAN) yang dibuka setiap Sabtu dan Minggu.

Program tersebut memberikan fleksibilitas bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu di hari kerja, sehingga tetap dapat mengurus kebutuhan pertanahan dengan mudah, aman, dan transparan.

Dengan pelayanan yang semakin terbuka dan responsif, masyarakat diharapkan tidak ragu lagi untuk mengurus sertipikat tanah secara mandiri tanpa melalui pihak ketiga. (*)

Semarang,indeksnews.web.id/  – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan komitmennya dalam menciptakan restrukturisasi distribusi tanah guna mendorong pemerataan ekonomi saat memberikan kuliah umum di Universitas Wahid Hasyim (UNWAHAS), Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (2/5/2026).

Dalam pemaparannya, Nusron mengungkapkan bahwa arahan tersebut sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya agraria.

“Sebelum dilantik saya dipanggil Pak Presiden untuk menciptakan restrukturisasi distribusi tanah yang lebih mengedepankan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi. Tiga kata itu kuncinya,” ujar Nusron di hadapan peserta kuliah umum.

Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 peserta yang terdiri dari 20 dosen dan 80 mahasiswa dari berbagai fakultas di UNWAHAS. Mereka tampak antusias mengikuti pemaparan mengenai kebijakan pertanahan dan tantangan distribusi lahan di Indonesia.

Nusron menjelaskan, restrukturisasi distribusi tanah menjadi langkah penting mengingat masih adanya ketimpangan dalam penguasaan lahan. Menurutnya, sebagian besar tanah masih terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sehingga akses masyarakat terhadap sumber ekonomi tersebut belum merata.

Mengacu pada pemikiran ekonom Hernando de Soto melalui konsep legal access, ia menekankan bahwa kepemilikan dan akses terhadap tanah merupakan faktor kunci dalam upaya pengentasan kemiskinan.

“Bagaimana seseorang bisa keluar dari kemiskinan jika tidak memiliki akses paling dasar, yaitu tanah,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah tidak hanya berorientasi pada pemerataan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi. Pemerintah, kata dia, tetap menjaga peran pelaku usaha besar, sembari membuka peluang bagi kelompok kecil untuk berkembang.

“Adil saja tidak cukup, merata saja tidak cukup, kalau tidak ada keberlanjutan ekonomi. Yang kecil harus menjadi besar, dan yang belum punya akses harus diberikan kesempatan,” tambahnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Umum Yayasan Wahid Hasyim Semarang, Noor Achmad, Rektor UNWAHAS Helmy Purwanto, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Shamy Ardian, serta Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah Kartono Agustiyanto beserta jajaran.

Kuliah umum ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada generasi muda terkait pentingnya reformasi agraria sebagai fondasi pemerataan ekonomi nasional yang berkela (more…)

Cikeas,indeksnews.web.id/  – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya keseimbangan dalam sistem penanggulangan bencana saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia, Jumat (1/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Jawa Barat ini mengusung tema “Membangun Sistem Penanggulangan Bencana: Sinergi, Cepat, dan Tangguh”.

Dalam sambutannya, Nusron Wahid menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya bergantung pada perencanaan, tetapi juga harus diimbangi dengan implementasi dan dukungan pendanaan yang memadai.

“Karena kalau kita perencanaannya kuat, implementasinya tidak kuat, dananya tidak kuat, nanti juga dampaknya tidak mungkin bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) sebagai fondasi utama dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh. Menurutnya, setiap lembaga perlu bekerja sesuai dengan fokus dan keunggulan masing-masing agar tercipta sinergi yang efektif.

“Dalam hal penanggulangan bencana, selain perencanaan, yang utama adalah pelatihan SDM,” tegasnya.

Di hadapan para pengurus MUI, Nusron yang juga menjabat sebagai Ketua MUI Bidang Penanggulangan Bencana menjelaskan tahapan penanganan bencana, mulai dari evakuasi, tanggap darurat, hingga tahap pemulihan (recovery) dan rehabilitasi.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal MUI, Amirsyah Tambunan, menyoroti kondisi geografis Indonesia yang berada di kawasan rawan bencana.

“Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, sehingga memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, melalui kolaborasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, pihaknya berharap dapat membantu pemerintah dalam menangani berbagai persoalan bencana, seperti banjir, longsor, cuaca ekstrem, hingga bencana geologi seperti tsunami.

Sebagai penutup kegiatan, dilakukan penyerahan atribut dari Ketua Lembaga Advokasi dan Koordinasi Penanggulangan Bencana MUI, Hasan Basri Sagala, kepada Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Bendahara Umum MUI, Misbahul Ulum, beserta jajaran pengurus MUI lainnya.

Raker ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antar lembaga dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih responsif, terintegrasi, dan berkelanjutan di Indonesia.

Jakarta,indeksnews.web.id/ – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menggelar peringatan Hari Kartini di Aula Prona, Jakarta, Kamis (30/4/2026). Kegiatan ini menegaskan peran strategis perempuan dalam sektor pertanahan dan tata ruang.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menyampaikan bahwa perempuan di lingkungan ATR/BPN bukan sekadar pelengkap, melainkan motor penggerak dalam pelayanan publik.

“Perempuan di Kementerian ATR/BPN bukan sekadar partisipan atau pegawai biasa, melainkan memiliki peran strategis sebagai penggerak pertanahan dan tata ruang,” ujarnya.

Menurutnya, kontribusi perempuan sangat vital dalam menciptakan pelayanan pertanahan yang inklusif sekaligus memperkuat persatuan melalui keberagaman. Perempuan juga dinilai memiliki peran penting sebagai pemersatu dalam mewujudkan tata kelola pertanahan yang adil dan berkelanjutan.

Secara data, representasi perempuan di ATR/BPN mencapai 45 persen atau sekitar 15.084 dari total 33.751 pegawai. Dari jumlah tersebut, 28 persen perempuan menduduki jabatan struktural, sementara 47 persen lainnya berada pada posisi pelaksana.

“Fondasi perempuan kita sangat kuat, yakni 47 persen. Namun ruang untuk bertumbuh ke posisi kepemimpinan yang saat ini berada di angka 28 persen menjadi tantangan sekaligus peluang dalam perjuangan emansipasi ke depan,” tambah Dalu.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Korps Pegawai Republik Indonesia Kementerian ATR/BPN. Dalam kesempatan tersebut, Sekjen juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani sebagai dasar utama dalam menjalankan peran strategis.

Sementara itu, Sekretaris Dewan KORPRI Kementerian ATR/BPN, Hari Susiyanto, melaporkan bahwa rangkaian kegiatan turut diisi dengan sosialisasi penyakit menular, kesehatan reproduksi, serta program keluarga berencana. Selain itu, peserta juga mendapatkan layanan cek kesehatan gratis dan vaksinasi.

Acara yang mengusung tema “Perempuan sebagai Entitas Penjaga Peradaban dan Pemersatu Bangsa” ini diikuti oleh 107 pegawai perempuan dari lingkungan ATR/BPN, termasuk perwakilan dari Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kesempatan yang sama, Dewan Pengurus KORPRI Nasional, Hariyadi Wibowo, menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental.

“Perempuan tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental agar dapat dikatakan sehat secara utuh,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Inspektur Jenderal ATR/BPN Pudji Prasetijanto Hadi, Staf Ahli Menteri Bidang Reformasi Birokrasi Deni Santo, serta Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang, PPAT dan Mitra Kerja Ana Anida.

Peringatan ini menjadi momentum untuk memperkuat peran perempuan dalam mendukung layanan pertanahan dan tata ruang yang profesional, modern, dan berkelas dunia.

Medan,indeksnews.web.id/  – Upaya menjaga stabilitas keamanan di kawasan pesisir terus diperkuat. Polres Pelabuhan Belawan bersama personel BKO Satuan Brimob dan Direktorat Samapta Polda Sumatera Utara menggelar patroli gabungan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), Selasa (5/5/2026) malam hingga Rabu (6/5/2026) dini hari.

Patroli yang berlangsung sejak pukul 22.00 WIB hingga 05.00 WIB ini dipimpin langsung Kabag Ops Polres Pelabuhan Belawan, Janpiter Napitupulu. Sebanyak 64 personel gabungan dikerahkan, terdiri dari unsur Polres, Dit Samapta, dan Sat Brimob Polda Sumut, guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas.

Kegiatan diawali dengan apel kesiapan di Depo Jalan Stasiun Belawan sekitar pukul 22.20 WIB. Dalam arahannya, Kompol Janpiter menekankan pentingnya kehadiran polisi di lapangan sebagai bentuk perlindungan nyata bagi masyarakat, sekaligus mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis.

Tim patroli kemudian bergerak menyisir sejumlah titik rawan, mulai dari kawasan Belawan hingga jalur strategis seperti Tol Belmera, Jalan Yos Sudarso, Jalan Selebes, Jalan Alu-Alu hingga Simpang Pajak Baru, kawasan Bagan Deli, serta wilayah Hamparan Perak. Rute tersebut dikenal sebagai jalur dengan mobilitas tinggi dan berpotensi terjadi kejahatan jalanan.

Tidak hanya patroli mobile, personel juga melakukan dialog langsung dengan warga. Imbauan kamtibmas disampaikan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap aksi premanisme, pungutan liar, pencurian dengan kekerasan (3C), begal, pelemparan kendaraan, hingga potensi tawuran antar kelompok.

Selain itu, strategi ploting personel di sejumlah titik strategis turut diterapkan sebagai langkah antisipasi cepat apabila terjadi gangguan keamanan. Patroli kemudian ditutup dengan apel konsolidasi pada dini hari.

Hasilnya, situasi wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan terpantau aman dan kondusif. Tidak ditemukan aktivitas premanisme, pungli, maupun tindak kejahatan lainnya selama patroli berlangsung.

Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Ferry Walintukan, menegaskan bahwa patroli gabungan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan Polri dalam menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.

“Patroli skala besar ini merupakan langkah preventif yang konsisten kami lakukan untuk menekan ruang gerak pelaku kejahatan. Kehadiran personel di lapangan diharapkan mampu memberikan efek cegah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri,” ujarnya.

Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan lingkungan. Sinergi antara aparat dan warga dinilai efektif dalam mencegah potensi gangguan sejak dini.

Dengan berakhirnya kegiatan tersebut, seluruh rangkaian patroli KRYD berjalan aman, tertib, dan lancar, sekaligus memperkuat situasi kamtibmas yang kondusif di kawasan Belawan dan sekitarnya.

DELI SERDANG ,indeksnews.web.id/

Upaya meningkatkan kesadaran keluarga terhadap pentingnya administrasi kependudukan dan perlindungan anak terus digencarkan di Desa Bandar Khalipah, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Selasa (5/5/2026).

Melalui kegiatan sosialisasi KISAK (Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan) dan KILAS (Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual terhadap Anak), Tim Penggerak PKK bersama Pokja I dan kader PAAREDI menyasar para orang tua serta murid di PAUD Madina Safitri yang berlokasi di Jalan Usman Siddik, Dusun XVII.

Kepala Desa Bandar Khalipah, Suparyo, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah penting dalam membangun kesadaran masyarakat, khususnya dari lingkungan keluarga sebagai fondasi utama.

“Kegiatan ini sangat penting untuk menambah wawasan masyarakat, khususnya para orang tua, agar lebih peduli terhadap administrasi kependudukan dan perlindungan anak dari kekerasan,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, narasumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Ahmad Nadirsya, memaparkan pentingnya kelengkapan dokumen kependudukan sebagai dasar dalam mengakses berbagai layanan publik.

Ia menekankan bahwa dokumen seperti akta kelahiran, kartu keluarga, hingga identitas lainnya sangat menentukan kemudahan masyarakat dalam mendapatkan hak-haknya.

Selain itu, penyuluhan terkait perlindungan anak disampaikan oleh Tina Monalisa Siregar dari P3AP2KB Kecamatan Percut Sei Tuan.

Materi yang diberikan menitikberatkan pada pencegahan kekerasan seksual terhadap anak serta pentingnya peran orang tua dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak.

Kegiatan berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para orang tua dan murid yang hadir. Diskusi interaktif juga terlihat saat peserta mengajukan berbagai pertanyaan terkait perlindungan anak dan administrasi kependudukan.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan masyarakat Desa Bandar Khalipah semakin memahami pentingnya administrasi kependudukan dan perlindungan anak sebagai fondasi dalam membangun keluarga yang berkualitas serta bebas dari kekerasan.

DELI SERDANG ,indeksnews.web.id/-Komitmen Kepala Desa Bandar Khalipah, Suparyo, dalam melindungi generasi muda kembali diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi bahaya narkoba, human trafficking, serta pembinaan kesadaran bela negara (PKBN) yang digelar di SMK IT Aisyiyah Sumut, Selasa (5/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Jalan Masjid Firdaus, Dusun XIII Dahlia ini diikuti sekitar 80 siswa-siswi dan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai instansi terkait.

Suparyo menegaskan bahwa edukasi sejak dini menjadi langkah strategis untuk membentengi pelajar dari berbagai ancaman sosial yang semakin kompleks, seperti penyalahgunaan narkoba hingga praktik perdagangan orang.

“Peran pemerintah desa tidak hanya sebatas pembangunan fisik, tetapi juga membangun kualitas sumber daya manusia. Kegiatan ini penting agar anak-anak memahami bahaya narkoba, perdagangan orang, serta memiliki kesadaran bela negara sejak dini,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya keberanian generasi muda untuk menolak pengaruh negatif dari lingkungan pergaulan maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, bekal pengetahuan akan menjadi benteng utama dalam menjaga masa depan mereka.

Dalam kegiatan tersebut, Ketua Tim Pencegahan BNNK Deli Serdang, Esdras Idi Alfero Ginting, memaparkan dampak buruk narkoba yang tidak hanya merusak kesehatan, tetapi juga menghancurkan masa depan generasi muda. Ia mengingatkan para siswa untuk menjauhi lingkungan yang berpotensi mendorong penyalahgunaan narkotika.

Sementara itu, Babinsa Bandar Khalipah dari Koramil 13/PST, Jaya Gultom, memberikan materi pembinaan kesadaran bela negara dengan menekankan pentingnya disiplin, rasa cinta tanah air, serta tanggung jawab generasi muda dalam menjaga keutuhan bangsa.

Penyuluhan mengenai bahaya human trafficking disampaikan oleh Ade Rusli Sinaga dari Polsekta Medan Tembung. Ia mengingatkan para siswa agar tidak mudah tergiur tawaran kerja ke luar negeri yang tidak jelas, terutama ke wilayah yang masuk kategori rawan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua TP PKK Desa Bandar Khalipah, Suyanti Suparyo, turut mengajak para siswa untuk menjauhi pergaulan berisiko serta lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan, termasuk tawaran kerja ilegal.

Ia menegaskan bahwa baik siswa yang melanjutkan pendidikan maupun yang memilih langsung bekerja setelah lulus harus tetap berhati-hati terhadap bujuk rayu yang dapat menjerumuskan, termasuk tawaran kerja ke negara yang masuk zona merah seperti Kamboja.

Kegiatan ini diharapkan mampu membentuk generasi muda yang tangguh, berkarakter, serta memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga diri dan lingkungan dari berbagai ancaman sosial.

Medan ,indeksnews.web.id/- Komisi 1 DPRD Kota Medan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-59 Kota Medan Tahun 2026, menyusul ramainya sorotan di media sosial. Rapat berlangsung pada Senin (04/05/2026) dengan menghadirkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta pihak penyedia/vendor.

RDP dipimpin Ketua Komisi 1 DPRD Kota Medan, Reza Pahlevi Lubis, bersama Wakil Ketua Muslim, serta dihadiri anggota lainnya.

Dalam pemaparan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Medan, disebutkan terdapat 29 penyedia/vendor yang mengikuti proses lelang. Namun, pada tahap evaluasi teknis, peringkat 1 hingga 7 dinyatakan gugur. Hanya satu penyedia pada peringkat 8 yang memenuhi kriteria, yakni PT Angsamas Ratu Tama.

Komisi 1 menyoroti fakta bahwa perusahaan tersebut juga merupakan vendor pada pelaksanaan MTQ ke-58 Tahun 2025 di Kecamatan Medan Deli yang dinilai kurang maksimal.

Selain persoalan vendor, kondisi venue MTQ ke-59 juga menuai kritik. Berdasarkan laporan yang beredar di media sosial, lokasi kegiatan disebut belum layak digunakan meski anggaran mencapai Rp1,6 miliar. Di lapangan, area masih berlumpur dan belum sepenuhnya siap, bahkan alat berat masih beroperasi meratakan tanah saat lokasi mulai difungsikan sebagai area parkir.

Akibatnya, pengunjung harus melewati jalan yang becek dan licin untuk menuju arena utama kegiatan.

Menyikapi hal ini, Komisi 1 menilai pengelolaan anggaran MTQ seharusnya berada di bawah Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Medan, bukan dilimpahkan ke Kecamatan Medan Sunggal. Mereka juga mempertanyakan keputusan memenangkan vendor yang sebelumnya dinilai kurang optimal, yang seharusnya dapat dikenai sanksi atau bahkan dimasukkan dalam daftar hitam.

Komisi 1 meminta Inspektorat Kota Medan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh guna mencegah persoalan berkembang ke ranah hukum. Selain itu, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa diminta melakukan evaluasi terhadap proses pemilihan vendor, termasuk pemberian sanksi tegas bagi penyedia yang tidak memenuhi standar kinerja.

Komisi 1 menegaskan bahwa kegiatan MTQ merupakan agenda keagamaan tahunan yang harus dijaga kesakralannya, sehingga tidak boleh dipandang semata sebagai proyek bisnis.

Dalam kesempatan yang sama, Komisi 1 juga menggelar RDP terkait penggunaan sebidang tanah yang telah dibangun SD Inpres 064027 di Kelurahan Sari Rejo, Kecamatan Medan Polonia.

Pemilik lahan mengajukan permohonan ganti rugi atas sebagian tanah yang digunakan. Komisi 1 mengimbau agar dokumen pendukung segera dilengkapi sehingga pembahasan dapat dilanjutkan bersama OPD terkait pada RDP berikutnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Inspektur Kota Medan, Camat Medan Sunggal, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Medan, Direktur PT Angsamas Ratu Tama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Camat Medan Polonia, Kepala SD 064027, serta pihak pemilik lahan.